Pusat Kerajaan Singhasari Dulu dan Kini

Terakota.id—Saban hari sepanjang waktu, kendaraan hilir mudik melintas di Jalan Zaenal Zakse, Kota Malang. Sepanjang jalan berjajar pedagang yang menjual aneka penganan.  Kepadatan kendaraan semakin terasa saat pagi dan sore. Kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan rutin setiap hari. Dari atas jembatan, terlihat tepi sungai Brantas berjejal bangunan rumah. Bangunan berdiri tak beraturan, dan terkesan kumuh.

Air sungai Brantas mengalir deras, terlihat coklat dan keruh. Tumpukan sampah juga bertebaran di tepi sungai. Inilah kawasan yang dikenal bernama Kutho Bedah, secara administratif berada Kelurahan Kota Lama, Kedungkandang, Kota Malang. Kawasan ini merupakan permukiman padat penduduk.  Secara topografi, kawasan yang membelah Sungai Brantas ini seperti mangkuk.  Sekitar 80 persen kawasan berombak, tak rata.

Arkeolog Universitas Negeri Malang Blasius Suprapta dalam disertasi di Universitas Gadjah Mada menyebut Kutho Bedah merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Singhasari (Singosari) atau Tumapel mulai 1222 sampai 1292. Dalam Kitab Pararaton disebutkan pusat pemerintahan Kerajaan Singhasari mulai Ken Arok sampai Raja Wisnuwardhana berada di Kota Raja.

Letak Kerajaan Singhasari diperkirakan berada di sekitar Supit Urang, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bango. Dalam catatan Rafles yang ditulis 1882 menyebut sebuah wilayah bernama Kutorejo atau Kota Raja. Sebuah permukiman kuno yang ditunjukkan dengan sebuah peta topografi yang diterbitkan pada 1811. “Supit Urang, karena berbentuk seperti supit udang,” ujarnya.

Kota Raja, katanya, merupakan kota kuno, sebelum bersalin nama menjadi Kutho Bedah. Kawasan Kutho Bedah dipastikan merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Singhasari dibuktikan dengan lokasinya yang strategis. Secara geo strategis lokasi Kutho Bedah di wilayah berbukit yang cocok untuk pertahanan dan mengawasi pergerakan musuh. Saat itu, Tumapel tengah melewati masa konflik dengan Kerajaan Kadiri.

Secara alamiah, katanya, Kota Raja berfungsi sebagai benteng sekaligus pusat pemerintahan. Jejak bekas permukiman kuno dan pusat pemerintahan juga ditemukan bekas parit dan reruntuhan bata kuno. Juga ada temuan arkeologis berupa pecahan gerabah, keramik, arca dan umpak.

Rafles menemukan sejumlah arca, salah satunya sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala seharusnya dua buah, berada di pintu gerbang masuk ke Istana Singhasari. Bahkan dalam catatan Rafles, masih melihat benteng batu bata sepanjang sekitar satu mil. Namun, jejak kerajaan Singhasari itu sekarang sulit ditemukan karena berubah menjadi permukiman padat.

Peta Kutho Bedah Kota Malang

Pada masa pemerintahan Raja Airlangga, Sungai Brantas menjadi perhatian utama. Air digunakan untuk memasok air bersih dan kebutuhan irigasi. Dalam Prasasti Kamalagyan Raja Airlangga menerangkan pendirian bangunan air di Waringin Sapta. Berupa bendungan yang berfungsi penting untuk mencegah banjir.

Sementara masa pemerintahan Raja Wisnuwardhana, pusat kerajaan dipindah ke Singosari sekitar 25 kilometer arah utara. Pusat kerajaan berpindah, kekuasaan semakin luas dan membesar. Wilayah Singhasari berkembang pesat, kekuasaannya berkembang sampai Sumatra, dan sebagian wilayah Indocina.

Wilayah Kuta Raja berubah menjadi Kutho Bedah diperkirakan terjadi pada 1600-an. Saat itu, Mataram melakukan ekspansi menyerbu wilayah Brang Wetan atau Katumenggungan Malang. Terjadi serangan hebat yang memporak-porandakan Kota Raja. Kemudian kawasan menjadi hancur dan melegenda menjadi Kutho Bedah.

Berubah Menjadi Permukiman Kumuh

Saat masa pemerintahan Kolonial, dibangun sejumlah kanal menuju sungai Brantas untuk mengurangi banjir.  Namun, kawasan bantaran Sungai Brantas belum menjadi pemukiman padat seperti saat ini. Sejak 1800-an terjadi perubahan kawasan, Kutho Bedah berubah menjadi areal pemakaman untuk penduduk keturunan Thionghoa. Pemakaman semakin luas setelah berdiri wilayah Pecinan Besar di dekat Pasar Besar.

Sejarawan Universitas Negeri Malang Muzakir Dwi Cahyono menjelaskan perubahan tata ruang drastis terjadi setelah Kemerdekaan. Permukiman liar berdiri di daerah aliran sungai. Permukiman di bantaran Sungai Brantas terus bermunculan sejak 1950-an. Puncaknya terjadi pada 1980-an, banyak bangunan rumah berdiri membelakangi sungai. Pemerintah tak melakukan penataan, sehingga kawasan menjadi permukiman kumuh.

Para pendatang mendirikan bangunan secara tak beraturan dan menjadi kawasan padat di daerah pinggiran Kota Malang. Kota Lama terutama Kutho Bedah menjadi kawasan permukiman padat dan kumuh. Permukiman berdiri di sepanjang aliran sungai. Bangunan berdiri tak beraturan, dan akses jalan masuk sempit.

Sanitasi juga menjadi masalah utama di Kota yang berada di sisi Timur Kota Malang ini. Kota Malang menempatkan Kota Lama menjadi kawasan kumuh bersama 28 Kelurahan lain. Total luas kawasan kumuh mencapai 608 hektare. Luas kawasan kumuh diperoleh dari foto udara dan pencitraan satelit.

“Data diolah 2015, dilanjutkan verifikasi dan pemantauan lapangan,” kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang Kota Malang, Sumardi Mulyono. Perkampungan kumuh, katanya, memiliki sejumlah indikator antara lain, bangunan tak beraturan, padat penduduk, bangunan tidak layak, jalan sempit, drainase, air minum tak layak dan limbah rumah tangga dibuang sembarangan.

Limbah rumah tangga  menjadi masalah utama, penduduk membuang melalui saluran drainase ke sungai sehingga terjadi pencemaran.  Sungai dianggap seperti tempat sampah. Masyarakat yang membutuhkan Sungai Brantas, masyarakat juga yang mencemari sungai itu.  Salah seorang warga Kota Lama Siti Aisyah mengaku mencuci baju dan mandi di sungai.
“Kalau mau ambil air ke sumber untuk masak minum. Kalau malam, mau buang air ke sungai

sana. Ya gelap, takut memang malam,” katanya.  Kebiasaan ini dilakukan oleh warga setempat setiap hari.  Warga lain, Jamaludin bercerita warga terbiasa mandi mencuci dan buang air besar di Sungai Brantas.

“Orang ke sungai karena buang kotoran sembarang, sering terjadi penyakit diare, mencret. Karena kalau buang tinja di mana-mana. Kalau hujan tinja menempel di mana-mana, di jalan. Sering timbul penyakit diare,” katanya.

Waspadai Penyakit Diare

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari menjelaskan sanitasi yang buruk menyebabkan beragam penyakit menular. Seperti ISPA (Infeksi saluran pernafasan akut), demam berdarah dan diare. “Buang air sembarangan menyebarkan bakteri E.coli penyebab diare,” katanya.

Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Malang, diare dan ISPA merupakan penyakit 10 besar  di Kota Malang. Diare, katanya, juga bisa menyebabkan kematian. Untuk itu pasien harus segera mendapat pengobatan dan asupan cairan yang memadai. “Sejak 2014 sampai tahun ini diare tak masuk data 10 besar,” katanya.

Salah satu upaya untuk mencegah penularan diare, dilakukan usaha pemicuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar tak membuang air besar sembarangan. Kampanye dan pemicuan dilakukan tenaga teknis yang tersebar di 15 Puskesmas di Kota Malang. Serta memberdayakan potensi masyarakat melalui forum kota sehat. “Butuh teladan, untuk mengubah perilaku tak buang air sembarangan,” katanya.

Asih mengklaim usaha pemicuan berhasil. Lantaran dari tahun ke tahun jumlah penderita diare turun. Pada 2014 jumlah penderita diare sebanyak 18.130  dari total 847.175 jiwa penduduk Kota Malang. Sekitar 75 persen ditangani di Puskesmas, selebihnya di Rumah Sakit. Sedangkan 2015  turun menjadi 15.419 . 2016 jumlah penderita diare sebanyak 5.696 dari total penduduk 856.410 jiwa.

Dia berharap agar penduduk yang bermukim di bantaran sungai mengubah model permukiman. Mencontoh seperti yang dilakukan sebagian warga Tanjungrejo, Sukun rumah menghadap ke sungai.  Sementara sebagian besar membelakangi sungai, sehingga perilaku warga membuang sampah dan buang air ke sungai.

Asih menjelaskan jika selama ini sekitar 85 persen penduduk telah terlayani jaringan pipa air minum PDAM Kota Malang.Serta 33 Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) yang dikelola swadaya masyarakat. Sebagian masih menggunakan air sumur.

Tenaga teknis promosi kesehatan Puskesmas Ciptomulyo Cici Indah Setyawati rutin mendatangi rumah warga. Termasuk melakukan pertemuan warga di balai pertemuan Kelurahan dan RW. Beragam topik dibahas, terutama mengenai perilaku kebersihan diri, gaya hidup sehat dan sanitasi lingkungan. “Alhamdulillah pemicuan di lingkungan berhasil. Penyakit diare menurun,” ujarnya.

Tren Penyakit Diare Menurun

Sepanjang tiga tahun terakhir penyakit diare turun sampai 10 persen. Rata-rata setiap tahun, jumlah penderita diare yang berobat di Puskesmas sekitar 1.500 jiwa. Sebagian besar adalah anak-anak, mulai usia balita sampai 15 tahun. Puskesmas Ciptomulyo melayani warga Kelurahan Ciptomulyo, Gadang, Kebonsari, dan Bakalan Krajan.

“Sekitar 45 persen penderita berasal dari Kelurahan Ciptomulyo,” kata Cici. Disusul Kelurahan Gadang, umumnya penderita mengalami dehidrasi kategori ringan sampai sedang. Tak pernah menemukan pasien yang mengalami dehidrasi berat dan sampai mengalami kegawatan. Apalagi sampai meninggal, akibat penyakit diare.

Saban hari, ratusan pasien antre untuk menjalani perawatan di Puskesmas Ciptomulyo. Cici mengaku berkerjasama dengan  pegawai Kelurahan untuk mendekati warga untuk menekan angka penyakit diare. “Tak ada hari libur, kapanpun hadir jika ada pertemuan dengan warga,” ujarnya.

Cici mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sosialisasi dan survei dilakukan setiap tahun. Penataan lingkungan, dan sanitasi di permukiman padat. Termasuk menggelar arisan jamban untuk membiasakan warga tak buang air besar sembarangan.

“Dulu buang air besar ke got dan sungai,” katanya. Sejauh ini terpenuhi target sebanyak 48 ribu keluarga yang mengikuti arisan jamban. Selain itu, juga akses air bersih mengajak warga mendapat jaringan air minum PDAM dan HIPPAM. Alasannya, permukiman warga padat jarak antara jamban dan sumur kurang dari 15 meter.

“Masih ada yang menggunakan sumur,” ujarnya. Sejumlah pedagang berjejer di tepi jalan menuju Puskesmas Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Mereka menjajakan aneka minuman, es buah dan beragam kudapan.

Anak-anak berkerumum membeli minuman, untuk mengusir dahaga di siang hari. Lokasinya strategis di berada depan Puskesmas Ciptomulyo dan berhimpitan dengan sebuah sekolah dasar negeri. Mobil ambulans Puskesmas kadang kesulitan saat keluar atau masuk jalan yang sebagian digunakan lokasi berjualan.

Jalan hanya cukup untuk sebuah mobil dan sepeda motor. Sehingga kendaraan lain harus mengutamakan ambulans, terutama dalam kondisi darurat. “Es buahnya segar, enak,” kata Yuliati, salah seorang siswa kelas 4.

Lahap, dia menghabiskan semangkuk es buah sampai tandas tak tersisa. Saban selesai olahraga dan kegiatan di luar kelas, dia pasti membeli es buah. Tak sendirian, Yuliati menikmati es buah bersama teman-temannya. Sebagian membeli aneka jus buah yang dijajakan para pedagang.

Sekretaris Kelurahan Ciptomulyo, Mokhamad Dulajis mengingatkan jika banyak pedagang yang menggunakan air dari sumur yang diduga mengandung bakteri e.coli penyebab penyakit diare. Lantaran jarak antara sumur dengan septic tank berhimpitan. “Kurang dari 15 meter,” katanya.

Namun, dia tak bisa melarang para pedagang tak lagi menggunakan air sumur untuk minuman dan es buah tersebut. Alasannya, rata-rata pedagang yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah tak memiliki biaya untuk mendapat sambungan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang.

