Terakota.id–Genoneva Misiatini, 74 tahun, ibu Petrus Bima Anugrah salah satu korban penculikan aktivis 1998 menceritakan setelah Bima dinyatakan hilang dia bersama sejumlah keluarga mencari keadilan dan menuntut dukungan untuk menemukan Bima. Sebanyak 13 mahasiswa 1998 hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Diantaranya Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, dan Wiji Thukul.
Sejak April 1998, katanya, ia ke Kantor Komnas HAM didampingi Munir Said Thalib. Munir, katanya, menjadi sosok aktivis yang terus mendampingi para keluarga korban penculikan. “Cak Munir mendampingi berdemo. Saat Munir diambil (Meninggal) dulu, saya kehilangan kesekian kali,” tuturnya sembari menyeka air mata yang menetes di pelupuk mata.
Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi novel dan nonton bareng film pendek“Laut Bercerita” di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kamis sore 15 Maret 2018.
Suciwati, istri Munir mengaku selama mendampingi Munir ia banyak berinteraksi dengan korban penculikan. Sejumlah korban penculikan yang dilepas, seperti Nezar Patria, dan Rahardjo Waluyo Djati mengalami trauma berkepanjangan. “Mereka ketakutan saat mendengar peluit, melihat baju polisi, dan tentara. Bahkan sampai berteriak ketakutan,” katanya.
Trauma itu, katanya, berkepanjangan butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan diri para korban. Pasca penculikan mahasiswa, Munir menyampaikan ke Suciwati untuk mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). “Munir memiliki keyakinan dengan yang diperjuangkan. Meski ini jalan sunyi dan sepi,” katanya.
Beberapa bulan setelah mendirikan KontraS, Munir dan Suciwati menerima beragam teror dan ancaman pembunuhan. Bahkan rumahnya sering disatroni militer.
Kekuasaan yang Membius
Namun, kini Suciwati galau melihat sejumlah aktivis mahasiswa korban penculikan setelah menempati posisi strategis di pemerintah maupun legislator tak berbuat apapun untuk teman-temannya.
“Budiman Sujatmiko pimpinan PRD (Partai Rakyat Demokratik) sekarang jadi legislator. Tapi tak bersuara sampai saat ini. Andy Arif pada 2004 menjadi staf khusus Presiden SBY. Kekuasaan, begitu membius.” Padahal mereka bagian dari orang yang diculik. Termasuk Teten Masduki yang juga karib Munir tak berbuat banyak untuk mengungkap penculikan aktivis mahasiswa 1998.
“Jangan ada lagi penculikan, penghilangan paksa dan pembunuhan. Perjalanan panjang 20 tahun reformasi. Penjahatnya sekarang menguasai politik, DPR dan pemerintahan,” katanya. Menurutnya, kasus penculikan aktivis 1998 sengaja menggantung dan dibiarkan. Namun menjelang pemilu dijadikan komoditas politik.
Suciwati menginisiasi aksi kamisan di depan istana sejak 2007. Tujuannya untuk mengingatkan kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Kenapa di depan Istana Negara, itu tempat orang nomor satu di negeri ini yang menentukan kebijakan.”
Amnesty International Indonesia menuntut Presiden membentuk tim pencarian korban orang hilang menjelang reformasi 1998. Keluarga korban yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) berharap kejelasan nasib keluarga yang dihilangkan paksa. Selama 20 tahun, tak ada kepastian.
“Amnesty International Indonesia dan Ikohi menuntut pembentukan tim pencarian aktivis 1998. Semoga ada sinyal baik,” kata peneliti Amnesty International Indonesia, Wilson.
Amnesty, katanya, menuntut keseriusan pemerintah untuk perlindungan dan pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mengenai aktivis 1998, dimulai dengan inisiatif Komisi Nasional HAM dengan melakukan penyelidikan pada 2006 yang dituangkap dalam laporan setebal 30 sentimeter. “Ada kemajuan, tapi reaksi pemerintah jalan di tempat.”
Komnas HAM juga mengeluarkan sertifikat yang menyatakan 13 aktivis hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Diantaranya Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, dan Wiji Thukul. Setelah penyelidikan Komnas HAM, pada 2009 DPR membentuk Pansus untuk penyelidikan penculikan aktivis 1998.
Tuntut Presiden Membentuk Tim Pencarian
Hasilnya, DPR mengeluarkan empat rekomendasi antara lain membentuk peradilan HAM penghilangan paksa, pemerintah membentuk tim mencari, memberikan kompensasi, dan rehabilitasi keluarga yang hilang. “Keluarga menuntut kepastian keluarganya yang kehilangan paksa. Presiden memiliki alat untuk membentuk tim. Tiga rekomendasi lain juga penting,” ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu tak menjalankan rekomendasi Pansus DPR. Termasuk Presiden Joko Widodo yang terpilih dalam Pemilihan Presiden 2014. Padahal sebelumnya Jokowi berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk penculikan aktivis 1998.
Pernyataan ini disampaikan kepada keluarga korban saat bertemu Jokowi, antara lain Fitri Nganti Wani putri Widji Tukul dan Dionysius Utomo Rahardjo bapak dari Petrus Bima Anugrah. Ikohi menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Saya terus berdoa agar kasus ini segera terungkap. Serta ada kepastian nasib Bimo,” ujar Dionysius Utomo Rahardjo, 73 tahun. Dia mengaku awalnya menaruh harapan kepada Jokowi, dan sempat ada angin segar dan harapan. Namun, sampai saat ini tak ada kepastian.
Novel dan Film Berkisah Aktivis Korban Penculikan
Novelis dan jurnalis Leila S. Chudori menjelaskan novel berjudul Laut Bercerita didasari beragam kisah atas penculikan mahasiswa 1998. Setelah Nezar Patria yang saat itu reporter di Tempo menulis kisah penculikan yang dialami pada edisi khusus 2004. Kisah Nezar berjudul “Penyiksaan di Kuil Orde Baru” memberikan Leila inspirasi untuk mengangkat dalam novel.
Leila memulai riset sejak 2013, sembari mewawancarai dengan korban dan keluarga korban penculikan. Termasuk bertemu psikolog untuk mengetahui emosi jiwa anak muda untuk memberikan ruh agar kisah yang dituliskan senyata dan sedekat realita anak muda saat itu.
Selain novel, juga didukung film pendek berjudul sama dengan novel. Film pendek berdurasi 30 menit ini digarap secara kolektif. Semua pemain bekerja secara sukarela alias probono. Syuting dilakukan selama tiga hari. “Film ditutup dengan aksi Kamisan di depan Istana Negara,” ujar produser Wisnu Darmawan.
Film diperankan sejumlah artis antara lain Reza Rahardian, Dian Sastro dan Lukman Sardi.
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Muktiono mengatakan jika terus terjadi pengualangan atas pelanggaran HAM. Terjadi impunitas atau pembiaran, pelaku pelanggaran HAM tak pernah diadili.
“Orang yang dulu kriminal sekarang memiliki kesempatan dan mendapat panggung politik,” katanya. Untuk itu, dibutuhkan masyarakat kritis, agar tak kembali terulang kasus serupa. Termasuk novel dan film Laut Bercerita memberikan gambaran kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kita belum sepenuhnya hilang dari penghilang paksa. Indonesia tak meratifikasi anti-penghilangan paksa. Orang akan melupakan dan terulang kembali.”
Jalan, baca dan makan