Kita Sudah Berpengalaman Soal Impor (Rektor)

Terakota.id–Saya heran. Mengapa ide Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)  saat punya keinginan untuk mengimpor rektor bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) disambut ribut? Bukankah ide itu baik untuk pengembangan pendidikan Indonesia di masa datang? Bukankah itu juga akan menaikan reputasi Indonesia di dunia Internasional?  Bukankah itu semua akan memacu PTN untuk bersaing ketat? Harapannya, bukankah akan meningkatkan kewibawaan dan kualitas PT Indonesia dimata internasional? Bukankah pak menteri juga akan terangkat reputasinya dalam mengurusi pendidikan tinggi?

Pertanyaan lain muncul. Bagaimana dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)? Apakah kualitas PTS yang sudah “ngos-ngosan” mengikuti jejak PTN tidak akan semakin mundur jauh? Apakah negara siap juga membiayai semua reputasi rektor impor itu dengan pembiayaan yang mengikuti kebijakan rektor impor nanti? Apakah nanti tidak semakin membuka kesenjangan antar dosen PTN, bahkan juga di PTS?

Apa Guna Protes?

Pertanyaan memang akan terus berkecamuk. Menurut saya kebijakan impor rektor diterima saja. Meskipun disertai  dengan hati dongkol.  Toh kalaupun diprotes belum tentu akan mengubah kebijakan.  Juga,  selama ini pak Menteri pun sudah sibuk dengan kebijakan yang “mengguncang-ngguncang”. Sebut saja soal kebijakan scopus,  pengawasan pada dosen dan mahasisya PTN atas isu gerakan radikal di kampus.  Belum kebijakan lain.

Mengapa kebijakan impor rektor harus diterima?  Alasannya,Indonesia sudah terbukti handal dan tak mengecewakan soal impor.   Sejak negara ini “berdiri” kebijakan impor tidaklah mengendor.  Justru semakin merajalela.  Bahkan berbagai kebijakan yang populis pun bisa dilakukan,  meski dengan impor.  Utang itu pun sejatinya termasuk impor,  bukan?

Jadi,  jika ada kebijakan soal impor mengimpor kita tidak usah heran.  Anggap saja itu kebijakan yang sudah biasa.  Saking biasanya tidak terasa. Meski itu memukul wibawa bangsa sendiri.

Mesristek Dikti tentu punya alasan.  Tentu,  setiap kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak.  Bagi setiap pemimpin dimanapun dan kapan pun.  Setiap keputusan tidak akan memuaskan semua pihak.  Salam satu yang diinginkan Menristekdikti agar PTN Indonesia menginternasional.

Kita bisa memahami keputusan Menristekdikti. Kita bisa paham mengapa menteri kadang punya keputusan sepihak menurut sudut pandang negara.  Masalahnya menteri itu jabatan politis dan sebagai pembantu presiden dia melaksanakan secara operasional kebijakannya. Lalu tugasnnya adakah memutuskan.  Sementara itu,  dampak baik atau buruk akan dinikmati di masa datang.  Tulisan ini mewakili bukan sudut pandang negara. Tetapi sudut pandang masyarakat “umum”.

(Bukan) Jabatan Politis

Tentu keputusan Menristekdikti kontroversial.  Pertama,  menyangkut perasaan. Misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan.  Tiba-tiba, ada pimpinan yang diangkat dari “luar”. Apa yang Anda rasakan? Sementara selama ini secara konvensi sudah ada jenjang pengangkatan pimpinan. Misalnya pula ada orang-orang yang sudah telanjur ingin jadi pimpinan tentu akan terhambat.

Sementara itu,  jika ada seseorang yang akan menduduki jabatan pimpinan harus punya kualifikasi tertentu.  Apa yang akan dirasakan?  Atau misalnya pimpinan perusahaan itu berdasarkan jenjang karir.  Maka, habis sudah keinginan seseorang menjadi pimpinan.  Ini menyangkut perasaan dan gairah kerja karyawan.

Tentu PTN bukan perusahaan sebagaimana umumnya. Namun demikian,  PTN juga sebuah organisasi yang mempunyai jenjang wewenang, hak, dan kewajiban serta peluang.  Jabatan rektor juga tidak bisa disamakan dengan perusahaan.  Namun jika menyangkut perasaan semua tak ada bedanya,  bukan?  Mungkin ini pendapat yang agak “baper”. Tetapi jika orang tidak pernah tahu dinamika kerja di PT tentu akan merasakan lain.

Sumber : Poliklitik.com

Kedua,  ketidakpercayaan. Impor rektor juga bentuk ketidakpercayaan kualitas akademik dosen di PTN.  Lalu jika demikian salah siapa?  Apakah kementrian akan lepas tangan begitu saja?  Bukankah selama ini jenjang kepangkatan,  kualifikasi dan berimbas pada kualitas doden juga akibat keputusan kementrian? Mengapa harus lepas dari tanggung jawab?  Aneh bukan?

Seolah kementrian hanya membuat kebijakan.  Jika ada kekurangan dan kesalahan mereka lepas tanggung jawab.  Idenya baik,  tentu perlu dipikirkan dalam jangka panjang dampak yang ditimbulkan.  Bukan tidak mendukung kebijakan menteri,  tetapi mengkritisi tidaklah buruk.  Tugas menteri tentu memutuskan berdasarkan rasa masyarakat.

Meningkatkan kualitas PTN bagus.  Masalahnya,  kebijakan di Indonesia selama ini masih terkesan tabal sulam.  Bukan rahasia umum ada ungkapan yang selama ini berkembang,  ganti menteri ganti kebijakan.  Mereka yang pernah dan sedang duduk di lembaga pendidikan tingkat dasar,  menengah dan tinggi akan bisa meraskan hal ini.

Ketiga,  keputusan politis. Bukan rahasia lagi bahwa jabatan rektor PTN itu jabatan politis.  Apakah itu menandakan bahwa PTN tidak independen?  Selama ini,  dalam Pemilihan Rektor (Pilprek) PTN Menristekdikti punya 35 persen hak suara.  Jadi,  setelah rektor dipilih di tingkat PTN lalu dikirim ke menteri untuk dimintai persetujuan.  Ada kalanya calon rektor yang endapat suara terbanyak di kampusnya harua gigit jari karena bukan dipilih menteri. Menteri punya hak suara banyak,  untuk tak mengatakan punya “hak veto”.

Jika impor rektor dari LN,  ada kemungkinan hak menteri semakin besar. Yang  dikhawatirkan lembaga pendidikan seperti PTN tak ubahnya lembaga politik.  Pimpinan akan dipilih dan ditentukan oleh menteri.  Tentu menteri suka-suka dalam memilih.  Semoga tidak demikian kenyataaanya.

Niat baik menteri layak kita dukung jila memang itu untuk kebaikan.  Masalahnya jika keputusan impor rektor hanya sekadar kebijakan popolis,  pencitraaan dan apalagi politis ini layak dipertanyakan. Meningkatkan kualitas dosen-dosen PTN menjadi pilihan yang mendesak untuk segara dilakukan. Kita jangan sampai ketinggalan semakin jauh dengan negara tetangga. Impor penting, meningkatkan kualitas dosen tak kalah pentingnya. Kebijakan impor rektor memang revolusioner, visioner dan populer. Namun, memilih rektor sendiri bukan tindakan buruk. Indonesia adalah rumah kita.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini