Terakota.ID—Kelompok masarakat sipil di Kota Malang memetakan potensi risiko selama tahapan Pemilu 2024. Saat menyampaikan kritik, tak jarang para aktivis akan menghadapi risiko dan potensi kekerasan. Ketua Dian Mutiara Parahita Women Crisis Center, Sri Wahyuningsih berharap ada kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil di Malang Raya menjelang Pemilu.
“Kolaborasi penting untuk menghadapi segala potensi kerawanan dalam Pemilu 2024,” tutur Sri Wahyuningsih dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bertema “Memetakan Potensi Kerawanan dalam Tahapan Pemilu 2024 terhadap Organisasi Masyarakat Sipil di Malang Raya” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Senin, 22 Mei 2023.
FGD diikuti sekitar 20 organisasi perwakilan akademisi, lembaga bantuan hukum, aktivis antikorupsi, aktivis lingkungan hidup, organisasi pers, dan perusahaan media. Sri Wahyuni menambahkan perlu kerja konkret dan bukan hanya sebatas ide.
Ketua AJI Malang Benni Indo menyampaikan kelompok masyarakat sipil termasuk jurnalis akan menghadapi kerentanan dalam setiap tahapan menuju perhelatan Pemilu. Benni mengutip laporan Divisi Advokasi AJI berjudul Petaka Jurnalis di Tahun Politik. Dalam riset tersebut ditemukan sejumlah kekerasan yang dialami jurnalis meningkat menjelang Pemilu 2019.
Berbagai macam bentuk kekerasan yang rentan dialami jurnalis. Mulai kekerasan fisik, kekerasan digital, psikososial, dan seksual. “Tak hanya kalangan jurnalis, kekerasan juga berpotensi dialami kelompok masyarakat sipil lain,” ujarnya.
Benni menjelaskan, bagi kelompok masyarakat sipil, Pemilu bak belati bermata dua. Di satu sisi, Pemilu menjadi salah satu langkah mendorong proses demokratisasi. Namun, di sisi lain, Pemilu bakal menghadirkan sejumlah ancaman. “Jamak diketahui, potensi kerawanan terhadap kelompok masyarakat sipil meningkat jelang Pemilu. Tak lepas dari banyaknya kepentingan yang berkelindan dalam gelaran tersebut,” ujar Benni.
Risiko kekerasan terhadap jurnalis dan kelompok masyarakat sipil, kata Benni, harus dikelola dengan baik. Salah satu langkah dalam mengelola risiko adalah dengan mengenali risiko dan melakukan langkah mitigasi. Selain itu, juga diperlukan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil.
Potensi ancaman terhadap organisasi masyarakat sipil bisa terjadi sepanjang tahapan Pemilu 2024, mulai pra-Pemilu, saat pencoblosan, sampai pasca-Pemilu. “Ancaman terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil ini merupakan ancaman terhadap proses demokratisasi,” tuturnya.
Untuk itu, AJI Malang mengajak komponen organisasi masyarakat sipil di Malang Raya untuk bersama-sama berkolaborasi memitigasi risiko. Berkolaborasi saling menguatkan dalam menghadapi potensi kekerasan dan memitigasi risikonya. “Jika kita bisa berkolaborasi, tentu akan sangat kuat,” ujar jurnalis Harian Surya ini.
Diskusi kelompok terarah ditutup dengan adanya kesepakatan berkomitmen dalam kolaborasi menghadapi risiko dalam tahapan Pemilu. Pertemuan berikutnya, bakal dilanjutkan Dian Mutiara Women Crisis Center sebagai tuan rumah.
Jalan, baca dan makan