Lempar Kursi, Sembunyi Tangan

lempar-kursi-sembunyi-tangan

Terakota.id“Lanjutkan! Jangan ditunda, “teriak sejumlah peserta.

“Jangan sok tahu. Istirahat dulu, “balas yang lain.

“Mundur dulu saudara-saudara. Mundur dulu, “ucap Ahmad Farhan Hamid, salah seorang pemimpin sidang.

Itulah gambaran panas suasana sidang  pada  kongres V Pantai Amanat Nasional (PAN) di Ballroom Phinisi, Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara (11/2/2020). Sebelumnya, ratusan peserta marangsek maju ke meja presidium sidang.  Suasana rapat Pleno pembahasan tata tertib persidangan berubah menjadi gaduh.

Lewat tengah hari, aksi saling dorong terjadi di antara dua kubu di dalam ruangan pleno. Kubu pendukung Zulfikli Hasan (calon petahana) menginginkan agar sidang pleno yang membahas verifikasi faktual peserta ditunda terlebih dahulu. Sementara itu, kubu Mulfachri Harahap, kandidat lainnya mendesak agar pleno dilanjutkan.

Dalam suasana sidang tersebut botol mineral melayang  di tengah kelompok yang saling dorong. Lalu kursi-kursi pun ikut terbang dilempar oknum peserta. Keributan membuat sidang dihentikan. Konflik mereda saat setelah beberapa personil keamanan dengan peralatan lengkap dan Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen (Pol) Merdisyam datang. Dalam persitiwa itu empat orang pun luka.

 

Limbah Konflik

Sebenarnya, kericuhan yang dialami PAN itu tak jauh  beda dengan apa yang pernah diaalami Partai Politik (Parpol). Tentu saja tensinya berbeda dengan kasus yang berbeda pula. Hanya saat ini, PAN sedang apes saja.  Akhirnya, partai berlambang matahari itu menjadi bulan-bulanan banyak orang.

Bagaimana sebenarnya peta Parpol di Indonesia? Parpol asli di Indonesia itu sebenarnya sebuah kumpulan orang yang ibarat “bara dalam sekam. Mesin politik itu  mewahasi berbagai macam kepentingan.

Tidak percaya? Lihat saja seperti apa latar belakang para pengurusnya.  Bagaimana pula profil anggota dewan dari parpol tersebut. Lalu cek pulam ambisi pribadinya.  Hampir sama bukan? Coba pertanyakan; apa yang menjadi tujuan seseorang berambsi menjadi pengurus? Apa yang melatarbelakangi dirinya menjadi anggota dewan?  Apakah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi rakyatnya?  Tujuan idieal itu tentu hanya indah dalam  teks-teks tertulis.

Apalagi banyak diantara pengurus Parpol yang menjadi kutu loncat.  Setelah mengalami konflik di sebuah parpol tertentu (bisa karena kalah bersaing) ia masuk ke parpol lain. Sangat mudah  bukan?  Yang penting punya uang,  semua akan beres.  Beberapa pembesar partai selama ini berasal dari Pecahan Golkar. Orientasinya apalagi kalau bukan soal keluasaan.  Tak jarang mereka menjadikan parpol hanya untuk kendaraan politik. Kendaraan sarat kepentingan.

Mereka yang menjadikan Parpol hanya kendaraan politik tentu sejak awal punya masalah. Jika masalah itu bertemu dengan kelompok lain yang berbeda kepentingan,  maka konflik tidak bisa dihindarkan.  Dalam gerbong Parpol tersebut, berbagai kepentingan bertemu. Konflik pun terbuka lebar.

Perebutan ketua hanya salah satu contoh nyatanya.  Karena diladasi kepentingan, maka pemilihan ketua pun sarat kepentingan politik. Karena menjadi ketua Parpol itu punya kekuasaan politik tinggi yang menentukan “hidup matinya” seorang anggota atau anggota dewan. Ia juga sudah menjadi sandaran hidup dan pekerjaan anggota-anggotanya.

Maka jangan heran jika Parpol tumbuh menjadi limbah konflik. Limbah apa? Limbah kepentingan masing-masing orang. Limbah itu berkumpul menjadi satu. Berseteru dan hanya menghasilkan limbah pula. Namanya juga limbah, apalagi jika tak menghasilkan limbah? Sebagai penampung limbah Parpol tentu sarat kepentingan.

Apakah dengan demikian harus ada figur pemersatu dalam Parpol? ia hanya bisa mengatasi masalah selama figur itu ada. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, Gerindra adalah beberapa contoh Parpol yang  mengandalkan figur. Jika figur itu sudah tidak ada maka konflik pun akan menghantuinya.

Tak Usah Fanatik

Figur ini juga dilematis.  Memang konflik bisa diredam untuk sementara, sejauh  masih bisa memberikan peluang menguntungkan bagi anggota-anggotanya.  Namun, Parpol itu adalah produk demokrasi modern yang diangun dari mekanisme modern pila.

Parpol yang mengandalkan figur tentu bukan Parpol modern. Dalam arti semua tergantung pada figur yang tak sejalan dengan prinsip demokrasi. Soal regenerasi juga akan menjadi batu sandungan. Sistem yang tidak demokratis dalam Parpol itu ikut memengaruhi iklim negara yang “dikuasainya”.

Kalau Parpol sudah tidak demokratis begitu bagaimana diharapkan akan membawa kehidupan politik di Indonesia juga demokratis?  Tentu,  untuk mencapai hasil baik bahan utamanya biasanya akan baik pula.  Maka Parpol itu sebenarnya juga label. Label bahwa Indonesia itu negara demokratis. Meskipum sejatinya tidak. Hanya  demokrasi adminisratif semata.  Dalam praktiknya tidak.

Apakah dengan demikian kita tidak butuh Parpol?  Bukan begitu.  Memang tidak mudah membuat Parpol sesuai harapan rakyat. Catatannya,  jalan untuk menuju kehidupan demokrasi kita masih panjang.

Masyarakat mungkin tidak melihat langsung bagaimana dinamika dalam Parpol.  Misalnya, bagaimana rebutan ketua umum. bagaimana rebutan kekuasaa di gedung dewan. Bagaimana kongkalikong untuk meloloskan anggara atau aturan. Semua itu membutuhkan biaya.   Jika mereka menyaksikan sendiri tentu akan ngeri. Betapa Parpol masih sangat mementingkan diri dan kelompoknya.  Mereka hanya populis saat menjelang Pemilu saja.

Maka,  rakyat tidak perlu menghabiskan energi untuk ikut dukung mendukung politik membabi buta.  Elite politiknya saja tidak memperhatikan kepentingan rakyat untuk apa mereka harus peduli?

Konflik yang ada dalam masyarakat itu kadang dinikmati elite politik.  Mereka bisa ongkang-ongkang menikmati bayaran tinggi sementara rakyatnya konlflik.  Apakah jika ada korban,  elite politik itu peduli pada rakyat?  Belum tentu.  Mereka akan peduli sangat tergantung keuntungannya apa.  Ini tidak bermaksud menuduh sembarangan bahwa semua elite polotik begitu. Tetapi asumsi bahwa elite politik semua baik bisa menimbulkan salah paham. Jadi jangan percaya sepenuhnya pada elite politik,  termasuk janji-janjinya.

Pemerintah itu juga elite politik. Mereka memutuskan kebijakan juga pertimbangan politis pula.  Maka,  jangan percaya sepenuhnya pula pada janji-janji mereka.  Daripada nanti kecewa?

Mereka sering menyembunnyikan boroknya. Korupsi jamaahnya sama-sama dilindungi. Bagaimana aturan dibuat untuk melindungi anggotanya. Sesekali mereka menuduh lawan politik untuk menyelamatkan dirinya. Ini sama persis seperti seseorang  melempar batu tangannya sembunyi. Atau seperti dalam arena pemilihan ketua parpol, “Lempar kursi, sembunyi tangan”.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini