TWK dan Masa Depan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh: Dilla Haryanti *

Ilustrasi : Imah Rochimah/ Suara.com

Terakota.id-Negara punya peran utama mewujudkan cita-cita bangsa. Hal itu termaktub dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Mempunyai semangat negara kesejahteraan dan menyejahterakan warga negaranya.

Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan warga negara itu disebutkan dalam pembukaan ke IV yang bunyinya; “….membentuk suatu Pemerintah   Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia… untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”

Namun dalam implementasinya, kasus korupsi uang negara dengan berbagai modus tumbuh subur. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara acapkali menyalahgunakan kewenangannya (abuse of power) dalam mengelola keuangan negara. Mengakibatkan negara mengalami kerugian besar yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus korupsi meningkat signifikan dari tahun 2019 ke 2020. Pada 2020, total kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. Angka ini meningkat 4 kali lipat dibanding 2019.

Fakta tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk menjamin eksistensi negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dan membiayai pelayanan kepada masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Setelah reformasi, muncul gagasan bahwa tindakan korupsi merupakan suatu extraordinary crime. Karena itu diatasi dengan cara-cara yang tidak biasa pula, yaitu dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002. Lembaga antirasuah ini memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas korupsi.

Korupsi pada dasarnya merupakan suatu penyalagunaaan wewenang. Sebab, ditegaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bahwa semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang, atau setidak-tidaknya mereka yang mempunyai akses pada wewenang.

Berbicara tentang wewenang berarti berbicara tentang kekuasaan. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap kekuasaan yang dapat menyalagunakan kekuasaan. Sehingga, didirikannya KPK yang kemudian diberi tugas dan fungsi untuk memberantas korupsi. Maka pada saat yang sama dapat disimpulkan, bahwa KPK akan berhadapan langsung dengan kekuasaan yang koruptif.

Setiap waktu ketika KPK menjalankan fungsinya, lembaga ini akan selalu berhadapan dengan resiko adanya upaya perlawanan balik untuk menghentikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi (trigger mechanism).

Upaya Pemberantasan Korupsi

“KPK itu ibarat pisau bedah, sedangkan kekuasaan ialah tubuh yang memegang pisau tersebut. Yang mana tubuh tersebut mesti mengizinkan pisau yang dipegangnya untuk memotong sebagian dari dirinya akibat terdapat kanker.

Hal tersebut memberikan dilema terhadap kekuasaan. Karena pada dasarnya kekuasaan harus merelakan dirinya, dengan memberikan dukungan kepada KPK yang sebenarnya mau memberantas sebagian dari dirinya yang koruptif. Dukungan tersebut harus benar-benar ada, sebab terdapat public reasoning, terdapat moral publik yang menuntut agar kekuasaan tidak hanya duduk untuk mempertahankan dirinya, tetapi berbuat lebih banyak untuk kemajuan. Salah satunya memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Sehingga dukungan tersebut yang menjadi suatu hal yang sangat penting.

Maukah kekuasaan (pemerintah) tersebut mendukung KPK yang salah satu fungsinya akan berhadapan dengan dirinya sendiri ?

KPK juga lemah dan dilemahkan. Apa yang membuat KPK selama ini baik? Karena ada orang-orang baik di dalamnya. Hal ini relevan dengan ucapan Prof. B.M. Taverne, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda mengatakan bahwa “kesemuanya pada akhirnya tergantung pada manusianya”. Jadi yang membuat KPK selama ini baik bukan undang-undangnya, dukungan politisnya, pemerintahnya, tapi mereka yang memiliki integritas, profesionalisme dan serta independensi dalam tubuh KPK itu sendiri.

Karena telah menjadi rahasia umum, bahwa selama adanya KPK selalu ada upaya untuk melemahkan KPK dengan berbagai cara, yaitu melalui revisi UU KPK serta penyarangan terhadap pegawai-pegawai KPK.

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melemahkan KPK. Sehingga menjadi penghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (trigger mechanism).

Tes Wawasan Kebangsaan

Lantaran pegawai KPK masih bisa bekerja sesuai dengan tugasnya meskipun telah ada revisi UU KPK, maka cara yang digunakan untuk melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah dengan menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan (TWK) kapada para pegawai KPK untuk secara resmi mendapatkan status sebagai ASN.

TWK dijadikan sebagai bentuk uji wawasan dan pengetahuan calon ASN yang meliputi Pancasila, UUD, serta wawasan kebangsaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah mengetahui seberapa dalam pengetahuan tentang dasar negara yang dimiliki oleh para calon ASN. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam soal TWK rupanya cukup ganjal dan kontroversial. Pasalnya, terdapat banyak pertanyaan yang dinilai tidak masuk akal dan jauh dari perihal kebangsaan sehingga hal tersebut mengundang kontroversi dari masyarakat dan politisi lain.

Berdasarkan data KPK, dari 1.351 pegawai yang menjalani TWK, 1.274 pegawai dinyatakan lulus, sementara 75 pegawai sisanya dinyatakan gagal. Apa yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa kebanyakan dari 75 orang tersebut rupanya merupakan orang-orang yang disegani akan integritasnya dalam menjalani kewajiban mereka sebagai anggota KPK. Padahal, secara gambalang dalam Pasal 1 PP No. 41 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa alih status merupakan proses pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN, bukan proses ujian, apalagi proses seleksi. Tetapi TWK masih saja dijadikan dalih untuk mengukur sedalam apa rasa nasionalisme pegawai KPK, yang sebenarnya dijadikan alat agar pemerintah dapat melanggengkan praktik-praktik penyalagunaan wewenang di Negara Indonesia.

Masa Depan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia

KPK sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu fungsi pengawasan terhadap KPK sebagai suatu lembaga ekstra struktural (State Auxiliary Agency) dapat melakukan represif action jika ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan (anomali) terhadap pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah tercantum salah satu tugas KPK ialah berkordinasi dengan   instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi (trigger mechanism). Tetapi, realita hari ini tentu sangat jauh dari kondisi ideal yang tentunya membuat bangsa ini skeptis dengan masa depan perahu pengawasan pengelolaan keuangaan negara ini. Hal ini tentunya disebabkan oleh serangan koruptur kepada KPK yang tidak henti-hentinya. Padahal sudah tentu, ketika negara ini didalamnya selalu dilanggengkan oleh praktik-praktik korupsi, maka bisa dipastikan masyarakat akan jauh dari kata sejahtera dalam segala lini karena negeri ini sibuk digerus oleh mereka-mereka yang memiliki kuasa.

Sungguh, segala lini di negara ini telah koruptif, penguasa sudah saling bergandengan tangan untuk pembiaran terhadap korupsi hingga ingin membubarkan KPK agar makin berjaya diatas kursi kekuasaannya.

*Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini