Jalan Panjang Pak Pram

minke-tokoh-bumi-manusia-yang-terlupakan

Terakota.id-30 April 2006 Pramoedya Ananta Toer berpulang ke Rahmatullah. Tiga hari pasca kepergian Sang Maestro itu, harian The Guardian menulis, “Jika kediktatoran Jenderal Soeharto mengira bahwa penahanan 14 tahun tanpa pengadilan akan membungkam Pramoedya, perhitungan mereka salah.” Karena pada saat itulah ikon sastra ini menciptakan tetralogi novel yang paling dikenal, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Sastrawan yang biasa dipanggil Pak Pram ini adalah tahanan dari pelbagai rezim, mulai dari era kolonial, era kekuasaan Soekarno dan zaman otoriter Orde Baru. Terlepas dari pandangan politiknya, Pak Pram adalah simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kelaliman penguasa. Hal itu diwujudkan dalam karya-karyanya, baik dalam bentuk cerpen, novel, dan naskah drama.

Dalam sejarah, negeri ini adalah persemaian subur bagi penanaman pelbagai ideologi yang datang dari segala arah. Ideologi-ideologi itu mewarnai perkembangan kebudayaan kita, termasuk sastra. Pertentangan dan persaingan ideologi itu tidak hanya ramai di kalangan para politisi saja, namun demikian terjadi pada dunia kesenian juga.

Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit juga seniman yang terlibat langsung dalam memperjuangkan ideologinya. Mereka tidak hanya bersuara melalui karya-karyanya, namun demikian beberapa di antaranya terlibat langsung dalam mendukung gerakan partai politik tertentu dan bahkan menjadi tokohnya. Maka tak heran bila sering terjadi persaingan ideologi yang sangat tajam di kalangan seniman.

Pak Pram adalah potret zamannya. Semua seluk-beluk hidupnya adalah cermin kondisi sosial yang sedang berlangsung, termasuk persaingan ideologi. Pak Pram sepanjang hidupnya selalu mengecam feodalisme. Bertahun-tahun Indonesia telah merdeka, namun feodalisme masih tetap dipelihara. Feodalisme ditanamkan oleh kolonial.

Menurut Pak Pram, sebagimana dituturkan oleh August Hans den Boef dalam Pramoedya Ananta Toer: Essay en Interview 1990 (2008), Belanda datang ke negeri kita untuk menguasai, namun kekurangan tenaga. Solusinya, mereka menggunakan sistem feodal dalam menjalankan pemerintahannya, dan meraka berhasil. Menurut Pak Pram, kaum feodal sangat sulit untuk dihilangkan.

Boef menyatakan bahwa walaupun kepengarangan Pram mencakup masa lebih dari empat puluh tahun, ada konsistensi yang kuat mengenai visi yang disebarkannya. Dia adalah seorang indivisualis, berpegang teguh pada inilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, lebih menghargai sisi spritual dan sisi pribadi agama daripada organisasi keagamaan yang dogmatis.

Pak Pram lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Konsistensi Pak Pram adalah teladan dari ayahnya. Ayah Pram adalah seorang guru sekolah milik pemerintah, Hollands-Indische School dengan gaji 200 gulden. Namun karena pandangan politiknya yang anti kolonial, ia meninggalkan sekolah tersebut dan bergabung dengan sekolah Boedi Oetama dengan gaji 18 gulden.

Masa kecil Pram sudah tebiasa bekerja keras. Suatu ketika Pram curhat kepada ibunya lantaran ia malu diejek oleh teman-temannya. Ia harus melakukan pekerjaan memelihara kambing, yang tiap hari harus mencari daun untuk makanan kambingnya. Ibunya lantas mengatakan bahwa yang seharusnya malu adalah mereka, karena mereka tidak bekerja. Kata ibunya, semua orang harus bekerja. Yang tidak bekerja tidak memiliki kemuliaan.

Ibu bagi Pak Pram adalah inspirasi yang memiliki nilai tak terhingga. Perempuan-perempuan kuat yang muncul dalam karya-karyanya, antara lain adalah karena Pak Pram terinspirasi akan sosok ibunya. Kegigihan perempuan pulalah yang mendorongnya menulis sejarah tentang Kartini, Panggil Aku Kartini Saja. Pada Oktober 1965 buku ini dibakar oleh Angkatan Darat. Tahun 2003 diterbitkan kembali oleh Lentera Dipantara.

Dalam wawancaranya dengan sejarawan Lambert Giebels, ketika mendapatkan pertanyaan seputar aktifitasnya menyerang dan menghalangi para penulis Manikebu, Pak Pram mengatakan bahwa pada saat itu Indonesia sedang mengalami keadaan yang genting, kerusuhan membawa dampak masuknya campur tangan asing. Pak Pram justru bertanya balik, mengapa tidak pernah dipersoalkan pembantaian terhadap setengah juta orang itu. Menurut Pak Pram, mereka yang mendukung Manikebu tidak hanya tidak dicederai, namun orang-orang Lekra yang dibunuh.

Dari tangan penulis Lekra, kata Yahya Ismail sebagaimana dikutip Sapardi Djoko Damono dalam Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan (1983), telah tercipta sajak, cerpen, dan drama yang berpihak kepada rakyat, yang lebih mementingkan slogan perjuangan partai tinimbang nilai keindahan – meskipun dalam mukadimah lembaga ini dicantumkan kata-kata Lekra “menolak perkosaan terhadap kebenaran dan nilai keindahan.”

Sayangnya, sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Ismail lebih lanjut, meskipun perjuangan Lekra dengan mengambil bahan kemiskinan, kekuasaan, dan korupsi yang menghasilkan protes sosial yang khas, namun demikian semua itu mengandung arti yang negatif jika tidak sejalan dengan perjuangan partai. Sastrawan non-Lekra, kata Sapardi, termasuk yang oleh Lekra dianggap menghasilkan sastra anti-sosial dan bukan rakyat, ternyata juga tidak pernah menggambarkan manusia dan masyarakat angkasa luar.

Benar kata orang bahwa hanya fisiklah yang dapat dipenjara, namun pikiran tak akan dapat dikekang, apalagi dipenjara. Hal tersebut setidaknya dibuktikan oleh Pak Pram. S.M. Ardan sebagaimana dikutip Prof. Koh Young Hun dalam Pramoedya Menggugat: Malacak Jejak Indonesia (Gramedia, 2011) menyatakan bahwa Pak Pram produtif justru karena ia berada dalam tahanan. Di dalam penjara ia bergaul dengan para pejuang, penjahat, dan bajingan. Ia mengenal manusia dengan segala ambisi. Pak Pram, kata Koh selalu menampilkan revolutionary hero dalam karya-karya kreatifnya. Ini disebabkan oleh ketertarikannya pada orang-orang yang sanggup bertindak untuk bangsanya.

Bagi rezim otoriter, ukuran bagi karya yang baik adalah karya yang selaras dengan kebijakan penguasa. Seorang pengarang yang dalam kehidupannya telah dicap sebagai lawan penguasa, atau memiliki pandangan yang berbeda, maka segala seluk-beluk karyanya tidak akan mendapatkan apresiasi. Sepanjang pemerintahan Orde Baru, karya-karya Pak Pram dilarang dibaca dan dibedah. Nama Pak Pram selalu dilekatkan dengan PKI, partai terlarang di negeri ini.

Tidak hanya karyanya yang dijauhi, namun secara pribadi pula ia telah terasing di negeri sendiri. Kees Snoek, seorang profesor dalam bidang bahasa Belanda yang pernah tinggal di Jakarta (1982-1990), sebagaimana penuturannya yang menyertai tulisan tentang wawancaranya dengan Pak Pram, bahwa saat ia menyelenggarakan resepsi pernikahan yang diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa dari Program Studi Belanda serta para kenalan dari lingkungan sastra, Pak Pram dan istrinya juga hadir. Tetapi beberapa dari kenalan Snoek itu sepertinya tidak begitu menghargai perkenalan meraka dengan Pak Pram yang memiliki reputasi buruk. Mereka memang santun, menjabat tangan beliau, tetapi setelah itu mereka langsung pergi begitu saja meninggalkan beliau.

Di era reformasi stigma tentang Pak Pram juga masih belum banyak berubah. Sehari setelah beliau dinyatakan meninggal, saya dan beberapa mahasiswa berencana menggelar acara doa bersama di kampus. Pihak kampus merasa keberatan, karena takut dicap sebagai kampus yang mendukung komunisme. Ini pertanda bahwa objektivitas kita masih sangat redah, menilai orang dari ideologinya, bukan karya yang dihasilkannya.

Orang bisa saja berubah ideologi karena situasi. Ideologi apa pun yang dianut oleh sesorang tak dapat dipindai seratus persen oleh orang lain. Pada masa-masa awal karir Pak Pram justru ia menentang komunisme. Berpalingnya Pak Pram ke arah kiri, kata Ajib Rosidi dalam Lekra Bagian dari PKI (Pustaka Jaya, 2015), tidak lepas dari peran A.S. Dharta, Sekretaris Jenderal Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Dhartalah yang membuka matanya terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan akan pentingnya arti rakyat – juga dalam kesenian dan kesusasteraan.

Dalam mengomentari terjemahan disertasi Savitri Scherer ke dalam bahasa Indonesia, Pramoedya Ananta Toer: Luruh dalam Ideologi (2012), Katrin Bandel menyatakan bahwa Pramoedya bukan saja berani berbeda pendapat, tetapi dia juga sadar bahwa wacana bisa dibuat-buat untuk mengalihkan isu dan mengarahkan perhatian. Di samping itu, kata Katrin, dia sadar akan pengaruh funding asing dan neokolonialisme. Bukankah kesadaran-kesadaran semacam itu terkesan luar biasa kalau kita menghubungkan dengan kondisi dunia sastra Indonesia saat ini?

Memang benar apa yang dikatakan oleh Katrin Bandel bahwa kiri tidak harus disamakan dengan komunis, tapi bisa kita gunakan dengan makna yang lebih luas. Berhaluan kiri bisa didefinisikan sebagai memiliki kepedulian pada persoalan ketidakadilan sosial dan menginginkan sistem yang lebih egaliter, memihak pada rakyat kecil, menentang imperialisme dan neokolonialisme.

Kita bisa saja tidak setuju dengan komunisme. Di antara kita barangkali juga ada yang tidak sependapat dengan Pak Pram, namun sebenarnya tak seorang pun menolak ditegakkannya keadilan. Yang menjadi persoalan adalah masih banyak orang yang justru anti kritik, dan lebih parah lagi masih terus mengembangkan feodalisme secara turun-temurun.

Saat ini, yang lebih penting lagi bagi kita adalah menghargai sebuah karya karena mutu karya itu, dan bukan karena ideologi yang dianut oleh pengarangnya. Pak Pram telah banyak berbuat untuk bangsa ini, dan sudah selayaknya ia telah damai bersama-Nya.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini