Tragedi Mei Demi Negosiasi?

Kita tidak berharap kejadian ini hanya menjadi alat kelompok tertentu untuk memainkannya sebagai bargaining position di mata pemerintah.

Petugas Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi 22 Mei 2019. (Sumber: CNN.com)

Oleh: Rudi Hartono*

Terakota.id Kericuhan massa aksi pada 21-22 Mei kemarin merupakan preseden buruk dalam sejarah politik tanah air pascareformasi. Bagaimana tidak? Kompetisi yang semestinya menjunjung tinggi sportifitas, justru berakhir dengan pengerahan massa. Lantaran hasil akhir tidak sesuai ekspektasi. Ini menunjukkan betapa tidak dewasanya elite politik dalam menyikapi situasi.

Boleh saja pihak tertentu berteriak lantang telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses pemilihan presiden (Pilpres) berlangsung. Tapi bukan berarti rakyat harus dijadikan sebagai korban atas ambisi kekuasaan. Diakui atau tidak, kecurangan sudah menjadi hal lumrah dalam arena politik oligarkis ini. Sehingga menuduh pihak tertentu curang, sama halnya menunjuk diri sendiri.

Dengan adanya preseden buruk ini, maka menjadi keharusan bagi pihak terkait berdiri paling depan berani bertanggungjawab atas kericuhan yang terjadi. Seperti saat ia memprovokasi dan memobilisasi massa. Tidak perlu mencari pembenaran, cuci tangan, dan menghujat. Apalagi sampai menyalahkan oknum perusuh saat aksi yang notabene hanyalah korban semata. Karena pada dasarnya kericuhan ini tak mungkin terjadi jika sedari awal menahan nafsu dan tidak membangun narasi provokatif.

Aksi 22 Mei 2019 (Sumber: cnn.com)

Bagaimanapun sudah ada korban jiwa serta kerugian material akibat kejadian Mei kemarin. Duka dan nasib keluarga korban yang ditinggal tak mungkin membaik seketika hanya dengan ungkapan belasungkawa dan keprihatinan Prabowo dan Amin Rais. Begitu pula ambiguitas ketegasan Jokowi yang berjanji akan menindak para perusuh serta memberi ganti rugi materi pada pedagang yang terkena dampak.

Bisa menjadi komedi semata jika yang disasar bukan aktor intelektual utama di balik peristiwa itu. Dan membiarkan para pelanggar Hak Asasi Manusia berkeliaran tanpa penindakan. Karenanya penting bagi pemerintah mengungkap siapa aktor intelektual yang telah memprofokasi dan memobilisasi massa secara jelas dan ditindak sesuai mekanisme yang ada tanpa pandang bulu.

Jelas kejadian ini bukan lelucon kelompok tertentu yang kalah dan harus ditertawakan. Bukan pula tragedi “kemanusiaan” sebagai konsekuensi dari suatu perjuangan dalam mencari dan menegakkan keadilan. Ini murni tentang politik yang kian banal. Mustahil mengatakan tragedi kemarin sebagai bentuk perjuangan rakyat melawan elite zalim. Toh, kepentingan yang hendak diperjuangkan bisa jadi adalah kepentingan borjuis rente kroni Soeharto.

Kalaupun itu diasumsikan sebagai perjuangan rakyat, mengapa kepentingan kelompok marginal (buruh, petani, nelayan, dll) nyaris hilang dalam tuntutan massa? Tak perlu dengar pidato politik Prabowo dan Jokowi agar paham itu perjuangan rakyat atau justru sebaliknya.

Saya kira penting untuk dipahami jika peristiwa itu merupakan implikasi logis dari pertentan-gan antar faksi oligarki pasca-otoritarianisme orde baru yang kian menajam. Dimana rakyat yang harus menjadi korban. Kalau mereka benar-benar memikirkan nasib rakyat/ummat dan bangsa, kemanakah mereka saat warga tergusur dari tanah moyangnya, buruh di-PHK, dan alam dieksploitasi? Nyaris tidak terdengar sepatah katappun dari fraksi Partai Gerindra juga Partai Amanah Nasional (PAN) dalam menyikapi masalah tersebut.

Alih-alih perjuangkan nasib rakyat, justru mereka sendiri adalah salah satu biang masalah sosial-ekonomi-lingkungan. Mustahil mereka berjuang bersama rakyat yang jadi korban rezim developmentalisme. Jika jejak buruk mereka dapat dicari dengan mudah, lalu mengapa ada orang yang rela berjuang hingga mengorbankan nyawa? Ada dua hal penting yang dipahami dalam menjawab pertanyaan ini.

Pertama, ada kekosongan narasi kerakyatan yang dimotori masyarakat sipil sebagai benteng dari politik kerakyatan itu sendiri. Hal ini tak lepas dari pelemahahan gerakan rakyat semasa orde baru dan kembalinya elite lama hingga berhasil mendominasi arena kekuasaan. Alhasil, isu-isu kerakyatan seperti kemiskian, ketimpangan, pengangguran, dan sebagainya, diambil alih kelompok dominan untuk dijadikan bahan kampanye demi meraih simpati dan dukungan masyarakat luas.

Kedua, dominasi oligarki dengan menafaatkan ruang-ruang demokratis membuat mereka makin leluasa melakukan politisasi kesadaran massa rakyat melalui narasi-narasi populis. Masifnya politisasi kesadaran massa rakyat mendorong terciptanya – meminjam konsep Herbert Marcuse – manusia satu dimensi. Sehingga narasi provokatif elite diterima dan dibenarkan begitu saja tanpa ada sikap mempertanyakan apalagi sampai menolak. Ini juga menemukan momentumnya seiring menguatnya sistem politik yang dipersonifikasi dan berujung pada poltik kultus.

Karenanya, pemerintah tidak boleh menerima dan membenarkan begitu saja kalau oknum perusuh itu berbeda dengan peserta aksi damai. Narasi itu bisa dibenarkan jika sebelumnya tidak ada upaya-upaya provokatif dan mobilisasi massa dari pihak tertentu. Terlebih pasca reformasi, massa bayaran yang disponsori elit politik sudah menjadi rahasia umum. Maka, baik oknum perusuh dan yang damai, harus dilihat sebagai satu kesatuan dimana kejadian itu terjadi karena ketidakmampuan pihak terkait dalam mengendalikan massa.

Seperti klaim Presiden Jokowi yang mendaku tidak punya rekam jejak buruk masa lalu dan tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Menjadi keharusan baginya, untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik persoalan ini dan menyelesaikan sebagaimana mestinya. Kita tidak berharap kejadian ini hanya menjadi alat kelompok tertentu untuk memainkannya sebagai bargaining position di mata pemerintah.

Sehingga upaya penyelesaian dilakukan hanya melalui lobi-lobi dan negosiasi kepentingan sempit elite semata. Setidaknya, Jokowi dapat belajar dari beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Dimana penyelesaian justru berakhir dengan tawar menawar kepentingan.

tragedi-mei-demi-negosiasi

Bila perdana menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, berani menyeret elite yang bersalah ke dalam jeruji besi. Jokowi juga harus mampu melakukan itu (kalau bisa melampaui) – sebagai pertanggung jawaban atas klaim dirinya – dan mematahkan pandangan Gus Dur bahwa “Bangsa ini menjadi penakut! Karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah”. Agar negara hukum berbasis pada kedaulatan rakyat tidak menjadi slogan musiman.

Setidaknya, kejadian Mei ini dapat dijadikan sebagai momentum perubahan politik tanah air dengan menindak tegas aktor intelektual di balik kericuhan. Dengan begitu, akan tampak demarkasi yang jelas antara penguasa dan oposisi. Baik dari segi nilai, cita-cita dan ideologi. Begitu pula dengan Prabowo yang kemungkinan besar akan jadi pemimpin oposisi untuk lima tahun mendatang harus menunjukkan sikap sebagaimana mestinya. Jangan sampai kasus 2014 terulang kembali.

*Anggota di Forum Intelektual Nuhu Evav Malang.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini