Terakota.id–Kini kampung-kampung bergeliat. Mereka yang telah lama dipunggungi pembangunan kota, berupaya menata diri. Kampung-kampung mengorganisir diri untuk menunjukkan keberadaannya. Bahwa kampung, bukanlah tumpukan rumah tanpa jiwa, budaya, dan sejarah. Bukan pula sekian kelokan gang-gang sempit dengan selokan mampat dan bau. Kampung juga tak berkenan lagi dicap sebagai sarang kriminalitas dan persoalan. Singkatnya, kampung menantang pelabelan negatif selama ini.
Beberapa waktu lalu diadakan acara bedah buku Meniti Arus Lokal-Global: Jejaring Budaya Kampung, di Malang, tepatnya di Kedai Kopi Tani Kecamatan Dau. Buku ditulis bersama sejumlah pembakti kampung dan tergabung di komunitas Jaringan Kampung Nusantara (Japung). Melani Budianta dan Dhita Hapsarani dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia menjadi editor buku. Kampung di dalam buku ini tidak terbatas pada artian “kampung kota”. Melainkan, juga memasukkan kampung sebagai bagian lebih kecil dari desa.
Melani Budianta, salah satu pembicara, mengatakan bahwa kampung bisa menjadi obat bagi kota yang tengah sakit. Kota menderita komplikasi. Diantaranya akibat fundamentalisme ekonomi dan identitas. Kota, katanya, disesaki gempuran kebencian dan kultur transaksional yang ekonomis semata. Kampung yang sepanjang sejarahnya telah dicap negatif, bagi Melani, justru dapat menjadi penawar. Masalah perkotaan seperti keterasingan, kesepian, persaingan, dan jegal menjegal, akan dapat diurai dengan menghidupkan denyut kearifan kampung.
Apa yang dituturkan Melani dan disampaikan buku tersebut menarik sekaligus menyimpan tantangan. Menarik, karena kampung telah berani tampil dan keluar dari kungkungan konotasi negatif. Sedangkan tantangannya adalah, benarkah ia dapat menjadi obat bagi kota yang sakit sebagaimana disampaikan Melani?
Di Kota Malang misalnya, kita akan mudah menemukan kampung-kampung yang bergeliat dan berubah. Kampung Glintung di Purwantoro dan Kampung Terapi di Sukun berbasis lingkungan. Lalu, Kampung Sejarah Sumbersari berdasarkan heroisme pertempuran di Malang. Kampung Budaya Polowijen berupaya menampakkan tradisi tari topeng, pembuatan topeng dan batik. Kampung Warna-warni Jodipan muncul sebagai perkampungan di pinggir kali dengan tembok dan genting bercat aneka warna. Kampung Celaket eksis dengan tema motif batik Celaket. Kampung Cempluk, berada di Kabupaten tapi berbatasan langsung dengan Kota Malang, berusaha eksis dengan gerakan kesenian dan kebudayaan. Dan tentu masih banyak lagi kampung-kampung lainnya.
Di kota atau kabupaten lain, saya pikir, gejala yang sama juga terjadi dan bermunculan. Mungkin hanya berbeda pada penekanan tema dan arah geraknya. Kampung mulai terjaga dari gelembung fatamorgana pembangunan kota. Dari ruang yang lebih kecil, warga kampung mencipta sesuatu yang lebih bermakna. Entah lewat seni-budaya, tanaman, literasi ataupun mural. Mereka bosan dicap inferior. Warga kampung tak berarti “kampungan.” Dan hulu dari segala kenegatifan dan penyimpangan tidak identik dengan kampung.
Akan tetapi, tanpa mengurangi rasa kagum kepada para pembakti, pegiat, atau pengabdi kampung, juga tanpa menebar jaring pesimisme, geliat kampung dapat terjebak pada pesona permukaan dan capaian instan. Kampung akan menjelma sekadar wisata, destinasi, atau panggung penjaja eksotisme kesenian dan kebudayaan. Apalagi jika itu terjadi karena anjuran dan uluran modal dari investor. Maka, geliat kampung tak ubahnya, meminjam bahasanya Harvey (2010: 121), saluran investasi yang produktif dan menguntungkan. Jadilah kampung sebagai ruang yang diinginkan oleh kapitalisme.
Ia juga bisa terjebak sebatas latar pemuas hasrat berfoto dan syahwat jeprat-jepret. Media sosial menjadi etalase yang membuat ketagihan. Apalagi jika unggahan foto kita diganjar banyak komentar, disukai banyak netizen, dan tentunya mengundang para follower. Banyak kampung dan tempat didesain ulang seturut selera abad ini, berpotret. Bahkan, menurut pengalaman Melani Budianta, pernah di satu kampung seorang nenek terpaksa harus dikunci di dalam kamar setiap kali ada pengunjung yang asik memotret rumahnya. Tujuannya, agar ia tak mengganggu dan memarahi pengunjung.
“Modernitas dan ekonomi pasar memiliki dua sisi mata uang dalam memosisikan kampung, yakni melihat kampung sebagai masalah atau sebagai komiditi,” tegas Melani Budianta dalam Meniti Arus Lokal-Global: Jejaring Budaya Kampung (2018: 5). Dan dua sisi itu, sama-sama bermasalah. Tidak layak memilih menjadi salah satunya.
Selain itu, kampung dapat juga menjebak kita larut dan tersesat dalam kelindan romantisme dan nostalgia masa lampau yang bisa jadi tidak kompatibel dengan persoalan hari ini dan masa depan. Meromantisir masa lalu kampung sebagai solusi permasalahan hari ini sama ganjilnya dengan menyebarkan kabar akan datangnya Ratu Adil penyelamat umat manusia.
Dengan begitu, geliat kampung bukan berarti meromantisir dan bernostalgia dengan kampung. Melainkan menggali pengetahuan dan menangkap nilai-nilai lokalitas kampung yang esensial bagi kehidupan bersama hari ini dan masa depan. Pengetahuan dan nilai-nilai lokal itulah yang mungkin telah puluhan atau bahkan ratusan tahun tertimbun kolonialisasi pengetahuan hingga tak dikenali lagi bentuknya.
Persoalan kampung yang menyejarah adalah juga persoalan struktural. Jarak paling dekat ialah akibat dari pembangunan kota yang kapitalistik. Kalau mau dirunut, maka penggusuran atau peminggiran fisik dan non-fisik kampung tak bisa terlepas dari jejaring ekonomi-politik global yang mengabdi pada moda produksi kapitalistik. Di era globalisasi, semua terkoneksi dalam satu mata rantai yang saling mengait. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut mengokohkan globalisasi ini.
Untuk kasus Indonesia, mata rantai ekonomi global salah satunya dengan gamblang dapat terbaca dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek ini mencacah wilayah-wilayah se-Indonesia ke dalam blok-blok produksi atau koridor ekonomi yang saling terkoneksi dan pada akhirnya terhubung juga dengan agenda bisnis global. Ada yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Ada yang ditunjuk sebagai garda ketahanan pangan. Dan ada pula yang dicipta sebagai penyuguh lokasi wisata.
Tak jarang, laju bisnis dan investasi yang dibonceng globalisasi membuat kampung dan desa remuk-redam. Orang-orang kampung tiba-tiba diminta berkemas dan meninggalkan ruang hidupnya selama ini. Mereka digusur. Kampung atau desa bakal disulap jadi area industri atau perdagangan. Atau bakal berdiri dan dibangun infrastruktur-infrastruktur baru.
Lalu, gegas atau lambat erosi kearifan tradisi dan budaya juga tak dapat dihindarkan. Nilai serta pengetahuan lokal yang terhubung dengan ruang hidup masyarakat turut terputus berbarengan dengan penggusuran dan relokasi besar-besaran. Misalnya masyarakat Suku Batui di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Ritual tahunan, Malabot Tumpe, kian hari kian sulit.
Mereka menjadi susah beroleh telur Maleo, ubo rampe utama ritual. Pasalnya, habitat BurungMaleo di hutan Bakiriang rusak akibat ekspansi perkebunan sawit dan industri ekstraktif. Padahal, ritual itulah salah satu identitas lokal mereka kini terancam. Hutan itu dulunya dikelola oleh adat dan baik-baik saja. Namun, tahun 1970-an pengelolaan hutan diambil alih oleh negara dan menyisakan persoalan hingga hari ini.
Tentu, masih banyak lagi contoh serupa dan senasib yang dapat kita sodorkan untuk menunjukkan keterancaman eksistensi kampung. Baik fisik maupun non-fisiknya. Karenanya, tantangan bagi geliat kampung ke depan, selain agar tidak terjebak menjadi sekadar ruang ciptaan investor, destinasi wisata, latar pemuas hasrat berfoto, dsb, adalah bentuk perlawanan dan penolakannya terhadap agenda-agenda kapitalisme-neoliberal. Bagaimanapun, pembangunan yang diboncengi agenda neoliberal sama destruktifnya dengan guyuran narkoba bagi kalangan muda di kampung-kampung. Kenikmatan fantasi sebentar, lalu ambruk selamanya. Tabik.
Asisten Redaktur. Pegiat literasi dan coffee addict