Yang Tersangka, Terpukul, dan Tersudut

Ilustrasi : globalintegrity.org

Terakota.id–Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perijinan atau komoditas perairan sejenis. Ekspor benih lobster salah satunya. EP kemudian diikuti tersangka lain; SAF, APM, SWD, AF, AM dan SJD.

Lumayan kredibilitas KPK bisa naik sedikit. Sebelumnya lembaga anti rasuah itu terjerembab karena revisi KPK (2019) yang kewenangannya dikebiri, lemah – atau sengaja dlemahkan — sedemikian rupa. Proses rekruitmennya pun sarat muatan politis.
Heboh penangkapan EP ini tak lepas dari peran penyidik senior KPK, Novel Baswedan (NB).

Namun pemberitaan ini tidak segencar fakta penangkapannya. NB pernah disiram air keras yang mengakibatkan matanya cacat permanen. Proses pengadilan pun sarat muatan politis dan sampai sekarang belum ditemukan siapa tersangka sebenarnya. Ada kekuatan besar dibalik kasus tersebut.

Kita juga jadi diingatkan pada sosok Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur dengan penglihatan mata yang tidak normal, tetapi tetap mempunyai mata batin yang tinggi. Gus Dur pun juga pernah “dijegal” oleh lembaga komisi pemilu hanya gara-gara cacat fisik. NB juga mengalami hal serupa terkait “rekayasa” kasus penyiraman air keras yang menimpanya.

Politis atau Bukan?

Penangkapan EP tentu perlu disambut baik. Lepas dari kepentingan yang melatarbelakanginya. Ya, minimal bisa menunjukkan bahwa menteri juga tidak bisa menjadi tersangka. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang bersalah layak untuk mendapatkan sanksi — meskipun sanksi seperti apa kadang masih tergantung dari kepentingan politik.

Itu bukan bermaksud berprasangka buruk atas penangkapan EP. Bukan itu. Tetapi, lembaga seperti KPK saja tidak akan bisa lepas dari kepentingan politik yang mengitarinya. Dengan kata lain, tentu ada daya dorong dan daya tahan lembaga seperti KPK itu untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada seorang pejabat.

Mengapa? Pemberantasan korupsi di negeri ini masih menjadi barang mewah bagi pejabat atau orang yang memang mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kekuasaan. Bukan rahasia umum jika hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi sekali lagi usaha yang dilakukan KPK layak diapresiasi dengan baik.

EP sudah jadi tersangka. Kasus ini tentu tidak berdiri sendiri. Tentu saja ia punya tali temali yang mengitarinya. Menteri itu jabatan politis. Mengapa? Menteri diangkat sering berdasarkan kepentingan politik. EP berasal dari partai Gerindra. Partai ini sejak awal berseberangan dengan partai pemenang Pemilu (PDIP dkk). Namun dalam pekembangannya partai ini justru memilih untuk bergabung dalam gerbong pemerintah. Salah satu buktinya mendapatkan jatah menteri. Prabowo Subianto (ketum Gerindra) mendapat jatah Menteri Pertahanan (Menhan).

Bagi pemerintahan presiden Jokowi, pengangkatan “seteru” dalam Pilpres itu diharapkan bisa memperkuat kekuasaan. Kekuasaan yang diharapkan tanpa kontrol daj oposisi. Namun, karena pengangkatannya juga terkait pertimbangan politis, maka orientasi politik pun tidak serta merta bisa dihilangkan begitu saja. Sebagai pemain politik juga, partai Gerindra juga punya target-target tertentu yang bisa menguntungkan partai dan kelompoknya. Apakah itu bukan kesimpulan terburu-buru? Kita masih hidup di Indonesia, maka hal itu bukan sesuatu yang aneh.

Barisan Jokowi juga punya perhitungan tertentu. Ia tak serta merta memasukkana “seteru” politik dalam barisan kekuasaan secara gratis. Sekali lagi, kita hidup di Indonesia dengan carut-marut tingkat laku elite politiknya. Mereka tentu tidak akan membiarkan menteri yang pembantu presiden itu “bermain sendiri”. Partai pemenang tentu tetap punya perhitungan politis. Juga, kaitannya dengan Pemilu beberapa tahun ke depan. Selamanya partai penguasa dengan cara apapun tetap ingin berkuasa. Sementara partai yang bukan penguasa dengan cara apapun bisa merebut kekuasaan.

Jangan Senang Dulu

Penangkapan EP oleh KPK tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Namun demikian, bisa jadi ia dinikmati karena pada awalnya pengangkatan menteri dari “seteru” politik tersebut berdasar pertimbangan politis. Mau meresuffle juga akan mencoreng muka presiden. Ini tentu akan menurunkan citra presiden.

Dengan tertangkapnya EP, maka usaha untuk “mengusir” mereka yang sejak awal menjadi “seteru” politik dari jajaran menteri semakin terbuka lebar. Dan itu semua sudah terjadi. EP akhirnya mundur dari menteri karena menjadi tersangka. Sebuah cara mengatasi “seteru” politik dengan cara yang baik dengan meminjam tangan lembaga lain. Lepas dari unsur politis yang melatarbelakanginya, pemberantasan korupsi tetap layak disambut dengan baik.

Sebagai kader yang disodorkan ke pemerintah untuk menduduki jabatan menteri tentu ini memukul Prabowo Subianto. EP adalah kader yang dipercaya. Tentu saja citra buruk partai akan ikut terkena juga.

Apalagi jika kita melihat komentar yang beredar di media sosial. Kebanyakan komentar negatif dan memojokkan pada penangkapan EP berasal dari kelompok pendukung partai pemenang Pemilu. Tentu sedikit banyak ada kaitannya dengan residu Pilpres 2019.

Apakah dengan demikian presiden bisa megambil keuntungan dengan penangkapan EP dan hanya Prabowo yang terpukul? Tentu saja tidak. Presiden tentu akan tersudut pula. Mengapa? Karena menteri itu pembantu presiden. Seorang menteri tidak akan bisa menduduki jabatan sebagai pembantu presiden manakala presiden tidak menghendakinya. Jadi dalam hal ini presiden tentu ikut terkena imbasnya. Dengan kata lain, karena secara struktural menteri itu pembantu presiden. Jadi secara struktural, presiden dalam hal ini tentu tidak bisa “cuci tangan”.

Masalahnya, keputusan atau kejadian-kejadian yang muncul di sekitar tubuh pemerintahan selama ini lebih banyak diputuskan secara politis. Maka, penangkapan EP juga akan ada indikasi ke arah itu. Tentu kita tetap mendukung pemberantasan yang dilakukan KPK, termasuk kaburnya Harun Masiku yang sampai sekarang tidak pernah ketemu atau ditemukan. Jadi, EP tersangka, Prabowo terpukul dan presiden tersudut. Bisa menjadi seperti itu karena pengangkatan pejabat sering memakai pertimbangan politis.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini