Proyek Penanggulangan Bencana Rawan Dikorupsi (Bagian-2) Catatan Kritis Aliansi Selamatkan Malang Raya

Wali Kota Malang Sutiaji memeriksa kesiapan personil mengantisipasi banjir saat apel siaga BPBD Kota Malang. (Terakota/ Eko Widianto).
Iklan terakota

Oleh: Atha Nursasi & Wahyu Eka Styawan (Aliansi Selamatkan Malang Raya)

Terakota.ID—Malang kota kenangan, begitu orang-orang menyebutnya. Tetapi apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ketika perubahan iklim melanda berbagai negara di planet ini, termasuk di Indonesia dan secara lebih khusus di Kota Malang, istilah “Kota Kenangan” perlahan bergeser dan mengalami plesetan “Malang Kota Genangan” bersamaan dengan intensitas banjir serta genangan air disetiap sudut jalan perkotaan.

Nyaris tak ada cerita Malang tanpa banjir setelah diguyuri hujan. Demikian dampaknya yang tak sedikit adanya. Dilain sisi, Pemerintah Kota Malang secara bersamaan rutin merencanakan program penanganan banjir. Tentu dengan anggaran yang juga tidak kalah sedikit. Tujuannya agar bencana seperti banjir dan tanah longsor dapat teratasi. Meski begitu, pelaksanaannya lagi-lagi menyebalkan. Banjir dan genangan air tetap saja menjadi pemandangan menarik bagi publik setiap kali hujan membasahi bumi Arema.

Sebelumnya, dalam catatan kritis bagian pertama bertajuk “Ruang, Iklim dan Bencana di Kota Malang” para penulis dengan tajam menyajikan argumentasi tentang siklus banjir beserta faktor-faktor penyebabnya. Termasuk beberapa bentuk bencana diluar banjir seperti tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kota Malang. Dimana, titik kritis bencana iklim di Kota Malang beserta ancamannya tersebar diseluruh Kecamatan.Kecamatan Kedungkandang, Sukun dan Blimbing menjadi wilayah rawan longsor. Sementara Kecamatan Klojen merupakan wilayah dengan cuaca ekstream. Terakhir, wilayah dengan tingkat keterancaman banjir cukup tinggi terjadi di Lowokwaru dan Blimbing.

Di bagian akhir dari catatan kritis serial pertama itu, para penulis menceritakan faktor penyebab dari bencana iklim Kota Malang selain disebabkan oleh kerusakan parah di wilayah hulu, beban kerusakan juga ditopang oleh kacaunya kebijakan tata ruang yang semakin mempertinggi potensi risiko bencana. Penyebab yang terakhir inilah yang akan disorot lebih lanjut dalam serial kisal berikut. Terutama bagaimana implementasi kebijakan tata ruang serta upaya Pemerintah dalam menangani bencana. Menyudahi keterancaman, kerusakan serta kerugian akibatnya, atau menambah beban keterancaman dan kerugian dengan cara lain yakni korupsi?

Bencana dan Titik Rawan Korupsi.

Sebagaimana sifatnya yang laten, korupsi mampu menyusup pada setiap situasi dan kondisi. Termasuk dalam situasi bencana sekalipun. Merusak dan merugikan adalah watak dasarnya. Bahkan, pada level tertentu, pada stadium tiga atau gawat darurat (Alatas, 1981), korupsi menyebar secara luas, berlangsung sistematis, dan saling menghancurkan (Irawan, 2019).

Demikian halnya bencana, apapun bentuknya, merusak dan menghancurkan adalah keharusan, tergantung pada level mana ia mengguncang bumi. Banjir, longsor dan cuaca ekstrem pada level tertentu dapat memporak-porandakan kehidupan manusia. Banjir dengan daya tekanannya yang dahsyat dapat menghancurkan tatanan sosial beserta manusianya, longsor dapat merubohkan dan menguburkan bangunan beserta kehidupan manusianya. Begitu pula cuaca ekstrem yang menciptakan kegelisahan serta mengancam kehidupan sosial manusia.

Tetapi bahwa setiap upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah juga cukup problematis, merupakan fakta yang sulit dibantah. Terutama menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program yang rentan dengan praktik korupsi. Paling tidak, terdapat tiga titik rentan potens ikorupsi ketika terjadi bencana (Irawan, 2019). Pertama, Fase prabencana. Di fase ini korupsi menyasar pada proyek pengadaan atau pelatihan mitigasi bencana.

Kedua, fase tanggap darurat. Fase ini dikenal cukup rawan karena program dan pengadaan dilakukan ditengah kesibukan penanganan bencana, sementara pengadaan dilakukan secara cepat dan massif sehingga memungkinkan praktik penggelembungan (mark-up) harga dan manipulasi penerimaan bantuan besar terjadi.

Selain kedua fase di atas, fase terakhir yang tidak bisa dianggap sepeleh adalah fase rehabilitas bencana. Dimana, setiap aktifitas Pemerintah berkaitan dengan sejumlah uang, dengan nilai  yang tidak sedikit digelontorkan untuk rehabilitasi, Baik untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar warga korban bencana, maupun pembangunan rumah hunian bagi korban bencana, pembangunan infrastruktur lainnya, dilakukan dengan cara tertutup serta akuntabilitas yang begitu rendah.

Dalam konteks Kota Malang, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran belanja program rehabilitasi drainase selama tiga berturut-turut. Tujuannya agar banjir tidak terulang dan masalah genangan air, baik di tepi jalan maupun di perkampungan dapat teratasi. Tetapi masalahnya adalah, pada saat upaya penanggulangan itu dilaksanakan, secara bersamaan pula problem banjir di Kota Malang kian intens bahkan meluas hingga ke seluruh wilayah Kecamatan. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program rehabilitasi saluran drainase tidaklah sedikit. Lihat grafik berikut.

Grafik 1. Anggaran Proyek Pengerjaan Drainase Kota Malang. Diolah penulis.

Melihat tren alokasi belanja program penanggulangan banjir Kota Malang seturut dengan bencana iklim yang kian intens dan parah, seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem, nampaknya tak berlebihan jika hal itu disebut sebagai programatisasi bencana. Disebut demikian karena direncanakan setiap tahunnya, namun nyaris tak sedikitpun berdampak terhadap upaya meminimalisir banjir serta genangan air di Kota Malang. Kondisi ketimpangan di atas selain memperlihatkan gagap memahami prinsip pengelolaan, efeisen, efektif, tepat sasaran dan tepat guan, juga berpotensi menciptakan penyelewengan. korupsi bencana.

Pada akhirnya jika bencana tidak ditanggulangi secara serius dan tepat sasaran maka yang terjadi adalah melahirkan bencana selanjutnya yang jauh lebih merusak. Korupsi bencana. Mengutip Syed Hussain Alatas (1981), korupsi bisa masuk stadium tiga atau stadium gawat darurat. Ia menyebar secara luas, berlangsung sistematis, dan saling menghancurkan. Meskipun bencana dan korupsi sama-sama membahayakan, tetapi jauh lebih bahaya ketika bencana dikorupsi. Karena itu, dalam upayanya untuk menanggulangi bencana, prinsip-prinsip antikorupsi tidak bisa dilepaskan. Selain upaya pemulihan dan rahabilitasi menjadi agenda mendesak, sambari menegakkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap korban adalah syarat minimum bagi Pemerintah untuk terhindar dari praktik korupsi.

Mempertanyakan Kembali Proyek Mitigasi Banjir

Pada akhirnya perlu menyoroti secara jeli aneka proyekyang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menanggulangi aneka bencana, khususnyabanjir sebagai sebuah hal yang boleh dibilang gagap danpanik. Pasalnya gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang hanya sekedar melihat persoalan bencana pada mitigasi dengan penekanan penyelesaian banjir memakai prinsip infrastructure development yakni pendekatan penanganan banjir dengan menekankan pembangunan sarana prasarana guna menanggulangi banjir.

Tetapi dalam pembangunan sarana prasarana ini pun seharusnya juga dimulai dengan assessment terkait faktor-faktor resiko, melihat peta jalan persoalan khususnya banjir, atau melihatakar permasalahannya di mana (Manocha & Babovic, 2016). Berbanding terbalik prinsip pembangunan dalam mengatasi dan menanggulangi banjir hanya sekedar membangun tanpa melihat akar persoalan, sehingga sangat berisiko tidak bisa mengatasi banjir, malahan memicu persoalan lain yaitu anggaran yang tidak tepat guna sehingga mengarah pada pemborosan.

Jika kita lihat, munculnya ide membangun drainase yang dijalankan bersamaan dengan Malang Creative Center (MCC) yang akan menghabiskan anggaran kurang lebih mencapai Rp. 207 miliar untuk 10 program prioritas salah satunya yakni masterplan drainase. Meski dalam pembangunan tersebut terkesan baik, diawali dengan memetakan saluran drainase yang tercatat sepanjang 1.786 kilometer dengan sekitar 287 kilometer tidak berfungsi, akibat pendangkalan dan persoalan lain-lain. Selanjutnya sebagai respons atas banjir yang menghantam Kota Malang pada periode 2021-2022 ini Pemkot pun bersiap menggelontorkan dana sekitar Rp. 48  miliar untuk memperbaiki dan membangun 67 titik drainase.

Salah satunya dana sekitar Rp. 6.7 miliar akan dialokasikanuntuk pembangunan drainase di wilayah Jalan Dieng, Pisang Candi, Kecamatan Sukun. Perlu dicatat, menurut analisis dari Malang Corruption Watch sejak tahun 2020 lalu, sudah adaproyek serupa yang bernilai Rp. 5.6 miliar, rehabilitasi saluran drainase dengan total 15 proyek. Persoalannya adalahproyek yang sebelumnya dijalankan tidak efektif mengatasibanjir, akan diulangi lagi masih dengan asumsi yang sama. Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan besar, apakah tidak adaevaluasi dan benar-benar melakukan assessment mendalam guna belajar dari kegagalan yang lalu.

Pada dasarnya, asumsi Pemkot Malang adalah untukmelakukan pelayanan secara cepat dengan lebih memilihmemakai pendekatan infrastructure development dari pada nature based solution. Sehingga akan muncul sebuah asumsi dari kondisi yang tengah dihadapi oleh Kota Malang yakni, apakah proyek ini tidak melihat persoalan yang tengah dihadapi kota Malang bahwa persoalan banjir bukan persoalan drainase saja, tetapi persoalan mengapa intensitas banjir semakin meningkat? Bagaimana proses perubahannya? Apakah pemetaan berbasis tata ruang dijalankan? Karena kita tahu membangun drainase atau melebarkannya tidak akan menyelesaikan masalah jika persoalan tata ruang, seperti pelanggaran tata ruang, menyusutnya RTH hingga hilangnya water catchment area (daerah tangkapan dan resapan air) tidak diatasi.

Patut dilihat dan disoroti bahwa pembangunanbukan sekedar membangun beton dan aneka infrastruktur fisiklainnya, tetapi harus melihat problem bencana di Kota Malang secara komprehensif, atau melihatnya secara multi dimensional, yakni tata ruang, krisis iklim dan faktor politis.

Referensi:

Ade Irawan (2019). Korupsi Bencana, Bencana Korupsi. Diakses dari https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi

Alatas, S. H., & Al Ghozie (Usman.). (1982). Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Manocha, N., & Babovic, V. (2016). Planning flood risk infrastructure development under climate change uncertainty. Procedia Engineering154, 1406-1413.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini