“Kalau Berhenti Mengkritik, Negara ini Bisa Hancur“

kalau-berhenti-mengkritik-negara-ini-bisa-hancur

Terakota.id–Anda mengenal grup lawak Bagito Cs? Grup lawak ini beranggotakan tiga orang (Miing/Dedi Gulelar, Didin/Didin Pinasti, dan Unang/Hadi Wibowo). Grup ini dikenal karena pernah mengisi acara Bagito Show di  RCTI dan Gebyar BCA Indosiar.

Diantara lawakannya ada yang membuat terkenal sekaligus membuatnya cemas saat mengisi acara Gebyar BCA 23 Oktober 1999. Namanya juga pelawak. Tentu penuh dengan sindiran, ledekan, dan bahkan agak sarkastis.

Ceritanya begini. Bagito kesandung masalah saat memerankan Gus Dur (presiden waktu itu). Tidak tanggung-tanggung perannya. Ia sedang menelpon. Pura-pura menelpon Perdana Menteri Australia, Paul Keating. Sebagaimana umumnya, orang telepon selalu meletakkan gagang teleponnya di telinga. Lha ini tidak. Dia meletakkan gagang teleponnya di jidat dan mata.

Mengapa bermasalah? Karena adegan itu dianggap menghina fisik presiden Gus Dur yang kurang sempurna penglihatan matanya. Lalu geger. Massa pengikut Gus Dur marah besar. Bagaimana tidak? Ia tokoh panutan yang mempunyai pengikut loyal. Dihina secara fisik. Tapi ya untung yang dihina Gus Dur. Kalau yang lain, saya tentu tidak tahu.

Menghina kepala negara saja bermasalah, lha ini sudah kepala negara terus dihina fisiknya. Sesuatu yang tak perlu dilakukan tetapi telanjur terjadi. Sekali lagi untung yang dihina Gus Dur. Kalau yang lain saya tidak tahu.

Syahdan, malam minggu habis mengisi acara itu Bagito Cs cemas dan ketakutan. Grup lawak itu menghubungi semua relasi bagaimana caranya memecahkan masalahnya. Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1999 Bagito bertemu langsung dengan Gus Dur dan meminta maaf.

Apa yang terjadi kemudian saat pertemuan?

gus-dur-syiir-tanpo-waton-the-untold-story
Tradisi berdialektika ditanamkan dalam keluarga KH.Wahid Hasyim. Perbedaan pandangan tak menyebabkan renggangnya persaudaraan. (Foto : Kompas.com).

‘Nggak masalah Bang Miing. Jangan berhenti mengkritik pemerintah. Kalau berhenti mengkritik negara ini ini hancur. Teruskan saja. Mungkin caranya saja yang baik, “jawab Gus Dur.

“Apakah saya masih boleh siaran di TV, “tanya Miing.

“Jangan tanya saya. Tanya sama yang punya TV boleh atau tidak. Kalau dilarang kasih tahu saya”.

Gus Dur lalu berpesan jika tidak ada kritik pada pemerintah demokrasi akan mati. Jawaban yang sederhana tetapi bermakna dalam. Tak mudah diikuti oleh semua pemimpin. Sementara saat itu suasana “panas” karena massa Gus Dur siap pasang badan.

“Barang Publik”

Mengapa Gus Dur tidak marah? Ia merasa sudah menjadi milik publik, bukan milik segolongan tertentu. Pemahaman ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sudah bergulat pemikirannya dalam waktu lama dan mendalam. Juga didewasakan dari ancaman, keprihatikan dan bahkan taruhan nyawa. Tak semua pemimpin mengalami hal ini

Dari sini tentu kita tak perlu heran, bukan? Mengapa seorang pemimpin dimanapun, kapanpun dan siapapun selalu jadi sasaran kritik? Karena mereka ini sudah menjadi “barang publik”. Ia tidak punya lagi wilayah privat sejak memutuskan penjadi pejabat atau pemimpin.

Apakah mempunyai wilayah privat itu tidak boleh? Kalau masih ngotot mau hak wilayah privat jangan menjadi pemimpin atau pejabat. Itu semua tak mudah dilakukan. Mending menjadi indvidu yang tak banyak bergaul dengan masyarakat. Ia akan lebih terjamin hak pribadinya. Karena, kalau sudah bergaul dengan banyak orang, ia akan berurusan dengan hak-hak orang lain pula. Semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin sempit ruang privatnya.

Ia juga punya pengaruh lebih kuat dan hebat. Ini hanya dimiliki pejabat dan pemimpin.  Namun jangan senang dulu. Pejabat juga akan selalu menjadi sasaran kritik. Selalu dan sering. Namanya juga pejabat. Ia bisa menjadi sasaran kritik karena sudah menjadi “barang publik”.

Juga,  tidak semua kebijakan dan tindakan pemimpin itu memuaskan semua pihak. Tidak akan mungkin. Maka, terhadap sasaran kritik maka ia juga harus paham. Tak mungkin menghindari kritik. Dari beragam cara dan orang. Namanya juga masyarakat. Mereka dari berbagai macam latar balakang dan kepentingan. Cara menyampaikan, siapa yang melakukan tentu berbeda.

Maka, jangan menjadi pejabat jika tak tahan kritik. Mengapa begitu? Bagaimana mungkin seorang pejabat itu dikrititk terus marah? Orang tua yang mempunyai anak nakal, misalnya, tak serta merta bisa menyalahkan anaknya itu. memang, faktor pergaulan bisa punya pengaruh. Namun jangan-jangan faktor utamanya karena orang tuanya dahulu salah dalam mendidik anak? Ini jika orang tua itu mempunyai pikiran positif dan prasangka baik. Jika tidak, ia tentu akan menyalahkan anaknya membabi buta. Ia tak sadar bahwa orang tua punya “saham” atas kenakalan anaknya.

Berkaca pada Gus Dur

Sekali lagi seorang pemimpin tidak akan mudah lepas dari kritik. Namanya juga kritik. Ia akan melesat cepat dengan berbagai cara dan sasaran. Kadang kritik juga disampaikan karena ketidaksukaan. Ini sangat mungkin. Namanya juga anaknya “orang banyak”.

Sekali lagi, kebijakan seorang pemimpin tidak akan memuaskan semua pihak. Ini catatan penting. Jika ada seorang pemimpin itu dikritik lewat buku tentu ia harus melawan dengan buku. Atau apapun bentuk tulisannya. Jangan kritikan dilakukan lewat buku terus buku-buku yang tidak disukasinya itu “dibredel”. Ini namanya pembunuh peradaban. Tentu saja pejabat itu akan menang. Mereka punya senjata, tentara, polisi dan aparat. Tapi masak masyarakat harus dihadapi dengan itu semua?

Bagaimana jika kritik dilakukan dengan wacana? Tentu harus dilawan dengan wacana. Jika lewat Medsos ya lewat Medsos. Jika lewat youtube tentu elok lewat youtube. Ini namanya baru adil. Apalagi kritiknya berkaitan dengan kebijakan. Gus Dur yang dihina fisiknya saja tidak marah, bukan?

Nah, seorang presiden tak perlu risau dikritik dengan gambar pinokio. Seorang gubernur dikritik dengan digambar seperti Joker tak usah marah. Menteri yang dikritik  karena kebijakannya pun tak usah bingung. Misalnya, saat menteri Luhut B Panjaitan dikritik M Said Didu.   Didu mengkritik jika kebijakan Luhut soal pandemi Covid-19 hanya soal uang. Kritikannya itu menyangkut substansi, beda saat Bagito mennyindir  Gus Dur (1999) karena  fisiknya.

Kalau memang tidak benar, kenapa tidak diusahakan bertemu? Dengan bertemu masalah tidak berlarut-larut. Jika toh  tidak benar, tentu akan diproses lewat hukum. Kalau hanya sekadar perang wacana tak akan menyelesaikan masalah. Coba jika Luhut ketemu Didu. Sama seperti saat Gus Dur ketemu Bagito. Masalah bisa cepat selesai. Tidak ada orang yang ikut ngompor-ngomori masalah utamanya. Suasana akan tenang. Masyarakat sekarang sudah bingung dan tertekan soal pandemi covid-19 sementara ada silang pendapat antar pejabat dan mantan pejabat.

Lha Gur Dur itu “dihina” melalui televisi swasta nasional. Kurang apa dampaknya? Toh , dia memaafkan. “Gitu aja kok repot, “ kata-kata khas presiden kelahiran Jombang tersebut. Karena itu kritik. Padahal jika mau, kritik Bagito itu bisa saja masuk ranah hukum karena mengina kepala negara dan hanya soal fisik.

Kalau pejabat dikritik lalu mengancam untuk apa? Jangan-jangan apa yang dikritikkan itu memang apa adanya? Bukan berarti ini memandang sebelah mata soal hukum. Bukan begitu. Tapi ada jalan lain yang bisa ditempuh sebelum masuk ke ranah hukum. Hukumnya saja milik “penguasa” bagaimana akan bisa menyelesaikan secara adil? Gus Dur waktu jadi  penguasa (dan juga “pemilik” hukum) dikritik saja tidak tergesa-gesa memvonis.

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini