Riuhnya Masyarakat Klakson

Betapa riuhnya masyarakat klakson di Indonesia. Bunyi klakson bisa mencerminkan bagaimana peradaban bangsa dibangun. Keras diperdengarkan, setelah itu dilupakan.

Terakota.id – Pada tanggal 23-26 Juli kemarin, saya mengikuti International Conference on Community Development (ICCD) 2019. Diselenggarakan oleh Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Saya tidak akan bercerita tentang jalannya konferensi tersebut. Tetapi saya akan cerita tentang Brunei beserta situasi dan kondisinya. Lalu saya coba kaitkan dengan kenyataan di Indonesia. Bukan untuk membandingkan secara serampangan. Juga bukan untuk “merendahkan”. Setidaknya, ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh darinya.

Sebelum pelaksanaan konferensi, saya diajak jalan-jalan ke Mall Gadong dan Masjid Jame’ Asr Hassanil Bolkiah. Sepanjang perjalanan, saya menikmati jalanan di Brunei. Lancar dan tanpa macet. Tapi, bukan ini yang menarik bagi saya. Yang menarik justru saat saya menyeberang jalan.

Saat saya berada di pinggir jalan dan bersiap mau menyeberang dari Mall Gadong menuju ke seberang, saya agak heran karena banyak mobil berhenti. Setelah saya tanyakan saudara teman yang sudah 20-an tahun hidup di Brunei itu mengatakan bahwa begitulah “sopan-santun” pengendara di Brunei.

Mobil itu dalam jarak yang jauh sudah berhenti untuk memberi kesempatan pada penyeberang jalan. Saat saya memberi kesempatan mobil berjalan dahulu, mobil tetap berhenti dan memberikan kesempatan pejalan kaki menyerang terlebih dahulu. Lalu saya amati sekilas jalan lain, ternyata memang kasusnya sama. Bahkan mobil berhenti dalam jarak cukup untuk memberikan kesempatan penyeberang jalan.

Yang lebih mengharukan lagi saat mobil kami keluar dari parkir dan menunggu teman-teman yang sedang belanja. Sementara di belakang ada mobil yang akan lewat. Sekitar 5 menit berhenti menunggu teman itu sampai ke mobil. Bukan soal menunggu teman, tetapi ternyata mobil belakang menunggu dengan sabar. Tidak ada klakson dibunyikan agar kami segera meninggalkan tempat parkir itu. Setelah saya amati, selama kami keliling kota memakai mobil, juga jarang saya mendengar orang-orang Brunei membunyikan klakson.

Lalu saya jadi ingat di Indonesia. Betapa sangat berbeda suasananya. Saat mau menyeberang kalau tidak dipaksa, mobil tidak berhenti. Pengendara tidak ada yang mau mengalah dengan penyeberang. Begitu pula dengan kejadian di parkiran, jika saja itu di Indonesia, maka klakson mobil di belakang akan berbunyi keras dan berkali-kali.

riuhnya-masyarakat-klakson
Salah satu potret keruwetan jalanan di Indonesia. (Sumber: news.detik.com)

Cermin

Saya tidak bermaksud mengejek bagaimana kondisi di Indonesia. Ini negara saya. Harus tetap saya junjung tinggi. Namun demikian, tentu tak salah jika kita bisa belajar dari negara lain. Bukan soal gagah-gagahan, tetapi tentu kita mengharapkan bangsa ini lebih beradab. Apakah dengan demikian, peradaban bangsa kita masih rendah? Bukan itu persoalannnya. Peradaban yang maju tentu sangat membanggakan dan itu tolok ukur kecerdasan dan kedewasaan masyarakatnya.

Mengapa di Brunei berbeda dengan Indonesia? Tentu ada banyak hal. Saya akan melihat dari sisi bagaimana para pemimpin Indonesia dipilih. Mengapa begitu? Kita masih memperlihatkan bahwa faktor pemimpin menjadi cerminan masyarakat. Bahkan apa yang dilakukan masyarakat itu juga mencerminkan bagaimana pemimpinnya. Tak jarang masyarakat itu hanya mengikuti bagaimana pemimpinnya. Ini tidak berarti menganggap bahwa masyarakat itu tidak punya otonomi. Bukan itu. Tetapi sikap dan perilaku pemimpin sering menjadi cerminan masyarakatnya.

Kita lihat dalam soal rekruitmen politik. Seseorang yang akan menjadi pemimpin membutuhkan modal. Ini jelas. Tetapi modal yang bagaimana? Misalnya, seorang ingin menjadi kepala daerah atau presiden sekalipun. Maka ia harus mempunyai modal materi yang kuat. Tanpa itu, ia sangat mustahil berhasil. Kalau seseorang tidak punya modal material cukup ia bisa memanfaatkan orang lain untuk membiayainya. Kenyataan ini sudah jamak.

Kita masih berada dalam masyarakat yang segala sesuatunya diukur dari material. Siapa yang bayar dialah yang akan memperoleh. Hampir di setiap bidang. Bahkan di lembaga pendidikan pun terjadi. Saya pernah ditawari seseorang untuk bertemu dengan pejabat di Dinas Pendidikan kota Malang. Gara-garanya, anak saya yang pertama tidak diterima di sekolah favorit jalur online (2012). Bukan sok suci, tetapi itu bagian dari mendidik anak. Akhirnya anak saya diterima lewat jalur tes tulis di sekolah yang dianggap masyarakat berlevel lebih rendah. Sementara sekolah favorit itu banyak “titipan”.

Anak saya waktu itu juga tidak diterima di sekolah madrasah negeri favorit di kota Malang jalur reguler sekolahnya. Seorang teman menasihati agar menemui kepala sekolahnya. Saya menolak. Itu tentu juga tidak mendidik. Bagi saya tidak diterima ya sudah. Sementara, anak teman yang menasihati saya itu dengan perolehan nilai jauh di bawah anak saya akhirnya diterima.

Masyarakat Klakson

Kembali ke masalah modal. Jika melihat para pemimpin kita selama ini, mereka hanya mengandalkan modal kapital, popularitas, hubungan kekerabatan dan politik. Jarang, untuk tak menyebut tak ada, mereka yang memakai  moral capital.  Padahal modal utama pemimpin untuk jangka panjang adalah moral capital. Moral capital yang dimaksud di sini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat (Latif, 2017).

Setidaknya ada empat sumber utama bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi moral capital secara politik. Pertama, basis moralitas; menyangkut nilai-nilai tujuan, serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada konstituennya. Kedua, tindakan politik; menyangkut kinerja pemimpin politik dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan dan keputusan politiknya.

Ketiga, keteladanan menyangkut contoh perilaku moral yang konkret dan efektif  yang menularkan kesan otentik serta kepercayaan kepada  komunitas politik. Keempat, komunikasi politik; kemampuan seorang pemimpin untuk mengomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat.

Apakah moral capital itu begitu pentingnya? Sangat penting. Setidaknya untuk peradaban masyarakat jangka panjang. Lalu saya jadi ingat saat kegiatan di Brunei. Tentu kenyamanan dan peradaban di Brunei yang maju itu tidak akan lepas dari kualitas para pemimpinnya. Moral capital-nya saya yakin sudah dibangun dan diletakkan dalam jangka panjang. Saat ini mereka sedang menikmatinya.

Jadi, bagaimana masyarakat memberlakukan penyeberang jalan juga mencerminkan peradaban di masyarakat. Sementara itu, sikap dan perilaku masyarakatnya tidak akan bisa dilepaskan dari pengaruh pemimpin dan bagaimana prosedur pemilihan para pemimpin itu.

riuhnya-masyarakat-klakson
“Polisi Cepek” atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) kini mudah sekali ditemui di jalanan Indonesia. (Sumber: steemit.com).

Maka, kita akan mendengar klakson saat berada di jalan raya di Indonesia, apalagi di jalan yang macet. Betapa riuhnya masyarakat klakson di Indonesia. Bunyi klakson bisa mencerminkan bagaimana peradaban bangsa dibangun. Keras diperdengarkan, setelah itu dilupakan.

Janji, ikrar, dan slogan keras  diperdengarkan seperti petasan, tetapi riuh hanya saat tahun baru. Setelah itu senyap.  Masyarakat klakson juga sering hanya riuh di wacana tetapi miskin kerja. Mungkin ini kesimpulan yang terburu-buru, tetapi tidak seratus persen salah.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini