Mengubah Stigma Kampung Maling dan Copet

Nurul Farihah tengah memriksa tekanan darah salah seorang lansia warga Muharto. (Foto : koleksi pribadi).

Terakota.id–Hidup sederhana dan pendidikan rendah bukan berarti tak bisa membantu orang lain. Bermodal kejujuran, keikhlasan dan segala keterbatasannya Nurul Farihah berusaha membantu orang lain. Bersuami Miftahusy Syiroj, seorang pedagang kerupuk keliling sekaligus Ketua RT 8 RW 9 Kelurahan Kota Lama, ia sering bersinggungan dengan beragam masalah yang dialami warga.

Mulai urusan surat kematian hingga membantu warga mendapat akta kelahiran. “Saya bantu semampunya,” kata Nurul.

Saat suaminya bekerja, Nurul membantu berbagai tugas adminstrasi Ketua RT. Pertengahan 2012, seseorang pemuda datang ke rumah Nurul meminta surat keterangan kematian. Pemuda tersebut adalah keluarga dari seorang ibu muda yang meninggal saat melahirkan, sedangkan sang bayi mengidap tumor.

Mereka selama adalah pendatang yang tinggal di bawah jembatan Kelurahan Gadang. Warga mengenalnya dengan sebutan Kampung Baru, mayoritas mereka bekerja sebagai burung angkut dan pedagang di Pasar Gadang. Tapi mereka tak diakui sebagai warga Kelurahan Gadang.

Nurul tak berani mengeluarkan surat kematian karena mereka bukan warga RT 8. Sedangkan Kelurahan Gadang menolak mengeluarkan surat kematian. Padahal surat kematian dibutuhkan untuk pemakaman jenazah tersebut.

Terpaksa, ia mengeluarkan surat kematian agar jenazah segera dimakamkan. Namun, ia tak bisa tidur karena merasa berdosa telah berbohong. Apalagi, sejak kecil ia dididik di lingkungan keluarga dan pesantren untuk selalu hidup jujur.

Keluarga warga Kampung Baru yang lain kembali mendatangi Nurul untuk meminta surat kematian. Mereka rela membayar untuk mendapat surat keterangan kematian. Agar seorang warga yang meninggal akibat tabrak lari bisa dimakamkan di pemakaman setempat.

Nurul adalah harapan terakhir, karena sejumlah Ketua RT menolak memberikan surat kematian. Nurul akhirnya bersedia mengeluarkan surat kematian, serta berjanji tak akan mengeluarkan surat serupa.

Warga yang mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran juga menemui Nurul. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta warga menunjukkan surat keterangan lahir dari bidan. Sedangkan banyak warga Muharto yang rata-rata bekerja menjadi pemulung, pengemis dan pengamen ini melahirkan di dukun beranak.

Warga terpaksa membayar Rp 15 ribu per orang untuk mendapat surat keterangan lahir dari bidan. Padahal, uang tersebut sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari. “Pemerintah kok mengajari berbohong,” ujar Nurul.

Pengajian rutin yang diselenggarakan Yayasan Harapan Umat (Harum) menghubungkan Nurul dengan Malang Corruption Watch (MCW). Sejak saat itu, ia terlibat dalam berbagai forum diskusi dan pelatihan yang diselenggarakan MCW.

Nurul berkesempatan berdialog dengan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan menanyakan soal surat kematian dan surat keterangan lahir dari bidan yang menyulitkan warga.

Nurul ingin warganya maju dan berpendidikan tinggi. Dengan mengantongi akta kelahiran, mereka diharapkan bisa mengenyam pendidikan tinggi. Maklum selama ini pendidikan warga sekolah dasar sedangkan sebagian tak pernah bersekolah. Sedangkan jumlah warga yang bergelar sarjana hanya dua orang. Dengan bekal pendidikan tinggi, mereka berharap mendapat pekerjaan yang layak. “Muharto dikenal kampung maling, pencopet.”

Berbagai pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan MCW selalu diikuti Nurul. Kadang, ia juga mengajak tetangganya untuk terlibat aktif mengetahui tentang pelayanan publik hak dasar warga negara. Termasuk menyampaikan berbagai persoalan yang dialami warga mulai pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan. Nurul juga menanggung seluruh biaya transportasi warga yang mengikuti pelatihan.

“Niat mencari ilmu, saya akan selalu hadir asal tak sakit,” katanya. Ternyata, tak semua warga mendukung niat baik Nurul. Sebagian mencibir dan menganggap Nurul memperalat warga. Namun, ia terus berkomunikasi dengan warga yang mendukungnya. Agar mereka bersedia hadir dan terlibat dalam aktivitas. Selain menambah saudara juga menjalin silaturahmi dengan warga sekitar, maklum perempuan tiga anak ini tak memiliki saudara di Malang.

MCW, katanya, tak hanya memberikan pendidikan kritis terhadap warga. Mereka juga dibantu mengurus akta kelahiran, mengakses pendidikan murah dan melaporkan berbagai pungutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Warga ingin MCW bertindak nyata mendampingi dan membantu warga mendapat hak-hak dasar.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini