Perkembangan Perekonomian Malang dari Rimba Menjadi Kota

Terakota.id-– Malang menjadi wilayah yang memiliki peranan penting sebagai pusat kekuasaan politik sejak masa Kanjuruhan pada abad ke-8 hingga Majapahit abad ke-14. Meski Malang belum menjadi pusat ekonomi. Penduduk Malang hidup di desa kuno yang mengandalkan sumber mata air. Sejumlah wilayah mengandalkan perekonomian pertanian berbasis mata air dan sungai kecil.

Secara topografi Malang berada di lembah yang berada diantara kawasan pegunungan dengan tiga sungai besar membelah Malang. Meliputi sungai Metro, Brantas, dan Amprong. Sedangkan penduduk tersebar di beberapa titik yang berjauhan, akses masih sulit. Dengan potensi ekonomi hasil hutan.

Permukiman di kawasan Dinoyo sebelumnya terpisah jarak yang cukup jauh antar desa. Desa dibatasi hutan alam dan dipisahkan aliran sungai. Toponimi nama desa dari identitas pohon antara lain Claket, Glintung, dan Kayutangan. Kondisi ini tergambar dari lukisan Maurits van den Kerkhof pada 1889, aliran sungai Brantas membelah Malang yang diapit aneka pepohonan besar.

“Penduduk Malang masih menganut ekonomi subsisren atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Belum terhubung dengan pasar global,” kata sejarawan Universitas Negeri Malang Reza Hudianto penulis buku “Dari Rimba ke Kota: Bank Indonesia Dalam Evolusi Malang Raya” dalam bedah buku yang diadakan Bank Indonesia Institute pada Selasa 16 Maret 2021.

Malang berubah, terjadi evolusi atau perubahan secara lambat yang mengarah kepada sesuatu yang lebih kompleks atau modern. Evolusi terjadi sejak Pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Burgraff Du Bus Gesignies yang mengubah woeste grond atau wilayah tanah hutan belukar menjadi lahan perkebunan pada 1826.

Perubahan lebih besar terjadi setelah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830 menerapkan Cultuurstelsel atau tanam paksa. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sekitar 20 persen untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, dan tebu.

Pada 1830-1845 pemerintah Hindia Belanda sukses menanam kopi di Ngantang dan Penanggungan. Pada 1875 dilanjutkan perluasan perkebunan di Dampit dan Ampelgading.  Dilanjutkan liberalisasi swasta diperbolehkan menguasai lahan kebun, dan mendatangkan buruh dari daerah lain.

Berdiri Pabrik Gula

Selanjutnya didirikan Pabrik Gula  (PG) Kebon Agung 1905 dan PG Krebet 1906, PG Panggoengrejo 1898 dan Sempal Wadak 1890 untuk menopang produksi perkebunan tebu. Saat itu, total sampai 1912 sebanyak 75 onderneming atau perkebunan. Mengalir dana besar untuk investasi di sektor perkebunan tersebut.

Investasi besar dilakukan pabrik gula hingga dibangun jalur kereta dan trem dalam kota. Terdiri atas kereta api negara Staatsspoorwegen (SS) 1879 dan Malang Stoomtram Maatschappij (MSM) 1889. Jaringan jalur kereta dibangun menghubungkan ke perkebunan untuk mengangkut hasil kebun. Sehingga memicu permukiman penduduk baru di sejumlah titik.

Pabrik gula turut membangun infrastruktur terutama irigasi untuk mengairi lahan pertanian agar menjadi lahan produktif. Meliputi perkebunan kopi, tebu, kopi dan karet. Dibangun irigasi Molek, Kepanjen dan KedungKandang 1905 untuk mengairi sawah seluas 4.600 hektare di wilayah konsesi Pabrik Gula Panggoengredjo Sedangkan proyek irigasi Kedungkandang mengairi sawah seluas 4.700 hektare yang menjadi area konsesi Pabrik Gula Sempalwadak dan Krebet.

Daerah penghasil tebu meliputi Bululawang, Gondanglegi, Dampit, Sumberpucung dan Wajak. Sedangkan perkebunan tebu rakyat tersebar di Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Dampit, Sumbermanjing, Sumberpucung hingga Pakisaji.

Perkebunan kopi dan tebu di Malang didukung aktivitas pabrik yang menyerap sekitar 5 ribu tenaga kerja. Sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Malang. Sejumlah perkebunan pada masa itu mencetak uang token sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di area perkebunan saja. “Sebagian bekas pabrik perkebunan tinggal pondasi. Hanya beberapa yang utuh di Kalibakar, Kabupaten Malang,” ujar Reza.

Perkembangan perkebunan menempatkan Malang menjadi penting. Sehingga kantor manajemen perkebunan didirikan di Malang. Dibarengi dengan berdirinya permukiman para pemilik dan pengelola perkebunan. Serta dibangun fasilitas rumah sakit, pembangkit listrik, dan perbankan.

Perkebunan sebagai sektor penggerak ekonomi di Malang. Sehingga mengubah lanskap fisik Malang yang ditandai dengan perubahan wajah kota yang modern. Semenjak diterapkan Undang-undang Gula (Suikerwet) dan Undang-Undang Agraria (Agrarischewet), yang ditetapkan 1870 terjadi akselerasi pembangunan dan ekonomi di Malang. Apalagi sejak Malang ditetapkan sebagai kota otonom (gemeente) pada 1914.

Modernisasi kota Malang dilakukan, sebagai kota kolonial modern yang setara dengan Batavia, Semarang, Surabaya, dan Medan. Pemerintah kotapraja Malang membangun sistem perencanaan kota bouwplan atau rencana tata ruang. Sejumlah bangunan modern dibangun di Kota Malang.

Apalagi pada 1920-an merupakan masa keemasan ekonomi Hindia Belanda melalui ekspor perkebunan seperti karet, kopi, kina, teh dan gula. Ekonomi Hindia Belanda maju sehingga tersedia dana cukup untuk membangun kota secara besar-besaran.

De Javasche Bank Menandai Perkembangan Ekonomi

Dibangun sejumlah infrastruktur kebutuhan hidup untuk masyarakat Eropa. Selain permukiman dan sarana hiburan, untuk kepentingan kapitalis perkebunan dibutuhkan lembaga perbankan. Hadir lembaga keuangan De Javasche Bank (DJB) Agentschap Malang  2 Desember 1916. Berkantor di sebuah rumah di samping alun-alun, Agent atau pemimpin cabang pertama J. W. Kempen, Jr. menjabat hingga 1922.

Serta lembaga perbankan lain antara lain Algemeene Volkscrediet Bank (AVB), Nederlandsch Indische Handelsbank (NIHB), Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (NIEM). DJB Agentschap Malang menandai babak baru perkembangan perekonomian kawasan Malang berbasis perkebunan.

Wilayah kerja DJB Malang meliputi Keresidenan Pasuruan. Sebelumnya DJB Agentschap Pasoeroean dibuka 27 November 1867. Ternyata tak seperti proyeksi. Apalagi setelah dihantam krisis ekonomi, terutama krisis gula pada 1884. Ekonomi perkebunan di Pasuruan goyah. Setelah 23 tahun beroperasi DJB ditutup pada 1890.

DJB berperan menopang PG Kebun Agung untuk memperluas area tanam dan jaringan lori. Pabrik memproduksi hingga 8000 pikul atau 5000 kwintal tebu per hari. Pada 1913 kapasitas produksi meningkat menjadi 10.000 pikul tebu per hari. DJB Malang juga menfasilitasi PG Kebon Agoeng pinjaman untuk perluasan areal penanaman tebu melalui sewa tanah.

Lembaga perbankan memberikan pinjaman modal dalam bentuk kredit kepada pengusaha Eropa dan sebagian pengusaha Tionghoa. Sementara hanya sedikit yang memberikan kredit kepada golongan Bumiputra. Hanya terbatas golongan priyayi.

Untuk itu, semangat Politik Etis 1901, pemerintah kolonial memperbaiki kesejahteraan rakyat bumiputra dengan memperluas akses kredit ke pedesaan untuk kredit mikro. Kredit bumiputra awal abad ke-20 semakin diperhatikan karena banyak masyarakat desa terlilit utang kepada rentenir dengan tingkat bunga tinggi.

Banyak petani terpaksa menyerahkan hasil pertanian dengan harga murah, dengan sistem ijon. Banyak pula pemilik tanah kehilangan hak atas tanahnya karena digadaikan demi membayar utang. Namun belum ada usaha serius untuk menyediakan kredit bagi orang desa dengan syarat yang ringan.

Perbankan juga berusaha mempertahankan iklim usaha saat depresi ekonomi 1930 dengan memberi fasilitas kredit untuk pengusaha dan pedagang grosir. Krisis ekonomi global di Hindia Belanda ditandai dengan anjloknya harga produk perkebunan di pasar ekspor.

Industri gula di Malang kolaps. Dari empat pabrik gula di Malang, dua pabrik gula dibubarkan, PG Sempalwadak dan PG Panggoengredjo. PG Krebet dihentikan operasinya secara temporer, dan hanya PG Kebon Agoeng beroperasi. Pada 1935 area tebu yang digiling di kawasan Malang berkurang tinggal 45  persen dibanding 1931.

Tentara Jepang memasuki Karesidenan Malang pada 8 Maret 1942. Pada masa pendudukan Jepang perkebunan macet, tak ada motor penggerak ekonomi.  Keterbatasan pasar dan semakin memburuknya infrastruktur produksi. Terjadi kekauacan dan kemunduran ekonomi. Apalagi Jepang mengurangi produksi barang kenikmatan seperti kopi, gula dan tembakau.

Komoditas diganti dengan tanaman bahan makanan dan pohon jarak untuk pelumas peralatan tempur Jepang. Pabrik Gula dialihfungsi untuk penggilingan padi, pabrik mesin, dan pabrik pelebur besi. Pada saat pendudukan Jepang wewenang percetakan uang di Kaigun dan Rikugun. Keduanya bersaing dalam pencetakan uang, hingga membanjiri pasar. Menyebabkan inflasi yang luar biasa tinggi.

Setelah Agresi Militer Belanda, dan tentara Belanda menguasai Malang terbit laporan De Javasche Bank 5 Agustus 1947. Laporan menyebutkan usaha memulihkan kembali fungsi DJB Malang. Sementara Tentara Republik Indonesia melakukan taktik bumi hangus. Sehingga sejumlah bangunan hancur, hangus terbakar. Termasuk gedung kantor DJB rusak parah.

“Beberapa mata uang beredar. Uang tak hanya alat transaksi tapi juga kedaulatan. Rakyat kebingungan antara Oeang Republik Indonesia (ORI), uang Nippon dan DJB. Masing-masing mempunyai wilayah keabsahan sendiri,” kata Reza.

Penentuan Bank Sentral

Demi membantu kelancaran operasi moneter dalam memperluas distribusi ORI, pada Juli 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia berupaya mendirikan bank nasional yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan bank sentral.

Pada saat itu, ekonomi belum berdaulat. Pada 1950 menjadi tahun rehabilitasi ekonomi. Melalui Perjanjian Meja Bundar 23 Agustus 1949, Indonesia menerima DJB sebagai bank sentral RI. dan terpaksa menerima kenyataan BNI tak bisa diperjuangkan sebagai bank sentral.

Pada 17 Agustus 1950, DJB kembali ke Negara Kesatuan RI berperan untuk menyalurkan kredit perusahaan yang berusaha melakukan recovery pasca perang. Pada 1 Juli 1953 DJB berubah menjadi BI. Saat itu, pertanian, perkebunan dan konstruksi terbengkalai. Terjadi inflasi pangan, dibentuk badan pengendalian pangan yang mengontrol lalu lintas beras antar daerah dan gudang penyimpanan beras.

Perkebunan tebu rakyat pulih pada 1952. Sedangkan perkebunan kopi berproduksi kembali 1952 dan pulih 1954. Sementara perkebunan karet sulit bangkit karena terjadi pengambil alihan tanah.  Pada masa pemulihan ekonomi Kota 1950-1960 DJB mendanai peremajaan mesin cetak. Memberikan kredit untuk usaha dagang penggilingan padi dan tepung tapioka. Pada 1960 kredit disalurkan untuk industri pengolahan hasil pertanian, mebel, olahan kulit dan tekstil. Pada 1960 menandai muncul industri non perkebunan yang menyerap tenaga kerja besar.

Guru besar sejarah Universitas Negeri Malang sekaligus Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Hariyono menuturkan pada masa kolonial DJB berperan mencari keuntungan. Bank tak peduli dengan kondisi rakyat pribumi. “Ada segregasi, bank hanya melayani pemerintah daerah dan pengusaha golongan eropa. DJB jadi sarana eksploitasi saat itu,” katanya.

Sedangkan pada saat nasionalisasi DJB pada 1950-an menjadi Bank Indonesia (BI) merupakan usaha menggapai visi bangsa. Agar berdaulat, adil dan makmur.  Posisi BI tak hanya mengatur sirkulasi ekonomi tapi juga berdaulat sosial ekonomi.

Ekonom sekaligus Wakil Presiden kesebelas Boediono mengucapkan selamat kepada Bank Indonesia Institut dan tim penulis yang menulis pengalaman masa lampau. Pengalaman, katanya, penting untuk menjadi pedoman bagi pengambil keputusan saat ini dan yang akan datang. “Jika ada kegagalan di masa lampau, perlu diakui obyektif dan menjadi pelajaran di masa depan,” katanya.

Kegagalan, katanya, kadang menjadi guru yang baik untuk hindari kegagalan yang sama di masa depan. Sejarah juga mejadi pedoman penting untuk dipelajari, cocok untuk pendidikan dan latihan. Boediono mengusulkan agar dibangun sistem perekaman dan arsip secara digital sebagai institutional memory.

“Menurut ahli sejarah, semakin jauh melihat ke depan akan lebih jauh melihat ke belakang,” katanya. Ekonomi di Malang pada masa Hindia Belanda, katanya, disumbang sektor pertanian dan perkebunan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Azka Subhan menyampaikan sejak dulu DJB menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi daerah di Malang. Ia berharap buku sejarah menjadi sarana pembelajaran tentang perjalanan ekonomi. “Malang diawali menjadi Kota pertanian dan Perdagangan. Berkembang menjadi wisata dan sekarang pendidikan dan pusat teknologi informasi,” katanya.

BI juga didorong untuk pemulihan ekonomi UMKM di masa pandemi. Selain itu, digitalisasi ekonomi dengan sistem pembayaran yang distandarkan dilakukan untuk menggerakkan transaksi non tunai. BI perwakilan Malang kolaborasi dengan stake holder untuk mewujudkan upaya pemulihan ekonomi.

Eko Widianto

Jalan, baca dan makan