Puisi Antikorupsi dari Anggota DPRD Kota Malang

gerakan-antikorupsi-dari-kota-malang
Wali Kota Malang Sutiaji bermain permainan pendidikan karakter antikorupsi di Balai Kora Malang, Jumat 6 September 2019. (Foto : dokumentasi Humas Pemkot Malang).

Korupsi

 

Korupsi itu mencuri

Mencuri uang anak negeri..

Korupsi itu merampok

Mengambil dana yang digembok.

Korupsi merugikan Negara. Dana yg mestinya ada hilang entah kemana

Korupsi itu dosa.

Membuat sengsara masa depan bangsa

Korupsi itu lawan dari cinta.

Kejahatan luar biasa yang membabi buta

Korupsi itu buat kita tak bahagia.

Karena, Manusia serakah yang gila dunia

Korupsi itu menghambat roda pembangunan. .merusak sendi kehidupan…..

Bagaimana tidak….

Anggaran 200 Juta karena korupsi tertulis 300 atau 400 Juta.

Jembatan yg semen dan besinya dikorupsi akhirnya tak bertahan 50 tahun lagi.

Kini harus slalu sadari…..

mari lawan Korupsi sejak dini dan dari diri sendiri.

Ajak setiap komisi serta Fraksi untuk berjama’ah basmi korupsi

Jangan diam ! bila ada yg berbuat  korupsi, bicara! Karena, diam adalah tanda penghianatan.

Bicara, sampaikan kalau memang ada gerak gerik rugikan negara

Berani Jujur itu Hebat !

Berani Korupsi, siap-siap masuk jeruji besi

Lawan Korupsi, Mari Bangun Negri …cari ridho illahi, bahagia dunia reuni di surga nanti

Malang,6 September 2019

Terakota.id—Puisi itu ditulis dan dibacakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Rokhmad di ruang sidang, Jumat 6 September 2019. Puisi dibaca di depan 45 anggota dewan dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif dalam sosialisasi antikorupsi di gedung DPRD Kota Malang.

“Puisi saya tulis spontan di sini,” kata Rokhmad. Usai puisi dibaca, tepuk tangan bergemuruh. Rokhmad yang mengaku sebelumnya merupakan guru taman kanak-kanak sering menulis puisi dan menjadi juru dongeng bagi murid TK. Puisi ditulis merespons sosialisasi antikorupsi yang diselenggarakan KPK.

Sekaligus memperingati peristiwa korupsi berjamaah yang dilakukan 41 anggota dewan periode sebelumnya. Serta menjerat Wali Kota Malang. Kini, mereka tengah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara.

Menanggapi hadiah puisi itu Laode menyatakan terima kasih. Serta akan mengunggah puisi tersebut di laman website KPK. Agar bisa dilihat banyak orang  dan bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. “Silahkan kirim ke KPK, akan kita sebar di website KPK,” katanya.

Laode berharap anggota dewan yang baru terpilih turut mendukung gerakan antikorupsi. Serta mencegah tak terlibat korupsi atau suap yang menjerat anggota dewan periode sebelumnya.

Ia berharap Kota Malang menjadi percontohan dan terdepan memberantas korupsi. Dimulai dari penyusunan anggaran, pengawasan dan legislasi.

“Beliau baru semua. Saya harap semua baru, ibarat kertas masih putih. Jika ada yang buruk pada masa lalu jadikan itu pelajaran,” katanya.

Dalam bekerja, Laode berharap anggota dewan memelototi anggaran mulai dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta menyusun katalog daerah untuk melihat harga material, potensi pajak daerah seperti hotel, industri dan jasa.

Selain itu, menanggapi potongan proyek sebesar 15-20 persen dalam proyek pemerintah KPK menemukan fee proyek sampai 25 persen. Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Bengkulu 10 persen untuk internal, 5 persen mengamankan DPRD, 5 persen untuk aparat penegak hukum dan 5 persen dibagikan kepada auditor.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif memberikan sosialisasi antikorupsi kepada anggota DPRD Kota Malang dan pimpinan partai politik. (Terakota/Eko Widianto).

Anggaran menyusut, belum lagi keuntungan kontraktor. Sehingga spesifikasi bangunan seperti jembatan dikurangi. Menggunakan bahan berkualitas rendah. Dampaknya jembatan tak berumur panjang karena tak mengikuti perencanaan. “Spesifikasi jembatan rendah, akhirnya ambruk,” katanya.

Terbesar, katanya, potongan untuk proyek KTP elektronik. Hampir separuh anggaran digarong. Dari total anggaran sebesar Rp 5 triliun, sebanyak Rp 2,3 triliun dikorup.  Sedangkan uang yang berhasil dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp 500 miliar.

Sebelumnya, sebanyak 41 anggota dewan periode lalu terlibat korupsi, bersama Wali Kota Malang. Korupsi berjamaah ini nyaris membuat pemerintahan lumpuh.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyatakan semua anggota dewan berkomitmen antikorupsi. Ia berharap masyarakat turut mengawasi anggota dewan. Made menyatakan KPK mengarahkan anggota dewan semakin baik. Serta berkomitmen memberantas korupsi.

“Kami akan mengembalikan marwah DPRD, dibuktikan dengan kerja, kerja,”katanya.

Made menambahkan usaha mengembalikan marwah DPRD Kota Malang dengan komitmen antikorupsi. Ia berharap masyarakat percaya dan mengapresiasi kinerja anggota dewan.

Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Ratusan pelajar mulai siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas memadati sebuah panggung di depan Balai Kota. Mereka mengikuti pendidikan antikorupsi dalam roadshow bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Beragam acara, mulai cerita, dolanan anak, lagu dan permainan antikorupsi.

Para pelajar antusias, mendengarkan dongeng untuk mendukung gerakan antikorupsi sejak dini. Riuh rendah, mereka berinteraksi dan berkomitmen menolak segala bentuk korupsi. Saat membuka roadshow Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan Kota Malang bisa menjadi pusat peradaban antikorupsi bagi Indonesia, dan dunia.

“Kita belajar dari masa lalu, kita pernah tergelincir. Insya allah kedepan kita tidak akan terpeleset pada jurang yang sama” ujarnya.

Para pelajar membubuhkan tandatangan dan berkomitmen menolak segala bentuk korupsi. (Terakota/Eko Widianto).

Laode mengapresiasi pendidikan karakter sejak usia dini yang sejalam dengan tujuan kampanye antikorupsi yang dilakukan KPK. Selain itu, juga berupaya menanamkan nilai antikorupsi sejak dini. “Program pendidikan karakter merupakan dasar dari pembentukan akhlak yang tujuan membentuk karakter antikorupsi,” kata Laode.

Sementara, Wali Kota Malang, Sutiaji dukung  segala program yang dilaksanakan KPK. Serta berusaha memenahi tata kelola pemerintahan yang bersih. “Insya allah Kota Malang terus berupaya memperbaiki diri dan berbenah. Mewujudkan pemerintahan antikorupsi,” ujarnya.

Roadshow bus KPK diharapkan memotivasi serta inspirasi seluruh elemen di Kota Malang untuk terus belajar menjalankan e-goverment yang bersih. Mencegah segala bentuk korupsi, suap dan gratifikasi.

Pelemahan KPK

KPK menyesalkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang Undang KPK. Apalagi, revisi dilakukan secara tertutup. Seolah ada yang disembunyikan. Wakil Ketua KPK  Laode M Syarif berharap pemerintah dan DPR bekerja secara transparan.

“Kami berharap pemerintah dan DPR memberi contoh transparansi itu kepada masyarakat. Suatu proses yang dilakukan dengan ditutupi saya yakin di dalam ada sesuatu yang disembunyikan dari rakyat,” katanya. Ia meminta legislator menanyakan kepada rakyat Indonesia, apakah sesuai dengan aspirasi mereka.

Kalau mau mengubah UU KPK, katanya, diminta konsultasi kepada rakyat yang memilih. Serta membicarakan dengan KPK, mengenai harapan dan usaha yang kuat dalam memberantas korupsi. Menurut Laode, masyarakat bakal menilai bagaimana keseriusan pemerintah dan DPR mencegah dan memberantas korupsi.

Laode mengaku selama ini KPK tak pernah diajak membahas revisi Undang Undang KPK yang menentukan nasib KPK. Tak hanya itu revisi undang undang KPK juga berdampak terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Para pelajar antusias mengikuti dongeng dan permainan antikorupsi yang diselenggarakan KPK. (Terakota/Eko Widianto).

“Tiba-tiba ada draf lengkap. Ketua DPR katanya tak mengetahui, Presiden juga tak tahu,” katanya.

Sejumlah lembaga dan pegiat antikorupsi menilai revisi Undang Undang KPK justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Sejumlah fungsi dipreteli,  sehingga dikhawatirkan akan mengurangi peranan KPK dalam memberantas korupsi.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini