Hari Kemerdekaan Pers Sedunia : Setop Impunitas Oleh : Mohammad Najih*

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis mengalami impunitas atau pembiaran. Aparat tidak mengusut tuntas kasus tersebut. Padahal jurnalis bekerja mewakili publik, memenuhi hak publik atas informasi.

Terakota.idKekerasan terhadap jurnalis terus berulang. Jurnalis Tempo di Surabaya Nurhadi mengalami kekerasan saat hendak mengkonfirmasi bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji pada Sabtu, 27 Maret 2021. Nurhadi tengah berusaha melakukan konfirmasi mengenai skandal korupsi pajak 2016-2017 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi menghadiri acara pernikahan anak Angin Prayitno di Gedung Samudra Bumimoro Surabaya. Tujuannya mengambil foto resepsi dan mewawancarai Angin Prayitno setelah acara resepsi pernikahan. Saat mengambil foto, dua orang berbadan tegap menghampiri, Nurhadi memperkenalkan diri sebagai jurnalis Tempo. Lantas mereka merampas telepon genggam Nurhadi, dan sebuah pukulan melayang ke tubuh Nurhadi.

Nurhadi mengalami tindakan kekerasan, mulai pemukulan, tendangan, tamparan hingga ancaman pembunuhan. Ia disekap selama dua jam. Nurhadi dibawa ke Hotel Arcadia, dua orang yang mengaku anggota Polrestabes Surabaya sekaligus anak asuh Komisaris Besar Achmad Yani besan Angin Prayitno. Mereka memastikan semua foto yang diambil dalam acara resepsi pernikahan tidak diberitakan.

Aliansi Anti Kekerasan terhadap Jurnalis melaporkan kekerasan yang dialami Nurhadi ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Serta meminta bantuan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), melaporkan ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Pers.

Kekerasan yang dialami Nurhadi memantik reaksi jurnalis di seluruh penjuru negeri. Mereka menggelar aksi solidaritas menuntut agar perkara kekerasan yang dialami Nurhadi dituntaskan. Meminta pelaku dan dalang kekerasan diadili.

Aksi jurnalis Palembang menuntut polisi mengusut kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi. (Foto : AJI Palembang).

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis dilindungi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Terutama Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan, “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”

Apakah kehadiran Nurhadi dalam acara resepsi pernikahan putra Angin Prayitno melanggar privasi atau melanggar kode etik jurnalistik? Mari kita lihat pasal ke 9 Kode Etik Jurnalistik disebutkan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Artinya, kerja jurnalistik yang dilakukan Nurhadi merupakan bagian untuk memperjuangkan kepentingan publik mendapat informasi.

Kehadiran Nurhadi justru untuk memenuhi kaidah jurnalistik, agar berita cover both side. Meminta tanggapan dan konfirmasi kepada Angin Prayitno atas kasus skandal korupsi pajak yang dialamatkan kepadanya. Sesuai pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Setop Impunitas

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sepanjang 2020 terjadi 84 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis saat menjalankan kerja jurnalistiknya. Kasus kekerasan terbanyak terjadi di Jakarta (17 kasus), disusul Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), Palu, Gorontalo, Lampung masing-masing empat kasus.

Jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus. Sedangkan pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul orang tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus.

Sebagian besar terjadi impunitas atau pembiaran, aparat tidak mengusut tuntas kasus tersebut. Padahal jurnalis bekerja mewakili publik, memenuhi hak publik atas informasi. Hak atas informasi ini dilindungi konstitusi, tertuang dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebuah aksi teaterikal dilakukan jurnalis Madiun beserta Forum Anti Kekerasan Madiun di Alun-alun Kota Madiun, Kamis 1 April 2021. (Terakota/ HA. Muntaha Mansur).

Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan, “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Bahkan, sejumlah jurnalis kehilangan nyawa saat menjalankan tugas jurnalistik. Terjadi impunitas atas delapan jurnalis yang terbunuh karena berita. Sampai sekarang tak diungkap siapa pelaku dan dalang pembunuhan. Mereka adalah Alfrets Mirulewan (Tabloid Pelangi) tewas 18 Desember 2010 di Pulau Kisar Maluku Barat Daya, Ridwan Salamun (Sun TV) tewas 20 Agustus 2010 di Tual Maluku Tenggara, Ardiansyah Matra’is (Merauke TV) ditemukan tewas 29 Juli 2010 di Merauke Papua, Herliyanto (wartawan freelance), tewas 29 April 2006 Probolinggo Jawa Timur, Elyudin Telaumbanua (Berita Sore), hilang sejak 24 Agustus 2005 di Nias Sumatera Utara, Ersa Siregar (RCTI) tewas tertembak 29 Desember 2003 di Aceh, Agus Mulyawan (Asia Press) tewas 25 September 1999 di Los Palos Timor Timur dan Fuad Muhammad Syarifuddin atau Udin (Bernas Yogya) dibunuh 16 Agustus 1996 di Bantul, Yogyakarta.

Hari Kemerdekaan Pers

Menjelang peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, 3 Mei 2021 jangan lagi ada kekerasan terhadap jurnalis. Hari Kemerdekaan Pers Sedunia ditetapkan dala Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 20 Desember 1993. Keputusan tersebut berdasar Deklarasi Windhoek di Namibia .

Dalam buku “Pressing for freedom: 20 years of World Press Freedom Day” yang diterbitkan UNESCO 2013, digelar konferensi yang mempromosikan Pers Afrika yang Independen dan Pluralistik. Pertemuan diselenggarakan oleh UNESCO dan PBB menghimpun sekitar 60 jurnalis independen di Afrika.

Konferensi ditutup 3 Mei 1991 ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Windhoek, sebuah pernyataan prinsip pers bebas yang disatukan oleh wartawan surat kabar Afrika. Kemudian disebut sebagai Deklarasi Windhoek yang menjamin kebebasan media, pluralisme media, dan independensi media.

Sejak itu, 3 Mei diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Pers Sedunia sebagai hari memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Pada 3 Mei diperingati untuk memertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.

Sekaligus mendorong inisiatif publik untuk turut memerjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah dan khalayak untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers.

Setop kekerasan terhadap jurnalis, jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan bisa diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Ada mekanisme hak jawab, hak koreksi dan proses mediasi di Dewan Pers. Hentikan kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja untuk melayani hak publik atas informasi.

*Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

**Setiap artikel menjadi tanggungjawab penulis. Pembaca Terakota.id bisa mengirim tulisan reportase, artikel, foto atau video tentang seni, budaya, sejarah dan perjalanan melalui surel : redaksi@terakota.id. Subjek : Terasiana_Nama_Judul. Tulisan yang menarik akan diterbitkan di kanal terasiana.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini