Menggaris-bawahi Seabad Lebih Si Tjamboek Berdoeri

menggaris-bawahi-seabad-lebih-si-tjamboek-berdoeri
Sisa-sisa sepatu korban pembantaian Tionghoa di Mergosono Kota Malang, 31 Juli 1947 yang dilakukan laskar gerilyawan Indonesia yang berhasil dikumpulkan di antara puing-puing bangunan di lokasi pembakaran dalam suasana bumi hangus (Sumber Foto: Koleksi Dienst voor Legercontacten Indonesië Juli 1947, Nationaal Archief, Den Haag).

Oleh : FX Domini BB Hera*

Terakota.id–“Saya Tionghoa, 100 persen Indonesia,” demikian gaung topik Imlek dalam tayangan Rosi, KOMPAS TV pada Kamis, 23 Januari 2020. Sekilas terdengar nasionalistis dan patriotis. Namun judul ini mengandung hal yang menggantung di sanubari.

Mengapa hanya Tionghoa saja yang perlu dilabeli hal demikian? Apakah Tionghoa tidak cukup 100 persen Indonesia? Sekalipun secara individu maupun keluarganya telah turun-menurun dari generasi ke generasi, bahkan hidup jauh mengakar sebelum Republik Indonesia itu sendiri berdiri.

Tjamboek Berdoeri dalam magnum opusnya, Indonesia dalem Api dan Bara (IdAB, terbit pertama kali tahun 1947 di Kota Malang dan kemudian cetak ulang tahun 2004) mengeluh sekaligus menertawakan logika rasialis bentukan kolonial itu. Ia berikut para leluhurnya sudah tujuh generasi menetap di Jawa dan sekitarnya. “Ya masak sudah tujuh generasi di sini masih dicap ngekos?,” demikian sentilannya.

Tjamboek Berdoeri yang menjadi nama pena dari Kwee Thiam Tjing (KTT, 1900-1974) ini pada 9 Februari 2020 genap diperingati 120 tahun. Terlebih Ingatan akan dirinya semakin menguat di kala suasana Imlek dan Cap Go Meh yang sedang berlangsung di tahun tikus logam kini.

Tjamboek Berdoeri merupakan salah satu penulis favorit Ben Anderson (1936-2015), peneliti Indonesia kawakan dan penelaah studi nasionalisme terkemuka dunia. Setelah ditelusuri oleh Ben Anderson dan tim risetnya, Tjamboek Berdoeri merupakan salah satu nama yang paling terkenal dari total 12 nama samaran yang dipunyai KTT. Nama Tjamboek Berdoeri mulai dipakai tahun 1926 di Harian Pewarta Soerabaia.

Tjamboek Berdoeri yang terkenal pemberani dan bolak-balik dibui karena kekritisan tulisannya pada masa kolonial tanpa takut melukiskan bayang-bayang kengerian di sekitar revolusi yang ditahbiskan sebagai periode suci nan sakral dalam historiografi resmi Indonesia.

Mulai dari eksekusi semena-mena dari oknum-oknum yang dituduh mata-mata Belanda, politik bumi hangus yang berlangsung disertai kriminalitas perampokan secara serampangan dan vulgar. Hingga kesaksiannya seputar detik-detik menentukan dari pembantaian Mergosono yang menimpa Tionghoa Malang pada penghujung Juli 1947, saat Agresi Militer I.

Belum Selesainya Dekolonisasi Pemikiran

Di sisi lain, senada dengan perayaan tahun baru sejenis Imlek, hal yang mengherankan ialah tidak pernah saat Satu Suro, tahun baru Islam Jawa, ada topik berslogan serupa, “Saya Jawa, 100 persen Indonesia.” Hal yang sama juga berlaku tatkala tahun baru Saka Hindu Bali. Tidak ada pernah terdengar tajuk “Saya Bali, 100 persen Indonesia.”

Sekali lagi, hingga jelang 75 tahun Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, hal menjengkelkan seperti itu menjadi penanda perihal mentalitas rasialis dalam praktik kewarganegaraan Indonesia yang ternyata masih lestari dan mengemuka di media-media nasional.

Dekolonisasi pemikiran atau ‘Revolusi Mental,’ meminjam istilah Tan Malaka (1897-1949), masih belum selesai sebagai triumvirat revolusi, di samping Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial yang rampung pasca perang kemerdekaan.

Revolusi mental menjadi etape paling sulit sesudah dua revolusi lainnya. Sekalipun tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Elit bervisi dangkal yang paling sering memakai isu-isu tinggalan kolonial dalam rupa permainan politik jangka pendek dengan menggunakan sentimen massa. Sebuah hal yang perlu diwaspadai sekaligus dilawan karena merusak akal sehat berbangsa dan bernegara.

Logika Kolonial di Alam Republik

Arief W. Djati, salah seorang peneliti yang bersama Ben Anderson menelusuri kembali jejak Tjamboek Berdoeri hingga berhasil menerbitkan kembali IdAB dan Menjadi Tjamboek Berdoeri (2010, kumpulan tulisan KTT di Harian Indonesia Raja), berbagi refleksi mengenai keprihatinannya tentang logika rasis kolonial yang masih bercokol di alam republik. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Tas blacu yang dipakai untuk tournée dan diskusi 120 Tahun Tjamboek Berdoeri di Kota Malang, 23 Februari 2020. Salah satu cara untuk menikmati teks demi teks memori Kwee Thiam Tjing dengan mendatangi lokasi-lokasi yang disebut dalam IdAB maupun MTB.

Arief mengatakan di Bentara Budaya Yogyakarta pada Selasa, 28 Januari 2020, bahwa saat periode kolonial ada tiga jenis kelas sosial. Pertama, Eropa dan Indo. Kedua, Timur Asing. Ketiga, Bumiputra.

Ekstremnya, anjing dan bumiputra pernah mengalami hal yang sama, yakni sama-sama dilarang masuk ke tempat kelas sosial pertama bersosialita, yakni Societeit. ‘Verboden voor honden en inlander’ (Dilarang masuk bagi anjing dan bumiputra), demikian peraturan itu berbunyi dan tertulis di depan pintu-pintu tempat sosialita itu. Bumiputra sebagai jongos diperkenankan masuk. Tidak ada yang enak bagi posisi bumiputra.

Indonesia sebagai kekuatan pembebas kuasa dehumanisasi seperti hal di atas seharusnya bisa mewujudkan janji kemerdekaan tersebut begitu merdeka. Sayang seribu sayang, dalam praktiknya tidak sedikit ditemui bahwa di negeri baru Indonesia yang terjadi hanyalah pembalikan dari tiga jenis kelas sosial itu belaka. Bedanya, Bumiputra menjadi kelas nomor satu yang mendiskriminasi dua kelas lainnya.

Celakanya, mau itu zaman kolonial maupun zaman republik, Tionghoa sebagai salah satu Timur Asing di kelas nomor 2 tetap tergencet. Praktik warga negara kelas 1,2,3 sebagaimana zaman sebelum Indonesia ternyata masih berulang dalam rupa kemasan yang baru.

Konyol sekaligus tragis bilamana keadaan diskriminasi ras maupun hal yang lain tetap berlangsung. Seolah-olah tidak ada beda Indonesia merdeka atau tidak merdeka. Melunasi janji-janji kemerdekaan merupakan panggilan seorang Indonesia agar berlaku adil sejak dalam pikiran hingga tindakan untuk memperlakukan sesama warga negara tanpa melihat latar belakang.

Seorang Indonesia sejati pasti jijik dan melawan manakala ada ketidak-adilan berupa perlakuan warga negara kelas 1,2,3. Baginya praktik kewarganegaraan itu manunggal, tidak berjenjang. Semua sama di hadapan hukum dengan landasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap insan. Idealnya begitu namun pada realitas di lapangan, keindonesiaan yang membebaskan dan memerdekakan, bahkan sejak dalam alam pikir diuji setiap waktu.

*Sejarawan Pemandu Tournée 120 Tahun Tjamboek Berdoeri di Kota Malang, 23 Februari 2020

Pembaca Terakota.id bisa mengirim tulisan reportase, artikel, foto atau video tentang seni, budaya, sejarah dan perjalanan melalui email : redaksi@terakota.id. Tulisan yang menarik akan diterbitkan di kanal terasiana.

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini