Rekonstruksi Sejarah dan Demokrasi di Papua

Oleh: Wahyu Eka Setyawan*

Terakota.id–Nasionalisme Papua ke Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Frans Kaiseipo, yang ikut serta dalam sebuah konferensi tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat pada Juli 1946 di Malino. Sikap Frans di sini sebagai anak Papua yang pro-integrasi. Dia mendengungkan sebuah nama yang tak asing lagi bagi kita, “IRIAN”. Yang berarti “sinar yang menghalau kabut”. Secara akronim oleh khalayak dimaknai, aku ikut RI anti Nedherlands. Sedikitnya fakta sejarah terkait masyarakat papua sungguh ironi. Dimana sejarah ras mereka tidak pernah diulas secara utuh. Hanya bersumber pada satu historiografi versi Orde Baru saja.

Narasi kemerdekaan Papua Barat sebagai sebuat negara-bangsa yang berdaulat atas dirinya sendiri telah berlangsung lama. Setelah proklamasi pun, Papua Barat masih menjadi rebutan antara Indonesia dan kolonial Belanda. Persoalan Indonesia-Papua ini, menarik kita rujuk semenjak Otoritas Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan kedaulatan Irian Barat ke Indonesia pada 1 Mei 1963, sebagai implementasi dari amanat Perjanjian New York. Upacara penyerahan Papua Barat ini dilakukan di Kota Baru. Pemerintah Indonesia saat itu diwakili Sudjarwo Tjondronegoro. Sementara PBB yang pada saat itu Sekretaris Jenderal PBB dipegang oleh U Than, mengirimkan CV Nawasimhan sebagai perwakilannya. Satu maklumat dalam perjanjian Perjanjian New York yang harus dilaksanakan, yaitu pemerintah Indonesia harus melaksanakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua maksimal pada tahun 1969.

Pada 22 Agustus 1968, PBB melalui Sekjennya U Than mengirim Dr. Fernando Ortiz Sans sebagai perwakilannya (Fajar Riadi, Setengah Abad Papua Bersama Indonesia, Historia.ID, 2013). Kehadiran perwakilan PBB tersebut, guna mempersiapkan proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Babak baru sejarah Papua dimulai. Yaitu dari upaya Integrasi yang berlandaskan dari pernyataan Yamin terkait opini jika wilayah Majapahit terbentang jauh sampai ke Papua (Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 1959, 71-2).
Hal ini didukung oleh penelitian dari Pigeaud ( Java in 14th Century; a Study Cultural History; the Negarakertagama, 1365) yang melihat bahwa menurut kitab Negarakertagama wilayah Majapahit diduga sampai ke Papua. Mengingat adanya pernyataan jika wilayah Majapahit membentang sampai ke Onin (Papua Utara) dan Seran (Papua Selatan).

Begini kutipan teks Negarakertagama (Desawarnana);
“Lawan tikan I saksaaaaakadi niaklun kahaiyan kabeh Muwah tanah I bantayan pramuka Bantayan le Luwuk Teken Udamakaatryadhi nikanang sanusapupul Ikang saakanusaasanausa makasar Butun banggawai Kuni Ggaliyao mwang I (ng) Saalaya Sumba Solot Muar Muwah tigang I Wandan Ambwan athawa Maloko Wwanin”

Apakah benar demikian yang terjadi ? Benarkah fakta sejarah yang dikemukakan oleh Yamin, serta klaim sepihak Soekarno soal Papua ?

Sama halnya ketika Republik Indonesia mengklaim Papua dengan melihat bahwa Papua adalah bagian dari Tidore. Klaim ini dikuatkan oleh pernyataan Yamin dan Soekarno. Jika mengacu pada kajian Esther Heidbuchel (The West Papua Conflict in IndonesiaI; Actors, Issues and Approach, 2007) menunjukkan hal yang berbanding terbalik dengan yang disampaikan sekarang. Bahwa sejarah Papua merupakan bentuk pengaruh politik antara Indonesia dengan Belanda. Dimana Soekarno ingin mengintegrasikan Papua untuk menghindari tekanan Belanda, yang senantiasa dapat mengancam NKRI lewat Papua. Sementara Pieter Drooglever dan John Saltford tentang kajian Act of Free Choice Papua (2000, dalam Esther, 2007) mengatakan bahwa, kedaulatan Indonesia atas Papua perlu dipertanyakan.

Baca juga :  Pusat Kerajaan Singhasari Dulu dan Kini

Fakta ketidakberesan dalam penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua, dapat dilihat dari prosesnya yang banyak kecurangan. Jika mengacu pada hukum publik dan implikasi status legal Papua hari ini, akan memunculkan pandangan bahwa status legal Papua secara hukum harus ditinjau lagi. Secara tidak langsung jika kita membaca dua sejarah yang berbeda, baik versi nasionalis Indonesia dan Papua kita akan terbawa ke sebuah pemikiran yang saling kontradiksi. Selanjutnya dengan melihat fakta yang berlawanan, kita dapat menyebutnya sebagai tesis dan anti tesis.

Padahal Hatta telah mengatakan bahwa Papua bukan Indonesia, mengacu pada sumber sejarah yang simpang siur. Serta dilihat dari bentuk ras yang negroid-melaneasian, bahasa dan budaya yang berkembang di sana. Menurut analisis Hatta, Papua bukanlah Indonesia. Jadi tidak bisa semena-mena memasukan dia ke NKRI. Tentu pandangan Hatta sangat kontradiktif dengan Soekarno.

Sebab lain, perihal soal Papua ialah pertarungan politik internasional pasca perang dunia ke-2, sebagaimana diungkapkan oleh Esther. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan Soekarno bahwa Papua harus diselamatkan dari Belanda dan sekutu, yang mempunyai niat jahat pada tanah Papua. Sebagai bentuk penegasan kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas kolonialisme Belanda, yang terindikasi akan memecah Indonesia lewat Papua. Hal ini dapat ditarik dalam sebuah asumsi, jika rakyat Papua belum menentukan sikapnya. Mengingat mereka juga ditindas oleh Belanda, dan belum menentukan sikap secara keseluruhan untuk bersama Indonesia. Namun yang menentukan sikap justru segelintir elite yang pro integrasi dan menginginkan Papua menjadi negara sendiri atas dorongan Belanda.

Pertanyaan kritisnya ialah, mengapa rakyat Papua secara keseluruhan tidak menentukan sikapnya ?

Melihat pada corak kultural rakyat Papua mereka dianggap masih primitif, padahal secara budaya itulah kekhasan dari suku-suku di Papua yang masih menganut sistem komunal. Maka konteks Papua tidak bisa diserupakan Ambon atau Flores, di mana berbeda secara konteks, konstruksi sosial dan budaya dengan daerah tersebut (Kjell Anderson. 2015. Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua). Rakyat Papua tidak mengenal kemerdekaan, yang mereka tahu ialah kebebasan mengatur wilayahnya sendiri secara adat, tanpa campur tangan penjajahnya. Bukan Belanda ataupun Negara superior lain. Namun oleh Negara yang pernah dijajah Belanda, pola-pola tersebut kembali terulang dan mengambil hak ulayat rakyat Papua.

Ada sebuah argumentasi jika Belanda telah berkuasa di Papua sejak lama. Namun secara realitas, Belanda tidak pernah melakukan penguasaan masif hingga pedalaman. Karena faktor geografis, di mana wilayah Papua masih perawan saat itu. Secara budaya mereka juga tidak mengenal penyatuan, karena mereka sudah berdaulat atas tanahnya sendiri. Jelas memang, jika dilihat secara komprehensif, mereka tidak pernah memikirkan menjadi bagian Belanda atau Indonesia.

Baca juga :  Penerbit dan Percetakan di Kota Malang, Sejarah yang Terlupakan

Perseteruan antara Indonesia yang masih di bawah Soekarno dengan Belanda, akan mengerucut pada sebuah konflik yang lebih luas. Setelah Freeport Sulphur ngotot membeli Nemangkawi yang kaya akan mineral, sementara Soekarno tidak menggubrisnya. Maka era baru dimulai, bukan Indonesia dengan Belanda lagi, namun dengan Amerika Serikat.

Sejarah kelam Papua telah menyingkirkan kearifan lokal, hak-hak rakyat Papua, ketimpangan sosial, eksploitasi tanah mereka, yang berujung pada rusaknya tatanan sosial, ekonomi dan ekologi rakyat Papua. Mereka dipaksa keluar dari tanahnya seperti suku Amungme dan Kamoro, dengan manipulasi-manipulasi yang cenderung represif. Maka tidak heran jika hari ini kesadaran kebangsaan Papua mulai bangkit. Berasal dari represi kesabaran mereka, yang akhirnya memuncak karena semakin hari mereka semakin tertindas.

Setelah era Soekarno selesai, Soeharto naik tampuk kekuasaan. Transisi pertarungan antara Belanda dan Indonesia, dimenangkan oleh Amerika. Kita melihat bahwa Freeport mendapatkan izin oleh pemerintahan transisi, dengan Soeharto sebagai presiden ilegal (karena waktu itu belum dilantik). Menerbitkan izin konsesi pertambangan pada 7 April 1967, disusul oleh Undang-Undang Pertambangan No.11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967 dengan dikuatkan oleh UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967.

Semua itu dilakukan setelah bulan Januari, dimana secara de facto Soekarno telah lengser dengan ditolaknya Nawaksara pada 10 Januari 1967. Pada medio 1966-1967, Soeharto yang sebelumnya telah melakukan diskresi, terkait proses pemberian izin Freeport atas dasar TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, sebagai pengganti Presiden atas dasar Supersemar yang simpang siur. Soeharto sendiri baru dilantik pada 27 Maret 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, namun April 1967 dia telah mengizinkan Freeport masuk secara sepihak.

Lantas apakah rakyat Papua yang meminta Freeport?

Berarti inilah awal mula kejahatan yang lebih masif kepada rakyat Papua. Kejahatan atas rakyat Papua berlanjut, jika dahulu terombang-ambing oleh aksi saling klaim. Hingga posisi yang tidak jelas, karena pada waktu itu dunia internasional terutama PBB melalu UNTEA menangguhkan status Papua. Akhirnya Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA dilaksanakan pada 1969 yang penuh manipulasi dari pihak Orde Baru. Fakta menunjukan bahwa mekanisme satu orang-satu suara tidak berlaku bahkan hingga sekarang, karena budaya mereka masih bercorak komunal. Di mana keputusan merupakan hasil musyawarah suku, yang nantinya suara suatu suku diwakilkan oleh kepala sukunya. Dimana proses PEPERA dilakukan secara tertutup dan terindikasi ada bentuk kecurangan terstruktur.

Ada mobilisasi militer, untuk mengamankan Papua. Jika di era Soekarno ada TRIKORA yang dilancarkan pada Desember 1961, sebagai upaya aneksasi Papua dengan alasan agar tak jatuh ke Belanda. Perlu dicatat, hal ini mengabaikan rakyat Papua. Upaya yang sama dilakukan oleh rezim Orde Baru, dengan melakukan banyak operasi militer. Tercatat dalam sejarah operasi militer seperti yang diungkapkan oleh Bernando Boma dalam artikel Kekerasan dan Persoalan Rakyat Papua Menuju Pembebasan, yang dimuat dalam Suara Papua 9 Juni 2016, terungkap jika Indonesia telah melakukan banyak Operasi Militer pra dan pasca PEPERA, yaitu melakukan Operasi Sadar (1965–1967), Operasi Bhratayuda (1967–1969), Operasi Wibawa (1967–1969), Operasi Pamungkas (1969–1971).

Baca juga :  De Begraafplaats Soerabaia, Makam Belanda di Surabaya

Secara psikologis, hal tersebut akan mempengaruhi rakyat Papua dalam pengambilan keputusan. Kemenangan Indonesia dalam PEPERA, sejatinya tidak lepas dari intrik yang dilakukan oleh Ali Murtopo atas perintah Soeharto. Keterlibatan Ali Moertopo, dikuatkan oleh pernyataan Jusuf Wanandi, dalam karyanya Shade of Grey : A Political Memoir of modern Indonesia 1965 – 1998. Disebutkan jika Ali Moertopo berkata kepada Jusuf Wanandi:
“Bagaimana mungkin Irian yang direbut pada saat Soeharto memimpin Komando Mandala Trikora, lepas begitu saja ketika Soeharto menjadi Presiden? Tak mungkin. Tidak akan terjadi.”

Sebuah pertarungan harga diri terjadi, selain faktor karena ketidakadilan ekonomi, juga diakibatkan oleh kebijakan politik yang tak berpihak pada rakyat Papua. Jika menilik proses alamiah ketika suatu rakyat yang ingin merdeka. Pada dasarnya mereka telah mengetahui sejarahnya, budayanya dan apa yang telah terjadi, terutama terkait ketidakadilan yang dialami oleh mereka. Namun daripada itu, rasa “nasionalisme” Papua telah lama terkonstruksi, berikut beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Pertama, kekecewaan sejarah terhadap proses integrasi ke Indonesia. Kedua, elite Papua yang merasakan persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia sejak penjajahan Belanda. Ketiga, pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang timpang dan semakin menunjukkan perasaan berbeda (sense of difference). Keempat, banyaknya pendatang ke Papua yang mendominasi kehidupan ekonomi politik, yang semakin memperbesar perasaan termarginalisasi orang Papua di daerah sendiri (Richard Chauvel, 2005; Muridan Satrio Widjojo. 2009. Papua Road Map).

Sejarah masyarakat adalah sejarah yang bercerita tentang asal-usul mereka, jikalau sejarah diputus mata rantainya dan tampak dipermukaan setelah sekian lama tertutupi. Jangan salah jika api tersebut akan semakin membara. Ketidakadilan yang terjadi karena proses transisi pemerintahan yang tidak sempurna karena represifitas militer, telah memutus rantai konstruksi demokrasi itu sendiri.

Dalam penjabaran pembukaan UUD tahun 1945 alenia pertama yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Pembukaan undang-undang tersebut, merupakan sikap Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imprealisme. Karena sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa penindas lainnya, maka sikap Indonesia tercermin dalam preambule tersebut, dengan mendukung kemerdekaan bangsa yang terjajah.

Hemat saya, jika Papua dengan segala sejarah kelamnya, serta sudah muak dengan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh rezim hari ini, yang ternyata tak mampu memperbaiki diri, serta masih memegang semangat Orde Baru, maka rakyat Papua bebas untuk memilih merdeka atau tetap dalam Republik Indonesia, karena itu hak mereka sebagai manusia.

Wahyu Eka Setyawan (Sumber: Dok. Pribadi)

*(Alumni Universitas Airlangga dan Pegiat FNKSDA Surabaya)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here