Mereka memanfaatkan air sumur untuk segala keperluan rumah tangga, mulai mandi, mencuci, memasak dan air minum. Permukiman Ciptomulyo merupakan kawasan padat, rumah berhimpitan tak beraturan. Sebagian berdiri di tepi kali badek atau sungai bau yang bermuara ke sungai Brantas. Angin menghembuskan aroma yang menyengat hidung,

Sungai menjadi bau karena limbah beragam industri di sekitar permukiman dan sebagian limbah rumah tangga. Air berwarna hitam pekat. Kelurahan Ciptomulyo seluas 193,0 hektare dihuni sebanyak 16.711 jiwa terdiri dari 3.744 Kepala Keluarga. Hasil pencitraan satelit atau foto udara menunjukkan permukiman kumuh seluas 62,60 hektare. Ciptomulyo merupakan Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh terluas di Kota Malang.

Wali Kota Malang, Mochamad Anton mengeluarkan Surat Keputusan permukiman kumuh di Kota Malang seluas 608 hektare. Tersebar di 29 Kelurahan dari total 57 Kelurahan di Kota Malang. Meski menjadi Kelurahan dengan kawasan permukiman kumuh terluas setelah Bareng, Kelurahan Ciptomulyo belum banyak disentuh.

Peta Luas Permukiman Kumuh di Kota Malang

Baru setahun yang lalu, sekitar 375 Kepala Keluarga bisa menikmati layanan air bersih dari sumur bor. Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang membangun sebuah tendon di depan Kantor Kelurahan. Pengelolaan air diserahkan kepada Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) Ciptomulyo. Setiap warga membayar Rp 20 ribu.

“Sekitar 10 persen masih menggunakan air sumur. Selebihnya HIPPAM dan PDAM,” kata Dulajis. Sosialisasi rutin setiap bulan. Menggerakkan kader lingkungan di RT/ RW, menanam tanaman obat keluarga. Banyak yang berjualan jamu, mengolah tanaman herbal yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

 Susur Sungai Brantas

Tiga tahun lalu, pegiat lingkungan hidup yang tergabung dalam “Sahabat Sungai Indonesia” menyusuri Sungai Brantas.  Para aktivis terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Komunitas Hijau Indonesia dan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Widyagama (Wigapala) menemukan sampah menumpuk di sepanjang aliran sungai yang membelah Kota Malang.

Perilaku masyarakat Kota Malang membuang sampah ke sungai terus  meningkat. Setiap hari mereka membuang sampah dari atas jembatan saat melintas. Sehingga tumpukan sampah memenuhi Sungai Brantas, terutama saat musim kemarau.  “Banyak warga membuang sampah dari atas jembatan dan dari rumah,” kata pengurus Wigapala,  Umbu Johan.

Daerah aliran sungai Brantas dipenuhi sampah saat memasuki kawasan permukiman di Kota Malang. Mereka memantau masyarakat membuang sampah domestik seperti sampah makanan, sampah plastik dan diapers. Tak hanya itu, sebagian masyarakat juga melakukan aktivitas buang air besar di tepi sungai. “Sungai Brantas menjadi toilet terpanjang,” katanya.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Purnawan D Negara menjelaskan jika sepanjang aliran sungai Brantas tercemar limbah. Sekitar 80 persen diantaranya adalah limbah domestik rumah tangga selebihnya limbah  industri, rumah sakit, hotel dan restoran.

Data dari Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 menunjukkan sampah yang mengalir di sepanjang sungai Brantas menumpuk di waduk Sengguruh, Kepanjen. Setiap hari 30 meter kubik hingga 200 meter kubik menutupi bendungan.  Sehingga setiap tahun total sampah dan sedimen mencapai lima juta meter kubik.

“Kemampuan teknis mengeruk sampah dan sedimen hanya sekitar 300 ribu meter kubik per tahun,” kata Direktur Utama Jasa Tirta 1,  Raymond Valiant Ruritan.

Keterbatasan peralatan dan lahan penampung sedimen menjadi penghambat. Selebihnya, sampah mengendap dan mengganggu bendungan. Dampaknya produksi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menurun. Awalnya produksi listrik mencapai 29 Mega Watt, turun menjadi sekitar 18 MW per hari.

Bendungan yang diresmikan Presiden Soeharto 23 Maret 1989 itu dipantau, kondisi dilaporkan kepada pemerintah. Jika sedimentasi dan sampah terus berlanjut, bendungan bakal terancam rusak.

Dulu, pusat kerajaan Singhasari berada di kawasan Sungai Brantas. Kebutuhan air minum untuk kebutuhan kerajaan juga dipasok dari Sungai Brantas. Pada masa itu, air dihormati dan disucikan. Sehingga tak ada yang membuang sampah dan kotoran ke sungai. Sepantasnya, jika saat ini masyarakat juga meneladani leluhur dalam menghormati air di Sungai Brantas.

Eko Widianto

Jalan, baca dan makan