Mau Potong Rambut, Pilih Silet atau Gunting?

Padahal Pemilu 2019 itu juga perebutan sumber kapital bagi mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan masing-masing pendukung. Dan masyarakat pun terus menjadi korban permainan opini para elite politik. Diakui atau tidak, Pemilu 2019 memang dianggap bisa menekan biaya, tetapi boros nyawa.

Penulis (Sketsa oleh Terakota.id/Fachrurrozi)

Oleh: Nurudin*

Terakota.id— “Pak, saya mau meneliti dampak tayangan iklan pemutih terhadap keinginan membeli produk. Boleh?“ tanya mahasiswa ketika bimbingan skripsi.

“Boleh. Silakan saja, yang penting tetap bertema komunikasi,“jawab saya sebagai pembimbing.

“Kualitatif atau kuantitatif enaknya ya Pak?”

“Coba pelajari buku metodologi penelitian terlebih dahulu. Kira-kira mana yang cocok. Juga baca-baca penelitian terdahulu.”

“Sudah Pak, tapi bingung.”

“Kalau kamu mau ke Batu Night Spectacular dari arah Tlogomas dengan memakai bis besar, kira-kira nyaman lewat mana? Lewat Areng-areng, Pendem terus ke Beji, Batu atau lewat Sumber Sekar, Dau lalu Batu? Inilah pentingnya mengumpulkan informasi dari banyak sumber.”

Itu petikan dialog singkat saat ada mahasiswa mengajukan judul skripsi ke saya beberapa saat yang lalu. Tak sedikit dari mahasiswa mengajukan judul asal membuat tema tanpa mengetahui terlebih dahulu persoalan sebenarnya; mengapa itu perlu diteliti, pakai metode apa, atau  teori apa yang relevan karena belum banyak membaca literatur terkait judul yang mau diajukan.

Hasilnya tentu tak ada dialog menarik. Apalagi jika mahasiswa tidak punya literatur, dosen juga tidak paham. Jika terjadi perdebatan, maka mahasiswa tentu akan kalah atau sengaja mengalah. Jadi membawa literatur saat bimbingan akan mengatasi problem itu. Tentu dosen juga harus mau menerima dan mengalah seandainya ia juga tidak mumpuni di bidangnya.

Saya sering menjelaskan kepada mahasiswa saat bimbingan skripsi. Bahwa memilih metode yang cocok dalam penelitian itu seperti memilih alat potong. Ada banyak alat potong; clurit, gunting, silet, kapak, pisau, belati, pedang, samurai dan lain-lain. Pertanyaannya; kita mau memotong apa? Tujuannya untuk apa? Mengapa memakai alat potong itu? Sederhana, bukan?

Misalnya, Anda mau potong kayu. Dari semua alat potong itu mana yang cocok? Pedang, belati, clurit atau silet? Tergantung kayunya seberapa besar bukan? Jika kayunya besar berdiamater 50 m maka kapak sebagai pilihan utama. Jika kayunya berdiameter 1 cm maka, pisau bisa menjadi pilihan tepat.

Misalnya ada kasus begini. Ada orang yang membawa kapak. Dia biasa memotong kayu di hutan. Pengalamannya bertahun-tahun sebagai tukang potong kayu hutan. Tiba-tiba dia melihat orang memotong kayu dengan pisau karena berdiamter 1 cm. Orang yang membawa kapak itu mengatakan bahwa memotong kayu dengan memakai pisau itu salah. Dia menyarankan memakai kapak sebagaimana yang biasa dia lalukan. Dan itu sudah dikerjakannya bertahun-tahun. Dia meyakini bahwa memotong kayu itu yang tepat adalah memakai kapak.

Apa yang bisa Anda pikirkan dengan pernyataan penebang kayu di hutan itu? Apakah Anda dengan buru-buru membenarkan kata-kata penebang kayu karena memang dia ahli memotong kayu? Juga ia membuktikan diri dan bertahun-tahun berpengalaman dalam memotong kayu pula?

Jika Anda mengatakan begitu secara buru-buru tentu akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Orang yang melihat tingkah laku penebang kayu itu umumnya akan mengatakan bahwa tukang kayu itu bodoh. Tidak berilmu meskipun punya pengalaman. Tidak bisa menempatkan diri dalam memotong kayu, sok. Atau dia memang ingin memaksakan pada orang lain hanya berdasar dari pengalamannya sendiri. Lucu bukan? Jadi tolor ukur menjadi penting.

Alat  Ukurnya Apa?

Beberapa waktu lalu terjadi bentrok massa dengan aparat keamanan saat ada unjuk rasa di Jakarta berkaitan dengan perselisihan soal Pilpres 2019. Unjuk rasa berjalan dengan tidak tertib, sehingga menelan korban dari pihak massa dan aparat keamanan. Senapan, gas air mata sampai dijadikan alat untuk meredam gejolak tersebut.

Jagad media sosial pun menjadi riuh atas dampak peristiwa unjuk rasa tersebut. Akibatnya, pemerintah melalui Kominfo dan Mekopolhukam memblokir layanan media sosial (facebook, twitter, instagram) dan whatsApp untuk sementara. Pemblokiran ini berlaku untuk pengiriman video dan gambar, sementara untuk teks tertulis tidak. Alasan pemerintah, pemblokiran dilakukan untuk menekan berkembangnya hoaks. Niatnya tentu bagus, yakni menekan hoaks. Tetapi apakah permasalahan bisa diselesaikan dengan pemblokiran?

mau-potong-rambut-pilih-silet-atau-gunting

Gayung pun terus bersambut. Protes atas pemblokiran media sosial meluas. Pemerintah dianggap sepihak dan mengancam masyarakat dalam usaha mendapatkan informasi secara bebas. Sementara itu dalam negara ini, kebebasan warganegara dalam usaha memperoleh informasi dijamin oleh undang-undang. Sampai-sampai Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ikut memprotes tindakan sepihak dari pemerintah itu. Pemblokiran dianggap melanggar prinsip-prinsip negara demokrasi.

Pemerintah tentu bersikukuh. Bahwa pemblokiran itu penting. Pemerintah tidak mau ambil risiko jika terjadi kerusuhan dan korban semakin berjatuhan. Pemerintah di manapun dan kapanpun tentu punya kecenderungan menjalankan kebijakan itu. Bahwa keseimbangan, ketertiban, keamanan menjadi prioritas. Apalagi pemerintah memang mempunyai alat negara; aparat, pihak keamanan dan hukum yang bisa dipaksakan untuk menjamin kehidupan di masyarakat.

Dan pihak pendukung politik pun terus berseteru. Di media sosial saling sindir terus berlangsung. Dua kubu Pilpres (01 dan 02) yang paling mempunyai kepentingan. Mereka sama-sama punya target. Pendukung 01 tentu membela pemerintah, apapun yang dilakukan. Sementara itu, pendukung 02 juga tetap melakukan protes atas kecurangan Pemilu 2019 sampai targetnya tercapai. Para pendukung yang lain seperti biasanya hanya saling sindir, membuat status yang menuruti kehendak hati atas kepentingan masing-masing.

Bagaimana dengan elit politik? Elit politik hampir sama saja. Mereka berkomentar juga menuruti selera kehendaknya. Dari komentar para elit politik itu bisa terlihat dari mana basis dukungan politiknya. Sementara itu pernyataan elite politik itu menjadi daya dorong masyarakat untuk berbuat.

Tidak ada suasana saling belajar satu sama lain. Semua diungkapkan dengan emosi. Lima tahun mendatang perseteruan tidak akan mudah dihapuskan. Siapun yang akan menjadi presiden akan berkurang legitimasinya. Massa tetap bergolak. Sementara elite politik ongkang-ongkang.

Padahal Pemilu 2019 itu juga perebutan sumber kapital bagi mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan masing-masing pendukung. Dan masyarakat pun terus menjadi korban permainan opini para elite politik. Diakui atau tidak, Pemilu 2019 memang dianggap bisa menekan biaya, tetapi boros nyawa.

Pemerintah dan masyarakat memang berbeda tolok ukur. Tujuannya juga beda. Massa itu bisa unjuk rasa tetapi pemerintah tidak. Masak pemerintah mau mendemo massa? Pemerintah bisa menggunakan aparat untuk mengatasi berbagai gejolak, massa tidak punya untuk itu. Tetapi pemerintah adalah kelompok yang representatif memerintah berdasar aturan tertentu untuk mengelola masyarakat.

Hukum, meskipun dibuat lewat kepentingan politik tertentu agaknya tetap menjadi  tolok ukur utama  dalam menyelesaikan masalah. Suka atau tidak suka karena tolok ukur inilah yang kita punya. Masalahnya, hukum sering melekat ke kepentingan kekuasaan. Masyarakat dan semua pihak tentu tetap harus ikut mendorong demi tegaknya aturan hukum. Tanpa itu semua, hidup bernegara akan tetap kacau. Political will pemerintah juga penting demi tegaknya hukum yang lebih adil bagi semua.

Dari fakta-fakta di atas sudah jelas bahwa antara pemerintah dan masyarakat sudah berbeda tolok ukurnya bukan? Maka mengembalikan ke hukum dengan segala kelebihan dan kekuranganya menjadi pilihan paling baik. Meskipun hukum itu dalam implementasinya penuh dengan kepentingan. Kalau tidak, perseteruan apakah potong rambut itu memakai gunting atau silet tak akan menemuan jalan keluar. Jadi mau pilih silet atau gunting untuk potong rambut? Di sinilah kesepakatan soal alat ukur itu penting.

*Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis bisa disapa lewat Twitter/IG: nurudinwriter.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini