Luputnya Kesadaran Kelas dalam Narasi Kebangkitan Nasional

Nomenklatur ‘Hari Kebangunan Nasional’ terus dipakai hingga tahun 1955. Pada tahun 1958, nomenklatur ini sudah berubah menjadi ‘Hari Kebangkitan Nasional.’ Nampaknya dalam dua tahun, 1956-1957, terjadi perubahan di kalangan elit untuk mengubah diksi nomenklatur dari yang semula ‘Hari Kebangunan Nasional’ menjadi ‘Hari Kebangkitan Nasional.’ Perihal ini diperlukan sebuah penelitian dan studi mendalam untuk mengungkap perubahan di atas. Selanjutnya hingga tahun 2018 dan masa-masa yang akan datang, nomenklatur ‘Hari Kebangkitan Nasional’ dengan akronim Harkitnas akan terus dipakai di Indonesia.

Oleh: F.X. Domini B.B. Hera* 

Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei di Indonesia memiliki banyak aspek pencapaian. Salah satu aspek yang luput disadari ialah timbulnya kesadaran kelas dalam periode awal kebangkitan nasional tahun 1908.

Terakota.id– Secara umum, momentum peringatan Kebangkitan Nasional mengambil tanggal pendirian organisasi Budi Utomo. Hal ini sebagai tonggak munculnya kesadaran sebuah suku bangsa yang terjajah untuk mengorganisasikan diri. Sekalipun Budi Utomo masih berisikan etnis Jawa, sejarah pergerakan Indonesia kemudian memperlihatkan transformasi kesadaran etnis-etnis lain di Nusantara yang bersatu hingga mewujud dalam kesadaran sebuah bangsa yang ingin merdeka dua puluh tahun kemudian (1928, Konggres Pemuda II). Transformasi itu meliputi perubahan dari kesadaran etnisitas menuju kesadaran nasional sebuah bangsa.

Transformasi lain yang tak banyak dibicarakan ialah perkembangan mula-mula kesadaran kelas dalam kebangkitan nasional Indonesia. Aspek ini hampir hilang dalam narasi historiografi Indonesiasentris, terlebih pasca Gestok (Gerakan Satu Oktober, istilah yang dipilih Presiden Sukarno sendiri) 1965. Raibnya aspek kelahiran kesadaran kelas dalam kebangkitan nasional Indonesia ini memiliki pencapaiannya tersendiri, yakni mampu melintasi perbedaan rasial.

VSTP (Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel, Serikat Buruh Kereta Api dan Trem) menjadi saksi bisu kelahiran kesadaran kelas yang mampu menyatukan berbagai ras di Hindia Belanda. Kesadaran itu terjadi di tingkatan para buruh-pekerja kelas bawah dan menengah yang selama ini hanya menjadi sekrup-sekrup perekonomian kolonial. Suatu hal yang sangat berkebalikan bak bumi dan langit dibandingkan dengan Budi Utomo yang terdiri dari para priyayi elit yang terdidik.

Gambar 1. Para Pengurus Pusat VSTP mengambil potret di dalam gedung VSTP tahun 1923. Berurutan dari duduk kiri ke kanan, Semaun, Ketua VSTP (No. 1); Soedibio, Kepala Redaksi media VSTP berbahasa Melayu Si Tetap (No. 4); Abdoelrachman, Propagandis VSTP yang digaji penuh (No. 5); Soegono, Kepala Redaksi media VSTP berbahasa Belanda De Volharding (No. 3); Kadarisman, Sekretaris VSTP (No. 2); Potret foto di atas berturut-turut dari kiri ke kanan, Zainoeddin (Pengurus VSTP Cabang Kota Raja, kini Aceh); F.A. Zeijdel, Bendahara VSTP (No. 6); Mohammad Ali, Bendahara VSTP (No. 7); dan Abdoelwahab, Pengurus VSTP Cabang Padang (No. 9) (Sumber Foto: Rianne Subijanto, 2017, Enlightenment and the Revolutionary Press in Colonial Indonesia, dalam International Journal of Communication 11, hlm. 1366).

Enam bulan setelah Budi Utomo didirikan di Batavia (kini Jakarta), VSTP didirikan di Semarang pada 14 November 1908. Dua organisasi yang kemudian menonjol dalam awal sejarah pergerakan Indonesia tersebut sama-sama dilahirkan di tahun yang sama. Sebelum meninjau lebih dalam mengenai luputnya kesadaran kelas dalam narasi kebangkitan nasional, terlebih dahulu patut menengok lebih jauh perayaan pertama kali peringatan kebangkitan nasional di era Indonesia merdeka. Peringatan itu dilaksanakan saat kancah Revolusi Indonesia yang sedang berlangsung di medan-medan pertempuran dan diplomasi dari meja satu ke meja perundingan lain.

Dari ‘Kebangunan Nasional’ Menuju ‘Kebangkitan Nasional’

Revolusi Indonesia begitu berwarna. Pada tanggal 23 Januari 1948, Kabinet Perdana Menteri Amir Sjarifuddin (1907-1948, menjabat 1947-1948) jatuh dan bubar. Presiden Sukarno (1901-1970) langsung meminta Wakil Presiden Muhammad Hatta (1902-1980) untuk segera membentuk kabinet baru. Pasca kejadian ini kondisi politik dalam negeri makin meruncing dikarenakan sejumlah partai dan organisasi massa politik yang terbagi sesuai orientasi ideologi mereka masing-masing. Rasa persatuan di kalangan semua golongan politik Indonesia menjadi kunci yang senantiasa dipikirkan Presiden Sukarno untuk memenangkan dan melampaui revolusi yang sedang berkecamuk.

Sebuah momentum diperlukan guna mengikat kembali semua kekuatan politik Indonesia yang semakin menajam satu sama lain. Para pelaku sejarah pergerakan Indonesia yang masih hidup diminta Presiden Sukarno untuk turun gunung kembali. Ki Hajar Dewantara (1889-1959), salah satu di antara mereka yang masih hidup, terpilih menjadi ketua peringatan sebuah momentum yang bakal menyatukan insan-insan dan organisasi politik Indonesia. Pilihan itu tidak salah, Ki Hajar Dewantara beserta komisinya memilih Budi Utomo dan hari kelahirannya sebagai momentum berharga untuk konsolidasi kekuatan dan persatuan politik Indonesia.

Budi Utomo berdasarkan kondisi politik saat itu merupakan opsi yang paling netral dibandingkan organ-organ pergerakan lain yang sudah memiliki corak ideologi masing-masing. Budi Utomo menjadi pilihan tepat dikarenakan ia menjadi sumber inspirasi paling netral. Organisasi priyayi dan pelajar-pelajar muda Jawa ini bergerak di isu perjuangan pendidikan dan yayasan beasiswa. Nama Dokter Wahidin Sudirohusodo (1852-1917) menjadi figur sentral dalam inisiatif pendirian Budi Utomo, selain pendiri lain yang menonjol seperti Dokter Sutomo (1888-1938) dan Dokter Gunawan Mangunkusumo. Sepanjang 10 tahun pertamanya, Budi Utomo sudah membuka diri bagi etnis-etnis lain untuk bergabung dalam keanggotaan.

Nomenklatur awal yang diperkenalkan pada publik dari kelahiran Budi Utomo itu bernama ‘Hari Kebangunan Nasional.’ Acara berlangsung begitu khidmat pada malam hari 20 Mei 1948 di Istana Agung, Yogyakarta. Presiden Sukarno mengakhiri pidatonya dengan kembali menekankan rasa persatuan di kalangan semua insan politik Indonesia.

“Saudara-saudara! Mari berjalan terus! Bersatu, untuk merdeka! Merdeka, untuk sejahtera! Sejahtera, karunia Tuhan! Merdeka, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka!”, demikian Sukarno menutup pidatonya yang berjudul ’40 Tahun Kebangunan Nasional’ (Mimbar Indonesia, 12 Juni 1948, hlm. 5-9).

Acara itu sendiri diakhiri dengan penanda-tanganan pernyataan persatuan nasional dari setiap oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang terdiri dari semua pimpinan organisasi politik. Penandatanganan itu disaksikan semua hadirin dengan didampingi Ki Hajar Dewantara selaku ketua panitia Hari Kebangunan Nasional.

Nomenklatur ‘Hari Kebangunan Nasional’ terus dipakai hingga tahun 1955. Pada tahun 1958, nomenklatur ini sudah berubah menjadi ‘Hari Kebangkitan Nasional.’ Nampaknya dalam dua tahun, 1956-1957, terjadi perubahan di kalangan elit untuk mengubah diksi nomenklatur dari yang semula ‘Hari Kebangunan Nasional’ menjadi ‘Hari Kebangkitan Nasional.’ Perihal ini diperlukan sebuah penelitian dan studi mendalam untuk mengungkap perubahan di atas. Selanjutnya hingga tahun 2018 dan masa-masa yang akan datang, nomenklatur ‘Hari Kebangkitan Nasional’ dengan akronim Harkitnas akan terus dipakai di Indonesia.

110 Tahun VSTP, 110 Tahun Kebangkitan Nasional

Melihat kebutuhan jiwa zaman pada tahun 1948 yang memerlukan momentum persatuan nasional dengan sebuah peringatan yang bersifat netral, maka dapat dimengerti jika VSTP yang juga berdiri di tahun yang sama dengan Budi Utomo bukanlah sebuah pilihan. VSTP sebagai organ buruh tentu memiliki corak ideologi dan warna gerakan yang berbeda dengan Budi Utomo.

Di sisi lain, fakta bahwa VSTP juga menjadi agen pendorong pergerakan dan kebangkitan bangsa tidak dinafikan. Terlebih pasca Reformasi 1998 yang tahun ini diperingati 20 tahunnya, tantangan demokratisasi sejarah merupakan keniscayaan. Demokratisasi sejarah itu meliputi penggalian kembali narasi-narasi yang dibungkam maupun yang raib dari khazanah historiografi Indonesiasentris, termasuk luputnya narasi buruh dan perjuangannya dalam narasi Kebangkitan Nasional.

VSTP merupakan reaksi dari pendirian Staatspoorwegen Bond (SS Bond, Serikat Buruh Kereta Api Negara) yang didirikan pada tahun 1905. Sekalipun organisasi ini terdiri dari pekerja Belanda dan Bumiputera, namun yang boleh memegang pimpinan organisasi ialah mereka yang berkebangsaan Belanda. SS Bond juga tidak berhasil memperjuangkan kepentingan kaum buruh. SS Bond bahkan tidak memberikan hak suara kepada anggota kulit berwarna. Rasionalitas jumlah pekerja Bumiputera yang lebih banyak dibandingkan pekerja bangsa Eropa maupun Indo cukup mengganggu pergerakan buruh yang mulai mengenal sosialisme di Hindia Belanda dalam gelombang global Internasionale II (1889-1917). Rasialisme dan semua pembedaan yang mengikutinya dalam bidang lapangan pekerjaan dirasakan sebagai batu sandungan yang harus dipecahkan dalam gerakan sosialisme.

Tahun 1908 menjadi panggung kelahiran VSTP yang lebih memberi porsi proporsional bagi gerakan buruh yang tidak mengenal sekat kulit sekaligus menempatkan kepemimpinan yang sportif bagi kalangan Bumiputera. Sejarawati Mona Lohanda dalam skripsi berjudul Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie, Sebuah Studi Pendahuluan (1975: 39) menunjukkan permulaan VSTP hanya terdiri dari 188 anggota. Sebagian besar anggota pertama ialah para pekerja rendahan dan personil kereta api serta trem milik swasta. Ketua dan Sekretaris pertama VSTP ialah C.J. Hulshoff dan H.W. Dekker.

Gambar 2. Kiri, Gedung VSTP tampak dari luar saat masih beroperasi dengan alamat Heerenstraat, Semarang. Kanan, Kondisi Gedung VSTP pada tahun 2015 yang kini berada di Jl. Purwodinatan, Semarang. Sumber Foto: Dokumentasi KPS (Komunitas Pegiat Sejarah) Semarang kepada Tribun Jateng  dalam ‘Gedung Tua di Kota Lama Semarang Ternyata Bekas Kantor Pusat VSTP’ oleh Yayan Isro Roziki, Senin 8 Juni 2015 pukul 18.20 WIB.

Pada tanggal 12 Februari 1909, Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1851-1924, menjabat 1904-1909) menerbitkan Surat Keputusan No. 23 untuk hak badan hukum VSTP. Pada 6 bulan pertama, VSTP memiliki 1.374 anggota dengan sebaran 12 cabang (afdelingen) di Jawa. Jumlah itu terdiri dari 520 pekerja bangsa Eropa (termasuk Indo), 850 Bumiputera, dan 4 Cina. John Ingleson, Sejarawan dengan konsentrasi sejarah perburuhan, mencatat dalam bukunya Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial (2004: 103) mencatat bahwa VSTP dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 menyusul aksi-aksi yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Setahun sebelumnya, VSTP telah memiliki 77 cabang di seantero Hindia Belanda dengan 8.292 anggota.

Sejarah VSTP yang berlangsung selama 18 tahun itu terdiri dari dua periode, yakni 1908-1914 dan 1914-1926. Pada periode pertama, VSTP bersifat administratif sedangkan pada periode keduanya VSTP makin progresif dan militan memperjuangkan keadilan sosial bagi para pekerja kereta api dan trem. VSTP juga mengeluarkan dua media guna menjembatani komunikasi antar bahasa bagi para anggotanya.

Kedua media itu ialah Volharding dan Si Tetap. VSTP jugalah yang menyediakan panggung bagi kiprah kepemimpinan buruh Bumiputera. Nama-nama itu antara lain Muhammad Yusuf, seorang juru tulis di Staastpoor Semarang dan salah satu pendiri Sarekat Islam Cabang Semarang dan Semaun (1899-1971), anak seorang buruh kereta api yang dalam usia belia telah terjun ke kancah pergerakan perburuhan. Semaun sendiri kemudian menjadi ketua legendaris VSTP.

Gambar 3. Tanda tangan Semaun sebagai Ketua VSTP dalam suratnya kepada Henk Sneevliet tertanggal 26 Agustus 1921 yang dikirim dari Semarang. Sumber Foto: Khazanah Arsip Henk Sneevliet Koleksi IISG (Internationaal Institut voor Sociale Geschiedenis), Amsterdam nomor inventaris 207.

H.J.F.M. Sneevliet atau Henk Sneevliet (1883-1942) merupakan figur yang tidak terpisahkan dari usaha menciptakan jembatan-jembatan antar ras bertemu dan bergerak dalam medan perjuangan perburuhan di Hindia Belanda. VSTP menginisiasi serangkaian tuntutan dan pemogokan hingga yang terbesar pada Mei 1923. Tidak berlebihan jika rumah dinas Kereta Api Indonesia yang mayoritas buatan Belanda masih tegak hingga hari ini merupakan saksi bisu sekaligus jejak tersendiri bagi perjuangan Serikat Buruh Kereta Api dan Trem bernama VSTP itu. Kokohnya bangunan itu menggambarkan setiap guratan tuntutan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kelas pekerja di negeri jajahan. Salah satu di antaranya ialah isu perumahan layak huni bagi buruh.

VSTP sebagai monumen perjuangan kaum buruh dan kesadaran kelas pada akhrnya menghantarkan sebuah cita-cita hakiki bernama kemerdekaan dari sebuah negeri yang adil dan makmur bernama Tanah Air Indonesia. Tidak salah momentum 20 Mei ini menjadi peringatan 110 Tahun VSTP sekaligus 110 Tahun Kebangkitan Nasional. Sekian banyak pekerjaan rumah bagi historiografi Indonesiasentris mengenai isu perburuhan yang luput dan belum tergarap untuk dikerjakan. Sembari itu, di era Indonesia Merdeka ini cita-cita keadilan sosial kaum buruh masih harus terus diperjuangkan.

*Peneliti Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, Universitas Brawijaya, Malang

Foto Penulis

Tinggalkan Pesan