Tergopoh-gopoh 5.0

tergopoh-gopoh-5-0
Ilustrasi : ja.videoblocks.com/

Terakota.idJangan tergopoh-gopoh menuju masyarakat 5.0 meskipun era 4.0 sudah berada di fase akhir. Peneliti Jepang, Mayumi Fukuyama, menyebutkan bahwa Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe beserta Kabinet Pemerintahan Jepang telah merancang strategi dasar untuk mengajak masyarakat Jepang melangkah menuju era 5.0. Latar belakang dibentuknya masyarakat 5.0 ini karena Jepang sedang mengantisipasi dua permasalahan serius dalam hal kependudukan, yaitu  rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi orang dewasa.

Hal ini berdampak pada merosotnya jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, biaya pengamanan meningkat sekaligus merosotnya kualitas infrastruktur. Tiga mahasiswi Jepang dari Kanda University, yaitu Atsumi Fuji, Nozomi Imazeki, dan Miyono mengatakan bahwa grafik angka kelahiran di Jepang sedang menurun.

Permasalahan yang ada di Jepang ternyata berbanding terbalik dengan permasalahan di Indonesia. Piramida penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk usia muda. Pemerintah berkali-kali mencanangkan program Indonesia emas 2045 karena usia muda yang saat ini menjadi generasi muda Indonesia diprediksi akan mengalami puncak karir atau puncak performansinya pada tahun 2045. Kelebihan jumlah penduduk usia produktif ini tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Kebutuhan kemampuan bekerja yang semakin lama semakin meningkat nyatanya belum mampu menyerap secara utuh masyarakat usia produktif. Pengangguran, dan minimnya keterampilan serta kecakapan menjadi kendala. Jepang mewacanakan masyarakat 5.0 karena mereka yakin bahwa nantinya usia produktif akan berkurang sepuluh hingga tiga puluh tahun kedepan. Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi hal ini dengan “memperkerjakan” robot serta akses digital lainya.

Pergantian posisi manusia dengan sistem digital menjadi solusi jitu bagi Jepang jika mereka belum menemukan solusi untuk mendongkrak angka kelahiran di negara mereka.  Lantas apabila bangsa ini memaksakan untuk tergopoh-gopoh menuju era 5.0 tentu angka pengangguran semakin tinggi. Mau dikemanakan masyarakat usia produktif yang belum terserap lapangan kerja ini? Ada PR besar yang belum terjawab yaitu mengubah pola pikir sekaligus kecakapan (literasi) masyarakat Indonesia.

Mengubah Pola Pikir

Berdasarkan data dari laman lembaga statistik internetworldstats.com (2019) tercatat sebanyak kurang lebih 171.260.000 masyarakat Indonesia menggunakan internet hingga bulan Juni 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa ada sekitar 63,5 persen penduduk Indonesia menggunakan internet. Jumlah tersebut memang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia atau setidaknya lebih dari 50 persen masyarakat telah menggunakan internet. Lantas bagaimana nasib 36,5 persen masyarakat yang tidak fasih dalam menggunakan internet.

Tidak mungkin keberadaan mereka diabaikan apalagi ditinggal berlari tunggang langgang. Memikirkan nasib 36,5 persen masyarakat Indonesiayang belum melek internet bukanlah sebuah kesia-siaan. Jumlah 36,5 persen  apabila dikonversikan dengan total penduduk Indonesia adalah 62.509.900 jiwa, jumlah itu bukanlah jumlah yang sedikit. Perbedaan kapasitas antara kota dan kabupaten sangat mencolok, perbedaan kapasitas antara kota besar (ibu kota propinsi) dengan kota satelit disekitarnya pun juga sangat nyata.

Disparitas yang terjadi di negeri ini begitu besar. Masyarakat di kota besar tentu sudah menikmati akses yang jauh lebih canggih, tapi masyarakat di daerah tentu perlu beradaptasi lebih keras lagi.Mereka perlu diedukasi dan diubah pola berpikirnya secara lebih humanis.

tergopoh-gopoh-5-0

Bukan hanya masyarakat yang belum menguasai internet saja yang perlu diedukasi, masyarakat yang aktif menggunakan internet pun juga perlu diedukasi. Mereka pun juga tidak sedang dalam kondisi aman aman saja pola berpikirnya. Hasil survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia membutuhkan waktu 3-4 jam per hari dalam mengakses internet. Waktu 3-4 jam bukanlah waktu yang sebentar.

Berbicara tentang media sosial, data mutakhir yang dikalkulasi oleh laman statistik wearesocial.com pada Oktober 2019 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia selalu terlibat aktif dalam berbagai media sosial populer. Data tersebut mencatat jumlah pengguna media sosial khususnya Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, dan Linkedin. Hasilnya adalah Indonesia selalu masuk dalam peringkat 20 besar pengguna media sosial terbanyak di dunia.

Tiga dari lima media sosial yang disurvei menunjukkan dominasi Indonesia dengan menduduki peringkat sepuluh besar pengguna terbanyak di dunia. Survei tersebut ternyata menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sering menggunakan internet untuk berjejaring sosial. Hal ini sangat ironi karena jejaring sosial digunakan di negara yang penduduk usia produktifnya banyak dan tidak kehabisan akses untuk bersosialisasi satu sama lain secara langsung.

Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi. Miris apabila masyarakat yang notabene memperoleh akses sosialisasi secara langsung entah dengan teman, tetangga, dan orang disekitarnya yang dekat secara fisik ternyata membutuhkan media untuk bersosialisasi. Sekali lagi dan lagi, pola pikir untuk menggunakan media sosial sangat diperlukan.

Saat ini pemerintah melalui kementrian pendidikan sedang mengolah kurikulum untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya. Kemampuan untuk berpikir kritis dan berliterasi pada sesama manusia hendaknya menjadi dasar dalam pembelajaran. Penggunaan kecerdasan buatan, algoritma, kemampuan berbahasa asing memanglah penting tapi tanpa adanya kemampuan berpikir kritis yang literat untuk berempati terhadap sesama manusia, maka semua kecanggihan yang dicanangkan tadi tidak ada artinya.

Bangsa ini perlu tol kebudayaan khususnya budaya berpikir kritiss dan berliterasi. Budaya berpikir kritis dan berliterasi tersebut harus mengalir hingga hilir dan pelosok negeri.  Bangsa ini merupakan bangsa toleransi. Daya sanding lebih diutamakan daripada daya saing. Menyaingi masyarakat 5.0 di Jepang merupakan kesia-siaan belaka apabila memangkas habis modal kultural bangsa sendiri yaitu toleransi, empati, dan gotong royong.

Perlu pola pikir kritis dan kecakapan literasi untuk memperkokoh kembali modal kultural bangsa ini. Sekali lagi, jangan terburu-buru menuju masyarakat 5.0 sebelum membangun pondasi pola pikir kritis dan literasi bangsa sendiri.

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini