Laut dan Maritimisme yang Meregang

Drama kebudayaan nelayan dan tradisi sosial pesisir telah mewariskan ornamen pemikiran yang fundamental dan orsinil, tapi tradisi yang ada sekaligus memiliki kekuatan transformasi dalam perubahan. Perubahan yang dipercepat, dimana hidup ini seoalah adalah sirkuit balapan, kebudayaan nelayan yang menyejarah itu dianggap tidak begitu penting dalam kertas-kertas kebijakan. Laut direklamasi.

Sejumlah kapal nelayan Sendang Biru, Malang bersandar di dermaga. (Terakota/Eko Widianto)

Oleh : Slamet Castur*

Terakota.id–Jadilah seperti lautan, menjadi panorama samudera yang membentang tiada batas, selalu mengikat wujud dengan hakekat untuk menjadi dirinya sendiri. Lautan hanya bergerak menjalankan kehendak atas kuasa Tuhan, dengan patuh, ikhlas, lapang dada, meski di dalamnya banyak riak, habitat yang beraneka ragam watak; ada yang pendiam, bersembunyi, bahkan persemaian para predator pemangsa kekuasaan sekalipun.

Pasir, bebatuan, karang terjal menjulang berkelok, baginya adalah sebuah pelangi wahana penyegar keindahan kehidupan. Terik matahari, hempasan angin yang kencang, air hujan yang mengguyur deras, bukanlah halangan apalagi musuh akan wujud dirinya, baginya semua akan dihimpun menjadi persenyawaan kimiawi untuk melangsungkan kehidupan dunia ini.

Laut tidak akan pernah takut gelombang, karena dia adalah gelombang itu sendiri. Ia tidak akan pernah takut dengan badai, karena dia adalah bagian dari badai itu sendiri. Pun, dia tidak akan takut dengan goncangan arus, karena dirinya adalah arus yang tenang nan menghanyutkan. Kalau toh saat ini banyak laut tercemar akibat kejahilan manusia, dia juga akan tetap selalu menjadi dirinya. Laut tidak merasa hina dan rugi atas kenyataan itu, yang merugi pada hakikatnya adalah habitat yang bergantung hidup pada dirinya. Hewan dan terutama manusia-manusia yang doyan apa saja.

Laut adalah sebuah harmoni ekologi, pemantik ekosistem kehidupan, penjaga keseimbangan yang selalu menyambung keterbelahan antar komunalitas kepulauan menjadi kesatuan kosmis, horizontal, diagonal, vertikal. Sebagai penyeimbang, rusaknya laut berarti rusaknya kehidupan itu sendiri. Krisis yang melekat pada laut, akan melahirkan goncangan pada tata harmoni kehidupan. Menganaktirikan laut, berimbas pada pencapaian-pencapaian kehidupan yang retak. Tak sempurna. Seringkali menimbulkan hidup yang saling memangsa.

Penggalan lagu “nenek moyangku orang pelaut jenggotnya panjang diikat tali. …”, maupun ujaran cerita rakyat pesisir dengan metafor “bantal ombak kemul angin”, seakan menandai akar genealogis personifikasi dan teologis sosial budaya nelayan. Bahkan di balik kehidupan koloni industrial yang menggerus kehidupan sosial nelayan saat ini, relasi kaidah tradisional ini masih berpengaruh dalam tranformasi struktur pemikiran kekinian.

Bait lagu ‘nenek moyangku orang pelaut’, adalah mengonfirmasi potret silsilah kehidupan nenek moyang pesisir yang kehidupannya bertumpu pada laut. Laut di sini tidak sekedar menjadi basis struktur ekologis, melainkan juga menjadi atribut kepentingan budaya, sosial, politik dan ekonomi.

Singkat cerita, ekosistem laut sudah menjadi identitas ideologi kehidupan maritimisme yang mengelaborasi substruktur nelayan menjadi kekuatan strategis. Sementara ‘jenggotnya panjang diikat tali’, mengilustrasikan sebuah karakter maskulinitas personal yang disiplin, sabar, tegas, ulet dan tangguh dalam mengarungi kehidupan yang keras di tengah badai lautan.

‘Bantal ombak kemul angin’, sebuah metafor yang menggambarkan relasi kehidupan antara nelayan dengan alam. Narasi ini mensimbolisasikan konsepsi teologi kepatuhan dan kepasrahan manusia atas kekuatan alam. Ia juga menjadi penanda akan kelas nelayan yang hidup keras sekaligus pekerja keras.

Perkembangannya, persepsi teologis ini kemudian terbelah antara teologi pesisir utara dan selatan. Peisisir selatan sangat kental dipengaruhi Mataram, yang kemudian melahirkan ekpresi ritual seperti ‘larung sesajen’ yang menjadi prosesi tanda syukur, keselamatan dan minta keberkahan. Secara simbolis tradisi ini merupakan akulturasi budaya Hindu, Islam, dengan spiritualitas Jawa.

Sedangkan Pantai Utara dipengaruhi oleh agresifitas teologi politik Islam Demak dan pemikiran purifikasi Islam Wahabi. Maka, pentas kebudayaan serupa hampir hilang dari budaya pesisir utara. Karena gagal merumuskan reformasi strategi kebudayaan, pada akhirnya hanya berubah menjadi panggung ritual seni budaya hedonisme.

Drama kebudayaan nelayan dan tradisi sosial pesisir telah mewariskan ornamen pemikiran yang fundamental dan orsinil, tapi tradisi yang ada sekaligus memiliki kekuatan transformasi dalam perubahan. Perubahan yang dipercepat, dimana hidup ini seoalah adalah sirkuit balapan, kebudayaan nelayan yang menyejarah itu dianggap tidak begitu penting dalam kertas-kertas kebijakan. Laut direklamasi.

Kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikotak-kotak menjadi basis produksi yang mengenyangkan oligarki. Sedang nelayan, tersisih menjadi kelas yang dimiskinkan dan terbelakang.

Absurditas Sejarah Maritimisme

Transaksi jual beli ikan tuna di Tempat Pelelangan Ikan Pondok Dadap Sendang Biru, Malang. (Terakota/Eko Widianto)

Sekilas sudah dibahas dalam episode tulisan di atas. Babad Majapahit, sebuah epos sejarah kemenangan budaya politik maritime. Kemudian berakhirnya Babad Majapahit yang salah satu juga melahirkan Babad Demak, menjadi lembaran akhir dari cerita politik pesisir Jawa.

Peristiwa fragmentasi politik yang dialami terus menerus oleh Kerajaan Islam Demak, yang mewakili poros politik pesisir, berakibat pada lemahnya konsolidasi sosial politik dan budaya. Apalagi kemudian disusul dengan kekalahan Kerajaan Demak oleh Pajang. Berikutnya Pajang juga dikalahkan Mataram, yang semakin menggeser posisi geo-politik dan karakter kebudayaan nusantara, khususnya Jawa, dari maritimisme kearah pemikiran agrarianisme, agraris pedalaman.

Sekedar catatan pinggir, hampir setiap sejarah rezim berkuasa di Jawa akan selalu melakukan perdebatan mendalam untuk merumuskan pilihan pola kebudayaan maritim atau agraris menjadi subsistem sosial budaya politik, baik pada masa Kerajaan Hindu, Islam, maupun pada masa kolonial. Karena pada dasarnya pilihan orientasi kebudayaan ini akan mempengaruhi pola penyusunan indoktrinasi ideologi dan strategi domestikasi politik untuk membangun harmoni dan kelanggengan sebuah rezim penguasa.

Maka kekuatan utama yang menjadi kepentingan adalah terletak pada pola rekonstruksi patronase, konsolidasi dan kepatuhan absolut pada personifikasi sistem yang ditarik menjadi atribut personal maupun dinasti rezim itu sendiri. Soherto sebagai kelanjutan Raja Jawa, misalnya. Sementara drama politik pergeseran orientasi kebudayaan dari pesisir ke persawahan, atau dari maritim ke agraris, semakin tegas menandai perubahan peta budaya politik dari egaliter, kritis, terbuka, pragmatis, menjadi feodal, mitologis, loyal, dan oportunis.

Melihat potret budaya ini, tentu para Raja Jawa maupun pihak kolonial akan merawat sistem agrarianisme menjadi kekuatan etika politik. Bahkan apapun kehendak perubahan sipil akan selalu dikendalikan oleh paradigma agraris ini. Akibatnya, penguatan sistem maritimisme mengalami degradasi yang sangat dalam, menghadapi marjinalisasi struktur kawasan dan kebudayaan sosial.

Maka dalam sebuah kurun periode sejarah rezim politik, kebudayaan maritim selalu dinilai menjadi ancaman elit kekuasaan. Maritimisme dianggap memiliki dosa politik akibat kesalahan dogmatik karena telah memproduksi sistem sosial tanpa pemimpin, ‘open society’ ekstrim. Bahkan dalam rezim orde baru, rezim Soehartois, yang menjadi the man of the spirit mataram, dengan sistem borjuasi politik yang dibangun, wawasan budaya maritim, pesisir, manjadi basis moral kebudayaan yang dianggap kontradiktif dengan strategi politik demokrasi terkendali, prinsip mono loyalitas.

Sesungguhnya berbagai produk indoktrinasi kebijakan politik negara atas ‘civil society’ hingga saat ini juga masih melembagakan pola agrarianisme yang; feodal, permisif, oportunis, tertutup dan anti kritik. Perlu menjadi kesadaran komunal pesisir, bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang agresif akhir-akhir ini, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan eksplorasi kebudayaan maritimisme, melainkan masih pada batas strategi kendali feodalitas ekonomi politik elit, oligarki dan penghambaan pada fundamentalisme pasar (kapitalisme-neoliberal), tanpa menyertakan prinsip kedaulatan sosial, ekonomi, dan politik maritim.

Masih percayakah dengan pidato pelantikan Jokowi di atas Kapal Pinishi? Ia yang seakan-akan melakukan pertaubatan atas Negara yang telah lama membelakangi laut, sejauh ini belum sungguh-sungguh melahirkan kebijakan yang mengembalikan kebesaran maritimisme. Apa kabar “Jalesveva Jayamahe”?

*Mantan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Era Rokhmin Dahuri, Pernah Menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pesisir dan Nelayan DPP HNSI, sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk “ngopi” bersama nelayan di Lamongan

1 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini