Independensi, Tantangan Jurnalis Meliput di Wilayah Konflik

Terakota.id–Jurnalis dan produser senior Metro TV Desi Fitriani memutar video pendek selama liputan di sejumlah daerah konflik. Selama beberapa tahun terakhir, dia meliput konflik di Gaza Palestina, Marawi Filipina, Aceh dan Papua. Selama bekerja di Metro TV dia kerap turun ke sejumlah daerah konflik.

Video liputan konflik  diputar di diskusi “Liputan di daerah konflik” dalam Festival Media 2017 di Grha Soloraya, Solo, Kamis, 23 November 2017. Desi Fitriani telah liputan konflik di sebanyak 30 Negara. Saat liputan di daerah konflik, kata Desi, dibutuhkan kehati-hatian. Tak boleh tergesa-gesa. Namun, sebelum turun ke daerah konflik harus memahami dan mencari informasi sebanyak mungkin terkait konflik tersebut.

“Utamakan keselamatan, kerja sama tim, kerja sama dengan media lain, lakukan pendekatan dengan penduduk lokal, serta menyiapkan mental dari tekanan,” katanya. Saat liputan, katanya, dia mengaku sering menemui kendala akses terbatas untuk menembus semua pihak yang berkonflik.

Sedangkan jurnalis sering masuk ke wilayah konflik bersama aparat militer, sehingga akan kesulitan mendapat kepercayaan dari kelompok lain. Selain itu, ketika meliput konflik di Indonesia, jurnalis sering mendapatkan tekanan dari aparat militer.  Namun, jurnalis juga tak boleh memihak salah satu pihak yang berkonflik.

Praktik Jurnalistik Partisan Ancam Keamanan Jurnalis

Direktur Eksekutif, Amnesty International Usman Hamid menuturkan jurnalis memiliki peran penting dalam liputan di daerah konflik. Berperan menyampaikan konflik ke seluruh dunia dan mengingatkan kembali jika konflik berkepanjangan telah terlupakan.  Namun, tak semua jurnalis bisa memberikan dampak positif untuk meredam konflik.

Liputan di wilayah konflik yang tak berimbang dan berperspektif salah bisa memicu konflik semakin meruncing. Praktik jurnalistik yang partisan dan tak berimbang mengancam keamanan dan keselamatan jurnalis. “ Sejak 2002 sampai 2013 sebanyak 1300 jurnalis tewas,” katanya.

Sebagian besar jurnalis tewas di wilayah konflik dengan represi medium, bukan di wilayah konflik bersenjata yang terbuka. Usman menyebut data dari sejumlah akademisi, antara lain Anita Gohdes dari Universitas Zurich di Swiss dan Sabine Carey dari Universitas Mannheim di Jerman.

Lembaga keilmuan, pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO mencatat sebanyak 930 jurnalis dibunuh dalam kurun waktu 10 tahun, sejak 2006-2016. Data Reporters Without Borders menunjukkan penurunan mutu kebebasan (berekspresi) di dunia. “Jadi tantangan jurnalis saat ini sangat berat. Meksiko, Brazil dan juga Indonesia menjadi daerah berbahaya,” ujar Usman.

Konflik di Negara dengan represi medium melibatkan banyak kelompok. Mulai kelompok bersenjata, kelompok militer, hingga kelompok kriminal dan gangster.  Pada kasus mafia narkotika di Meksiko, justru yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan jurnalis berasal dari agen keamanan dari pemerintah.

Sementara di Indonesia, jurnalis harus memiliki perspektif kemanusiaan sebelum turun liputan di daerah konflik.  Contohnya, saat meliput konflik Ahmadiyah di Cikeusik, Banten jurnalis cenderung dilandasi sentimen keagamaan. “ Sentimen itu menjelaskan Ahmadiyah wajar diperlakukan demikian karena sesat.“

Saat konflik antar etnis seperti di Sampit,  jurnalis yang turun jangan ada kaitan dengan etnis yang berkonflik.  Perspektif jurnalis yang tak tepat akan membuat berita berat sebelah, tidak berimbang. Independensi harus dijaga. Dampaknya bakal mengancam keselamatan dan keamanan jurnalis. Sekaligus memperkeruh konflik.

Independensi jurnalis dipertaruhkan dalam liputan terkait isu konflik menyangkut stabilitas Negara kesatuan Republik Indonesia seperti Undang Undang Ormas dan HTI. “Isu pilkada berikutnya juga rawan konflik. Apalagi ketika pemilik media yang juga terlibat di partai politik ikut mencampuri ruang redaksi.”

Kepala Deputi Komunikasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Jakarta, Sonny Nomer menyebut media berperan memperparah konflik antar etnis di Rwanda. Sehingga berujung peristiwa genosida dengan hilangnya ratusan ribu nyawa. Keberpihakan media terhadap salah satu pihak berkonflik turut memicu kebencian antar etnis dalam konflik pembantaian etnis.

“Sebuah radio di sana berpihak pada salah satu suku yang berkonflik.  Salah seorang penyiarnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan Internasional PBB,” kata Sonny.

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini