Hobi Bersepeda Wali Kota Malang Berujung Denda Dua Warsa Pagebluk (Bagian-1)

Wali Kota Malang menyerahkan uang denda sesuai vonis Pengadilan Negeri Malang atas pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat (PPKM) Level 3 di Kejaksaan Negeri Kepanjen. (Foto: Kejaksaan Negeri Kepanjen).
Iklan terakota

Terakota.idPengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang menjatuhi hukuman denda Rp 25 juta subsider kurungan 15 hari kepada Wali Kota Malang, Sutiaji pada Selasa 12 Oktober 2021. Dalam tindak pidana ringan atau tipiring di PN Kepanjen, Sutiaji terbukti melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat (PPKM) Level3.

Dalam amar putusan, hakim hakim tunggal Farid menyampaikan terdakwa melanggar pasal 49 ayat 4 Juncto Pasal 27C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Perda Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Persidangan berlangsung cepat, selama 1,5 jam. Dimulai pukul 12.00 WIB berakhir pukul 13.30 WIB. Selain Sutiaji, dua pejabat Pemerintah Kota Malang juga didakwa dengan kasus yang sama. Yakni Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso dan Kepala Bagian Umum Arif Sastyawan. Masing-masing dijatuhi denda Rp 15 juta subsider kurungan 10 hari dan Rp 10 juta subsider kurungan 8 hari.

Sesaat setelah putusan PN Kepanjen, ketiganya menyerahkan denda ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. Kepala sub seksi eksekusi dan eksaminasi Kejakasaan Negeri Kabupaten Malang, Anjar Rudi Admoko menuturkan telah menerima uang denda dari ketiga terpidana. “Akumulasi Rp 50 juta. Sesuai ketentuan dibayar segera setelah putusan. Setelah dibayar denda, subsider kurungan gugur,” katanya kepada jurnalis.

Wali Kota Malang menyerahkan uang denda sesuai vonis Pengadilan Negeri Malang atas pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat (PPKM) Level 3 di Kejaksaan Negeri Kepanjen. (Foto: Kejaksaan Negeri Kepanjen).

Uang yang diterima Kejaksaan, katanya, akan disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Lantaran, kasus ini merupakan tindak pidana ringan di Kabupaten Malang. “Sudah disetor ke kas daerah,” katanya.

Sidang tipiring ini merupakan buntut tindakan Wali Kota Malang Sutiaji dan rombongan bersepeda ke pantai Kondangmerak, Kabupaten Malang pada Ahad, 19 September 2021. Video dan foto rombongan Wali Kota Malang bersepeda ke pantai Kondangmerak ramai tersebar di WhatsApp grup oleh Zulham Mubarok, warga Malang kemudian disebar ke grup Facebook oleh Ali Husen S pada Ahad malam, 19 September 2021. Unggahan berjudul “Ngempet Misuh” atau menahan umpatan.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan jika selama ini warga Kabupaten Malang mematuhi protokol kesehatan selama masa pendemi. Tidak berwisata ke pantai maupun Gunung Bromo. Namun, justru pejabat Pemerintah Kota Malang menerobos masuk pantai Kondangmerak yang ditutup selama masa Pandemi Covid-19. Mereka menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Unggahan ini dikomentari lebih dari 2300 orang dan dibagikan 263 kali.

Sebelumnya, ratusan warga Malang berdiri meriung di depan Balai Kota Malang, Kamis malam 7 Oktober 2021. Masing-masing membawa lilin, mereka menyalakan dan memasang tepat di depan kantor Wali Kota Malang. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, dan organisasi masyarakat di Kota Malang memprotes tindakan Sutiaji.

Ratusan warga Malang berdiri meriung di depan Balai Kota Malang memprotes rombongan Wali Kota Malang bersepeda di pantai Kondangmerak melanggar PPKM, Kamis malam 7 Oktober 2021. (Terakota/ Eko Widianto).

Silih berganti, mereka berorasi menilai Wali Kota Malang tak memberi teladan dalam masa pandemi Covid-19. Lantaran Sutiaji justru rombongan bersepeda bersama pejabat Pemerintah Kota Malang ke pantai yang ditutup selama masa PPKM. “Kami dilarang berkumpul, berjualan juga dibatasi. Sementara Wali Kota piknik ke pantai,” kata salah satu pengunjukrasa yang tergabung dalam FRONTAL Malang Raya.

Koordinator aksi Danny Agung menyampaikan aksi seribu lilin merupakan bentuk keprihatinan atas tindakan Wali Kota Malang Sutiaji yang melanggar PPKM. Untuk itu, mereka mendukung aparat kepolisian untuk menindak sesuai aturan yang berlaku.

“Mendukung Polda Jatim yang mengambil alih penanganan kasus. Jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” katanya. Sayang, dalam aksinya mereka justru meriung tidak memperhatikan jarak dan tak mengenakan masker yang sesuai peruntukan.

Rombongan pesepeda Wali Kota Malang di pantai Kondangmerak Kabupaten Malang pada Ahad, 19 September 2021. (Foto: Zulham Mubarok).

Sebelumnya, pada 23 September 2021 Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang dianggap tak memberi teladan. Sebagai manusia biasa, katanya, ia tak lepas dari kesalahan. “Saya atas nama pribadi dan institusi mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan forkompimda,” katanya.

Sutiaji menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sesuai ketentuan dan sanksi yang akan dijatuhkan atas pelanggaran PPKM yang dilakukan. Total peserta rombongan pesepeda sebanyak 40 orang. Sebagian besar telah diperiksa penyidik Polres Malang sejak dua pekan lalu. Ia mengaku akan proaktif dan memberi keterangan jika dibutuhkan.

Erik: Medsos hanya Sepotong

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang Erik Setyo Santoso menjelaskan jika yang ditampilkan di media sosial hanya sepotong saja. Bersepeda bersama alias gowes, katanya, merupakan agenda rutin Wali Kota Malang Sutiaji bersama komunitas. Sebagian peserta, merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang turut serta dalam komunitas gowes.

“Agenda dilaksanakan rutin, tetapi tetap berpegang dengan protokol kesehatan yang ada,” katanya. Selanjutnya mereka transit akhir di pantai Kondangmerak. Saat masuk ke pantai, katanya, ada kesalahpamahan dan kurang koordinasi lantaran tak ada sinyal untuk komunikasi secara mendetail dengan pengelola.

Sedangkan Satgas Covid-19 setempat yang berjaga di depan pintu masuk pantai Kondangmerak. “Rupanya kejadian sepotong ini menjadi bahan perdebatan. Kami benar-benar menyampaikan permohon maaf sedalam-dalamnya. Untuk selanjutnya kami akan mengikuti alur proses yang ditetapkan Polres setempat,” ujarnya.

Erik menjelaskan jika sebelumnya sudah komunikasi dan koordinasi lintas jajaran Kabupaten Malang. Namun, ada kesenjangan komunikasi. Jarak antara Kota Malang ke pantai Kondangmerak cukup jauh, dengan medan yang cukup menantang. “Sehingga dibutuhkan tempat loading sepeda untuk kembali ke kota Malang. Transit sebentar di Kondangmerak kemudian balik ke Kota Malang,” katanya.

Rombongan pesepeda Wali Kota Malang di pantai Kondangmerak Kabupaten Malang pada Ahad, 19 September 2021. (Foto: Zulham Mubarok).

Sudah dikomunikasikan dua hari sebelumnya, kata Erik, lokasi akhir bersepeda di pantai Kondangmerak. Rombongan pesepeda, ujar Erik, berada di pantai Kondangmerak sebentar untuk persiapan mengangkut sepeda ke mobil bak terbuka. Selain itu, di pantai Kondangmerak mereka juga mengisi perbekalan untuk kembali ke Malang. Diperkirakan mereka berada di pantai Kondangmerak selama 60 menit.

“Mobil dinas digunakan untuk sarana loading sepeda. Rute jauh tak mungkin pulang pergi,” katanya. Erik mengklaim tidak memaksa masuk pantai Kondangmerak. Rombongan sejak awal sudah di dalam, namun segera keluar pantai.

“Dilematis. Mohon maaf kepada pengelola, kelompok masyarakat dan forkomcam,” ujar Erik.

Sementara Bupati Malang Sanusi mengatakan telah menggelar rapat bersama semua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri  Malang, Kepala Kepolisian Resor Malang, dan Komandan Kodim 0818/ Bhaladika Jaya. Hasil rapat koordinasi sepakat menyerahkan proses hukum dilanjutkan ke kepolisian.

Sedangkan selama pelaksanaan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), katanya, semua objek wisata ditutup. Lantaran Kabupaten Malang masih berstatus di level 3 yang harus dibatasi kegiatan masyarakat. Termasuk sektor pariwasta. “Semua tutup, tidak beri izin untuk dibuka. Dinas Pariwisata tidak mengizinkan,” katanya.

Rombongan pesepeda Wali Kota Malang tengah beristirahat di pantai Kondangmerak Kabupaten Malang pada Ahad, 19 September 2021. (Foto: Zulham Mubarok).

Sanusi mengaku Wali Kota Malang Sutiaji tidak pernah melakukan koordinasi atas kegiatan bersepeda ke Kondangmerak. Selain itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tidak pernah mengeluaarkan izin untuk membuka wisata. Polisi, katanya, yang akan menetukan, apakah termasuk pelanggaran PPKM.

“Pak Sekda katanya dihubungi Pak Sekda Kota Malang memberitahu dan minta maaf. Udah itu saja,” kata Sanusi.

Menuai Kecaman

Malang Corruption Watch (MCW) mengecam tindakan Wali Kota Malang Sutiaji tersebut. Sebagai pejabat Negara, Sutiaji melanggar dua peraturan menteri sekaligus. Yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemo Covid-19.

Dalam instruksi Mendagri dijelaskan fasilitas umum meliputi area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara. Sejumlah tempat wisata dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Jawa-Bali di Jawa Timur, hanya Selekta, Jatim Park 2, Hawaii group dan Maharani Zoo yang diizinkan ujicoba.

 

“Artinya pantai dan sektor wisata lain wajib ditutup sementara. Pantai Kondang Merak salah satu objek wisata di Kabupaten Malang yang ditutup sementara selama PPKM Level 3 dan 4 Jawa Bali,” kata Kepala Divisi Advokasi MCW, Ahmad Adi.

Tindakan Wali Kota Malang Sutiaji, katanya, merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, juga mencederai nurani  publik. Sebab, seluruh warga Kota Malang diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan membatasi aktivitas sosial, sementara pejabat justru berlibur dengan gembira ria dipantai.

“Sehingga sangat tidak etis justru bertindak sewenang-wenang dengan menerobos masuk ke

pantai Kondang Merak,” katanya. Untuk itu, Adi mendesak aparat penegak hukum menindak pelanggaran Wali Kota Malang yang melanggar PPKM dengan adil dan setara tanpa diskriminatif.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini