Oleh: Linda Christanty*
Terakota.id— Kunjungannya ke sebuah museum di kota Meksiko membuat presiden Soekarno terkesan. Pada dinding museum itu tertera kata-kata: “Anda baru meninggalkan museum ini, tapi Anda tidak meninggalkan sejarah.”
Di masa Indonesia merdeka, dalam sebuah pidatonya setelah kunjungan tersebut Soekarno menyatakan bahwa kita tidak bisa meninggalkan sejarah, karena keberlangsungan sejarah sejalan dengan kehidupan kita. Meninggalkan sejarah berarti meninggalkan kehidupan itu sendiri.
Indonesia dan Meksiko telah terhubung oleh kesamaan dalam sejarah perjuangan dan sikap pantang menyerah rakyatnya. Tidak meninggalkan rakyat, selalu bersama rakyat yang berjuang dan terus memperjuangkan nasib rakyat adalah tali temali yang mengikat erat hati, jiwa, pikiran, dan perbuatan para pejuang rakyat sejati, yang lahir, tumbuh dan berkembang seiring perjuangan massa rakyat yang tertindas. Baik dalam perjuangan politik demokratis maupun dalam gerakan perjuangan politik bersenjata di seluruh dunia.
“It is better to die on your feet than keep living on your knees.”
Lebih baik kalian gugur berjuang daripada kalian tetap hidup dalam pahitnya penghisapan.
Pernyataan puitis seorang jenderal rakyat dan martir, Emiliano Zapata, yang gugur dalam memimpin Revolusi Meksiko (1910 – 1919) ini telah menggugah kesadaran kita tentang arti penting hidup dan mati sebagai bangsa bermartabat. Zapata memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi Meksiko yang sebagian besar tanah dan penghidupan ekonominya dikuasai para pemodal, orang kaya, dan tuan tanah keturunan kolonialis Spanyol yang berkolusi dengan rezim pemerintahan Meksiko. Mereka inilah yang kerap membungkam pribumi Meksiko yang menuntut keadilan dalam memperoleh pembagian kekayaan alam, tanah, dan kemakmuran ekonominya.
Apa pentingnya Revolusi Meksiko bagi kita?
Penduduk Meksiko berhasil mengusir kolonialisme Spanyol (1519-1821) yang menjajah negerinya. Spanyol menjajah Meksiko setelah mengalahkan Kekaisaran Aztec. Para pejuang Meksiko kemudian memerdekakan negerinya yang dihuni kaum pribumi (Maya, Aztec, Nahual, Toltec, Zapotec, dan sebagainya yang merupakan mayoritas penduduk) dan keturunan asing (Creol dan Mestizo, sebagian besar keturunan Spanyol) itu. Perang kemerdekaan dan Revolusi Meksiko sangat heroik dan penuh pengorbanan. Pada 1810 sampai 1821, terjadi perang Meksiko melawan Spanyol yang dipelopori Hidalgo, seorang pastor yang dipecat karena dia membela rakyatnya melawan kolonialisme Spanyol yang berkolusi dengan institusi gereja Katolik
Pada 1862 sampai 1867, terjadi lagi perang rakyat Meksiko melawan Inggris, Spanyol dan Perancis. Kali ini rakyat Meksiko berperang melawan tiga negara yang dikenal sebagai negara pemberi utang, yang telah menjerumuskan Meksiko dalam kemiskinan. Perang ini dikenal sebagai perang Meksiko melawan utang luar negeri.Perang ini dipimpin oleh presiden Meksiko sendiri Benito Juarez yang seorang pribumi Meksiko, bangsa Zapotec. Bangsa Zapotec sebagaimana kita ketahui memiliki keterikatan budaya dan keturunan dengan bangsa Pueblo, bangsa Zuni, bangsa Apache, dan bangsa Navajo di Amerika Utara. Beradab-abad rakyat Meksiko telah berperang. Kemenangan dan kekalahan silih berganti, tetapi mereka tidak pernah menyerah dalam menuntut kebenaran dan keadilan.
Belum lama ini, pada Selasa, 26 Maret 2019, presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menuntut Spanyol dan Vatikan meminta maaf atas pembantaian dan penindasan pribumi Meksiko selama kolonialisme dipraktikkan di negerinya. “Ada pembantaian dan penindasan. Penjajahan yang disebut itu dilakukan dengan pedang dan salib,” katanya, sebagaimana dikutip berbagai media. Tapi pemerintah Spanyol di Madrid dengan cepat dan tegas menolak untuk meminta maaf.
Kita juga tidak pernah lupa bahwa Revolusi Perempuan pertama di awal abad ke-20 terjadi dalam Revolusi Meksiko, ketika perempuan aktif memimpin dalam kemiliteran, yang dikenal dengan istilah Soldaderas atau Adelitas. Perempuan menjadi jenderal hingga serdadu biasa, juga menangani tugas-tugas bantuan militer yang meliputi keperawatan, kesehatan dan logistik. Selain di bidang kemiliteran ini, para perempuan juga aktif memimpin di bidang pemikiran. Soekarno menulis sebuah buku yang didedikasikannya untuk perempuan Indonesia, yang terinspirasi oleh Revolusi Meksiko dan Revolusi Perempuan di Meksiko: Sarinah.
Perang kemerdekaan dan Revolusi Meksiko memberi kita pelajaran berharga bahwa agama atau institusi agama dan negara tidak dapat dijadikan alat untuk membungkam, mengurung, melawan dan menindas rakyat yang menuntut hak-hak asasi manusia dan sedang gigih berjuang melawan perpecahan, adu domba, ketidakadilan hukum dan ekonomi. Rakyatlah yang menjadi sumber kekuatan sebuah revolusi, sehingga para pejuang, pendahulu, dan leluhur kita sanggup menanggung penderitaan dan kesulitan walaupun sekuat, sehebat, dan sekeras apa pun pukulan yang menimpa Revolusi Indonesia.
Perjuangan ini belum berakhir. Realitas politik kita hari ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan sekarang tidak mampu menghasilkan pemerintahan yang memiliki integritas dan berkomitmen terhadap tuntutan rakyat. Kesempatan untuk memiliki calon-calon terbaik alternatif pun sejak awal telah dibentengi atau dihalangi oleh sistem yang dibuat oleh permufakatan partai-partai politik yang mengandung motif politik tertentu. Dalam sistem tersebut, calon presiden harus didukung oleh 20% dari jumlah kursi di parlemen atau 25% dari total suara pemilih dalam Pemilu Presiden sebelumnya.
Namun, rakyat banyak selalu memiliki harapan terhadap perubahan dan terus bergerak. Sejarah membuktikannya.
Saat bangsa Indonesia masih dalam pendudukan militer Jepang, fakta sejarah menunjukkan bahwa massa rakyat terpimpin oleh ide tak boleh tunduk terhadap penjajahan, konsisten melakukan pembangkangan, dan bahkan melakukan perlawanan bersenjata terhadap militer fasis Jepang yang terkenal buas, brutal dan sadis. Perlawanan rakyat ini terjadi di Singaparna, Jawa Barat, di Unra, Bone, Sulawesi Selatan, di Gorontalo, di Kalimantan Barat, di Blitar, di Jawa Timur, di Banten, di Jawa Tengah, di Aceh dan banyak tempat ketika Soekarno dan Hatta justru tengah bermesraan dengan kekuatan pendudukan fasis militeris Jepang.
Di masa itu pula Soekarno malah berpidato mendorong pengiriman ribuan romusha (pekerja paksa) masuk ke liang lahat penderitaan dan kematian. Almarhum kakek saya turut menjadi salah seorang saksi sejarah ini, yang kelak memimpin pemberontakan romusha di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan bersama pejuang lain yang selamat akhirnya tiba di Tanah Gayo, Aceh. Banyak lagi para pejuang serta saksi sejarah dari masa itu yang barangkali adalah juga para kakek ataupun nenek kalian.
“Bangsa Indonesia membantu Dai Nippon bukan karena kalah menang, melainkan karena kebenaran, keadilan dan kesucian. Kita mesti berbakti dulu kepada Jepang, Saudara Tua, yang sekarang berperang mati-matian menantang Sekutu yang jahanam itu,” kata Soekarno dalam salah satu pidatonya di Jakarta di masa pendudukan Jepang.
Jangankan kemerdekaan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, tentara pendudukan Jepang malah menghina, menista, merendahkan, memperkosa dan menghancurkan derajat serta martabat para perempuan Indonesia dan kaum ibu kita hingga lebih rendah dari hewan, yang mereka ini selalu kita kenang sebagai Jugun Ianfu. Dengan demikian, saya atas nama kaum perempuan Indonesia menuntut negara dan pemerintah Kekaisaran Jepang meminta maaf secara resmi karena telah memperbudak dan menyengsarakan ratusan ribu kaum perempuan Indonesia untuk dijadikan alat pemuas nafsu setan para serdadu Jepang saat Perang Pasifik dan pendudukan militer Jepang di Indonesia, sekaligus menuntut negara dan pemerintah Indonesia untuk memastikan tindakan itu terlaksana.
Kita ini bangsa yang berjuang dan bermartabat, sehingga Indonesia bisa merdeka. Sebagaimana kita ketahui, Revolusi Pemuda 17 Agustus 1945 merupakan fait accompli terhadap Soekarno dan Hatta yang menjalankan agenda fasisme Jepang tentang janji-janji kemerdekaan dan tahapan-tahapannya. Pemuda-pemudi revolusionerlah yang menyelamatkan muka bangsa Indonesia ini agar tidak tercoreng abadi dalam sejarah sebagai komprador-kolaborator fasisme Jepang. Sehingga kita bisa tegak berdiri sebagai bangsa yang bermartabat dan revolusioner dalam merebut kemerdekaan dari tangan Jepang dan Belanda, lewat perlawanan bersenjata, pertumpahan darah, dan diplomasi sengit.Bukan bangsa yang menerima hadiah kemerdekaannya dari tangan para penjajah.
Kita juga mengetahui bahwa pemilihan umum di negara-negara Asia, bukan hanya di Indonesia, telah diwarnai kekhawatiran terhadap adanya kepentingan negara-negara besar dunia yang ingin menyebarkan pengaruh di negara-negara sasaran. Untuk kasus Indonesia, kekhawatiran besar ini sekarang tertuju kepada negara Cina/Tiongkok dan tentunya memiliki alasan dari waktu ke waktu, tak terbantahkan. Negara Cina terlibat dalam peristiwa G30S di Indonesia, dwi kewarganegaraan, persoalan ekonomi dalam negeri kita, dan ditambah lagi akhir-akhir ini telah menerapkan sebuah strategi “one road one belt” yang sudah pasti menimbulkan pemiskinan di beberapa negara Asia-Afrika, termasuk Indonesia. Konflik di Laut Cina Selatan juga meningkat dan berimbas terhadap negara-negara di kawasan ini, karena Cina ingin menjadikan zona bebas itu sebagai wilayah negerinya, dengan melanggar hukum internasional dan hal tersebut sedang berlangsung.
Cina bahkan berani sekali mendikte Indonesia untuk hal yang belum pernah dilakukan bangsa mana pun di muka bumi ini yang menyangkut kedaulatan sebuah negara. Apa itu?
Baru-baru ini pemerintah Indonesia berencana mengubah nama laut di sebelah utara Pulau Natuna menjadi Laut Natuna Utara, yang laut ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Cina tiba-tiba protes berat kepada Indonesia tanpa alasan. Ini baru intervensi dalam soal nama. Ada hal yang lebih besar lagi. Reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta yang berlangsung di masa Basuki Tjahaya Purnama menjadi gubernur Jakarta, yang merupakan pelanggaran hukum besar-besaran dan kemungkinan diduga adanya mega korupsi melalui proyek ini, juga melibatkan Cina. Ditambah lagi adanya gesekan-gesekan yang masih berlangsung di Teluk Benoa, Bali.
Seperti Meksiko, dari abad ke abad, dari rezim ke rezim, rakyat Indonesia masih melanjutkan perjuangan panjang yang dinamis melawan Neokolonialisme-Imperialisme, Kapitalisme, para cukong dan centeng yang menyengsarakan massa rakyat, yang menumpuk ketidakadilan dan kepahitan yang menista kemanusiaan. Indonesia seperti juga negara berkembang lainnya memiliki pengalaman buruk dan kelam ketika kekuatan politik menarik dan melibatkan tentara dan polisi untuk kepentingan kekuasaan, yang berdampak pada rusaknya hukum dan hilangnya keadilan, juga melemahnya pertahanan dan ketahanan negara.
Kasus Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibutakan sebelah matanya dan saat ini menerima ancaman untuk dibunuh, dengan jelas membuktikan praktik buruk dan kelam tadi masih berlangsung. Berdasarkan fakta-fakta itu, dapat dimaklumi jika sebagian orang khawatir suasana makin memanas dan meruncing menjelang 17 April 2019. Sebagian lagi mengkhawatirkan keselamatan rakyat Indonesia.
Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Lembaga dunia ini memiliki hak untuk menyelamatkan manusia di masa rezim apa pun dan di negara mana pun apabila rezim atau negara tersebut melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan Piagam PBB, Hukum Humaniter, Hukum Internasional, Statuta, Kovenan dan Traktat Internasional, apabila tindakan tersebut merupakan penindasan terhadap demokrasi dan terlebih lagi, kejahatan terhadap kemanusiaan. Campur tangan PBB itu bahkan dapat dilakukan atas permintaan pemimpin-pemimpin rakyat atau individu-induvidu yang memiliki integritas di negara yang bermasalah.
Dalam situasi itu, PBB berkewajiban mengirim pasukan dengan bendera PBB untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kedatangan pasukan ini bukan intervensi asing, karena Indonesia adalah anggota PBB. Dalam situasi itu, presiden dan penanggung jawab keamanan, yaitu Menkopolhukam dan aparat yang terlibat langsung sebagai penanggung jawab dan pelaksana keamanan (Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda dan sebagainya) wajib dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang diterapkan di negara-negara anggota PBB lainnya jika terjadi korban jiwa pada pihak pemrotes damai.
Tindakan rezim dalam menekan protes politik (yang merupakan tindakan sah dalam negara demokrasi) dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidasi, juga membenturkan rakyat satu sama lain, merupakan tindakan yang melawan demokrasi, hak-hak asasi manusia, Piagam PBB, Hukum Humaniter, Hukum Internasional, Statuta, Konvenan dan Traktat Internasional. Ada satu hal yang sangat menarik sekarang ini, sesudah lebih dari 20 tahun Reformasi terjadi di Indonesia. Jenderal Wiranto sebagai ujung tombak negara Orde Baru kembali melawan Amien Rais sebagai ujung tombak Reformasi 1998. Pihak yang berseberangan dulu kini berhadap-hadapan lagi.
Semua orang tahu bahwa perubahan menjadi hal yang tetap di muka bumi ini. Keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan perjuangan rakyat/umat/kaum terhina dan tertindas.
Deo vindice victoria siempre.
Dengan Tuhan pelindung kita, sampai menang.
*Sastrawan Indonesia
Merawat Tradisi Menebar Inspirasi