Lorong Gelap Freeport di Bumi Papua

Berubah Saat Orde Baru Berkuasa

Forbes Wilson (Kanan) bersama Geologis Freeport di Gunung Bijih Tembaga sebelum dirusak, pada 1967. (Foto : indocropcircles.wordpress.com).

Sulit rasanya untuk tidak mengaitkan masuknya Freeport dengan kudeta kekuasaan terhadap Presiden Indonesia waktu itu. Sejak tragedi berdarah 1 Oktober 1965, kekuasaan Sukarno dan pendukungnya sedikit demi sedikit dilucuti. Soeharto sejak peristiwa tragedi 1965 dengan ditambah Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) semakin memperkuat posisinya. Ia memang belum menjadi Presiden. Tapi, sejak 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967, ia menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Freeport kegirangan. Mereka melihat peralihan kekuasaan pemerintah RI yang lebih pro-modal asing sedang berlangsung. Bahkan, dalam tulisan Lisa Pease disebutkan Freeport telah mengetahui naiknya Sang Jenderal dan melakukan kontak dengannya. Akhirnya, Sukarno benar-benar jatuh. Pidato Pertanggungjawabannya (Nawaksara) pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS ditolak. Soeharto ditunjuk menggantikan Sukarno. Ia ditetapkan menjadi Presiden pada Maret 1967.

Undang-undang Nomor 1 tahun1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi Undang Undang pertama yang Soeharto keluarkan. Draft Undang Undang dirancang di Jenewa, Swiss yang didiktekan Rockefeller. Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang kontraknya diteken Soeharto. Berselang tiga pekan setelah ia menjabat.

Pada 7 April 1967, Freeport Sulphur menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Dalam buku Sejarah Gerakan Kiri untuk Pemula, dituliskan Freeport mendapat hak konsesi lahan penambangan seluas 10 ribu hektare lebih. Kontrak berlaku selama 30 tahun.

Anehnya, penandatanganan itu terjadi ketika Papua atau Irian Barat waktu itu masih sengketa dan berada di bawah PBB. “Bagaimana mungkin suatu kontrak eksplorasi sumberdaya alam ditandatangani terhadap wilayah yang belum menjadi bagian Indonesia secara hukum?” tulis Zely Ariane dalam “Longsor Freeport dan Persekongkolan Jahat Pemodal-Militer-Pemerintah atas Papua.”

Irian Barat baru akan memulai jajak pendapat penentuan nasibnya sendiri atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Wilayah yang belum sah secara hukum sudah dijual Soeharto kepada pihak asing. Bisa dibayangkan, situasi PEPERA 1969 yang dilakukan sesudah adanya perjanjian kerjasama penambangan itu berjalan seperti apa.

Soeharto kembali memberi izin lewat kontrak baru pada 1989. Luasan Freeport bertambah dari 10 ribu hektare menjadi 2,5 juta hektare. Kontrak karya II inilah yang akan berakhir pada 2021 dan saat ini sedang diributkan. Pemerintah menginginkan Freeport untuk tunduk terhadap konstruksi  Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kontrak Karya (KK) harus berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Banyak juga masyarakat yang menginginkan nasionalisasi secara penuh terhadap Freeport dan menyerahkannya pada rakyat Papua. Rakyat Papua selalu dilupakan dalam setiap pembicaraan mengenai perusahaan pertambangan itu. Tambang emas di Papua Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia. Bijih tembaganya urutan ketiga terbesar di dunia.

“Tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dolar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan. Ironisnya, biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Papua Barat itu merupakan yang termurah di dunia,” dalam buku Sejarah Gerakan Kiri untuk Pemula (halaman 457).

 

2 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini