Percuma Diperpanjang Kalau Tak Diperkeras

Terakota.id–Tiba-tiba saya ingat cerita tentang Mak Erot. Ia seorang nenek yang lahir pada tahun 1878 di kampung Cigadog, Desa Carinhin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mak Erot tersohor karena bisa melakukan terapi pijat untuk membesarkan alat kelamin pria. Tentu saja, terkenalnya Mak Erot tidak tiba-tiba saja turun. Tentu itu semua melalui proses panjang.

Singkat cerita ia membuka praktik sejak tahun 1945. Semua berawal dari mimpi. Mimpi itu dianggap sebagai “wasiat” dan petunjuk. Telaten dengan praktiknya memberbesar alat kelamin ia mulai menjadi terkenal pada tahun 2005. Awalnya pasien hanya warga sekitar, lalu dari luar Sukabumi dan bahkan se Indonesia.

Pengobatan alat vitalnya memakai ramuan. Ramuan itu antara lain terbuat dari kunyit, dan rempah lainnya. Ada juga cairan warna keemasan seperti minyak kelapa. Tentu ramuan ini tak semua orang bisa dan boleh mengetahui. Yang pasti cara tradisional  digunakan untuk praktiknya.

Saat ini memang Mak Erot sudah meninggal (5 Juli 2008). Tetapi usahanya diteruskan oleh keturunannya. Mak Erot punya 7 anak, meskipun tak semua anaknya meneruskan usahanya tersebut. Lepas dari itu semua Mak Erot adalah sebuah legenda. Legenda pengobatan alternatif. Tidak tanggung-tanggung memperbesar alat kelamin pria. Sesuatu yang awalnya menjadi tabu kemudian dianggap biasa dan lumrah. Sebutannya, “reparasi onderdil” alat kelamin pria.

Salah Langkah Sejak Awal

Ingat Mak Erot yang bisa memperbesar alat kelamin saya jadi ingat kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Sudah jelas sejak awal memang kedodoran dalam penanganan. Tidak saja ditunjukkan dengan silang pendapat antar pejabat tetapi berhadapan dengan masyarakat yang memang tidak siap dan disiplin. Sudah masyarakatnya begitu, elite politiknya  melakukan kebijakan yang cenderung pencitraan.

Sementara itu, seorang pejabat tetap disorot, diteladani, dan diikuti. Jika masyarakat tidak mengikuti maka negara akan menggunakan alat-alat negara untuk mengaturnya (aparat, senjata, ancaman, dan uang).

Sudah jelas bahwa masyarakat kita itu susah diatur. Bukan semata-mata tak mau diatur, itu semua diperparah dengan miskinnya keteladanan para pemimpinnya. Masyarakat cenderung mengikuti para pemimpin itu lebih karena hubungan emosional atau kepentingan tertentu dalam jangka pendek.

Saat kebijakan pemerintah awut-awutan tentu banyak kritik, saran, masukan dikeluarkan masyarakat. Tidak usah panik. Namanya pemimpin itu ya harus siap segalanya. Tidak hanya mau senangnya saja. Tidak boleh “Baper”. Ini harus diakui. Jika tidak ya tidak usah menjadi pemimpin.

Ilustrasi : Mice Cartoon Indonesia

Pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tentu harus paham, ada banyak kebijakan yang kurang tepat. Mereka lebih banyak dikendalikan oleh “segolongan orang” yang punya kuasa secara ekonomi. Sebut saja kaum oligark.

Lebih parah lagi, para pendukungnya saat ini banyak yang diam dan tiarap. Memang ada sebagian yang mulai sadar. Ini bukan soal kubu-kubuan lagi. Ini soal kepentingan masyarakat luas. Kubu-kubuan harus sudah selesai pasca Pemilu. Ya, tentu tidak mudah.

Kemudian, pihak pemerintah memakai buzzer untuk melawan segala bentuk daya kritis masyarakat. Bisa jadi tak ada kebijakan pemerintah untuk memelihara buzzer. Tetapi membiarkan mereka dengan  melawan segala bentuk perbedaan pendapat, namanya juga memelihara. Jokowi-Ma’rif mungkin tidak terlibat. Tetapi dengan kebijakannya tentu akan bisa ikut mengatasi. Atau memang menikmatinya? Atau orang-orang di sekitarnya yang memang lebih kuat dengan mengendalikan kebijakan pemerintahan?

Ingat Mak Erot

Sekarang kembali ke kebijakan pandemi Covid-19. Bagaimana dengan janji presiden bahwa pandemi ini akan berakhir tahun 2020? Apakah tidak ada lingkar elite politik yang memang berkhidmat untuk kepentingan masyarakat luas? Mengapa hanya memberikan masukan yang sekadar “mengobati rasa sakit sementara”?

Sementara itu kebijakan penanganan pandemi juga kurang tegas. Misalnya munculnya banyak istilah. Ada Physical Distancing, New Normal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 3-4. Banyaknya istilah ini membuktikan bahwa penanganan pandemi memang tidak serius.

Kelompok pembela pemerintahan bisa bicara, “Memang gampang menangani pandemi ini? Siapapun presidennya akan menemui kesulitan yang sama”. Tetapi apakah mereka lupa bahwa langkah yang tak tegas akibatnya akan vatal? Setahun setelah pandemi di Indonesia muncul (2021) kita merasakan itu semua.

Memang tak ada kebijakan yang paling hebat. Tetapi setidaknya kita bisa banyak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Pandemi ini akan terus menjadi masalah jika diselesaikan dengan sudut pandang politik dan ekonomi, bukan sains.

Sekarang, PPKM diperjanjang. Saya jadi ingat Mak Erot yang bisa memperbesar alat kelamin pria. Anekdot yang muncul, kenapa diperpanjang (bukan alat kelaminya) saja tetapi tidak diperkeras? Artinya kenapa aturan demi aturan dikeluarkan tetapi tidak tegas dalam penegakannya?

Arti sebenarnya pula, apapun istilah yang akan dipakai dan seberapa lama sebuah kebijakan diterapkan, tetapi jika tak ada ketegasan (artinya keras diterapkan dengan sanksi tegas dan nyata), maka kebijakan soal pandemi tidak akan berdampak nyata.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat sudah semakin menipis. Masyarakat yang memang tak mudah diatur ini akan menganggap bahwa kebijakan pemerintah hanya tambal sulam. Mau melaksanakan jika menguntungkan. Masyarakat mulai bosan sementara kebijakan tegas tak kunjung datang.

Sejak awal pandemi ini saya beberapa kali menulis, jika kebijakan pandemi ini tidak tegas, wabah akan terus berkepanjangan. Dan jika itu terjadi maka masyarakatlah yang akan mulai disalahkan. Mana yang tak patuh dengan protokol kesehatan, semaunya, susah diatur dan sebagainya. Dan sekarang terbukti. Padahal sumber utama awalnya juga ada pada kebijakan yang tidak tegas.

Mengapa? Masyarakat kita aslinya tidak disiplin. Hanya dengan aturan yang ketat mereka akan disiplin. Aturan saja dilanggar apalagi hanya himbauan? Dan lagi, elite politik banyak yang tersandung masalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Masyarakat bisa bicara, “Elite politiknya saja begitu, kok kita diatur-atur”. Jadi, keteladanan pemimpin tetap penting.

Nah sekarang, memang sudah terlambat tetapi bukan tak bisa diatasi. Saat ini tak perlu lagi kita “memutar kaset lama kalau lagunya sudah tidak merdu lagi”. Selevel presiden itu misalnya berada pada level kebijakan dan manajerial.

Presiden tak perlu lagi keliling menyebarkan sembako, mengunjungi apotek, dan sebagainya. Itu memang bagus untuk popularitas dan menunjukkan bukti kerja. Tetapi lama kelamaan juga akan dianggap pencitraan. Pekerjaan itu bukan level pejabat negara. Sudah cukup itu dilakukan menjelang Pemilu. Merakyat? Bisa jadi. Tetapi ketegasan dalam menerapkan kebijakan jauh lebih dari penting.   Aparat dan masyarakat harus ikut mendukungnya. Tak ada pilihan lain.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini