Terakota.id–Temaram lampu menerangi diskusi bertema hari santri nusantara dan resolusi jihad di teras warung kalimetro, pekan lalu. Aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA), Roy Murtadho hadir sebagai pemantik diskusi yang diselenggarakan Terakota.id. “Perbincangan tentang hari santri, tak bisa lepas dari jejak sejarah peristiwa pertempuran Suarabaya 10 November 1945 tak lepas dari peran santri dan ulama,” ujar Roy membuka diskusi.
Beberapa memoar, mengisahkan sebuah pertemuan di kantor Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama di Jl. Boeboetan VI/2 Soerabaya 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy’ari di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura menyerukan para santri dan laskar rakyat untuk bersama-sama melawan tentara penjajah. Mereka datang kembali setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
“…..Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…).”
Demikian petikan pidato yang disampaikan Hadlaratus Syeikh Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Oktober 1945. Pidato itu kemudian menjadi resolusi jihad NU. Pemerintah pun melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri.
“Pertanyaan pertama adalah siapa subyek politik saat itu?,” tanya Roy memantik perbincangan kepada mahasiswa dan kalangan santri yang hadir. Gus Roy menjelaskan pihak yang berjuang kala itu adalah rakyat yang tertindas, bukan identitas tertentu. Yakni kelas terjajah melawan penjajah.
“Bukan hanya santri sebenarnya, namanya laskar rakyat, ada santri, pemuda kiri, dan masyarakat lain. Saya khawatir hari santri sengaja atau tidak akan menenggelamkan aspek-aspek yang lain yang sama-sama berperan,” kata Gus Roy menambahkan.
Roy menekankan jangan sampai hari santri hanya menjadi ajang seremoni belaka. Merayakan perlawanan gigantik saat itu, katanya, akan menghilangkan maknanya. “Nah sekarang aspek politisnya apa? Apakah menyokong negara? meneguhkan lagi Pancasila untuk melawan ekstrimisme dengan glorifikasi harga matinya?,” Gus Roy kembali melontarkan pertanyaan.
Selain menjaga keutuhan NKRI dan pancasila, katanya, juga sekaligus mengoreksi jalannya aparatus negara. Hari santri saat ini, menemukan makna politis dengan mendukung NKRI, sekaligus mendukung kedaulatan. Tapi kenyataanya agenda-agenda pemerintah justru dalam aspek tertentu kita memunggungi NKRI.
“Fakta politiknya bagaimana penguasaan alat produksi, terjadi ketimpangan lahan, ketidakadilan pemerintah untuk membuka data hak guna uasaha (HGU). Itu kan bisa didorong oleh kalangan santri, kalau ngomong resolusi jihadnya Mbah Hasyim,” ujar Gus Riy menegaskan.
Menyoal kondisi pesantren yang menjadi basis pendidikan para santri, Roy menyebut jika sebagai sebuah situs kebudayaan dan warisan tradisi yang luar biasa kaya. Pesantren saat ini harus terus diaktualisasi. Pesantren sebagai pusat pendidikan yang membebaskan, yang humanis, yang kedepan juga dapat dikelola secara partisipatoris, demokratis.
“Jangan pula mementingkan fisiknya, sekarang banyak yang membangun gedung megah dan fasilitasnya dengan berbiaya mahal, tapi tidak terjangkau oleh rakyat,”ujarnya. Pesantren dulu sebagai tempatnya belajar bagi orang yang tidak bisa belajar di sekolah Belanda atau sekolah priyayi. Meliputi kalangan keluarga petani dan anak orang miskin.
Agar tidak menjadi layaknya sebuah industri pendidikan, Roy berharap agar pesantren memikirkan bagaimana pendidikan yang bermutu, sekaligus murah dan demokratis.
