Keserakahan Sudah Menjadi Nabi, Kekuasaan adalah Jalan Keluar?

Politisasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) layak untuk terus digugat. Setelah Revisi UU KPK,  kini muncul Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang cenderung subjektif dan punya indikasi melemahkan proses penanganan korupsi.

Ilustrasi : Mufcartoon/Poliklitik

Terakota.id–Makanan Bipang Ambawang mendadak populer. Itu setelah diucapan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka peringatan Hari Pangan Buatan Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan.

Mengapa mendadak ramai dibicarakan? Saat berbicara itu konteksnya disamping promosi produk buatan Indonesia juga terkait lebaran. Jokowi menyebut beberapa makanan untuk oleh-oleh, salah satunya Bipang Abawang tersebut. Pengucapannya tentu berkait dengan lebaran. Lebaran selama ini identik dengan umat Islam. Meskipun lebaran juga sudah menjadi ritual budaya semua mayarakat, tetapi identitas umat Islam tak bisa lepas. Apalagi saat mengucapkan di bulan Ramadhan ketika umat Islam sedang berpuasa.

Mengapa heboh? Karena menyangkut Bipang Ambawang, makanan khas Kalimantan Barat. Makanan ini terbuat dari daging babi. Bipang bisa diartikan dengan babi panggang. Tentu saja menjadi heboh. Terutama umat islam. Bagaimana tidak? Saat bulan ramadhan ini dan menjelang lebaran ada kesan dianjurkan untuk mengonsumsi Bipang. Meskipun tentu itu pesan bersifat umum, tak hanya ditujukan ke umat Islam.

Namun konteks dan waktu saat diucapkan memang kurang pas. Artinya, bisa menyinggung perasaan mereka yang tak biasa makan daging babi. Ucapan presiden tidak salah, hanya tidak tepat diucapkan saat ini.

Tentu menimbulkan banyak tanggapan pro dan kontra sebagaimana biasanya. Siapa pembuat teks pidato?  Kalangan pemerintah dan pembela pemerintah sibuk meralat. Mencari alasan-alasan rasional untuk membenarkan ucapan presiden. Entah itu konteksnya kampanye produk dalam negeri, itu konteks untuk mayarakat umum atau bahkan bersuara menurut interpretasinya sendiri sebagaimana dikatakan Jubir Presiden (Fadjroel Rachman).

Ia menyebut ucapan presiden itu Jipang (jajanan terbuat dari beras) bukan Bipang. Melihat konteks pidato Jokowi, itu jawaban asal-asalan seorang Jubir. Memang ada Jipang Ambawang?

Inginnya membela tetapi malah menjadi blunder. Kenapa tidak satu suara? Ada apa dengan komunikasi politik para pembantu presiden? Mengapa makanan Bipang terselip dalam pidato terkait mudik lebaran? Inilah masalah utamanya. Bukan lagi soal pesan tetapi konteks dan waktu saat sebuah pesan diucapkan menjadi penting. Akhirnya pembenaran pun dicari-cari. Sementara kelompok lain yang memprotesnya sudah telanjur alergi.

Fokus ke Masalah Dasar

Membicarakan kontroversi Bipang Ambawang memang penting, tetapi tak kalah pentingnya kejanggalan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang terahir menjadi masalah penting dan lebih mendasar. Bukan berarti Bipang dengan segala kontroversinya tak penting tetapi itu bisa disingkirkan lebih dahulu. Jangan sampai isu Bipang mengalahkan TWK yang lebih penting.

Mengapa terkait TWK begitu penting? Tes iki terkesan akal-akalan. Lembaga prestisius seperti KPK sampai melakukan tes khusus TWK. Bahkan soal dan pertanyaan tes itu terkesan lucu-lucu dan subjektif dan terkesan pada keputusan suka dan tidak suka.

Coba simak beberapa pertanyaan aneh yang saya bisa dapatkan dari media. ‘Kenapa belum menikah?”, “Bersedia tidak menjadi istri kedua?”, “Kalau pacaran ngapain aja?”,  “Apakah masih punya hasrat?”

Juga soal hafalan doa qunut? Apa hubungannya dengan wawasan kebangsaan? Lalu soal doa makan, juga organisasi Islam yang dikuti. Model pertanyaan ini bisa jadi rekor tersendiri dari lembaga yang membuat pertanyaan terkait kebangsaan dengan pertanyaan  tidak berbobot. Bisa jadi niatnya baik tetapi caranya tidak tepat. Akhirnya terkesan ugal-ugalan. Sementara yang diurusi ini soal negara. Akhirnya suka dan tidak suka sesuai selera yang akan dijadikan parameter.

Jangan Termakan Isu

Menjadi tampak semakin aneh karena sebelumnya lembaga ini disorot tajam terkait “lumpuhnya” dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terbilang besar. Lembaga ini juga ada kesan menyingkirkan orang-orang berintegritas yang menangani kasus penting. Tuduhan taliban yang sempat santer  di lemaga itu juga bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian TWK. Mereka yang dekat dan mengetahui KPK tentu akan paham.

Sudah sejak lama KPK ini memang sebuah lembaga yang prestisius tetapi dikelola secara politis. Rekruitmennya juga tak lepas dari kepentingan politik. Kepentingan politik sejak beberapa tahun lalu saja sudah kelihatan, apalagi saat ini.

Maka, sorotan atas lembaga yang semaki lemah akibat revisi UU KPK tahun 2019 layak terus didengungkan. Bukan soal suka dan tidak suka. Ini soal harapan pada lembaga anti rasuah yang baik di masa datang. Kontroversi putusan terkait kasus besar menjadi sulit dilakukan karena kepentingan politik yang tinggi, apalagi menyangkut pejabat, orang berpengaruh dalam kekuasaan.

Kita boleh hanyut soal pro kontra Bikang Ambawang. Tetapi jangan lupakan hal menasar soal TWK di KPK. Jangan hanyut dengan permainan isu yang membelokkan pada kasus-kasus korupsi besar yang berkaitan dengan kekusaan di negeri ini. Sebaiknya kita mulai berpikir kritis dan substansial.

Jika itu tidak bisa dilakukan maka kita hanya bisa berdendang lagunya Kantata Takwa yang berjudul “Gelisah”, “Orang-orang saling bertengkar. Untuk apa bukan soa lagi. Keserakahan sudah menjadi nabi. Kekuasaan adalah jalan keluar”.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini