Tak Cukup Hanya Kampanye 3M dalam PPKM Mikro Malang Raya

Seorang pengendara dan penumpang sepeda motor, melewati mural berisikan pesan kesadaran pandemi COVID-19 di Bekasi, 25 Januari 2021. (Foto : AP)

Oleh : Lutfi Amiruddin*

Terakota.id-.Apa bedanya PPKM Mikro dengan PSBB, PSBB transisi, PPKM, dan ragam strategi penanganan Covid-19 lainnya? Perbedaan itulah yang saya cari sejak pertama kali strategi ini dijalankan pada 9 Februari 2021 lalu di Malang Raya. Sama seperti wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Malang Raya menggelar PPKM berskala mikro sesuai Instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2021 mulai 9 hingga 22 Februari 2021. Lalu, karena diklaim efektif, Pemerintah Kota Malang memperpanjang masa PKKM Mikro, dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Malang, juga memperpanjang strategi ini.

PPKM skala mikro diambil setelah semua strategi yang diterapkan oleh pemerintah mulai dari PSBB hingga PPKM jilid 1 terbukti tidak efektif. Dalam sebuah rapat terbatas daring pada 31 Januari 2021 lalu, presiden menilai bahwa strategi-strategi yang dijalankan sebelumnya tidak efektif. Meskipun masyarakat tidak pernah mendapat laporan evaluasi tiap strategi, namun hal tersebut terbukti melalui lonjakan mencapai 1 juta kasus pada pertengahan Januari 2021.

Data yang dirilis WHO menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kasus positif dan total kematian tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, yakni 1.243.646 kasus dan 33.788 kematian per 17 Februari 2021. Demikian pula dengan angka meninggalnya tenaga kesehatan sebanyak 647 orang per Januari 2021, mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kematian tenaga medis terbesar di Asia.

PPKM mikro dianggap lebih efektif karena proses penanganan ada di unit administratif terkecil di masyarakat, seperti RT. Di wilayah ini, dibentuklah posko di tingkat RT yang diawasi oleh posko RW, desa/ kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/ kota. Intervensi dalam pelaksanaan PPKM mikro juga didasarkan pada kategori warna zona, seperti merah, orange, kuning, dan hijau. Melalui strategi ini, wilayah RT dianggap sebagai ujung tombak penanganan Covid-19.

Tingkatkan 3T

Jumlah tes Covid-19 di Indonesia tergolong rendah, tetapi dengan angka positivity rate tinggi. Pada 8 Februari 2021, melalui situs worldometer.org akun @pandemictalks mengungkap bahwa dengan total populasi 275.269.450 jiwa, Indonesia hanya mencatatkan jumlah tes sebesar 9.695.379. Atau dengan kata lain, hampir setahun pandemi berlangsung, tes di Indonesia baru dilakukan kepada 3,5 persen populasi saja. Pada 14 Februari 2021, Satgas Covid-19 merilis data jumlah orang dites turun drastis pada angka 24.250 orang.

Sementara itu, @kawalCOVID19 mengungkap data tingginya angka positivity rate Indonesia selama 8-14 Februari 2021 berada pada angka 25,87 persen. Itu berarti setiap 100 orang dites PCR, terdapat 25 orang terkonfirmasi positif. Padahal WHO menetapkan standar positivity rate di angka 5 persen, yang artinya pandemi bisa dikendalikan oleh sebuah negara.

Dengan rendahnya jumlah tes dan tingginya positivity rate, maka PPKM mikro seharusnya mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment) di level RT. Dengan peningkatan kapasitas testing, maka akan didapatkan data siapa saja penduduk suatu RT yang terkonfirmasi positif dengan lebih akurat. Dengan demikian, maka petugas dan relawan satuan RT dapat dengan mudah dilakukan tracing.

Apabila sudah diketahui siapa saja yang berkontak erat, maka dengan mudah menentukan siapa saja penduduk RT itu yang harus diberikan treatment, baik isolasi mandiri maupun dirujuk ke fasilitas kesehatan. Sesuai Instruksi Kemendagri no. 3 tahun 2021, seluruh pembiayaan 3T dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maupun APBD pemerintah daerah.

Melalui PPKM mikro inilah kesempatan pemerintah daerah melakukan kewajibannya menjamin keselamatan rakyat dengan meningkatkan 3T. Sebab, mengendalikan pandemi tidak cukup hanya dengan kampanye 3M.

Masalah Keterbukaan Informasi Publik

Apakah strategi di atas dijalankan di lapangan? Sejak hari pertama diterapkan PPKM Mikro hingga akhir Februari 2021, tidak semua wilayah di Malang Raya membuka data positif Covid-19 di level RT. Kota Malang misalnya, data harian yang diumumkan di akun Twitter @PemkotMalang basis datanya hanya di level kecamatan. Sedangkan Dinas Kominfo Kota Batu, melalui akun Facebooknya mengumumkan data sebaran kasus Covid-19 berada di level desa dan kelurahan. Hanya Pemerintah Kabupaten Malang melalui http://satgascovid19.malangkab.go.id/official.html yang mencoba mengungkap data berdasarkan jumlah RT dengan warna tertentu di tiap kecamatan. Meskipun demikian, informasi di situs tersebut belum memperlihatkan di mana lokasi RT, dan belum semua RT di Kabupaten Malang memperbarui datanya.

Pemerintah daerah boleh saja mengklaim bahwa PPKM Mikro efektif, tetapi publik perlu mengetahui dasar efektifitasnya apa. Sebab, hingga hampir setahun pandemi, pemerintah di Malang Raya belum pernah membuka data jumlah tes per 1000 penduduk per minggu. Demikian pula dengan angka positivity rate harian. Bahkan kalaupun PPKM bertujuan membatasi kegiatan warga, toh masih banyak kita jumpai kerumunan di tengah masyarakat.

Maka, membuka data kasus harian di satuan RT adalah sebuah keharusan dalam penanganan pandemi ini. Jika dasar pengambilan kebijakan warna zona ada di level RT, maka seharusnya pula data kasus yang dipakai juga data di level yang sama. Bagaimana bisa pihak RT menentukan kebijakan dengan tepat kalau data yang diungkap masih berada di level kecamatan?

Komunikasi bencana pandemi yang terbuka, akan mencipakan kepercayaan publik, termasuk menciptakan kewaspadaan masyarakat. Membuka data dan persebaran kasus di satuan RT juga akan mempermudah petugas kesehatan dalam proses tracing bagi mereka yang berinteraksi dekat dengan penyintas, termasuk pula menentukan sesiapa yang perlu dilakukan treatment. Dengan keterbukaan informasi kasus ke publik, masyarakat akan mengetahui siapa saja tetangga mereka yang terkonfirmasi positif untuk dibantu, tanpa saling mencurigai. Sebaliknya, klaim efektivitas strategi tanpa sokongan data akurat hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik.

Membuka informasi kepada publik harus didasari oleh masifnya testing, tracing, dan treatment.

Bukan Sekadar Pendekatan Keamanan

Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 ini adalah masalah Kesehatan publik. Artinya penyelesaian yang harus dilakukan juga harus menggunakan pendekatan kesehatan publik. Maka, peningkatan 3T menjadi sebuah kewajiban pemerintah. Jika rakyat selalu saja dituntut untuk berdisiplin mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, maka rakyat berhak pula menuntut pemerintah daerah melakukan kewajibannya untuk meningkatkan 3T sebagai bagian pertanggungjawaban anggaran kepada publik.

Kalaupun memang wilayah RT dianggap sebagai ujung tombak maka seharusnya wilayah ini pula yang memegang piranti pengendailan pandemi. Mengendalikan pandemi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan razia masker di jalan atau menutup toko di jam malam. Apakah dengan menghukum orang-orang yang melanggar protokol kesehatan dengan menghapalkan Pancasila akan dapat mengendalikan pandemi? Jelas tidak!

*Dosen dan peneliti di Kelompok Riset Lingkungan dan Bencana Sosial, Sosiologi Universitas Brawijaya

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini