RKP Aisyah dan peserta lain melakukan analisis pernikahan dini di Dusun Kreweh dan Biru, Gunungrejo, Singosari,Kab. Malang. (Foto: KPuK)
Iklan terakota

Terakota.id-Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP) Aisyah, berdialog dengan Pemerintah Desa Gunungrejo terkait pernikahan dini. Dialog berlangsung di Balai Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Senin, 29 November 2021. RKP Aisyah merupakan perkumpulan besutan lembaga Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK).

Dialog dihadiri anggota RKP, Muslimat NU ( Nahdlatul ‘Ulama), fatayat NU ( Nahdlatul ‘Ulama), IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), perwakilan Pemerintah Desa, hingga tim penggerak PKK. Dalam dialog itu, RKP memetakan pernikahan dini di Desa Gunungrejo secara partisipatif. Hasilnya ditemukan pernikahan dini di Dusun Kreweh sebanyak 57 kasus, di Dusun Biru 22.

Di kedua desa, pernikahan dini terjadi di rentang usia 13 tahun hingga 17 tahun. Perempuan dan anak menjadi fokus utama dalam kasus pernikahan dini. “Bukan hanya penyintas atau pelaku, analisis juga dilakukan pada aktor sosial sekitar misal anak dan keluarga,” kata manager program KpuK, Ine Irawati.

Salah satu peserta, Fiki memaparkan mengenai kasus pengasuhan anak. Analisisnya pengasuhan anak terhadap pernikahan dini menghadapi beberapa kendala. Lantaran kedua atau salah satu orang tua masih berada di usia anak atau remaja. Sehingga masih bergelut dengan ego masing-masing.

Ketua RKP Aisyah Yuliati menilai kampanye sistematis pernikahan dini  perlu digalakkan. Menurutnya konsepsi pernikahan dini perlu dibongkar ulang. Seperti stigma ‘perawan tua’, konsep orang tua mengalihkan tanggungan anak ke pasangan (suami) si anak. “Realitanya anak yang menikah dini justru membebani orang tua. Belum siap berkeluarga, akhirnya lagi-lagi kembali membebani  keluarga,” kata Yuliati.

Miris melihat kasus pernikahan dini, Yuliati menyarankan anak dan remaja bergabung ke pesantren, IPNU,  IPPNU atau karang taruna. Ia berharap terjalin komunikasi antara penggerak perempuan dengan pemerintah setempat.

RKP Aisyah merekomendasikan persoalan hukum hingga pengetatan aturan pernikahan dini pada Pemerintah Desa Gunungrejo. Rekomendasi pertama, merujuk pada penegakan hukum, utamanya Undang-undang perkawinan, kampanye sistematis serta pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pelibatan perempuan menjadi wacana yang diusung RKP, sebab perempuan turut andil dalam proses pembangunan dan perencanaan keluarga. Ine menilai selama ini perempuan jarang dilibatkan.

“Meminimalisir pernikahan dini di Gunungrejo. Mengajak pemerintah dan masyarakat agar sama-sama mengawasi tempat yang rawan untuk pergaulan bebas,” kata Ine. Selanjutnya, RKP bercita-cita membentuk lingkungan yang produktif dan sehat.

Sekretaris Desa Gunungrejo Samsul Arifin menyambut dan mendukung RKP. Pemerintah Desa akan memfasilitasi acara serupa. Menurutnya, di Desa Gunungrejo jumlah anak yang menjalani menikah dini semakin menurun. “Problem di sumber daya manusia, lalu penggunaan media sosial, ketika kita tanya kenal (pacar) di mana? Jawabnya dari Facebook,” tambahnya.

Kasus pernikahan dini di Gunungrejo menurutnya dilatarbelakangi berbagai kasus. Terkadang orang tua khawatir karena anak dan pacarnya sering bersama, sehingga langsung dinikahkan. “Terjadi hal (Kehamilan) yang tidak diinginkan,” kata Samsul.

Pemdes Gunungrejo, Samsul mengatakan, juga melakukan sosialisasi ke RT, RW, dan kelompok kepemudaan.   Sekarang kasus pernikahan dini di sini sudah menurun. Kuncinya pergaulan anak dan remaja,” ujar Samsul memungkasi.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini