Mitigasi Tsunami, Gempa dan Likuifaksi di Negeri Rawan Bencana

Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Foto : Antara).

Oleh : Andang Bachtiar*

Terakota.id–Apakah selama ini rezim-rezim pemerintahan kita sudah, “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia” dari bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi, letusan gunung api, banjir dan longsor dan kebakaran? Seperti yang diamanatkan di pembukaan UUD 1945?

Belum!!

Kita hanya sibuk tergopoh-gopoh menyelamatkan yang selamat, mengevakuasi yang mati, mengobati yang luka dan merehabilitasi infrastruktur yang hancur rusak karena bencana. Rezim-rezim pemerintahan kita selama ini gak begitu serius, gak begitu peduli, cenderung abai dengan mitigasi dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman/potensi bencana!!

Buktinya: Peringatan Profesor Katili tahun 1970 supaya Palu tidak dijadikan ibukota / pusat pertumbuhan karena potensi bahaya gempa patahan Palu-Koro-nyapun tidak ditindak-lanjuti.  Sampai akhirnya kejadian Gempa-Taunami Palu 2018 kemarin yang memakan korban 1000-an lebih nyawa melayang dan milyaran-triliunan rupiah infrastruktur rusak-hancur berantakan. Jelas terlihat: kita tidak melindungi segenap kehidupan rakyat Palu dan sekitarnya karena mengabaikan rekomendasi / usulan Profesor Katili.

Ada lagi! Peta Potensi Bahaya Liquifaksi di Palu yang dibikin 2012 oleh lembaga pemerintahan sendiripun (Badan Geologi) tidak dipakai sebagai acuan untuk mengatur tata ruang disitu. Tidak ada program mitigasi lanjutannya. Tidak ada penegakan aturan pembuatan bangunan yang disesuaikan dengan kondisi tektonik aktif daerah. Tidak dibikin pelatihan-pelatihan massal ke masyarakat untuk menyelamatkan diri kalau ada bencana.

Akibatnya ketika terjadi gempa tsunami: ribuan nyawa melayang, miliaran sampai triliunan harta benda, rumah dan infrastruktur hilang dan hancur berantakan. Nah, apalagi istilah yg dapat diberikan untuk respon pemerintah (pusat maupun daerah) atas peta zonasi bahaya likuifaksi yang resmi dibikin pemerintah sendiri tapi nggak pernah diimplementasi sampai terjadi bencana dan banyak korban begini. Kalau bukan abai, nggal peduli, dan salah langkah antisipasi? Sekali lagi: jelas terlihat: pemerintah kita belum melindungi segenap kehidupan bangsa – rakyat Palu dan sekitarnya dengan tidak menindaklanjuti peta likuifaksi.

Dan yang akhir tahun ini sedang berlangsung: ancaman terjangan tsunami di Selat Sunda-pun menjadi kenyataan 22 Desember 2018. Itupun dengan kemungkinan masih ada lagi “susulan”nya di hari-hari mendatang: tergantung dari ketepatan prediksi tentang ada/tiada-nya material-material vulkanik Anak Krakatau yg masih bisa longsor ke lut dalam jumlah besar, meskipun katanya 31 Desember 2018 sudah mulai reda batuk-batuknya. Korban nyawa 400-500am, dan masih mungkin bertambah karena ada yang hilang.

Selain itu: rusaknya bangunan rumah, hotel, dan infrastruktur umum lainnya karena terjangan tsunami bisa mencapai ratusan miliar dan mungkin triliunan untuk merehabilitasinya. Padahal berbagai analisis ilmuwan sebelumnya sdh dipublikasikan tentang kemungkinan tsunami akibat gempa megathrust selat Sunda (Widjokongko, 2018; Natawidjaya, 2014) ataupun akibat longsor-nya tubuh gunung api Anak Krakatau (Giachetti, dkk, 2012 – termasuk peneliti BPPT Dr Budianto – Didit – Ontowiryo sbg co-authornya).

Tapi nggak pernah analisis-analisis dan rekomendasi  ilmiah sampai menjadi kebijakan yang diimplementasi menjadi program mitigasi sampai akhirnya kejadian bencana datang dan semuanya menyesali!!!! Apakah pemerintah kita sudah melindungi segenap bangsa rakyat Banten dan Lampung dan para pelancong dari berbagai daerah di pantai Selat Sunda dari bahaya tsunami? Dari uraian di atas jawabnya jelas: Belum!!

Gak Mengerti Juga

Padahal seolah-olah tak henti-hentinya Allah memberikan pelajaran/peringatan ke kita supaya benar-benar melakukan mitigasi yang benar, serius, terukur dan antisipatif. Bukan hanya tergopoh-gopoh melakukan respon waktu terjadinya bencana, tapi bersiap dengan segala kegiatan mitigasi yang biayanya jauh lebih kecil daripada kerugian akibat bencana yang sama sekali tidak diantisipasi. Tetapi, meskipun tak henti-hentinya pelajaran diberikan kepada kita, sampai skrg gak ngerti-ngerti juga kita.

Buktinya: imbauan-imbauan untuk ambil pelajaran dari bencana-bencana itu untuk segera bikin usaha mitigasi di lokasi lain yang diprediksi rawan terhadap gempa, tsunami, dan likuifaksipun sudah dituliskan (malah sudah diteriakkan). Tapi tak kunjung dilakukan oleh pemerintah. Semua sibuk menjelaskan apa yang terjadi dan penyebabnya.

Bahkan duit budget anggaran direlakan untuk memastikan survey after the fact yang tidak mungkin bisa menghidupkan yang mati atau menegakkan kembali bangunan yang rusak atau ditelan bumi. Masih mending setelah itu kita ramai fokus pada proyek rehabilitasi (itupun masih juga ada yang dikorupsi). Tapi kita sama sekali lupa bahwa hal serupa bisa juga terjadi di daerah lain yang sebenarnya sudah distudi oleh ilmuwan kita dituangkan dalam berbagai tulisan paper dan buku mereka di forum ilmiah.

Sudah Terjadi Puluhan Tahun Lalu

Bukan hanya akhir-akhir ini saja ke ”nggak-ngerti”an bangsa ini terjadi. Beberapa belas tahun yang lalu, peringatan dr ilmuwan peneliti tentang megthrust Simelueu sebelum gempa tsunami Aceh 2004 pun tidak pernah sampai kepada pengambil kebijakan untuk ditindak-lanjuti. Padahal sebelumnya Danny Hilman Natawidjaya telah meneliti siklus periodisitas gempa-tsunami Simeuleu itu dan menjadikannya tulisan dissertasi dan juga mempresentasikannya di forum-forum ilmiah (Natawidjaya, 2004).

Masih belasan tahun yang lalu juga, peringatan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) bahwa swarming effect gempa tsunami Aceh akan merambat ke selatannya juga tak diantisipasi dengan bijak oleh pemerintah. Sehingga muncul gempa Nias, gempa Mentawai pada 2005.

Secara normatif seringkali himbauan pemerintah adalah : “tetap tenang dan waspada, jangan terpengaruh isu yang tidak bertanggung-jawab, dan seterusnya”. Tapi tidak ada usaha fisik untuk mengurangi resiko bencana itu secara proporsional.

BMKG, BNPB, Badan Geologi

Bagaimana dengan lembaga yang sudah dibentuk pemerintah untuk urusan bencana kebumian itu? Apakah mereka pernah belajar dari bencana-bencana itu dan makin mengerti untuk melakukan mitigasi???

BMKG tampaknya tidak melakukan mitigasi, BMKG hanya memberitakan kalau telah terjadi gempa di mana dengan besaran berapa dan mengeluarkan peringatan akan ada tsunami atau tidak. Setelah gempa terjadi terus ramai-ramai menjelaskan itu semua karena apa (penunjaman lempeng, sesar mendatar, atau yg populer akhir-akhir ini: karena longsoran…), kemudian diakhiri dengan “tetap tenang dan waspada”.

BNPB juga: usaha mitigasinya nggak pernah ter-ekspos dan jadi bagian penting program kelembagaan karena fokusnya di Penanggulangan (walaupun ada juga bagian mitigasinya). Paling banter setelah kejadian BNPB akan berperan juga di rehabilitasi – meskipun kita sama2 tahu leading sectornya di rehabilitasi itu kementrian PUPR dengan dana pembangunan sarana fisiknya.

Badan Geologi yg tupoksinya banyak terkait dg usaha mitigasi, seperti menerbitkan peta zona bahaya Gunung Api – yang memang sudah cukup bagus, dan juga Peta Likuifaksi seperti yang di Palu itu. Tampaknya juga kurang punya gigi untuk terus mendesakkan peta-peta hasil mitigasinya ke lembaga terkait lainnya untuk ditindak-lanjuti.

Where Next?

Kalau (rezim pemerintahan) kita mengerti, maka seharusnyalah peringatan-peringatan bencana kebumian yang berturut-turut terjadi itu juga menyiapkan kita semua untuk melakukan mitigasi di daerah-daerah yang sudah berkali-kali di-identifikasi oleh para peneliti punya potensi serupa untuk terjadi. Kapan waktunya? Ada yang periodisitasnya sudah bisa diprediksi dengan standar deviasi 25-50 tahun. Ada juga yang belum bisa diprediksi tapi besaran bencana – kekuatannya sudah bisa dikira-kira akan terjadi. Kapan akan terjadi? Bisa besok pagi, bisa 3 – 4 bulan lagi (pas Pemilu ?), bisa dua tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, dan seterusnya. Yang jelas : mereka pasti akan bergerak lagi.

Makanya jadi lebih penting untuk menyiapkan diri. Bagaimana persiapan dirinya? Yang belum sepenuhnya diteliti, ayo lebih diteliti, luangkanlah uang biaya budget untuk meneliti yang hasilnya seringkali berupa tulisan di atas kertas, peta, zonasi, grafik dan sejenisnya. Yang bukan berupa jalan tol, jembatan, ataupun bendungan seperti yang selalu dibangga-banggakan selama ini. Tapi hasil kertas berupa peta itu bisa nantinya menyelamatkan jalan tol, jembatan, dan infrastruktur mahal itu kalau benar-benar diikuti rekomendasinya.

Selain itu kalau alat-alat peringatan dini dan alat untuk meneliti belum lengkap ayo kita lengkapi. Pasang GPS di pulau2 kecil di depan zona subduksi untuk memonitor lengkungan vertikal yg terjadi karena menahan gerakan lempeng yg nantinya akan “pecah” energinya jadi gempa dan tsunami. Juga buoy-buoy yang harganya Rp 1 miliaran itu untuk peringatan dini tsunami. Ayo diperbaiki, diperbarui, ditambahi, terutama di daerah potensi yang akan diuraikan di bawah ini.

Juga evaluasi zona pemukiman dan infrastruktur umum di daerah lintasan gempa dan Zona rendaman tsunami! Kalau masih juga ada yg bangun di area sempadan pantai: bongkar saja dengan segala konsekwensinya.

Juga cek kelayakan konstruksi bangunan di daerah potensi gempa dan tsunami. Kalau masih nggak cocok dengan kode bangunan konstruksinya maka harus diperingati, diperkuat,atau direkayasa (fisik, teknik, finansial) supaya nantinya kuat tahan goyangan gempa (dan tsunami). Kalau belum ada peta detail zonasi gempa / kode bangunan konstruksinya ya dibikinlah peta zonasi detailnya. Pakai biaya pemerintah!

Juga mulai lakukan latihan berkala untuk menghadapi bencana gempa, tsunami dan liquifaksi itu. Anggaran latihannya alokasikan khusus dan jangan diganggu gugat untuk dipakai lainnya. Supaya nantinya nggak banyak korban kalau bencana terjadi.

Dibawah ini daftar potensi bencana gempa, tsunami dan liquifaksi di daerah yang sudah pernah distudi oleh para ilmuwan Indonesia maupun luar negeri yang disusun berdasarkan prioritas kemungkinan massifnya bencana dan kerugian yang terjadi.

Di 15 zona daerah inilah perlu difokuskan mitigasi. Sebelum telat nantinya berturut2 bencana itu terjadi. Itupun kalau (pemerintah) kita mengerti.

  1. Gempa – Tsunami Megathrust Mentawai (Barat Padang-Bengkulu)
  2. Gempa-Tsunami Megathrust Selat Sunda (Banten, Lampung, Bengkulu, SumBar, Jabar, DKI, Jateng, DIY, Jatim)
  3. Gempa-Tsunami Pelabuhan Ratu – Cimandiri (Sesar Mendatar Cimandiri)
  4. Gempa Sesar Mendatar Lembang
  5. Gempa Sesar Naik Surabaya – Bojonegoro
  6. Gempa dan Tsunami Sesar Naik Selat Madura
  7. Gempa dan Tsunami Palu- Koro segmen selatan ke Teluk Bone
  8. Gempa dan Tsunami Sesar Naik Offshore Sulawesi Barat (Mamuju dan sekitarnya)
  9. Gempa dan Tsunami sepanjang pantai Sulawesi Utara dr Zona penunjaman Sulawesi Utara
  10. Gempa dan Tsunami Tarakan dr Zona penunjaman Sulawesi Utara
  11. Gempa sepanjang 12 segmen Sesar Sumatra (yg di Bengkulu hari ini aktif 5.7 SR)
  12. Gempa Sesar Baribis (Jawa Barat Utara – DKI)
  13. Gempa dan Tsunami Megathrust selatan Jember – Banyuwangi
  14. Gempa dan Tsunami Megathrust Selatan Bali/Lombok/Sumbawa
  15. Gempa dan Tsunami dan Liquifaksi Sesar Sorong dan Zona Penunjaman utara Papua.

Selamat Tahun Baru 2019

Semoga (pemerinatahan) kita makin cerdas dan makin mengerti memitigasi bencana di tahun baru ini.

Bekasi, 31 Desember 2018

*Geologis Merdeka

Pembaca Terakota.id bisa mengirim tulisan reportase, artikel, foto atau video tentang seni, budaya, sejarah dan perjalanan ke email : redaksi@terakota.id. Tulisan yang menarik akan diterbitkan di kanal terasiana.

1 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini