Negara sebagai Keluarga  

aroma-mitologis-dari-bunga-bunga
Ilutrasi : Kiagus Auliansha/Beritagar.id

Terakota.id–Saya tetiba teringat pada tahun 2012, ketika pertama kali menjejakkan kaki di kota Malang untuk mengawali pekerjaan mengajar di sebuah kampus swasta di kawasan Villa Puncak Tidar. Bukan teringat pada bangunan kampus yang megah dan asri di kawasan elite itu, namun pada poster-poster kampanye pilwakot (pemilihan walikota) Malang yang ‘mengotori’ (bukan menghiasi) jalan-jalan utama kota kala itu. Estetika pemasangannya, dengan beberapa bahkan dengan dipakukan atau dikaitkan pada pohon perindang, sungguh menunjukkan selera buruk si pemasang.

Poster iklan politik di pinggir jalan tampaknya telah menjadi ‘barang kodian’ sejak era demokrasi pasca-Orde Baru dan relatif bertambah murahnya percetakan digital. Para calon anggota lembaga legislatif dan eksekutif tingkat nasional dan regional berlomba-lomba menebar pesona dengan menampilkan wajah terbaik mereka untuk menggaet simpati massa.

Sampai sekarang pun, tren ini masih berlangsung. Bahkan, untuk perhelatan pemilihan presiden yang baru akan dilangsungkan tiga tahun dari sekarang, ‘perang spanduk dan poster’ telah menghangat. Beberapa pihak yang merasa memiliki kans dan sumber daya untuk maju dalam kontestasi tersebut atau yang konon hanya ingin ‘mengetes air’ sudah mulai menggelar dan memajang poster-poster wajah mereka dengan beragam pilihan kata yang sebenarnya tidak menarik di hati tetapi menarik untuk dikaji.

Salah satu kata atau frasa yang menggelitik hati saya sampai sekarang dari poster-poster yang dipampang di berbagai ruas jalan di kota Malang pada 2012 adalah bagaimana salah seorang bakal calon walikota (karena waktu itu dia sebenarnya belum secara resmi diusung oleh partai mana pun) menyebut dirinya sendiri sebagai ‘Bunda Warga’. Dari seorang teman, saya menjadi tahu bahwa sang balon tersebut saat itu memang merupakan istri dari walikota incumbent. Tetapi, menyebut diri sendiri, bahkan jika dia adalah istri walikota, sebagai ‘Bunda Warga’, menurut saya, terdengar aneh.

KBBI daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan kata ‘Bunda’ sebagai ‘kata sapaan untuk orang tua perempuan’. ‘Bunda’ adalah bentuk lebih singkat dari ‘ibunda’ dan, di telinga saya, memiliki nuansa yang lebih tradisional, intim, dan bisa jadi nostalgis daripada ‘ibu’ atau ‘mama’.

Terasa ada sesuatu yang tidak selaras dalam pemaknaan antara arti kata ‘Bunda’ seperti didefinisikan dalam kamus resmi di atas dengan pemakaiannya dalam konteks poster politik balon tersebut. Walaupun bahasa adalah sesuatu yang luwes dan terus-menerus berkembang dan berubah, termasuk dalam pemaknaan kata-kata dan frasa-frasa, tetapi disjungsi sebagaimana ditunjukkan di atas saya pikir lebih dari sekadar perluasan atau perubahan makna ‘Bunda’.

Dan, terlepas dari motif si balon dengan menyebut dirinya sendiri sebagai ‘Bunda’ demi meraup sebanyak mungkin simpati serta dukungan, yang akhirnya diharapkan akan bermuara pada didulangnya suara bagi pencalonannya, kasus ini bukan kasus yang unik dalam konteks perpolitikan (dan kehidupan sosial) di Indonesia. Fenomena tentang sangat banyaknya tokoh politik dan sosial yang menyebut dirinya sebagai bagian dari keluarga dekat masyarakat, atau dalam hal ini para pemilik suara (entah sebagai ‘Bapak’, ‘Kakak’, ‘Ibu’), menunjukkan bagaimana alam pikir mereka dan sikap mereka terhadap dunia politik dan sosial di negeri ini. Mungkinkah mereka menganggap bahwa kekuasaan, dan negara, adalah suatu entitas politik yang bisa diatur dan dijalankan layaknya sebuah keluarga? Jika demikian, apa konsekuensi dari alam pikir dan sikap semacam itu bagi kehidupan bernegara di Indonesia?

Negara sebagai Keluarga ala Orba

Penggunaan sapaan-sapaan khas keluarga atau familial dalam kehidupan berpolitik dan bersosial di Indonesia tidak terjadi sejak awal mula berdirinya bangsa. Samar-samar, mungkin masih kita ingat dari berbagai buku sejarah yang kita lahap bahwa pada zaman pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, dan Orde Lama, sapaan yang digunakan lebih bersifat egaliter dan ‘revolusioner’.

Kata ‘Bung’, yang berarti ‘kata sapaan akrab kepada seorang laki-laki’ lebih banyak digunakan dan didengar. ‘Bung’ tidak mengandung nuansa kekeluargaan atau adanya hubungan darah yang bersifat genetis di antara penggunanya. Bahkan untuk menyebut para pemimpin nasional sekaliber Sukarno, Hatta, Syahrir, atau Tan Malaka, sapaan ‘Bung’ lebih dipilih dan populer.

Semenjak Orde Baru tampil dan berkuasa, tampaknya dunia politik dan sosial Indonesia banyak mengapropriasi sistem dan pola yang berlaku di masyarakat Jawa. Ciri Jawa-sentris ini bisa jadi tidak lepas dari pilihan dan latar belakang pengusung utama Orde ini, yaitu Soeharto. Demikianlah, sejak akhir dasawarsa 1960-an, untuk para pemimpin atau pejabat politik dan sosial yang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, disematkanlah sebutan ‘Bapak’. Istri-istri mereka dipanggil ‘Ibu’. Sebutan ‘Bung’ perlahan dan secara sistematis dihapuskan dari ingatan dan wacana publik.

Kenyataan bahwa, di dalam bahasa Indonesia, kita tidak memiliki sekarang ini batasan yang rigid dan jelas antara ‘Bapak’ sebagai ‘orang tua biologis laki-laki’ dan ‘sapaan bagi orang laki-laki yang lebih tua atau lebih terhormat atau dihormati’ semakin memperburuk keadaan. Secara kolektif, kita tidak bisa merasakan dan membuat garis yang tegas antara apa yang dalam bahasa Inggris dibedakan sebagai ‘father’ dan ‘Sir’. Kedua sapaan dalam bahasa Inggris yang berbeda itu sama-sama diterjemahkan menjadi ‘Bapak’ dalam bahasa Indonesia.

Beberapa dari kita menyebut ayah atau orang tua biologis laki-laki kita dengan panggilan ‘bapak’. Maka, kita mengatakan, “Bapak saya (yang adalah suami dari ibu saya) adalah seorang pensiunan tentara.” Namun, kata ‘bapak’ juga kita sematkan, misalnya, saat kita menulis surat elektronik kepada dosen laki-laki, atau pejabat desa laki-laki, atau bahkan presiden kita saat ini. Dan kita semua tahu belaka bahwa mereka yang disebut terakhir ini bukanlah suami dari ibu kandung atau ibu tiri kita.

Saya Sasaki Shairishi, antropolog berkebangsaan Jepang yang menulis buku Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (1997), menelaah fenomena ini dengan sangat bagus dan mendalam. Meskipun fenomena melihat negara sebagai semacam perluasan keluarga (istilahnya negara adalah keluarga besar) bukan sesuatu yang eksklusif atau hanya terjadi di Indonesia, Shiraishi melihat bagaimana Indonesia semasa Orde Baru dan sampai sekarang belum mampu membebaskan diri atau setidak-tidaknya membuat garis batas yang tegas antara kehidupan bernegara dan kehidupan keluarga. Akibat dari ketidakmampuan ini cukup fatal bagi generasi yang buta sejarah dan kurang kritis.

Ketika kita memahami negara, yang merupakan entitas politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi yang semestinya didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis (dan meritokratis, misalnya), sebagai ‘tidak lebih dari perluasan’ keluarga, yang terjadi adalah hilangnya semangat atau zeitgeist negara itu sendiri. Negara modern yang pada umumnya dibangun berdasarkan semangat nasionalisme dan demokrasi akan tumbuh menjadi tidak lebih dari sekadar himpunan anggota-anggota a la keluarga di mana ada yang akan berperan sebagai bapak, ibu, dan anak-anak.

Yang kebetulan memegang peranan bapak akan dianggap atau menganggap diri paling hebat, paling tahu tentang kebutuhan anak-anak dan istrinya, paling layak dihormati dan dijunjung tinggi, anti-kritik, berkarisma, dan seterusnya. Mereka yang kena sampur memanggul peran sebagai ibu akan berusaha mengembangkan sikap mengayomi, memahami, tetapi juga tetap tunduk dan takut kepada bapak.

Nasib paling runyam kiranya ditanggung oleh rakyat kebanyakan yang mesti puas menduduki peran anak. Sebagai anak, mereka ini mesti tunduk-patuh pada bapak, mendengarkan nasihat ibu, tidak boleh bersuara kritis pada bapak dan ibu, tidak boleh ‘nakal’ atau melanggar perintah bapak (dan ibu), selalu menunjukkan prestasi sebagai anak yang hebat dan baik. Kalau kebetulan anak-anak sudah semakin dewasa dan pintar dan lalu melihat sang bapak berbuat salah, tidak boleh dan tidak selayaknya dia membeberkan kesalahan bapak itu ke pihak luar. Kesalahan bapak harus disembunyikan dan disimpan, sebab jika diumbar hal itu akan membuat malu seluruh keluarga.

Sampai sekarang, kita sebagai bangsa dan negara tampaknya belum juga beranjak dari belitan mental ini. Hal yang kelihatannya sesederhana memanggil atau menyapa pemimpin atau pejabat politik atau sosial dengan sebutan yang bias keluarga sejatinya mengandung problematika yang lebih pelik daripada yang kasat mata. Bernegara dan berkeluarga sama-sama baik, tetapi tidak semestinya keduanya dicampurbaurkan sehingga sikap kita terhadap keduanya pun menjadi bias dan tak jarang tidak jelas.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini