Intoleransi di Yogyakarta, Pembubaran Film Sampai Penutupan Pesantren

Terakota.id-Intimidasi dan tekanan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan bergama di Yogyakarta mengancam sepanjang setahun terakhir. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mencatat puluhan kasus pelanggaran HAM sepanjang 2016.

Ancaman terhadap kebebasan hak berekspresi dan beragama dilakukan kelompok intoleran. Sedangkan aparat keamanan kurang memberikan perlindungan keamanan terhadap para korban. Sebagian besar korban merupakan kelompok minoritas.

Intimidasi pada awal 2016 dialami waria yang tengah belajar agama Islam di pondok pesantren waria Al Fatah di Bantul. Pesantren ditutup, para waria berharap tahun depan kebebasan beragama tak kembali direnggut.

“Februari lalu pesantren ditutup oleh Front Jihad Islam. Mereka bilang kami baru boleh mengaji lagi jika sudah tobat dan menjadi laki-laki,” kata salah seorang penghuni pesantren Al Fatah, Ye Es. Ye Es adalah akronim dari nama Yuni Sara.

“Saya tidak bisa beribadah seperti laki-laki, rasanya saya seperti tidak menjadi diri sendiri,” katanya. Jika waria, katanya, apakah kemudian dilarang untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Tuhan.

“Sesama ciptaan Tuhan kenapa melarang, sedangkan Tuhan saja tidak melarang,” kata Ye Es.

Aksi intimidasi kala itu, membuat jamaah pondok pesantren ketakutan dan kegiatan mengaji dihentikan sesaat. Kondisi ini semakin menyulitkan para waria. Dia selalu khawatir mengalami kekerasan saat beribadah di Musala atau Masjid.

“Mengaji di Musala dan Masjid malah khawatir, tidak diterima atau malah diusir jamaah lain,” ujarnya.

Setelah sempat vakum, kegiatan di pondok berangsur kembali. Kegiatan mengaji dilaksanakan setiap sepekan sekali. Ustad atau guru agama datang untuk mengajar membaca Al Quran dan diskusi agama. Namun, kini hanya tersisa tiga jamaah.

“Mulai Ramadan lalu ada pengajian rutin. Diawali membaca Al-Quran dan tanya jawab dengan Ustad Arif,” kata Yuni.

Aktivitas Intoleran Merebak

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mencatat 35 kasus pelanggaran HAM sepanjang 2016.
Sebanyak 10 kasus di antaranya merupakan pelanggaran Hak Sipil dan Politik, serta 25 kasus pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tak berbeda jauh, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBT), mencatat 23 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkespresi. “Sedikitnya ada dua kasus kebebasan beragama yang menimpa kelompok minoritas,” ujar Staf Advokasi Divisi Sipil dan Politik LBH Yogyakarta Epri Wahyudi.

Meliputi gugatan pembangunan Goa Maria di Gunung Kidul dan aksi intimidasi kelompok waria di Ponpes Al Fatah. Pembungkaman terhadap hak berekspresi juga terjadi di kampus dan ruang publik.

Seperti pembubaran film Senyap di kampus Universitas Gadjah Mada dan Pulau Buru Tanah Air Beta di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

Terbaru, intimidasi dan ancaman untuk menurunkan baliho mahasiswa berjilbab milik Universitas Kristen Duta Wacana. Dia menilai ada sentimen kebebebasan beragama dan berekspresi. Padahal hak kebebasan beragama dan berekspresi dijamin konstitusi negara.

LBH Yogyakarta berharap aparat penegak hukum bertindak. Selama ini, aparat cenderung membiarkan dan merugikan korban. Aparat seolah mengikuti kemauan kelompok intoleran. Sementara aparat seharusnya menjadi kepanjangan negara, dalam melindungi kebebasan berekspresi warganya.

Jika tak ada perubahan, dia khawatir Yogyakarta akan menjadi kota yang tidak toleran terhadap perbedaan dan keberagaman. Hanya karena karena segelintir kelompok intoleran. Epri mengutip data Wahid Institute, pada 2013 Yogyakarta ditetapkan sebagai provinsi intoleran ke dua setelah Jawa Barat.

“ Seharusnya aparat penegak hukum menindak kelompok intoleran, bukan malah membubarkan korban,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan