Kebudayaan Nusantara Strategis Mencegah Sikap Intoleran

I Made Bandem dan Nungki Kusumastuti menyerahkan dokumen strategi kebudayaan kepada Presiden Joko Widodo dalam Kongres Kebudayaan. (Foto : Sekretariat Kepresidenan).

Terakota.id–Presiden Joko Widodo bertemu dengan seniman dan budayawan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. Pertemuan menindaklajuti strategi kebudayaan yang disampaikan para budayawan dalam Kongres Kebudayaan 9 Desember 2018. Sebanyak 23 seniman dan budayawan bertemu Presiden Joko Widodo alias Jokowi selama 1,5 jam.

“Saya ingin mendengar, berdiskusi, dan mendapatkan masukan mengenai strategi kebudayaan sebagai arah umum kemajuan kebudayaan 20 tahun mendatang,” kata Presiden Jokowi dalam siaran pers yang diterima Terakota.id. Pertemuan dilakukan untuk pertimbangan Presiden Jokowi mengambil kebijakan.

Para seniman yang turut bertemu antara lain sastrawan  Aan Mansyur, pegiat tradisi Kasepuhan Abah Asep Nugraha, produser film berbasis budaya Abduh Azis, pegiat musik Jaya Suprana, penggerak sekolah rimba Butet Manurung, pegiat permainan rakyat Endi Aras, dan budayawan Edi Sedyawati. Pertemuan berlangsung akrab, cair dan hangat.

Dalam Kongres Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Presiden Jokowi menyebut fenomena perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang serba cepat. Sehingga lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. Meliputi interaksi antar kelompok dan antar bangsa.

Menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya itu, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk teguh menjaga peradaban dan membangun toleransi. Para pegiat budaya, kata Jokowi, telah berperan menjaga kebudayaan tetap mengakar kuat. Serta tumbuh subur mewarnai belantara budaya dunia.

Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada pelaku kebudayaan di Kongres Kebudayaan. (Foto : Sekretariat Kepresidenan).

“Berkat semangat dan kerja keras semuanya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Jokowi. Jokowi menuturkan saat ini butuh sebuah panggung interaksi yang menjaga toleransi. Misalnya menyediakan ruang publik yang inklusif sebagai ruang ekspresi dan kebebasan mimbar akademik.

Ruang publik ini harus didukung lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan. Toleransi dalam kebudayaan ini, katanya, berperan penting untuk mencegah intoleransi, dan ujaran kebencian.

Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan kepada empat budayawan. Meliputi tim restorasi Candi Borobudur Ismojono dan Hubertus Sadirin, Putu Wijaya, dan Zawawi Imron. Pemerintah juga mengalokasikan dana abadi kebudayaan sebesar Rp 5 trilun, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan dana sebesar Rp 500 miliar untuk pemajuan kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan pentingnya nilai-nilai adi luhung budaya Indonesia. Yakni tepa selira, toleran, saling menghargai dan penuh kesantunan. “Semakin ke sini, kita (bangsa Indonesia) semakin tercerabut dari budayanya. Ini bahaya dan tidak boleh dibiarkan, “ujar.

Sedangkan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menjelaskan kebudayaan yang inklusif menjadi kunci. Sifatnya, kata Hilmar, saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, dan berempati. “Sehingga toleransi muncul dari pemahaman, bukan doktrin,” kata Hilmar.

Hilmar Farid mengaku memahami jalan pikiran pihak yang menganut konservatisme. Menurutnya, keterbatasan pengalaman dan lingkungan bergaul menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang mereka.

“Perlu diperkuat daya cerna kebudayaan asing, sehingga bisa menerima tanpa buru-buru bersikap menolak,” ujarnya. Kongres Kebudayaan menghasilkan Strategi Kebudayaan. Dokumen rangkuman aspirasi pelaku kebudayaan lebih dari 300 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Terdapat tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan. Diantaranya praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama. Strategi Kebudayaan ini bakal disusun menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK).

RIPK menjadi acuan pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Ida Ayu Wahyunimen jelaskan 2019 bakal menerima dana alokasi khusus kebudayaan. “Totalnya sebesar Rp 500 miliar,” ujarnya.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini