Yang Saya Tahu Hanyalah Apa yang Saya Baca di Media

yang-saya-tahu-hanyalah-apa-yang-saya-baca-di-media
Ilustrasi : vichealth.vic.gov.au

Terakota.id–“Saya dapat (chat) WhatsApp pak Doni Manardo kalau mobil (laboratorium) itu untuk Surabaya.”

“Apa-apaan, gitu lho pak. Kalau mau boikot jangan begitu pak caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang”

Pak, saya enggak terima loh pak. Betul saya enggak terima”

“Saya dibilang enggak bisa kerja. Siapa yang nggak bisa kerja sekarang kalau ngawur nyerobot begiru siapa yang nggak bisa kerja? (Risma hampir menangis).

“Boleh dicek ke Pak Pramono Anung. Boleh dicek ke mbak Puan”.

Diatas adalah petikan dialog yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan seseorang sebagaimana video yang beredar luas.  Raut dan nada kemarahan  Risma itu terkait dua mobil Polymerase Chain Reaction (PCR) bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut Risma, 2 mobil PCR yang seharusnya untuk kota Suabaya tiba-tiba dialihkan ke daerah lain oleh Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-10 di Jawa Timur (Jatim).

Risma bahkan menunjukkan potongan percakapanan  pribadinya pada saat meminta bantuan kepada BNPB pusat. Dalam percakapan WA, Risma meminta bantuan agar Surabaya mendapatkan bantual mobil tersebut sudah sejak beberapa waktu lalu. Namun mobil justru dikirim ke daerah lain.

Video itu kemudian ramai beredar di media sosial dan berita-berita online. Seperti biasa saling tumpang tindih satu sama lain. Kubu-kubuan pun muncul atas rekaman video tersebut. Siapa membela siapa, siapa dari kubu mana, itu terus didengungkan sesuai kepentingan masing-masing pihak. Banjir informasi itu terus melanda masyarakat.

Kemudian Ketua Gugus Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi merespons tuduhan Wali Kota Surabaya itu. Ia memberikan klarifikasi terkait tuduhan sabotase bantuan mobil PCR untuk tes swab.

Beberapa data yang saya dapatkan dari media pula mengungkapkan bahwa awalnya Kadinkes Surabaya tidak memberikan keterangan jelas untuk menggunakan mobil bantuan dari BNPB itu. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim juga telah membuat jadwal terkait penggunaan mobil lab PCR mulai Rabu hingga Jumat (27-29/5/20). Jadwal yang sudah disusun antara lain;  27 Mei 2020 (di RS Unair, Asrama Haji), 28 Mei 2020 (RSUD Sidoarjo, RSU Haji), 29 Mei 2020 (RSUD Tulungagung dan RSUD Lamongan).

Penjelasan lisan yang saya kutip dari pernyataan Joni di Gedung Grahadi Surabaya sebagaimana diberitakan detik.com (29/5/20) menjelaskan, “Jadi kemarin ada stafnya Bu Feny (Kadinkes Surabaya). Namanya Bu Deni. Stafnya tidak bilang mau memakai mobil untuk Kota Surabaya, acara apa, berapa yang diperiksa. Sedangkan Tulungagung dan Lamongan sudah antri dan koordinasi di wilayah mereka ada yang diperiksa dan acaranya jelas. Pagi tadi saya ditelepon mendadak langsung oleh bu Feny bahwa mobil harus stand by hari ini di Surabaya dua-duanya. Posisinya mobil sudah di tengah jalan. Saya jelaskan ini. Saya datar-datar saja karena di reschedule ulang di Surabaya besok”.

Terjadinya Bias Fakta

Tentu kutipan yang saya tulis itu mungkin satu sisi yang cenderung muncul di permukaan sebagaimana saya baca di media. Persoalan-persoalan lain yang sifatnya “hidden” saya sendiri tidak tahu. Sebab, dalam persoalan politik dan kebijakan selalu ada agenda-agenda yang mengiringi dan itu tak banyak diketahui masyarakat umum.

Menjadi masalah seandainya sebuah kejadian sudah beredar di masyarakat umum. Tentu akan ada banyak interpretasi sesusi kecenderungan tertentu. Kecenderungan yang muncul saat ini salah satu sumber utamanya adalah penetapan Presidential Treshold (PT) yang memecah dua kubu masyarakat sangat terasa sampai sekarang. Jadi, mustahil kita memperbincangkan munculnya kubu-kubu yang masih bermunculan tanpa mencari sebab musababnya.

Kembali ke soal perdebatan Risma dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di atas. Persoalan itu lantas dibumbui banyak hal sehingga yang tersebar banjir informasi yang secara kuantitas banyak tetapi secara kualitas sering tidak ada. Tidak percaya? Coba lihat komentar-komentar netizen di twitter atau di bawah sebuah berita online. Lacak siapa dia, afiliasi politiknya apa, kecenderungan politik kemana nanti akan ketemu.

Apa yang bisa dilakukan jika sudah begini? Tak mungkin pula melarang masyarakat tak berkubu. Itu alamiah. Yang lebih penting tentu usaha mengekang diri untuk tak menyalahkan. Memangnya masyarakat yang ikut-ikutan arus perdebatan dan saling menyalahkan itu tahu benar duduk persoalannya?

Masalahnya, berita media adalah fakta itu sendiri. Sementara fakta media sering sudah dikonstruksi ulang oleh individu pembuat berita, redaksi, dan visi-misi media yang bersangkutan. Tak jarang terhadap fakta yang sama saja berbeda sudut pandang antar media. Apalagi jika masyarakat mendapatkan informasi sepihak dari seseorang. Seseorang ini tentu tidak akan terrhindar dari bias informasi.

Saya pernah memberikan uji sederhana. Suatu saat saya menyopot salah satu sepatu, lalu saya letakkan  di depan kelas. Kemudian mahasiswa saya minta membuat pernyataan atas sepatu itu. Apa yang terjadi? Banyak ragam tanggapan. Beberapa diantaranya, “Sepatu butut,”, “Sepatu tanpa pasangan”, “Sepatu pak Nurudin”, “Sepatu warna hitam” dan lain-lain.

yang-saya-tahu-hanyalah-apa-yang-saya-baca-di-media
Ilustrasi : Themediapress.

Apakah jawaban ini salah? Tidak juga. Ini hanya soal sudut pandang. Bahwa terhadap sebuah fakta yang sama saja bisa beda interpretasi. Apalagi jika mahasiswa itu secara berantai menyampaikan apa yang dilihat pada orang lain, lalu orang lainnyai begitu seterusnya. Sekali lagi ini soal sudut pandang.  Menjadi masalah krusial jika sudut pandang yang punya kekurangan itu kemudian dipakai untuk mengklaim dirinya paling benar. Ini tentu tindakan yang kurang tepat.

Pemprov atau Pemkot?

Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari perseteruan Walikota Surabaya dengan Pemprov Jatim? Masyarakat hanya mendapatkan informasi dari media. Ini masih mending. Yang ruwet jika ia mendapatkan informasi dari seseorang sementara seseorang itu informasi yang diterima sudah bias, atau sengaja dibiaskan. Lebih parah lagi jika dipakai untuk menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak. Apakah membela salah satu pihak tidak boleh? Tidak ada larangan. Namun dalam hal ini kita berusaha mencoba melihat dari berbagai sisi.

Situasi yang masih ruwet berkaitan dengan simpang siur informasi akibat covid-19  ini memang tak mudah diatasi. Saat ini yang menjadi virus membahayakan tidak hanya covid-19 tetapi juga stupidity. Stupidity ini bisa berkaitan dengan kepentingan terselubung, free rider, buzzer, atau orang yang tak mau untuk melihat dari berbagai sisi dengan menggali informasi dari banyak sumber.

Sebelum itu terjadi ada baiknya Pemprov-Pemkot bertemu untuk menjelaskan ke masyarakat. Wong sudah dijelaskan saja bisa tetap muncul bias apalagi tak ada penjelasan bersama. Mengapa? Karena dua kubu yang terus berseteru ini belum akan mereda sampai waktu tak terhingga waktunya.

Ketentuan PT yang dipaksakan oleh para elite politik menjadi salah satu kunci utamanya. Jangan harap kubu-kubuan ini bisa selesai tanpa mengubah PT. Kita harus membiasakan diri mencari sumber masalah bukan menyalahkan seseorang yang tidak patuh aturan hanya berdasarkan kepentingan atau kebijakan yang sedang dijalankan.

Mengapa? Karena pemimpin itu akan menjadi teladan dan disorot. Itu sudah hukum alam. Jangan mau jadi pemimpin jika tidak siap dikritik. Atau jangan menjadi pendukung fanatik jika tak mau junjungannya dikritisi. Daripada nanti sakit hati, bukan?

Masyarakat itu sering hanya menjadi objek dari  kebijakan para pimpinannya. Ini penting dikemukakan, karena kita berada dalam sistem pemerintahan yang masih memempatkan pemimpin itu pihak yang bisa berbuat semaunya dengan memandang sebelah mata kepentingan rakyatnya. Para elite politik itu bisa membuat aturan sendiri, disetujui sendiri, diaplikasikan sendiri. Tantu yang menguntungkan dirinya sendiri pual. Jika nanti masyarakat tidak patuh tinggal menyalahkan masyarakat.

Terhadap kasus Pemprov-Pemkot siapa yang salah? Kita tidak tahu pasti. Apakah secara prosedural Wali Kota itu sudah melakukan secara benar? Apakah Pemprov tidak merasa dilangkahi? Apakah memang benar Pemprov sudah membuat jadwal dan diketahui oleh masing-masing Pemkot-Pemkab di seluruh Jatim? Apakah ada kepentingan politik dan buntut perbedaan pendapat yang pernah ada?  Kita tidak tahu pasti. Kita hanya membaca informasi dari media, bukan? Benar sindiran pelawak Amerika Will Rogers,  “Yang saya tahu hanyalah apa yang saya baca di koran”.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini