Semua kisah tentang Lafran itu menunjukkan kalau ia memang egaliter, jujur, dan tak suka dipuji-puji. Apalagi dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Karena itu, ketika ditetapkan sebagai pahlawan nasional, saya khawatir jika Lafran yang sudah tenang di alam sana justru merasa risih.
Beberapa hari yang lalu, Mahfud MD di JawaPos (10/11) mengemukakan bahwa alasan KAHMI memperjuangkan agar Lafran ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Selain karena Lafran dan HMI yang ia didirikan nyata-nyata telah ikut berjuang mempertahankan dan membangun NKRI, dari rahim HMI telah lahir sejumlah elite nasional di berbagai lembaga negara dan di tengah-tengah masyarakat. Alumni HMI bersebar di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lain yang saling bersinergi dengan elemen-elemen lain menjaga dan memajukan NKRI”, tulis Mahfud. Saya juga khawatir ini pandangan subjektif KAHMI—yang mungkin berbeda dengan pandangan masyarakat non HMI.
Bukan berarti bagi saya Lafran tak pantas disebut sebagai pahlawan. Sama sekali tidak. Lafran sangat pantas mendapat gelar itu. Hanya saja, akan buruk dampaknya jika pemberian gelar pahlawan secara formal justru menebalkan primordialisme golongan. Hal itu paradoks dengan ideologi HMI yang inklusif. Maka, penganuhgeraan pahlawan kepada Lafran harus melampaui batas-batas formalitas. Sebaliknya, apresiasi kepahlawanan yang substantif adalah meneladaninya dan meneruskan perjuangannya.
Dalam Pidatonya pada Dies Natalis II IKIP (Sekarang UNY), 30 Mei 1966, Lafran menyatakan: “Kita anti penjajahan, … Tidak ada satu bangsa yang mengeksploitir bangsa lain. Tidak ada orang lain yang menghisap orang lain, pendeknya kita menginginkan agar seluruh manusia hidup dalam keadilan dan kemakmuran.“
Tahun 1960, Lafran menulis artikel berjudul Menggugat Eksistensi HMI. Menurutnya, HMI yang pernah jaya perlahan mundur, khususnya setelah 1986. Dalam banyak tulisan otokritik terhadap HMI, sejarawan HMI Agus Salim menyatakan bahwa kemunduran HMI banyak dipicu oleh karena banyak orientasi kader HMI tereduksi menjadi politisi, bukan intelektual. Dalam kaitan inilah, Lafran juga menulis: “Hanya dengan peka terhadap perkembangan zaman, HMI akan tetap bertahan sebagai pencipta intelektual Muslim Indonesia”.
Hari ini, penindasan dan ketidakadilan dan kemiskinan justru disebabkan pembangunan ekonomi negara yang neoliberalistik. Korupsi tumbuh subur di tengah struktur politik yang oligarkis. Kemakmuran terkonsentrasi di segelintir orang pararel dengan makin masif dan meluasnya proses pemiskinan. Mayoritas rakyat yang sedang bersusah payah mengangkat nasibnya, tak cukup sempat dan tertarik mengikuti pemberian formal gelar kepahlawanan jenis ini. Apalagi, banyaknya alumni-alumni HMI di struktur pemerintahan dirasa tak berdampak pada perbaikan nasib mereka.
Maka, seandainya Lafran Pane hidup dalam situasi sekarang, kemungkinan beliau akan melakukan tiga hal: Pertama, memperjuangkan kemerdekaan yang saat ini sebatas telah dicapai secara formal, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kedua, sibuk membersihkan HMI dari alumni-alumninya yang menyimpang, di penjara karena korupsi. “Mungkin akan daftar menjadi pimpinan KPK”, ujar Senoaji, orang terdekat Lafran ketika diwawancara Hariqo. Ketiga, di luar kemungkinan yang pertama dan kedua, yang jelas Lafran tidak akan sibuk memperjuangkan gelar formal kepahlawanan orang lain. Jadi, kader-kader HMI, “warisilah apinya, jangan abunya!”
***
*Alumni HMI, Peneliti Intrans Institute, Pegiat Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang
Merawat Tradisi Menebar Inspirasi