Perlu Sinkronisasi Data Umat Buddha

Puja Bakti Agung Asadha (Asalha Mahapuja) 2562 di Lapangan Kenari Borobudur, Minggu 22 Juli 2018. (Foto : Pemprov Jateng).

Terakota.idAkademikus Sekolah Tinggi Agama Buddha (STABN) Sriwijaya Tangerang, Negeri Edi Ramawijaya Putra menilai data umat Buddha di Indonesia tak sinkron di Kementerian Agama (Kemenag). Data di Kemenag, jumlah umat Buddha stagnnan.

”Tidak ada peningkatan atau perubahan yang signifikan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan,” kata Edi Ramayadi Putra dalam webinar bertema “Urgensi Penambahan Struktur Pelayanan Umat Buddha di Dirjen Umat Buddha” Kamis, 25 Februari 2021.

Acara webinar diselenggarakan Kusinara Institute dan didukung Indonesian Buddhist Unity (IBU). Sehingga ia mendorong agar dilakukan pendataan dan validasi jumlah umat Buddha. Selain itu, juga disusun naskah akademik untuk pemekaran Direktur dalam Dirjen Bimas Buddha, Kemenag. Hal ini melihat atas dasar pelayan publik yang lebih baik kedepannya dan azaz pemerataan.

“Pemekaran Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha dipisah tentu dapat mendorong kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Buddha,” katanya dalam siaran pers yang diterima Terakota.id.

Sementara wakil Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Vera Yuwantari menjelaskan penambahan direktur atau eselon dua tentu perlu mengetahui relevansi dan visi misi terkait Dirjen Bimas Buddha. Sehingga dibutuhkan identivikasi dan verifikasi lebih lanjut.

“Menpan-RB  mendukung, dan akan merevisi dengan detail terkait pengajuan dan naskah akademik terkait pemekaran direktur atau penambahan eselon 2,” katanya.

Kemenpan-RB, katanya, menunggu Peraturan Presiden untuk Kemenag yang bisa ditindaklanjuti. Penambahan struktur di dalam badan Dirjen Bimas Buddha, perlu ditindaklanjuti dan menjadi perhatian pemerintah.

Agar pemekaran segera dilakukan dan Direktur Urusan dan Direktur Pendidikan Agama Buddha lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Umat Buddha di Indonesia.

Direktur Eksekutif Kusinara Institute Dwi Purnomo berharap perubahan ini bisa dirasakan manfaatnya bagi umat Buddha. Pemekaran, katanya, penting untuk peningkatan pelayanan umat Buddha. “Serta pemanfaatan sumber daya manusia umat Buddha yang lebih baik,” katanya.

Akademikus Universitas Tarumanegara Jandi Mukianto menuturkan perubahan struktur Dirjen Bimas Buddha, menitikberatkan pada fungsi struktur bidang Urusan dan fungsi bidang Pendidikan Agama Buddha. Jandi memaparkan dasar hukum Perpres Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

“Mohon agar usulan dilakukan secara gotong-royong. Bekerjasama dengan umat Buddha, organisasi, lembaga, tokoh, umat dan akademisi Buddhis untuk mendukung pemekaran Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha,” katanya.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini