Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara Menagih Janji

Sebanyak 12 difabel berhasil mendaki Gunung Butak ketinggian 2.868 m.dpl. (Foto : LinkSos).

Terakota.idJaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menagih janji pemerintah untuk mengimplementasikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mereka menilai pemerintah sangat lamban. Terbukti Peraturan Pemerintah (PP) yang semestinya selesai April 2018, namun baru disusun 2020.

“Itupun hanya enam  PP dari delapan PP yang seharusnya dibuat,” kata Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak  (SAPDA), Nurul Sa’adah dalam konferensi pers daring, Ahad 6 Desember 2020.

PP tidak berhasil mengubah sistem terutama cara pandang terhadap difabel. Penyusunan PP diinisiasi Disabled People Organisation (DPO), namun proses harmonisasi berubah DPO tak dilibatkan dalam proses hingga akhir. Pembentukan PP dalam tahap harmonisasi kerapkali mengubah substansi yang menjadi poin penting penyandang disabilitas. “Penyandang disabilitas tak dilibatkan dalam finalisasi PP,” katanya.

Minim partisipasi difabel dalam berbagai kebijakan. Seperti keterlibatan dalam proses pembuatan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas. Minimnya partisipasi penyandang disabilitas karena masih minim akses dan dibatasi. Adapun ruang partisipasi yang dibuka hanya sebagian kecil proses.

Empat tahun Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan tak memberi dampak positif. Termasuk mengubah cara pandang. Selama ini penyandang disablitas dianggap tak memiliki potensi, kemampuan dan berkiprah di semua sektor. “Selama ini difabel harus dikasihani, menyuarakan aspirasi melalui orang lain,” katanya.

Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Padang, Antony Tsaputra menilai tidak ada harmonisasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan peraturan lain. Contohnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan kata cacat untuk menyebut penyandang disabilitas. Serta membolehkan perusahaan memecat atau PHK seorang pekerja yang menjadi disabilitas tanpa diberi hak normatif. Ada diskriminasi dalam bekerja.

Selain itu, belum ada harmonisasi nomenklatur penganggaran yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya tak ada pengadaan kebutuhan penyandang disabilitas seperti penerjemah bahasa isyarat, dan pendamping. Kebutuhan itu belum menjadi standar biaya pengadaan barang. “Sehingga berbagai instansi kesulitan memberikan anggaran pada kebutuhan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas kurang. Website pemerintah daerah dan Kementerian belum ramah disabilitas.  Sejumlah dokumen Negara tak ramah terhadap difabel.

Penilaian, hanya 70 persen yang ramah difabel. Di bawah standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, terutama gambar tanpa teks alternatif dan audio tanpa transkrip atau caption. Sementara difabel membutuhkan akses terhadap sumber informasi digital. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memperhatikan masalah tersebut.

Sedangkan Komisi Nasional Disabilitas (KND) seharusnya terbentuk April 2019, namun hingga kini belum terbentuk. Antony juga menuntut transparansi pemilihan komisioner. Serta menjamin independensi KND, lantaran ada gagasan KND berada di bawah Kementerian Sosial. “Siapapun yang terpilih akan didukung dan dikawal,” ujarnya.

Sementara Nurul berharap KND sesuai mandat Undang-Undang, untuk menyuarakan hak difabel. Ia bersama jaringan akan memonitoring KND sebagai lembaga yang bekerja untuk memenuhi hak disabilitas.

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai pemerintah tak memiliki peta jalan atau roadmap pemenuhan kuota tenaga kerja dari difabel. Sesuai Undang-Undang Penyandang Disabilitas pasal 50 ada ketentuan kuota tenaga kerja sebesar dua persen di instansi pemerintah dan satu persen di perusahaan swasta.

“Bertahap pemenuhannya? Sampai kapan bisa dipenuhi? Belum ada roadmap yang bisa dipantau publik,” ujarnya. Ia beraharap pemerintah memenuhinya dan memberi perhormatan bagi difabel secara terukur. Butuh perubahan sistem.

Selain itu, minim fasilitas pendidikan dan beasiswa bagi penyandang disabilitas. Faktanya hanya 15 Perguruan Tinggi yang memiliki unit penyandang disabilitas. “Minim guru dan pendamping penyandang disabilitas,” katanya.

Fajri menyebut pemerintah minim data penyandang disabilitas.  Sensus disabilitas tak jalan. Padahal data tersebut dibutuhkan untuk menentukan potensi dan kebutuhan difabel. Yang digunakan untuk rencana aksi pembangunan nasional.

“Jumlah pendamping disabilitas di Papua hanya ada lima di lima Kabupaten. Sumber data tak mencukupi,”” ujarnya.  Ia menusulkan pendataan dilakukan dari tingkat pemerintah desa. Sehingga penganggaran, bantuan dan pelatihan yang dibutuhkan bisa tepat sasaran.

Staf Ahli Madya Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden ( KSP) Sunarman Sukamto menerima kritik tersebut. Ia mengakui data mengenai kuota tenaga kerja disabilitas valid. “Pemerintah, mendengarkan masukan, kritik dan akan melakukan koreksi,” ujarnya.

Sedangkan untuk pendataan koordinasi bersifat umum dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan setiap Kementerian, memiliki data sektoral. Namun, dilakukan integrasi data dan pemanfaatan data tersebut.

KSP, katanya, menginisiasi awal mekanisme inklusif.  Implementasi KND dipertimbangkan implementasi, tapi ingin difabel jadi bagian KND. Pemerintah akan membuat sebuah forum disabilitas internasional untuk menjaring implementasi bagaimana dan seperti apa KND di negara lain. Ia menjamin semua proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel.

“Presiden menyampaikan KND warisan generasi mendatang,” katanya.

Sunarman menyampaikan KSP banyak menerima mengadu mengenai penyaluran bantuan sosial. Banyak penyandang difabel yang tak tersentuh bansos. “Difabel terdampak Covid. Jika memungkinkan organisasi disabilitas boleh meberikan data usulan, menyalurkan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Kondisi ini, katanya, melukai difabel. Mereka seharusnya mendapat bantuan sosial. Sehingga mereka tak perlu menjual handphone dan mesih jahit yang digunakan sebagai alat produksi.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini