Tumpang Tindih Pengolahan Perhutanan Sosial di Malang

tumpang-tindih-pengolahan-perhutanan-sosial-di-malang
Sugianto tekun menanam pohon di kawasan hutan Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. (Terakota/Eko Widianto).

Terakota.idTerik sinar matahari tak menyurutkan Sugianto menanam aneka jenis bibit tanaman. Saban hari, tangannya berkutat dengan tumpukan tanah dan aneka jenis biji buah-buahan. Peluh mengalir melintasi keningnya. Turut pula alunan musik rohani dan istri Ningtyas yang menemaninya di Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Mapan, Desa Tambakrejo, Sumbermajing Wetan, Kabupaten Malang.

Sugianto adalah sosok di balik usaha penghutanan kembali kawasan hutan program perhutanan sosial yang dikelola KTH Maju Mapan melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Setiap hari, ia menghabiskan waktu di kebun pembibitan. Menyiapkan bibit untuk ditanam para petani. Ribuan bibit kini memenuhi kebun bibit. Sebuah pondokan berbahan papan dibangun untuk dirinya berteduh, beristirahat dan makan siang. Sugianto merupakan salah seorang petani yang  berkomitmen mengembalikan kawasan hutan seperti dulu. Setiap hari berkutat di hutan, dia jadi sering mengenang masa kecilnya yang bergantung pada hutan, termasuk kawasan pesisir dan aneka hasil lautnya.

“Dulu saya masih kecil, ada macan tutul,” katanya. Kalau macan sudah muncul, warga setempat tak berani melintas di depan area yang menjadi kebun bibit menuju pantai. Tebaran hutan di Malang memang menjadi habitat aneka satwa seperti macan tutul (panthera pardus melas), babi hutan (Sus scrofa Linnaeus), elang jawa (Nisaetus bartelsi) dan kijang (Muntiacus muntjak)

Namun, semua berubah setelah setahun reformasi 1998. Kawasan hutan dibabat orang-orang tak bertanggung jawab.  Hutan disulap jadi perkebunan. Tak ada lagi tanaman yang menyerap air. Imbasnya, masyarakat merasakan kesulitan air saat musim kemarau. Bencana lain yang rutin muncul adalah banjir dan longsor saat musim penghujan. “Sebagian sumber air mati, sebagian lagi menyusut. Terjadi krisis air saat musim kemarau,” katanya.

tumpang-tindih-pengolahan-perhutanan-sosial-di-malang
Kawasan hutan lindung Sendiki yang masih terjaga terletak di Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. (Terakota/Eko Widianto).

Sejak itu, ia tergerak menanam aneka jenis pepohonan di kawasan hutan gundul tersebut. Dia membangun bedengan atau nursery, nama lain dari kebun bibit. Ia juga rajin memungut aneka jenis biji-bijian di tempat sampah pasar desa setempat, saat mengantar istri berbelanja. Biji tersebut dikumpulkan dan dijadikan bibit tanaman. Ada biji nangka, alpukat, dan durian. Hasil pembibitan tanaman itu lantas dibagikan kepada petani setempat.

Sugianto juga rajin mendekati petani. Mereka diajak ikut serta menanam petai, alpukat, durian dan nangka. Perlahan-lahan petani mengikuti langkahnya menanam aneka tanaman keras. Tak jenuh, ia mendatangi petani di rumah dan di ladang. Mengajak mereka untuk menghutankan kembali hutan di tepi desa. “Tapi butuh waktu meyakinkan untuk menanam tanaman keras,” katanya.

Pulihkan Hutan Gundul

Sugianto bertekad mengembalikan fungsi hutan agar warga desa tak lagi mengalami krisis air bersih saat kemarau. Sugianto menempuh jalan berbeda setelah banyak petani berkeras mempertahankan kondisi lahan tetap gundul agar bisa ditanami tanaman semusim seperti; jagung, pisang dan singkong.

Menurutnya bencana longsor, banjir dan kekeringan adalah ulah manusia. Kebiasaan warga merusak dan menebang pohon hutan. “Saya tergugah, tanah kosong dan hutan gundul. Siapa yang peduli, kalau semua orang tak peduli? Misi saya ingin kembalikan hutan ini,” katanya.

Pada 2000, Perum Perhutani menunjuknya sebagai ketua kelompok tani untuk menanam sengon dan mahoni. Konsep kerjasama yang ditawarkan BUMN kehutanan itu adalah bagi hasil keuntungan 20:80 atas hasil tanaman. Dari tawaran BUMN itu, 20 persen keuntungan untuk petani dan sisa terbesarnya jadi jatah Perum Perhutani. Dari tawaran itu, Sugianto kemudian mengajak para petani mendukung program Perum Perhutani untuk menghutankan kawasan tersebut. Sedangkan tanaman petai, nangka, durian dan alpukat tetap ditanam di sela tanaman utama.

Langkahnya bukan tanpa hambatan, bahkan temannya sendiri menganggap sebagai antek-antek Perhutani. Ia dimusuhi. Namun, Ningtyas, istri Sugianto tetap mendukung kegiatannya. Sugianto pun semakin semangat. Dia nekat menanam aneka tanaman di hutan gundul yang habis dibabat.

Menginjak usia tanaman lima tahun, Perum Perhutani memanen tanaman yang berada di hutan produksi tersebut. Namun, tak hanya tanaman mahoni dan sengon saja yang ditebang. Semua tanaman ditebang habis. “Mau diapakan hutan ini? Ada petai, alpukat, kelapa, semua ditebang habis. Sakit hati saya,” katanya sembari tak terasa air mata menetes dari pelupuk mata.

Alasan petugas Perhutani kala itu, kawasan tersebut merupakan hutan produksi yang tak bisa ditanami tanaman buah-buahan. “Saya tak peduli, saya ingin kembalikan hutan ini. Saya cerita ini ngeri, sakit hati saya,” ujarnya.

tumpang-tindih-pengolahan-perhutanan-sosial-di-malang
Sejak setahun terakhir terjadi penjarahan di hutan lindung Sendiki. Kayu berusia puluhan tahun dibabat. (Terakota/Eko Widianto).

Waktu tanaman ditebangi petugas, dia mengamuk. Dia menentang petugas membabat pepohonan hutan hingga tak tersisa. Aksi Tebang habis pepohonan ini juga dia laporkan kepada administratur Perum Perhutani KPH Malang.  Namun, sayang, petugas yang dianggap melanggar tak diproses secara hukum maupun administrasi.  “Tapi mana? Gak ditangkap. Lucu, apa gunanya ada Perhutani tapi tak bisa menjaga hutan,” katanya.

Dulu sebelum ada aksi pembabatan hutan, ujar Sugianto, banyak petani yang mbalelo (menentang) mulai menikmati hasilnya. Tanaman petai, nangka, dan alpukat telah berbuah. Para petani menikmati hasilnya. Mereka dapat penghasilan dengan menjual buah. Hutan tetap subur dan petani bisa mendapatkan uang. “Hutan subur, rakyat makmur,” katanya.

Namun, ia dan istrinya tetap beraktivitas di hutan. Membibit aneka jenis pepohonan untuk mengembalikan hutan agar tetap lestari.

Kecewa dengan Perum Perhutani. Sugianto bergabung dengan KTH Maju Mapan. Kini, ia terlibat dalam pengelolaan hutan perhutanan sosial selama 35 tahun.  “Mengalah bukan saya kalah, saya mengalah tapi tetap berjuang. Saya berjuang melestarikan hutan, saya lawan siapa saja yang menentang,” ujarnya.

Sharing atau bagi hasil tebang antara petani dengan Perum Perhutani dengan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada 2016, diterima petani 2018. Nilainya dianggap tak sebanding, termasuk untuk membeli bibit sengon. “Hanya Rp 5 juta, tak ada rincian. Bingung mau membagi ke petani,” ujar Ketua KTH Maju Mapan, Mochammad Firman

Sedangkan sharing atau bagi hasil pada 2019 yang seharusnya dibayarkan, sampai sekarang tak juga dibayarkan. “Jika PHBM bagus, tak ada perhutanan sosial. Gak mungkin petani pindah ke IPHPS,” ujarnya.

Menurut Sugianto perhutanan sosial dengan konsep IPHPS menguntungkan petani dan alam. Ini karena petani punya legalitas mengelola lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) selama 35 tahun. Selain bagi hasil tebangan 70 persen yang menjadi jatah petani, anggota juga bisa menikmati jatah 90 persen atas hasil pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam.

Jalan Berliku Perhutanan Sosial

Mochammad Firman mengisahkan KTH Maju Mapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tambakrejo 9 September 2017. KTH Maju Mapan mengajukan perhutanan sosial dengan melengkapi beragam berkas antara lain, data kepengurusan, nama dan alamat anggota, dan tandatangan pertemuan kelompok. Serta dilengkapi surat pendamping dari Sekber PS, pendamping Mitradesaku dan permohonan pengelolaan IPHPS ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Belakangan, KTH Harapan Pertiwi Desa Sitiarjo, KTH Bhakti Alam Lestari, Dusun Sedangbiru, Desa Tambakrejo turut bergabung KTH Maju Mapan. Menjadi Gabungan Kelompok Tani Hutan Maju Mapan. Dengan bergabungnya tiga KTH jumlah anggota dan luas lahan pun bertambah. Dari semula 1.100 petani dengan luas lahan kelola 1.079 hektar, kini jumlah anggota menjadi 3.264 petani dengan luas lahan kelola 3.139 hektar.

tumpang-tindih-pengolahan-perhutanan-sosial-di-malang
Saban hari Sugianto ke kebun bibit merawat bibit pohon yang akan ditanam. (Terakota/Eko Widianto).

Selanjutnya pemerintah melakukan pengecekan data, mencocokan nama dan alamat petani. Tim planologi juga mengecek lokasi kawasan hutan dan turun ke lokasi. Saat akan diberikan surat keputusan IPHPS, KTH kembali dipecah menjadi tiga. Sehingga KTH Harapan Pertiwi Sitiarjo memperoleh 1.200 hektar, KTH Bhakti Alam Lestari seluas 900 hektare, KTH Maju Mapan 289 hektare dengan anggota 1.100.

“Saya sepakat dipecah asal harus ikuti batas desa. Sendangbiru dan Tamban,” katanya. Surat Keputusan IPHPS tertanggal 5 Maret 2018, diserahkan Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2018 di Mimbang, Tuban.

Seharusnya, katanya, lahan dibagi tiga disesuaikan dengan anggota. Lantaran KTH Bhakti Alam Lestari dalam satu desa beranggota lebih sedikit tetapi lahan lebih luas.  Lantas, KTH Maju Mapan mengajukan adendum atau perubahan pengelolaan IPHPS. Pengurus mendata ulang petani, dengan total anggota menjadi 989 orang. Peta lahan definitif yang didukung dengan nama dan alamat petani disampaikan ke pemerintah. Rencananya verifikasi akan dilakukan pemerintah pada Februari 2020 lalu. Tapi hingga kini, pemeriksaan tak juga tuntas.

Saat ini, KTH Maju Mapan menerima HGU seluas 289 hektare. Dari luasan itu, 30 hektare berada di kawasan hutan lindung dan 258 hektare sisanya berada di kawasan hutan produksi. KTH Maju Mapan memiliki empat kebun bibit rakyat. Setiap kebun bibit menyiapkan 60 ribu bibit. Hutan produksi ditanam bibit pohon sengon 30 ribu, 20 ribu sirsak, dan 10 ribu alpukat. Sedangkan hutan lindung ditanami 45 ribu bibit sirsak, dan 15 ribu alpukat.

Sedangkan kawasan hutan lindung dikelola dengan konsep jasa lingkungan menjadi wisata alam. Di sana wisatawan bisa menikmati alam, mengamati burung dan satwa termasuk menyisiri pantai. Kini, KTH Maju Mapan tengah memasukkan hutan lindung Apusan dalam adendum perhutanan sosial.  Beragam pepohonan meliputi pohon beringin, miri, dan bendo. Taman tersebut juga berfungsi menjaga sumber mata air.

Perhutani dengan Konsep PHBM

Perum Perhutani berperan turun menjaga dan melestarikan keberadaan hutan lindung. Termasuk hutan lindung di Malang. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang, Iwan Budi Prasetyo menjelaskan hutan lindung berfungsi untuk penyangga kehidupan, mencegah intrusi air laut, dan penataan air dan menjadi plasma nutfah. Fungsi hutan diutamakan, katanya, demi kepentingan ekologi, disusul kepentingan sosial dan demi kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai moto Perhutani planet, people, provit,” katanya.  Sesuai Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan seluruh kawasan hutan dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beleid tersebut juga mengharuskan pengelolaan mengutamakan kelestarian, keberkelajutan, dan tak mengubah fungsi kawasan hutan.

Dalam mengelola hutan Perum Perhutani memiliki kewenangan penataan dan perencanaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pemanfaatan terkait rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan kawasan hutan. Sedangkan menunjuk dan menetapkan kawasan hutan menjadi kewenangan KLHK.

Kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur seluas 1,3 juta hektar, seluas 1,1 juta hektare di antaranya dikelola Perum Perhutani. Perum Perhutani KPH Malang mengelola kawasan hutan seluas 90.360 hektar. Terdiri atas hutan lindung 44.140 hektar dan hutan produksi 46.195 hektar. Secara administratif tersebar di Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten Kediri.

Dalam mengelola hutan seluas 46 ribuan hektar, Perum Perhutani KPH Malang bekerjasama dengan 138 LMDH. Mulai menanam, merawat hingga menebang atau menyadap khusus pohon damar dan pinus

Sharing atau bagi hasil  untuk petani dari pendapatan bersih. Bagi hasil diberikan melalui rekening LMDH untuk menghindari kebocoran dan pungli. Total bagi hasil kayu pada 2013-2016 sebesar Rp 1,7 miliar sedangkan non kayu Rp 480 juta. Kayu tanaman pokok perhutani antara lain jati, mahoni, sengon, sonokeling, sadapan damar dan pinus.

Selain itu, petani juga bisa memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Mengelola lahan sampai tahun ketiga, dan bisa diperpanjang maksimal satu tahun. Selebihnya tak bisa ditanami komoditas pertanian. Namun, sejumlah tanaman yang tahan naungan masih bisa ditanam antara lain kopi, porang, dan jahe-jahean.

Iwan berharap petani turut menjaga hutan tetap lestari tak hanya mengeksploitasi atau menggarap lahan. “Kontribusi petani belum tampak. Tak ada. Mana ada perusahaan yang memberikan kontribusi selain dana CSR (Tanggung jawab sosial perusahaan),” katanya.

Perum Perhutani KPH Malang kepada masyarakat melalui kerjasama wisata dengan LMDH dan investor. Pada 2014-2019 dengan sebanyak 100 objek wisata alam dikunjungi 9,96  juta orang dengan pendapatan Rp 77 miliar. Kontribusi untuk porporasi ke pemerintah daerah sebesar Rp 15,5 miliar. Sedangkan bagi hasil tergantung Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara proporsional.

Kontribusi atas Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp 47 miliar. Pungutan sumber daya hutan untuk kegiatan produksi tebang dan sadap pinus Rp 2 miliar. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk komoditas produksi di kawasan hutan sebesar Rp 147 juta.

“Total kontribusi 2014 sampai 2019 sebesar Rp 50 miliar. Nilai yang tak sedikit,” ujarnya.

Sementara total luas kawasan hutan yang dikelola perhutanan sosial dalam skema IPHPS total seluas 5.950 hektar untuk tujuh kelompok tani hutan. Peraturan Menteri LHK P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di areal Perum Perhutani mensyaratkan tegakan kurang dari 10 persen, kegiatan reboisasi selama lima tahun gagal, dan terjadi kondisi tertentu seperti konflik sosial. Sementara, Iwan mengklaim jika usaha reboisasi Perum Perhutani pasca penjarahan hutan 1998 berhasil. “Perum Perhutani berhasil, hutan kembali hijau,” katanya.

Dalam melaksanakan petani harus bayar PBB dan membuat rencana jangka panjang dan pendek. Selain itu, dilakukan monitoring enam bulan dan evaluasi pada tahun  pertama. Ragam tanaman sebanyak 50 persen tanaman hutan, 30 persen tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya, selebihnya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. “Faktanya mereka bayar membayar PBB, dan belum membuat rencana jangka panjang dan pendek,” ujarnya.

Selain itu, menurut Iwan banyak petualang yang memanfaatkan situasi untuk mendapat hak kelola dua hektar. Iwan menuding tak semua anggota KTH masyarakat setempat yang mengerjakan lahan di sana. “Melenceng, tambah hancur hutan kita. Mereka menunggak PBB hampir Rp 800 juta,” katanya.

tumpang-tindih-pengolahan-perhutanan-sosial-di-malang
Sebagian kawasan hutan lindung Sendiki rusak, dijarak. Dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan sawah. (Terakota/Eko Widianto).

Banyak hutan yang bagus, katanya, untuk dapat IPHPS ditebangi agar kondisinya 10 persen. Penjarahan dilakukan secara sistematis. Bahkan hutan lindung menjadi gundul. “Perhutani tak pernah dilibatkan dalam proses. Seharusnya dilibatkan dalam pertimbangan teknis,’ katanya.

Tapi tumpang tindih lahan pun terjadi. KTH Maju Mapan misalnya menerima SK IPHPS seluas 289 hektar. Iwan menunjukkan data Perum Perhutani jika 186 hektar masih lestari, sedang sisanya 102 hektar kritis dan cocok dikelola dalam skema Perhutanan Sosial.

Sedangkan KTH Harapan Pertiwi Desa seluas 607 hektar. berada di petak 86 C. Berupa kawasan hutan lindung sebagai zona penyangga untuk mencegah erosi, penataan sumber air, dan intrusi air laut. Namun, kondisi di lapangan, kata Iwan, berupa perkebunan dan lahan garap. Aturan hutan lindung ketat, antara lain tak boleh budidaya pertanian intensif, dan tak boleh didirikan bangunan.

Ketua PROFAUNA Rosek Nursahid menuding Perum Perhutani gagal mengelola kawasan hutan, terutama hutan lindung. Terbukti terjadi pembalakan liar secara terang-terangan, namun tak ada tindakan hukum. Rosek melihat cenderung terjadi pembiaran. “Fakta ada penjarahan, mencolok sekali,” katanya.

Untuk itu, pemerintah diminta meninjau ulang hak pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani. Serta diberi peluang masyarakat partisipasi aktif mengelola hutan dengan konsep perhutanan sosial. Dengan catatan didampingi dan diawasi agar hutan tetap lestari.

Dibanding korporasi yang berorientasi keuntungan, Perhutani bakal mengutamakan menjaga hutan produksi karena ada faktor ekonomi. Tapi hutan lindung yang tak menguntungkan, dan menghasilkan cenderung dibiarkan.

“Sementara masyarakat menggantungkan hidup dengan hutan,” katanya. Menurut Rosek, krisis air, banjir dan longsor menjadi potensi nyata jika hutan Malang rusak. Itu sebab masyarakat terdampak langsung deforestasi lebih peduli dan rela menjaga hutan. Rosek menambahkan,  hutan juga bisa dimanfaatkan secara lestari, dengan mengambil buah, jasa lingkungan dengan ekowisata.

“Hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera,” katanya. Sejak Perhutanan Sosial 2016, di lapangan terjadi tumpang tindih terutama berkaitan dengan kawasan hutan yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani. Rosek berharap rakyat diberi peluang lebih besar mengelola hutan secara keberlanjutan.

Hutan lindung harus dijaga, tanaman diperkaya. Selain memiliki keanekaragaman hayati juga kaya dengan aneka jenis satwa.  Menjadi wisata pengamatan satwa seperti elang jawa (Nisaetus bartelsi), lutung Jawa (Trachypithecus auratus). Rangkong (Rhyticeros undulatus) dan aneka jenis burung lainnya.

Dikelola dengan konsep ekowisata terbatas. Menyelamatkan kawasan konservasi masyarakat tetap untung secara ekonomi. Mencontoh keberhasilan Kenya,dan  Tanzania yang mengamati satwa secara langsung di alam dalam sebuah safari tour. Masyarakat yang dulu memburu satwa, menjadi pemandu wisata.

Pendekatan yang sama dilakukan PROFAUNA di Maluku Utara untuk mencegah perburuan kakatua. Para pemburu kakatua direkrut menjadi pemandu wisata. Pola yang sama, katanya, bisa diterapkan di hutan lindung Malang Selatan.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini