Terakota.id—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebut 90 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terganggu usahanya akibat pandemi Covid-19. Akibat pembatasan interaksi sosial, hingga penutupan tempat wisata. Sehingga membuat UMKM merugi hingga terancam gulung tikar. Dampaknya buruh yang berstatus tetap beralih menjadi menjadi buruh informal atau menjalankan usaha. Pada 2019 buruh informal 0,84 juta, dan usaha 0,92 juta sedangkan 2020 buruh informal naik menjadi 4,5 juta.
Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah usaha mikro dengan omzet Rp 300 juta per tahun sebanyak 63,6 juta unit. Usaha kecil omzet Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar sebanyak 783,1 juta unit. Usaha menengah 60,7 juta unit dengan omzet antara Rp 2,5 miliar samai Rp 50 miliar. Sedangkan usaha besar dengan omzet lebih dari Rp 50 miliar sebanyak 5,5 juta unit.
“Krisis 1998 dan 2008 UMKM masih menjadi penguat perekonomian nasional. Pada 2020, pandemi mempengaruhi segala sektor. Performa UMKM menjadi tidak sebaik sebelumnya,” kata Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Ludiro dalam acara webinar Niagahoster Media Meet-Up bertema Menuju Pemulihan Ekonomi untuk UMKM 2021 pada Kamis, 29 Januari 2021.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan UMKM menyumbang 61,1 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 116,9 juta tenaga kerja atau 97 persen. Terhadap investasi 60,4 persen, ekspor non migas sebesar Rp 293 triliun atau 14,37 persen Perekonomian mikro dan menengah yang lesu, turut mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Proyeksi ekonomi pada 2020 triwulan pertama tumbuh positif, sedangkan triwulan kedua terjadi kontraksi.
UMKM di Indonesia, katanya, menghadapi beragam permasalahan. Antara lain sulit menembus pasar global, belum produktif dan hingga kekurangan layanan finansial. Jumlah rekening UMKM di perbankan baru mencapai 25,5 persen dari jumlah UMKM. Sedangkan kredit yang disalurkan ke UMKM hanya 20 persen dari total kredit nasional.
Data Kemenko Perekomonian dampak pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan pasar menurun, usaha kegiatan ditutup sementara atau tetap, kesulitan likuiditas, kredit macet di lembaga keuangan, kesulitan bahan baku dan distribusi. Dan kesulitan permodalan. Pandemi membuat kondisi UMKM semakin tak menentu.
Sebelum pandemi pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mendukung UMKM. Antara lain mempercepat perizinan, memberikan bunga pinjaman ringan, pendampingan usaha, hingga penurunan tarif pajak. “Di masa pandemi kami mengakselerasi program-program tersebut,” katanya.
Pemerintah melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sampai 3 Januari 2021 menyerap anggaran Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu. Program bantuan tersebut disalurkan untuk Sektor Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah, Korporat, dan Insentif Usaha.
Sektor Kesehatan Rp 99 triliun yang dialokasi untuk insentif nakes, APD dan sarana operasional. Sedangkan Perlindungan Sosial sebanyak Rp 230 triliun untuk memberi dukungan daya beli, mendorong konsumsi. Sektoral di pemerintah daerah Rp 67,8 triliun untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Biaya korporat Rp 60,7 triliun untuk mendukung koprorasi melalui BUMN serta penjaminan modal kerja. Program UMKM sebanyak Rp 116 triliun untuk menopang permodalan. Serta insentif usaha Rp 120 triliun berupa insentif perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Realisasi sementara untuk kluster dukungan UMKM mencapai Rp 112,4 triliun atau 96,6 persen dari pagu. Penempatan dana berupa restrukturisasi kredit dan penambahan modal kerja realisasi Rp 66,7 triliun kepada 4,7 juta debitur. Bantuan presiden untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp 28,8 triliun bagi 12 juta usaha, masing-masing Rp 2,4 juta. Subsidi bunga Rp 12 ,8 triliun, untuk pembiayaan investasi Rp 1,29 trilun, dan pinjaman kredit Rp 2,09 triliun.
Indikator perbaikan pertumbuhan ekonomi meski kuartal ketiga terkontraksi 3,4 persen. Sedangkan pada kuartal ke kuartal positif 5,05 persen. Harga komoditas dan mulai terjadi pemulihan di sektor manufaktur.
Sedangkan dukungan kepada pelaku UMKM selama masa pandemi antara lain pembiayaan ultra mriko, kredit usaha rakyat plafon untuk supermikro per debitur maksimal Rp 10 juta, subsidi bunga pemilihan ekonomi, bantuan bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha dan penempatan dana pada bank umum.
Untuk mendorong UMKM bangkit pemerintah berinisiatif membangun digitalisasi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi dukungan pemerintah terhadap UMKM pada masa pandemi antara lain pembiayaan, inovasi untuk beradabtasi dalam pandemi dan pelatihan. Digitalisasi lembaga dan pihak bersinergi dengan pemberdayaan UMKM. Termasuk digitalisasi data.
Gerakan Nasional Bangga Produk Indonesia juga bagian dari transportasi digital. Tujuannya mendorong natinal branding produk lokal unggul, menciptakan industri baru dan memberi stimulus transformasi digital UMKM di masa adaptasi kebiasaan baru. Capaian sebanyak 3,7 juta UMKM beralih ke ekosistem digital. Melampaui target pemerintah pada 2020 sebanyak 2 juta UMKM. Digital kredit UMKM menyalurkan modal melalui program digital kredit UMKM Rp 4,2 triliun.
CEO Niagahoster, Ade Syah Lubis menjelaskan data Badan Pusat Statistik (BPS) transaksi digital selama masa pandemi meningkat. Pengguna aplikasi mobil naik 100 persen, transaksi uang digital naik sebesar 100 persen sampai 267 persen. “Pandemi menciptakan pola hidup dengan bertransformasi ke patform digital. Semua aspek beralih ke daring,” katanya.
Tercatat pelaku bisnis layanan di Niagahoster pada kuartal kedua 2020 melonjak signifikan sampai 18,9 persen. Dibading periode yang sama tahun sebelumnya. Umumnya mendominasi membangun website untuk toko online sebesar 42 persen. Pelaku usaha, katanya, harus memahami jika go online tak serta merta bisnis auto laris. Namun dibutuhkan proses untuk mengolah produk.
“Dibutuhkan kemampuan teknis mengelola. Dengan go online peluang pelaku usaha akan meraih pasar lebih besar, dan membuka toko dengan modal kecil,” ujarnya. Mobilisasi dibatasi, katanya, sehingga digitalisasi menjadi salah satu solusi yang digunakan pelaku UMKM untuk bertahan. Sehingga rerjadi digital transformasi luar biasa.
“Perlu sinergi antar instansi. Antar kementerian, pemerintah dengan daerah, maupun pemerintah dengan swasta. Supaya program tepat sasaran dan tepat guna, dan betul-betul memberi manfaat bagi pemulihan UMKM pasca pandemi,” katanya.
Jalan, baca dan makan