Rasa Takut Struktural

rasa-takut-struktural
Ilustrasi : itl.cat

Terakota.id–Terkait penerapan dan pengalaman Pancasila saya punya pengalaman yang sangat unik. Pada tahun 1996 saya pernah menjalani seleksi penerimaan dosen di sebuah Perguruan Tinggi (PT) di Jawa Timur. Setelah tes tulis selesai saya harus menjalani tes wawancara. Berikut  salah satu petikan wawancaranya.

“Mas, dulu saat mahasiswa aktif di apa saja? ”tanyanya penuh selidik.

“Saya pernah aktif di majalah Fakultas dan beberapa media mahasiswa, pak “jawab saya agak pede.

“Berapa media?”

“Pernah dalam satu semester 6 media pak”.

“Apa alasan aktif di media itu?”

Penanya mulai menyelidiki dan bahkan menjelaskan bahwa media mahasiswa cenderung oposan dan menjadi lawan pemerintah. Saat itu saya mulai tidak nyaman. Tapi semua sudah telanjur saya katakan.

“Oh ya mas. Saya mau pendapatmu. Apakah UUD 1945 bisa diubah? ”tanya dia dengan tegas. Saya lihat matanya agak sedikit melotot.

“Menurut saya bisa pak. Hal itu sesuai dengan sebuah pasal dalam UDD 1945, “jawab saya tegas karena konstitusi mengaturnya.

“Anda ini bagaimana? Anda tahu apa konsekuensi jika UUD 1945 diubah?”

Saya hanya diam. Saya sedang diwaancarai. Kemudian dengan tegasnya dia menjelaskan lebih lanjut.

“Jika UUD 1945 bisa diubah, maka pembukaan UUD itu juga bisa diubah. Jika pembukaan bisa diubah maka Pancasila bisa diubah. Pancasila itu sudah final. Kamu tahu kan jika Pancasila bisa diubah?”

Dia terus menjelaskan. Saya sudah paham penjelasannya sebagaimana kata para pejabat era Orde Baru (Orba) pada umumnya. Saya juga paham sebagai “petugas” pemerintah ia harus melaksanakan doktrin yang sudah ditanamkan pada dirinya.  Apa jadinya jika dia tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah waktu itu. Dia bisa dimarahi atasannya, mungkin bisa dipecat.

Saya waktu itu sudah tidak punya harapan diterima  sebagai dosen di PT tersebut. Indoktrinasinya terlalu kuat. Akhirnya memang saya tidak diterima sebagai dosen di kampus tersebut.

Cerita di atas sangat melekat kuat dalam benak saya sampai saat ini. Sampai atribut detail yang dipakai pewawancara, menghadap ke arah mana dan di ruangan apa saya sampai hafal. Bukan saja orangnya, tetapi kata “Pancasila” yang dijadikan sebagai “alat penggebug”. Menurut saya waktu itu.

Jasmerah

Baru-baru ini orang ribut terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tentu saja banyak protes di sana sini. Lepas dari pro kontra ada beberapa catatan yang bisa saya kemukakan. Saya tidak akan melihat sisi hukum, tetapi mengaca dari sejarah dan pergulatan ideologi negara dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetiknya.

Pertama, pemerintah berada dalam tingkat kecemasan dalam usahanya mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana kita tahu, setiap pemerintahan membutuhkan dasar pijakan kuat untuk mempertahankannya. Tentu ada banyak cara dilakukan. Pemerintah punya kekuatan dana, sumber daya dan menciptakan loyalitas. Pancasila bisa menjadi alat penting untuk itu.

Sebagaimana kita tahu, penentang pemerintah kebanyakan dari kelompok “Islam garis keras”. Bahkan kelompok ini dicurigai akan “mengganti” dasar negara. Meskipun saya menegaskan mengganti Pancasila tak mudah semudah membalikkan telapak tangan. Kekuatan Pancasila sedemikiaan ampuh. Orba sudah membuktikan. Pancasila berhasil menyatukan berbagai komponen masyarakat. Masalahnya, jika penyatuan ini dipaksakan dan hanya berasal dari atas (top down) sudah terbayang bagaimana kesulitannya di “lapangan”.

Hanya Pancasila yang bisa menyatukan bangsa ini. Pancasila juga punya sejarah panjang dalam pembentukannya. Pancasila tidak akan dipermasalahkan masyarakat atau tak perlu dikampanyekan jika implementasinya dilaksanakan secara baik-baik.

Teriakan Pancasila agar dilaksakanan dengan pembentukan lembaga-lembaga sebagaimana Orba membuktikan bahwa pemerintah dalam keadaan cemas. Setelah Orba, baru kali ini Pancasila membuka perdebatan yang tak kunjung usai. Padahal Pancasila itu sudah final. Ibaratnya, kita melaksanakan ujian akhir, maka tidak perlu dilaksanakan ujian tengah semester lagi.

Kedua, Pancasila akan mudah dijadikan alat penguasa saja. Karena kuatnya Pancasila ia akan bisa dijadikan alat penguasa untuk membentuk keinginan sesuai kepentingan kekuasaan. Ini tidak bermaksud curiga. Ini hanya mengaca pada era Orba saja. Pancasila yang ideal itu dijadikan alat untuk menekan perbedaan di masyarakat. Perbedaan hal yang wajar. Bermasalah jika perbedaan itu diberikan tafsir sepihak oleh pemerintah semata. Ini yang menjadi persoalan era Orba waktu itu. Tafsir tunggal, tidak Pancasilais, anti Pancasila berada di tangan kekuasaaan.

Yang akan terjadi kemudian adalah, pemerintah akan secara sepihak melaksanakan kebijakan yang menurutnya benar untuk “mengawasi” berbagai macam gejolak di masyarakat. Era Orba, orang yang berbeda pendapat akan mudah dituduh tak loyal pada pemerintah, pembangkang, anti pembangunan, anti kemajuan dan atribut lain yang memungkinkan orang dicap negatif kemudian dipermasalahkan secara hukum. Serasi, selaras, seimbang yang ideal diciptakan pemerintah tumbuh menjadi penyeragaman atas nama kekuasaan.

Ketiga, Pancasila menciptakan rasa takut struktural. Jika wewenang utama ada pada pihak pemerintah maka masyarakat harus siap-siap dihinggapi rasa takut struktural. Para Aparat Sipil Negara (ASN) tentu akan semakin tunduk pada kehendak pemerintah. Ini memang wajar karena mereka “pegawai” negara. Masalah tentu tidak akan berhenti di situ. Rasa takut struktural akan menghinggapi masyararakat untuk berbeda dengan pemerintah.

rasa-takut-struktural
Ilustrasi : .pixabay.pro

Zaman Orba, rasa rakut struktural itu diikuti dengan menciptakan organisasi-organisasi berbasis massa yang “dikelola” dan dikehendaki pemerintah. Hampir semua ada organisasinya. Petani, neyalan, buruh, organisasi olah raga, wartawan, sampai organisasi mahasiswa akan diawasi dan dibentuk.

Kemudian organisasi-organisasi itu harus menerapkan monoloyalitas. Di kampus, gerakan mahasiswa yang berbeda dengan pemerintah akan diawasi lewat pejabat kampus. Sementara mahasiswa itu embrio penting untuk kemajuan bangsa di masa datang. Kalau sejak mahasiswa dibiasakan dicekam rasa takut, maka ia hanya akan menjadi generasi yang penurut dan tak punya daya kreasi tinggi di masa datang.

Apalagi di era Orba, mereka yang bisa menduduki jabatan-jabatan organisasi berbasis massa itu dengan mudah bisa menjadi pejabat elite politik, misalnya jadi anggota DPR. Waktu itu, menjadi anggota DPR mudah. Menjadi ketua organisasi berbasis massa kemudian akan dipilih menjadi calon anggota DPR, atau bisa anggota MPR, utusan golongan. Saat sekarang, jika rasa takut struktural terbentuk bukan tak mustahil partai penguasa akan merekrut para ketua itu untuk menjadi calon anggota dewan. Dengan mesin kekuasaannya, hal demikian tak sulit dilakukan.

Masalah Utama

Kita sudah banyak pelajaran, bahwa monoloyalitas tunggal memberikan konsekuensi yang tidak baik di masa datang. Mengapa? Kita hidup dalam masyarakat yang hetegoren. Heterogenitas ini jika dikelola dengan baik akan menjadi modal dasar potensial bangsa di masa datang. Namun manakala heterogenitas ini diakui hanya dalam tataran formalistik, ia justru akan menjadi batu sandungan.

Sebenarnya yang bermasalah bukan persoalan Pancasila. Sebab Pancasila itu sudah final. Tidak usah diutak-atik lagi. Mengubah sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila saat ini  sangat riskan karena kepentingan politiknya sangat tinggi. Orang juga akan curiga bahwa mengutak-atik Pancasila akan dicurigai  membangkitkan “Soekarnoisme’. Ini kecurigaan yang wajar meskipun bisa jadi berlebihan.

Yang dibutuhkan sekarang itu  impemetasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak usah meniru pemerintah Orba yang harus membuat 36 butir Pancasila tetapi hanya indah sebagai teks tertulis dan diteriakkan disetiap penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Pancasila adalah kerja nyata. Jika ini bisa dilakukan, tanpa harus diberikan tafsir macam-macam Pancasila tidak akan mudah goyah. Pancasila itu jiwa bangsa. Mereka yang menentang akan tumbang dengan sendirinya karena melawan kokohnya pondasi bangsa ini. Kekokohan itu dibangun dari semangat pemerintah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan didukung oleh kepatuhan masyarakatnya.

Jika pemerintah sudah melaksanakan Pancasila, maka tak akan ada perbedaan yang mengancam. Kita berususan dengan sistem bukan individu. Siapapun yang menjadi presiden atau elite politik akan dipatuhi oleh masyarakatnya jika sistem politik yang mendasarkan Pancasila diimplementasikan lebih baik.

Diantara sila Pancasila itu yang paling penting segera diwujudkan adalah keadilan sosial. Selama sila ini belum diwujudkan, dengan cara apapun untuk “membranding” Pancasila, maka gejolak akan tetap muncul. Padahal, mereka yang “membranding” Pancasila itu dulunya juga “penentang” tafsir tunggal Pancasila era Orba.

 

2 KOMENTAR

  1. Siip setuju banget….,zaman orla juga lebih ekstrim/kebih kejam dpd zaman orba. Semua ormas, orpol pelajar mulai SD – PT mhsw dan dosennya wajib ikut indoktrinasi panca azimat revolusi bung karno. Yg tdk.ikut dipecat sbg dosen dan mhsw. Ada nasakom, pancasila, manipol usdek, jarek, tavip, resopim.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini