Terakota.ID—Nyata Karya Rusli-Idris atau sering disingkat ‘NKRI’ adalah jargon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Selama dua periode memimpin Provinsi Gorontalo sejak 2012 hingga saat ini. Memasuki 2022, kepemimpinan ‘NKRI’ sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo telah memasuki satu dekade. Selama masa kepemimpinan pemerintahan ‘NKRI’ banyak terjadi pembangunan yang membawa Gorontalo ke arah lebih baik.
Provinsi Gorontalo meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali berturut – turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tidak sampai disitu, banyak mega proyek yang dibangun diantaranya Bandara baru, jalan lingkar luar Gorontalo, revitalisasi Pelabuhan, proyek PLTU hingga promosi-promosi pariwisata yang masif.
Namun, apakah itu semua adalah Indikator dari keberhasilan sebuah rezim? Apakah ada indikator lain yang bisa dijadikan tolak ukur? Berikut penulis akan memaparkan beberapa indikator yang cukup penting dalam menentukan sebuah keberhasilan rezim dalam masa kepemimpinannya.
Pembangunan Infrastruktur yang memadai
Pada masa kepemimpinan Rusli-Idris pembangunan di Gorontalo tidak perlu diragukan lagi. Telah banyak infrastruktur yang sudah dibangun demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Jalan lingkar luar Gorontalo (Ring Road), Bandara baru, revitalisasi sungai, proyek PLTU, pengembangan RSUD, hingga pengembangan Pelabuhan peti kemas.
Semua telah dieksekusi oleh Gubernur yang beralmamater di STKIS Bandung itu. Namun tidak semua proyek yang dikerjakan berjalan mulus, salah satunya pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo (GORR) yang terindikasi kasus korupsi pengadaan lahan. Lagi – lagi korupsi menjadi penghambat dari suatu peradaban. Sudah sepatutnya pemerintahan bebas dari korupsi namun itu hanya menjadi hal yang utopis di Indonesia saat ini.
Kemiskinan Menjadi ‘concern’ Permasalahan
Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo naik sebesar 0,02 poin dibanding September 2020. Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar Rp.389.827 per kapita per bulan. Dari total penduduk Provinsi Gorontalo pada 2012 sebanyak 850.798 jiwa, jumlah penduduk miskin saat itu sebanyak 17, 22 persen. Dalam satu dekade ini penurunan penduduk miskin di Gorontalo tidak signifikan dan progresif dengan kinerja-kinerja pemerintah.
Anggaran yang diterima dari tahun ke tahun pun hanya bisa menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,18 persen per tahun. Masalah ini cukup krusial karena masalah kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan kepemimpinan era Fadel Muhammad Gubernur sebelumnya dalam satu dekade mampu menurunkan persentase kemiskinan rata-rata 1,16 persen per tahun dari tahun 2001 berada di kisaran 29,71 persen menjadi 18,75 persen pada tahun 2011.
Rasanya terlalu naif jika kita tidak menggunakan data dari BPS karena anggaran yang dikeluarkan negara untuk BPS tidak sedikit. Kemiskinan menjadi tolak ukur atas kesejahteraan masyarakat di suatu daerah jika masih dibayangi oleh kemiskinan, maka daerah tersebut masih jauh dari kata sejahtera. Dalam beberapa tahun kebelakang ini Provinsi Gorontalo cukup awet menempati lima besar provinsi dengan presentasi jumlah kemiskinan tertinggi Nasional. Hal ini menjadi tugas berat bagi kepemimpinan selanjutnya yang akan memimpin Gorontalo.
Indeks Pembangunan Manusia terendah kedua di Sulawesi
Pemisahan wilayah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000 terdapat rasionalisasi – rasionalisasi yang sangat substansial salah satu contohnya perihal ketimpangan pembangunan antara Kota Manado dengan Kotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo saat ini) dimana persepsi masyarakat Gorontalo saat itu merasa adanya diskriminasi mengenai pembangunan baik dalam faktor ekonomi maupun sosial.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo berbanding terbalik dengan tuntutan yang dibawa pada saat pemekaran wilayah. Tuntutan pada saat itu belum dirasakan masyarakat Gorontalo saat ini. Dalam satu dekade kepemimpinan Rusli Habibie, IPM Gorontalo hanya berada di posisi kedua dari terakhir se-Sulawesi. Mengapa dalam skala Sulawesi? Karena ada Sulawesi Utara yang menjadi acuan kita untuk pembangunan provinsi.
Dalam data BPS pada 2021 menunjukkan IPM Provinsi Gorontalo berada di angka 69,00 berbeda jauh dengan Sulawesi Utara dengan IPM 73,3 dan merupakan yang tertinggi di Sulawesi. IPM merupakan data yang menggunakan tiga pendekatan sosial yakni pendekatan dalam Pendidikan, pendekatan Kesehatan, dan pendekatan ekonomi. Sudah sepatutnya hal ini menjadi krusial dalam tolak ukur sebuah kinerja pemerintah.
Indeks Gini Ratio yang makin tinggi
Gini Ratio atau rasio gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan relatif antar penduduk di suatu wilayah. Pada 2021 BPS mengeluarkan data Gini Ratio Provinsi Gorontalo 2021 berada di angka 0,408. Idealnya dalam koefisien ini harus menjauh dari angka 1 agar tidak ada ketimpangan yang signifikan di suatu wilayah.
Pada awal pemerintahan Provinsi Gorontalo tahun 2002, Indeks Gini Ratio Gorontalo 0,253 pada saat kepemimpinan Fadel Muhammad-Gusnar Ismail. Kemudian pada 2009 saat pemerintahan Gusnar Ismail-Toni Uloli, Indeks Gini Ratio 0,353 dan 2021 Indeks Gini Ratio Gorontalo 0,408. Angka ini menunjukkan bahwa Gorontalo dari tahun ke tahun, periode ke periode Indeks Gini Ratio malah makin melebar dan itu memperlihatkan ketimpangan di Gorontalo makin tinggi. Sebuah pekerjaan besar bagi pemimpin Gorontalo selanjutnya agar bisa menekan lebih angka Gini Ratio kita untuk Gorontalo lebih baik.
Beberapa Indikator di atas mungkin bisa menjadi acuan atau tolak ukur untuk masyarakat mengenai satu dekade kepemimpinan NKRI yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini. Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Rusli Habibie dan Bapak Idris Rahim sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo dua periode yang akan berakhir masa tugas pada tahun ini. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya selama memimpin dan membangun daerah Gorontalo tercinta. Semoga di sisa akhir masa jabatan ini bisa menyelesaikan semua misi dan progam kerja yang belum terselesaikan.
*Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang
Pembaca Terakota.id bisa mengirim tulisan reportase, artikel, foto atau video tentang seni, budaya, sejarah dan perjalanan ke email : redaksi@terakota.id. Tulisan yang menarik akan diterbitkan di kanal terasiana.
Merawat Tradisi Menebar Inspirasi