Tetap Optimis, Tapi Tak Usah Berharap Banyak

Ilustrasi : vector.mediadesain.com

Terakota.id–Hidup ini mengajarkan bahwa kita harus optimis untuk menghadapi masa depan. Para motivator pun selalu menganjurkan agar seseorang selalu optimis. Sebab hanya dengan optimisme kemajuan bisa tercapai. Berbagai hambatan dan aral melintang bisa diatasi. Sikap optimistis mendorong dasar psikologis seseorang untuk bertindak positif.

Coba Anda baca buku-buku motivasi. Semua mengajarkan optimisme. Hanya orang-orang tak punya harapan yang tak optimis. Sikap optimis juga perlu diperlihatkan oleh seorang pemimpin. Bagaimana mungkin seorang pemimpin itu mengatakan pesimis? Ia akan dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang “cacat dalam memimpin”.

Meski seorang pemimpin itu kenyataannya pesimis, ia tidak boleh mengatakan pesimis. Ia harus mengatakan optimis. Kalau perlu dengan retorika-retorika yang menunjukkan bahwa dia optimis. Itulah pemimpin.

Kata-kata pesimis hanya bisa dilakukan oleh meraka yang tidak punya pengikut. Sementara pemimpin itu punya pengikut. Atau mereka yang merasa dirugikan dengan ketidakadilan akibat tingkah laku pemimpin.  Apakah dengan demikian seseorang itu tidak boleh pesimis, jika aturan hukum (misalnya) hanya menjadi alat penguasa untuk mengukuhkan kekuasaan? Apakah seseorang tidak perlu  melihat realitas hukum yang dikadali penguasa? Itu hanya contoh saja.

Jadi optimis dan pesimis seringkali bersinggungan sangat dekat. Di satu sisi secara ideal seseorang harus optimis tetapi kenyataan yang dihadapi tak jarang membuat seseorang bersikap pesimis. Jadi sering antara das sein (apa yang senyatanya) dengan das sollen (apa yan seharusnya) seringkali tidak sejalan. Optimis dan pesimis kadang tergantung sudut pandang dan kepentingan dibalik sebuah sikap.

Wajah Baru Stock Lama

Sekarang saya mau bertanya. Apakah Anda optimis atau pesimis dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024? Jawabanya tentu tidak mudah bukan? Tergantung darimana kita melihatnya. Jika kita melihat dalam tataran ideal tentu kita harus optimis. Masak kita sebagai rakyat itu pesimis atas pemimpin kita? Nanti akan dituduh sebagai “penghianat” atau “perongrong” negara ini. Apakah bisa dianggap begitu? Saat ini tak ada yang yang mustahil dalam hiruk pikuk kehidupan politik kita.

Lihat saja berbagai cara untuk mengkritik elite politik dianggap merongrong. Mereka yang menuduh itu tidak melihat substansi isinya tetapi melihat dari kelompok mana berasal. Atau jika ada yang mewacanakan kritik pada elite politik, maka buzzernya juga akan melawannya. Jangan dikira buzzer ini bekerja gratis lho ya. Buzzer juga dibayar.

Tentu ada yang berperilaku seperti buzzer, tapi dia tidak dibayar. Mungkin karena cinta buta pada elite politiknya itu. Atau kepentingan lain yang melekat. Bisa kepentingan hubungan emosional, kepentingan kedekatan dengan partai pendukung, kecurigaan berlebihan  atau hanya ikut-ikutan.

Pokoknya yang berbeda dengan junjungannya akan dianggap sebagai pihak yang harus dilawan. Serba susah bukan? Inilah hidup kita saat ini. Mau mengkritik dianggap lawan, oposisi, atau tidak suka. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Namun, bukankah setiap pemerintahan dimanapun dibutuhkan kritik? Kelompok yang anti kritik mengatakan kritik harus konstruktif, harus memberikan masukan konkrit, harus tak berdasar kebencian. Masalahnya kritik itu hanya sebuah akibat dari sebuah sebab. Dalam hal ini paham, bukan?

Kalau tidak mau dikritik jangan mau jadi elite politik. Para pengkritik itu bisa jadi suatu saat jika menjadi penguasa tidak akan lepas dari kritik pula. Jadi, dalam hal ini kita juga paham, bukan? Bahwa kritik itu wajar. Bahwa suatu saat seseorang juga akan dikritik jika menjadi penguasa. Ini seolah menjadi hukum alam.

Lha kalau kritik saja dilarang terus elite politik yang memerintah itu bisa apa? Di manapun dan kapanpun kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Kecendenderungan itu sangat kuat. Coba seseorang itu diberikan kekuasaan agak lama, tentu penyalahgunaan kekuasaan akan terbuka lebar. Repotnya jika kritik dan masukan dianggap sebagai “barisan pembenci”. Repot, bukan?

Sekarang saya bertanya lagi, apakah Anda optimis atau pesimis dengan anggota DPR yang baru? Kalau Anda pendukung elite politik penguasa akan mengatakan optimis. Bukan karena dasarnya memang Anda optimis. Tetapi karena ada ikatan tertentu.

Terus mengampanyekan optimisme sekalian memaksakan kehendak pada orang lain untuk ikut optimis. Bagus. Tetapi kalau sudah menyangkut politik kepentingan berada di atas segalanya? Kepentingan apa? Kepentingan politik dan dukungan. Tentu pendukung yang berdasar rasionalitas pilihan bisa saja mengatakan pesimis.

Terus mereka yang bukan pendukung atau ikut dukung-mendukung dalam politik, bagaimana sikapnya? Ada dua tentunya. Optimis dan pesimis. Mereka yang memang sudah “tidak suka” dengan elite politik penguasa atau bahkan buntut peseteruan Pilpres 2019 dengan segala pernak perniknya bisa pesimis. Pesimis ini, yang penting tidak suka. Ada juga yang tetap opitimis. Optimisme ini tentu saja tetap ada dalam catatan.

Eksekutif-Legislatif Kapan Main Mata Lagi?

Sebuah survei yang dilakukan Kompas pada bulan Sepember 2019 bisa kita jadikan acuan. Lebih dari 66 persen responden merasa tak terwakili oleh para anggota DPR. Citra lembaga ini juga buruk menurut 62 persen pendapat.

Orang tentu berkilah, itu kan anggota DPR yang lama? Bagaimana dengan yang baru? Tentu kita harus optimis pada anggota dewan terpilih. Kalau tidak optimis terus apa yang akan kita berikan pada negara ini? Masak baru dipilih terus mengatakan pesimis? Tidak elok bukan? Nanti Anda akan dituduh sebagai seorang pembenci membabi buta. Mau dikatakan begitu?

Yang menarik itu mengamati hubungan antara pemerintah dan DPR. Ini akan lebih menarik dan konkrit. Tentu bukan tanpa alasan. Dinamika hubungan pemerintah dan DPR selama ini selalu dalam sorotan tajam.  Wong pak Jokowi yang “begitu” saja dalam sorotan tajam kok. Bahkan akhir periode DPR justru malah didukung untuk merevisi UU KPK dan KUHP yang banyak sorotan masyarakat.

Pak Jokowi itu didukung partai mayoritas. DPR juga didukung partai yang sama. Kalau sudah begitu apa yang bisa dikomentari? Kalau selama ini kerjasama pemerintah DPR saja dalam sorotan bagaimana jika kedua lembaga itu berasal dari “induk” yang sama? Apakah kita bisa mengharapkan perubahan-perubahan yang progresif di masa datang?

Ketua DPR yang dulu saja hanya berasal dari partai koalisi bisa bertingahseperti itu, bagaimana dengan “induk” satu partai? Tapi kita harus optimis bukan? Tentu optimistis dengan parasaan campur aduk. Apakah tidak boleh? Itu hak orang yang menentukan sikap.

Saya tidak mengatakan pesimis. Kita tunggu langkah dan kinerja DPR. DPR saja baru dilantik kok sudah menuduh yang macam-macam. Tetapi menilai DPR juga tidak salah bukan? Menilai ini tentu berdasar rekam jejak dan bukan sekadar “kebencian” semata.

Apakah komposisi pimpinan DPR dianggap mencerminkan kinerja DPR? Kalau soal sampel dalam penelitian tentu tidak cukup. Dalam politik sampel bisa diwakili satu orang juga bisa. Melihat komposisi DPR sekarang, maka kita tak perlu berharap besar bahwa DPR bisa melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang berkaitan dengan kenegaraan.

Boleh kan bersikap begini? Sangat mungkin terjadi “kongkalikong” antara pemerintah dan DPR dalam menjalankan kebijakan. Bagaimana tidak? Sumber kebijakan politiknya saja sama? Lalu apakah masyarakat harus menikmati “ketidakberesan” jika nanti muncul?

Masyarakat tetapi harus kritis. Ini keniscayaan. Tidak usah takut dikatakan dan dituduh sebagai “tukang kritik”. Itu hak warga negara dan dilindungi undang-undang. Terus kalau masyarakat tidak kritis siapa yang harus mengkritisi? Mahasiswa pun juga harus kritis.

Tentu tidak boleh melakukan tindakan anarkis dan merusak. Apakah koalisi pemerintah dan DPR seperti itu dibiarkan saja? Ya bagaimana lagi? Pemilihan presiden dan DPR sudah melalui prosedur yang semestinya. Perkara ada kecurangan itu soal lain. Jika tidak suka dengan komposisi seperti itu, tak ada jalan lain kecuali dengan merebut kekuasaan. Tentu saja melalui jalan benar dan berdasar konstitusi yang benar.

Masalahnya bangsa ini adalah bangsa yang cair dan mudah untuk diadu-omba dan diperjualbelikan hak-haknya. Terutama sekali menjelang pemilihan umum. Bisa jadi saat ini seseorang itu kritis, menjelang pemilihan umum sementara kepentingannya terwadahi bisa jadi ia akan berbah haluan. Begitu juga sebaliknya. Maka kita tetap harus optimis, tetapi tidak usah terlalu berharap besar pada anggota DPR kita. Daripada kita nanti sakit hati, bukan?

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini