Kiai Haji Masjkur Diusulkan Gelar Pahlawan Nasional

Terakota.id–Pesantren memiliki peranan penting dalam fase perjuangan kemerdekaan. Pesantren menjadi bagian dari simpul perlawanan terhadap penjajahan. Mulai terlibat dalam perjuangan fisik hingga mengisi kemerdekaan. Dalam sejarah tersebut, perlu dicatat seorang ulama asal dari Singosari Malang bernama Kiai Haji Masjkur.

KH. Masjkur merupakan sosok yang terlibat langsung dalam merintis, memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Disebut ”merintis kemerdekaan” karena turut melakukan perlawanan terhadap penjajahan dengan sikap non kooperatif. Serta menyiapkan generasi muda saat itu melalui lembaga pendidikan yang diberi nama Misbahul Wathan atau Pelita Tanah Air. Selanjutnya, atas saran dari KH. Abdul Wahab Hasbullah diubah menjadi Yayasan Almaarif Singosari.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan KH. Masjkur terlibat secara langsung dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan baik di bidang politik maupun militer. Pada fase ini KH. Masjkur dikenal secara luas sebagai tokoh muda yang diperhitungkan dalam peranannya sebagai Cuo Sangi-Kai Malang Syu’.

Ia juga menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang kemudian berubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), pendiri Pembela Tanah Air (PETA) dan Laskar Sabilillah – Hizbullah, dan Dokuritsu Junbi Coosakai (BPUPK – PPKI), serta dalam pendidikan militer di Cibarusa Bogor.

Sedangkan dalam mempertahankan kemerdekaan KH. Masjkur terlibat dalam upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan.  Terutama saat Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949. Serta, kekacauan lain yang dilakukan pemberontak.

Sementara mengisi kemerdekaan merujuk pada kegiatan yang dilakukan KH. Masjkur dalam pemerintahan. Saat bekerja di lembaga eksekutif maupun legislatif serta kegiatan sosial-keagamaan lainnya hingga wafat pada 1992. Oleh Sehingga tak berlebihan jika KH. Masjkur dikenal luas sebagai tokoh empat generasi.

“Masyarakat terutama yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang mengusulkan KH. Masjkur sebagai Pahlawan Nasional sebagai bentuk khidmad pada jasa-jasa yang sangat luar biasa dan kesetiaan beliau terhadap bangsa dan negara,” ucap Ketua tim pengusul Profesor Kasuwi Saiban, dalam siaran pers yang diterima Terakota.id.

Riwayat Perjuangan

KH. Masjkur aktif di berbagai kegiatan sosial dan organisasi masyarakat sejak 1923. Mulai mendirikan Lembaga Pendidikan Islam “Misbachul Wathan” di Malang, 1923. Lembaga pendidikan ini pada 1978 berganti menjadi Yayasan Almaarif Singosari. KH. Masjkur mengemban amanat sebagai pemimpin Yayasan hingga 1992. Berbagai kegiatan sosial dan organisasi terus dia jalani hingga menjelang akhir hayatnya. Berikut dokumentasi lengkap aktivitas organisasi KH. Masjkur

1923                : Mendirikan Lembaga Pendidikan Islam “Misbachul Wathan” di Malang

1923 – 1992    : memimpin Lembaga Pendidikan Islam “Misbachul Wathan”, yang tahun 1924 diubah menjadi Nahdlatul Wathan, dan pada tahun 1978 menjadi Yayasan Almaarif Singosari.

1924                : Aktif di Taswirul Afkar di Surabaya bersama KH. Abdu Wahab Hasbullah

1926 – 1930     : Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Malang (Cabang ke-3)

1938 – 1945    : Menjadi Anggota Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (NU) yang berkantor di Surabaya

1942-1945       : Menjadi Pengurus Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), pada tanggal 7 November 1945 menjadi Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia).

1943                : Turut mendirikan Pembela Tanah Air (PETA) dan Laskar Hizbullah.

1945                : Mengikuti pelatihan di Cibarusa Bogor dan menjadi anggota Cuo Sangi-Kai Malang Syu’.

1945                : Anggota Dokuritsu Junbi Coosakai / Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang pada masa sidang tanggal 27 Mei – 1 Juni 1945, berhasil menerbitkan draft Undang-Undang Dasar dan Pancasila.

1947                : Anggota Dewan Pertahanan Negara (DPN)

1947                : Menteri Agama Kabinet Amir (Yogyakarta)

1948                : Menteri Agama Kabinet Hatta (Yogyakarta)

1948-1949       : Anggota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sekaligus Komisaris Pemerintah Pusat Djawa (KPPD) pada masa perang gerilya Agresi Militer Belanda II.

1949                : Menteri Agama Kabiner Republik Indonesia Serikat (RIS)

1951                : Dewan Pendiri Harian Duta Masyarakat

1953-1954       : Ketua PBNU menggantikan KH. A. Wahid Hasyim sejak 19 April 1953.

1954-1955       : Menteri Agama Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan menjadi Panitia Konferensi Asia Afrika, April 1955 di Bandung

1954                : Mendirikan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI), yang menjadi lembaga pemberangkatan haji untuk pertamakalinya dilakukan oleh negara

1954                : Mendirikan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Pada Muktamar Partai Nahdlatul Ulama ke-XX tahun 1954 di Surabaya

1955                : Anggota Luar Biasa Dewan Kurator Universitas Airlangga Surabaya

1956                : Menginisiasi Munas Alim Ulama di Cipanas dan memberikan gelar “Waliyul Amri Addhoruriyu Bissyaukah” kepada Presiden Soekarno

1957                : Turut dalam pendirian Jam’iyah Ahl al-Thoriqoh al-Mu’tabarroh (JATM) di Tegalrejo Magelang Jawa Tengah, bersama-sama dengan KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisri Syamsuri, KH Dr. Idham Chalid, dan KH Muslih.

1959                : Menjadi anggota DPR-GR yang dibentuk oleh Presiden Soekarno.

1962                : Anggota Komando Retuling Aparatur Revolusi (KOTRAR)

1963                : Menjadi ketua PP Sarbumusi

1973                : Mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam mendeklarasikan partai tersebut, KH. Masjkur bersama dengan KH. Idham Chalid, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, H. Anwar Tjokroaminoto, dan Haji Rusli Halil.

1975                : Mendirikan Yayasan Kiblat

1976                : Mendirikan Masjid Sabilillah di Blimbing Malang. Saat in telah menjadi Yayasan Sabilillah Malang yang memiliki unit Lembaga Amil Zakat (Lazis) dan Lembaga Pendidikan Islam (LPI). Lazis Sabilillah menaungi beberapa unit dan program diantaranya Rumah Yatim, Koperasi, Poliklinik, dan lain-lain. Sedangkan LPI menaungi beberapa lembaga diantaranya SDI Full Day, SMPI Full Day, dan SMAI Full Day yang dilengkapi dengan Asrama (Islamic Boarding School).

1977                : Turut mendirikan Universitas Islam Sunan Giri Malang yang menjadi cikal bakal Universitas Islam Malang. Saat ini, UNISMA berada di bawah naungan Yayasan Unisma dan memiliki beberapa unit antara lain Rumah Sakit Islam (RSI) Unisma, Pondok Pesantren Mahasiswa Ainul Yaqin, Masjid Ainul Yaqin, dan lain-lain.

1978-1983      : Menjadi Wakil Ketua DPR/MPR RI yang dilatik berdasarkan SK Pengangkatan dari Presiden Soeharto. Pada saat menjadi Wakil Ketua MPR/DPR, KH. Masjkur turut menggagas keluarnya TAP MPR II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila.

1980 – 1992    : Ketua Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA), Musytasar PBNU, dan Ketua Yayasan Pembangunan Islam

1980 – 1992    : Ketua Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI)

1983 – 1984    : Merumuskan Munas Alim Ulama pada tahun 1983 di Situbondo untuk membahas masalah asas tunggal dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Sitobondo, secara resmi dan formal, Pancasila ditegaskan sebagai asas tunggal NU.

1983 – 1992   : Musytasar Ittihabdul Muballighin.

1987                : Rehab total Masjid Hizbullah Singosari Malang. Salah satu masjid yang dijadikan simbol/monumen dalam perlawanan penjajah.

1990                : Menjadi dewan kurator PTIQ Jakarta.

1992                : Wafat di rumah, Jalan Imam Bonjol 22 Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu pukul 18:20 WIB. Kemudian jenazah diberangkatkan ke Malang pada keesokan harinya yaitu Ahad 20 Desember pukul 10.30 WIB menggunakan pesawat Hercules lewat Lanud Halim Perdanakusuma, sementara keluarga besar menaiki Pesawat Fokker-28 Pelita Air Service. Setelah sampai di Malang, jenazah langsung menuju Masjid Sabilillah Malang kemudian ke Masjid Hizbullah Singosari untuk disholati. Setelah dilakukan upacara kenegaraan secara militer dan dilepas oleh Gubernur Jawa Timur Mayjen. TNI (Purn.) Soelarso dan Irup Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Hartono, jenazah disemayamkan di Pemakaman Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Falah Bungkuk Singosari Malang.

Proses Pengusulan Gelar Pahlawan

Kiai Hai Masjkur menjadi pimpinan sidang di Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo 1984. (Foto : Dokumen tim peneliti).

Bermula dari surat usulan kepada Departemen Sosial RI (sekarang Kementrian Sosial RI) oleh Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Malang pada tahun 1993-1995 yang waktu itu dipimpin KH Farhan Ismail untuk memberikan gelar pahlawan kepada KH Masjkur Singosari. Namun, apa yang telah dilakukan oleh KH Farhan Ismail dan sahabat-sahabatnya di PC GP Ansor tidak dilanjutkan seiring dengan pergantian pengurus. Hingga akhirnya pada awal tahun 2017 pengusulan tersebut kembali diwacanakan dan dibentuk Tim Pengusul Gelar Pahlawan KH Masjkur.

Agenda pertama dilaksanakan oleh Pengurus Laspesdam NU Kota Malang dengan menggelar rangkaian Harlah NU ke-94 berupa Sarasehan Santri yang bertema “Meneguhkan Kembali Peran Kiai-Santri dalam Kemerdekaan Bangsa Indonesia” pada Senin 10 April 2017 di Aula KH Masjkur Masjid Sabilillah. Kegiatan ini turut menghadirkan sejarawan NU yaitu KH Sholeh Hayat SH dan KH Drs Ng Agus Sunyoto MPd.

Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Yayasan Sabilillah beserta Pemerintah Kota Malang kembali menggelar kegiatan seminar dengan tema “Meneguhkan Peran Santri dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang bertempat di Hotel Grand Palace Malang. Setelah dari Hotel Grand Palace inilah secara resmi tim dibentuk sekaligus pemaparan mengenai prosedur dan syarat-syarat (umum dan khusus) yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 20 tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain:

  1. Syarat umum (Pasal 25 UU No. 20/2009): a) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; b) memiliki integritas moral dan keteladanan; c) berjasa terhadap bangsa dan negara; d) berkelakuan baik; e) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  2. Syarat khusus (Pasal 26 UU No. 20/2009) berlaku untuk gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: a) pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; b) tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; c) melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; d) pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; e) pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; f) memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau g) melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Kemudian, pada Selasa 24 Oktober 2017, tim menggelar rapat dengan menghadirkan Ketua Tim Pengusul Gelar Pahlawan pada periode sebelumnya yaitu KH Farhan Ismail yang sekaligus menjadi anggota dewan ahli pada periode pengusulan ini. Rapat ini menghasilkan data-data awal yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada termasuk testimony dari beberapa tokoh seperti Dr. H. Roeslan Abdulgani (Menteri Penerangan 1963-1964), Brigadir Jenderal KH. Sullam Syamsun (Yayasan Pembela Tanah Air/PETA), dan beberapa testimoni lainnya.

Alur Proses Pengajuan KH. Masjkur sebagai Pahlawan Nasional

Seluruh berkas diajukan mulai Pemerintah Kabupaten Malang/Kota Malang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (DKKKS), Direktorat Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial.

Berkas tersebut diserahkan Ketua Umum Yayasan Sabilillah Malang/Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Malang KH. Mas’ud Ali, Guru Besar Universitas Merdeka Malang/Ketua Tim Pengusul Profesor KH. Kasuwi Saiban, Guru Besar Ilmu Pemerintahan/Yayasan Sabilillah Malang Profesor H.M. Mas’ud Said, Ketua Umum Yayasan Almaarif Singosari KH. Asj’ari Sarbani, Peneliti Universitas Islam Malang Hayat,  Dinas Sosial Jawa Timur Tajul Falah, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Raden Rahmat Malang Sutomo E. Putro, Peneliti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Ketua Lakpesdam NU Kota Malang Faisol Fatawi, dan Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang/Yayasan Sabilillah MalangAbdur Rahim.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini