Kebijakan Setengah Hati Akses Kerja untuk Disabilitas Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-2 Habis)

Pemilik Linika Collection rumah Muslikha (44) menjahit dengan duduk di kursi roda. (Terakota/ Wulan Eka)

Terakota.id  Tiga manekin berbusana muslimah terpajang di kanan dan kiri rumah Muslikha (44) yang beralamat di Jalan Satsuit Tubun Gang IV, Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sejumlah busana aneka model dan ukuran terpajang di dalam etalase. Benang aneka warna berderet tampak rapi berjejal. Pun mesin jahit, mesin obras hingga mesin pemasang kancing.

Pemilik Linika Collection ini awalnya pesimistik bisa membuka usaha jahit. “Kakiku saja tak bisa buat mengerakkan mesin. Saya awalnya pesimis,” ujarnya mengawali wawancara.

Namun, keterampilan itu terbuka usai menamatkan pendidikan SMA Luar Biasa Yayasan Pembinaan Anak Cacat ( YPAC) Malang pada 1994. Perempuan yang akrab disapa Ika ini belajar menjahit di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Bangil, Kabupaten Pasuruan. Usai belajar menjahit, ia mengalami tantangan saat magang. “Sejumlah konveksi di Surabaya kebanyakan di lantai atas, tak ada akses kursi roda,” ujarnya.

Sempat putus harapan. Ika bernadzar akan membuka usaha menjahit yang ramah bagi disabilitas jika mendapat tempat magang. Di ambang penantian, Ika ditawari magang di perusahaan konveksi milik anak salah satu pengurus YPAC Malang. “Anak Dokter Prabowo, sudah biasa dengan teman disabilitas. Magang dua bulan, diberi fasilitas kamar,” katanya.

Di tempat ini, Ika mengembangkan keterampilan menjahit. Selepas masa magang berakhir, ia melanjutkan kerja di sana. Ika belajar berbagai model busana dan ukuran sesuai pesanan.  Tahun 1999 Ika mendirikan usaha sendiri bernama Linika Collection. Kini ia memiliki seorang pekerja tetap.

Linika Collection menjadi rujukan tempat magang menjahit siswa UPT RSBD Bangil, Pasuruan, Jawa Timur serta sejumlah siswa SMK jurusan Tata Busana di Malang. Ika mengaku senang bisa berkontribusi kepada para penyandang disabilitas.

Rata-Rata Lulus SMP, Kesempatan Kerja Perempuan Disabilitas Minim

Bukan Ika seorang, puan disabilitas yang keluhkan minimnya akses kerja formal. Indriasari, pemilik Indri Collection mengaku, perempuan disabilitas berpendidikan rendah sulit bekerja di sektor formal. “Selain tingkat pendidikan, temen disabilitas kerap tak siap secara mental. Sejak kecil dipandang sebelah mata. Perlu membangun kepercayaan diri terlebih dahulu,” kata Indri, Selasa, 14 September 2021.

Indri dan suaminya yang juga penyandang disabilitas fisik ini akhirnya berinisiatif mendirikan Rumah Kreatif Disabilitas (RKD) pada 12 April 2019. Sebanyak 25 penyandang disabilitas di Kota Malang berhimpun. Beragam penyandang disabilitas fisik, netra, disabilitas intelektual dan tuli berbaur tanpa bedakan usia dan jenis kelamin.

Mereka berlatih keterampilan produksi kaos, menjahit, laundry sepatu dan merajut. Program ke depan mereka kembangkan usaha bersama. “Susah mengakses kerja, kita mengembangkan potensi sendiri,” kata Indri menambahkan.

Sejumlah penyandang disabilitas mengikuti pelatihan kerja kriya tangan di Rumah Kreatif Disabilitas. Sesama anggota menjadi mentor. (Foto: Wulan Eka).

Menanggapi situasi ini, Ketua HWDI Cabang Malang, Siswinarsih menjelaskan perempuan disabilitas susah akses kerja sebab pendidikan rata-rata masih SMP. Sementara, lowongan kerja mensyaratkan minimal lulusan setara SMA. “Mereka sejak kecil dibatasi akses pendidikan. Banyak keluarga yang justru memprioritaskan anaknya yang lain,” ujar Siswinarsih pada Jum’at, 10 September 2021.

Fokus Pandemi, Hak Kerja Disabilitas Jadi Anak Tiri

Penyandang disabilitas di Kota Malang minim perhatian dari pemerintah kota setempat. Belum ada sinergi lintas sektoral dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan untuk kelompok rentan ini.

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada 2020 ada sejumlah 2669 penyandang disabilitas di Kota Malang. Jenis disabilitas mereka mulai dari buta, tuli, bisu, fisik, keterbelakangan mental, pengendalian diri dan kombinasi.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengakui UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh instansi menjamin akses ketenagakerjaan bagi kelompok rentan dan marjinal, penyandang disabilitas. Pemerintah wajib memberi akses kerja bagi disabilitas minimal dua persen dari jumlah pegawai, sementara perusahaan swasta minimal satu persen.

“Ketentuan kesempatan kerja itu sebenarnya sudah lama. Bukan hanya kewajiban pemerintah saja, swasta juga termasuk,” ujar Erik, Jumat, 17 September 2021.

Erik yang juga menjabat Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang menambahkan aturan turunan dari UU tersebut baru keluar akhir 2020 dan awal 2021. Sosialisasi aturan itu baru dilakukan oleh Disnaker Provinsi Jawa Timur ke kota dan kabupaten pada akhir Maret tahun ini.

“Kami belum sempat sosialisasi ke perusahaan-perusahaan karena terjadi pandemi Covid-19 gelombang kedua,” ujarnya.

Alasan pandemi, Erik menuturkan pemerintah kota belum bisa memberi sanksi pada perusahaan yang tak patuh aturan. Data Disnaker-PMPTSP menyebutkan terdapat 977 perusahaan di Kota Malang yang masuk kategori wajib lapor. Sejumlah lima perusahaan mengklaim telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun belum diketahui detil berapa banyak jumlah pekerjanya.

“Itu data awal yang masuk, kami masih proses pendataan ke perusahaan. Belum ada sanksi terkait pelanggaran mempekerjakan penyandang disabilitas,” kata Erik menambahkan.

Erik menyebut Disnaker-PMPTSP Kota Malang tak lagi memiliki kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Sebab peran pengawasan itu sekarang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kota hanya berkoordinasi jika mendapati pelanggaran terkait bidang ketenagakerjaan.

Terkait Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2020, Erik menyebut Disnaker-PMPTSP belum menyusun rencana pendirian. Padahal ULD ini bertugas memberi informasi kepada pemerintah pusat dan daerah serta pemberi kerja (perusahaan) mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja hingga keberlanjutan kerja.

“Sekarang ini masih fokus pada upaya memfasilitasi kemudahan penyandang disabilitas dalam pelayanan perizinan. Ke depan akan disusun perencanaan ULD,” tambah Erik.

Peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan pun terbilang rendah. Pada tahun lalu hanya satu kali digelar pelatihan digital marketing secara daring. Ada sebanyak 20 penyandang disabilitas yang usahanya terdampak pandemi dilibatkan sebagai peserta.

“Karena keterbatasan anggaran, refocusing untuk penanganan Covid-19, pada tahun ini tidak ada pelatihan bagi disabilitas,” tutur Erik.

Tak Ada Sinergi Lintas Sektor

Dinas Sosial Kota Malang tak memungkiri mayoitas penyandang disabilitas masih banyak yang bekerja di sektor informal mulai dari jasa terapis pijat maupun wirausaha. Meski belum ada data riil yang dimiliki, diperkirakan sedikit yang bekerja di sektor formal.

Kondisi itu dikatakan Titik Kristiani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos – P3AP2KB) Kota Malang.

Ia juga mengakui penyandang disabilitas sulit mendapat mengakses layanan pendidikan sampai pekerjaan. Namun semua itu disebabkan oleh sejumlah hal, bukan hanya dari kebijakan pemerintah yang masih terbatas.

“Banyak yang tak memiliki ijasah formal, padahal mereka ini sebenarnya terampil,” ujar Titik.

Perusahaan swasta umumnya mensyaratkan ijasah pendidikan bagi calon pelama pekerjaan yang sesuai kualifikasi. Karena legal formal itu pula diperkirakan hanya sedikit yang mampu menembus pekerjaan di perusahaan – perusahaan swasta.

Faktor lainnya, stigma dan cara pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai beban. Tidak sedikit dari pihak keluarganya sendiri tak menghendaki anggota keluarganya yang difabel karena malu atau kasihan. Sehingga tak memberi izin untuk bekerja seperti biasa.

“Karena hal itu membuat difabel tak bisa mandiri. Ini jadi pekerjaan serius yang menuntut keterlibatan semua pihak,” ujarnya.

Untuk persoalan yang melibatkan keluarga, Dinsos- P3AP2KB melakukan pendekatan informal. Melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial di tiap kelurahan dan pendamping disabilitas yang ada di tingkat kecamatan. Memberi pemahaman pada tiap keluarga.

Sedangkan upaya pemberdayaan di bidang pekerjaan, alokasi anggaran masih sangat terbatas. Meski begitu, secara berkala ada mengikutsertakan penyandang disabilitas ke kegiatan pelatihan kewirausahaan yang digelar oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan mereka di Kota Malang menggelar pelatihan keterampilan secara berkala. Termasuk UPT Balai Latihan Kerja Disnaker Jatim di Malang. Namun jumlah peserta masih terbatas. Sebagian besar pelatihan lebih pada peningkatan keterampilan kewirausahaan. Seperti budidaya ulat sutera, budidaya lele sampai cleaning service.

Para penyandang disabilitas mengikuti budidaya ikan lele di Kelompok Usaha Bersama (kuber) Disabilitas Jaya Makmur.j (Terakota/ Wulan Eka).

“Jenis pelatihan kami sampaikan melalui komunitas, agar pesertanya menyesuaian sesuai kapasitasnya tanpa membedakan gender,” ucap Titik.

Pelatihan di balai besar Kemensos biasanya butuh waktu panjang karena harus menjalani serangkaian tahapan, bukan langsung ke keterampilan semata. Di mulai dari peningkatan motivasi diri agar tumbuh kepercayaan diri sampai pada skill.

“Ada tahap pengenalan diri dan kapasitas. Tidak bisa bila langsung dilatih keterampilan,” ujarnya.

Titik mengakui selama ini kebijakan perlindungan dan akses ketenagakerajaan untuk penyandang disabilitas masih berjalan sendiri – sendiri. Perencanaan dan strategi program belum terpadu misalnya saling terhubung antara Dinsos- P3AP2KB, Disnaker-PMPTSP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) maupun dinas lainnya.

“Kalau tahun sebelumnya memang masih sendiri-sendiri. Mulai tahun ini kami semua sedang menyusun kolaborasi bersama,” kata Titik.

Regulasi Tanpa Taji

Pemerintah Kota Malang sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Regulasi itu memuat sejumlah poin penting. Meliputi kesamaan peluang kesempatan, aksesibilitas atau keterjangkauan, rehabilitasi sosial dan medik. Hingga pelatihan kerja maupun pelindungan terhadap penyandang disabilitas.

Perda nan mumpuni secara normatif ini belum maksimal memberikan kesetaraan hak pada disabilitas. Pemkot Malang berencana merevisi Perda tersebut, sekaligus menyesuaian dengan UU Disabilitas yang baru. Rancangan Perda telah disiapkan sejak tahun lalu. Hingga kini belum ada kemajuan pembahasan regulasi tersebut.

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengaku belum tahu detil rancangan revisi Perda itu maupun sejauh mana perkembangannya.

“Saya belum bisa menjelaskan detilnya. Tapi prinsipnya Perda itu sangat penting karena kebijakan bisa mengalir begitu saja bila tanpa Perda,” ujar Erik.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan, Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) disabilitas sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah (prolegda) sejak 2020 silam. Namun dewan belum membahasnya karena masih tertahan di Pemkot Malang.

“Sampai hari ini eksekutif belum mengajukan ke kami,” katanya.

Made memperkirakan pemkot masih mengkaji ulang naskah akademik ranperda itu bersama tim ahli. Atau masih menunggu momen untuk menggelar forum group discussion (FGD) bersama sejumlah pihak. Termasuk harus melibatkan komunitas difabel dalam diskusi itu. Biasanya, naskah akademik dilempar ke dewan bila kesiapannya sudah mencapai setidaknya 80 persen.

“Draf perda yang baru harus lebih kuat dibanding dengan produk hukum sebelumnya,” ujar Made.

Ia menilai perda lama lebih banyak bersifat imbauan ke semua pihak. Belum tegas memuat  keharusan dan kewajiban pemerintah maupun swasta untuk memberikan akses kerja bagi penyandang disabilitas.

“Titik – titik itu yang harus dipertegas. Pemberian pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Menurut Made, sejauh ini kebijakan Pemkot Malang untuk disabilitas baru pada penyediaan akses sarana penunjang. Misalnya infrastruktur ramah difabel di sejumlah fasilitas umum. Namun substansi seperti kesempatan yang sama di bidang pekerjaan sesuai kapasitasnya masih terabaikan.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini