Hari Ibu dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Karakter gerakan perempuan Indonesia menjadi berubah pasca 1965.  Gerakan perempuan Indonesia menjadi sangat lemah. Padahal sebelumnya, gerakan perempuan Indonesia sangat dihormati di seluruh dunia. PPI telah berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memang tetap ada setelah 1965 dan bahkan sampai sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak lagi membicarakan isu-isu sosial-politik perempuan.

Terakota.id–Hari ini, 22 Desember 2017 rakyat Indonesia memperingati hati Ibu. Beragam acara diselenggarakan memperingati hari ibu. Ucapan selamat hati ibu berkelindan di lini masa media sosial.  Seorang anak menyampaikan cinta kepada ibunya dengan beragam bentuk.  Peringatan hari ibu menjelma menjadi ritual tahunan pada akhir tahun.

Hari Ibu memiliki sejarah panjang negeri ini, mengandung nafas perjuangan. Hari Ibu ditetapkan merujuk  waktu diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Hari ibu ditetapkan melalui dekrit Presiden Nomor 316 tahun 1959, oleh Presiden Sukarno. Hari Ibu dirayakan secara nasional.

Kongres diselenggarakan di pendapa dalem Jayadipuran milik Raden Tumenggung Joyodipoero. Kongres itu diselenggarakan di tengah suasana penjajahan, mencekam.  Ratusan perempuan dari beragam organisasi hadir dalam kongres itu.

Aktivis kemanusiaan, feminis asal Belanda, sekaligus Profesor antropologi budaya Universitas Amsterdam, Saskia Eleonora Wierenga melalui buku “Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual  di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI”  di halalaman 132 menyebutkan sejumlah organisasi perempuan yang menonjol berperan di dalam Kongres Perempuan pertama Indonesia. Meliputi Wanita Oetomo, Aisyiah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanito Mulyo, bagian perempuan Sarekat Islam, Jong Islamiten Bond, dan Wanita Taman Siswa.

Kongres diprakarsai tiga orang perempuan yakni Nyi. Hajar Dewantara (Ny. Suwardi), Nona Sujatin, dan Ny. Soekonto. Ketiganya merupakan guru. Perempuan dengan latar belakang organisasi, suku dan agama yang beragam berkumpul dan bertukar gagasan. Mereka tidak membahas gaya hidup, tren berpakaian atau mode rambut yang tengah popular.

Presiden Sukarno dan Kongres Perempuan

Kitab Sarinah ditulis oleh Presiden Sukarno (Foto : Kaskus)

Mengutip Saskia E Wierenga, “masalah-masalah yang sangat luas dibahas dalam kongres, meliputi  pendidikan perempuan, nasib anak-anak yatim dan janda, perkawinan anak-anak, reformasi aturan-aturan perkawinan dalam agama Islam, pentingnya rasa harga diri lebih tinggi di kalangan perempuan,  dan buruknya kawin paksa.”

Selain itu, gelora nasionalisme disampaikan dan dibahas dalam Kongres. Poligami didiskusikan dan dikecam. Salah satu resolusi Kongres Perempuan yakni mendirikan organisasi federasi, Perikatan Perempoean Indonesia (PPI). PPI menjadi organisasi perempuan nasional pertama di Indonesia. Organisasi menghimpun 20 organisasi perempuan sebagai anggotanya. Mereka juga secara berkala menerbitkan media perempuan “Isteri”.

Presiden Sukarno menyambut Kongres Perempuan Indonesia pertama itu dengan tulisan berjudul “Kongres Kaum Ibu.” Tulisan Bung Karno terbitkan di Suluh Indonesia Muda pada 1928. Kini, tulisan itu masih bisa dibaca dalam bukunya “Di bawah Bendera Revolusi” jilid pertama, halaman 107. Dalam tulisannya Sukarno menyambut suka cita kongres perempuan itu. Bagi Sukarno, kongres bukan sekedar kongresnya ibu-ibu. Lebih dari itu, merupakan kongres kaum perempuan Indonesia.

Kaum perempuan, yang bagi Sukarno, dibutuhkan persatuan dan perjuangan untuk mengusir kolonial. Kelompok perempuan harus melibatkan diri dalam sosial dan politik yang lebih luas. Hakikatnya, tak hanya laki-laki yang menjadi korban penjajahan. Melainkan juga perempuan.

“Kita tidak suruh meremehkan soal persamaan hak dan soal persamaan derajat. Kita hanya memperingati bahwa soal “keperempuanan” dan soal vrouwen-emancipatie tidaklah boleh dijadikan soal yang penghabisan,” tulis Sukarno.

Selain dua pokok tadi, menurut Sukarno yang tak kalah penting adalah emansipasi dalam perjuangan nasional, natie-emancipatie. Ketiga hal pokok tersebut menjadi satu kesatuan. Mengabaikan salah satu berarti pula ketaksempurnaan. Sukarno berharap tiga pokok kesadaran perjuangan perempuan itu diinsafi oleh peserta kongres.

Dengan puitik Sukarno mengungkapkan perasaannya pada kongres perempuan itu, “Sudah lama bunga Indonesia tiada mengeluarkan harumnya, semenjak sekar yang terkemudian sudah menjadi layu. Tetapi sekarang bunga Indonesia sudah kembang kembali, kembang ditimpa cahaya bulan persatuan Indonesia;…..,”

Saskia E Wierenga, kepada Terakota.id, menjelaskan sosok Sukarno memiliki arti penting bagi gerakan perempuan Indonesia. Terutama dengan buku tentang peran sosial-politik perempuan yang ia tulis, “Sarinah.” Buku yang menurut Saskia, merupakan teks yang sangat feminis waktu itu. Sampai sekarang pun, kata Saskia, tak ada pemimpin nasional yang menulis tentang perempuan dengan begitu jelas, begitu terang, dan begitu marah. Meskipun, setelah itu Sukarno menciderai dengan melakukan poligami.

Anti Klimaks Gerakan Perempuan

Sekitar 1.000 orang menghadiri kongres perempuan di Yogyakarta, 22 Desember 1928. (Foto : Repro/Peter Kasenda).

Karakter gerakan perempuan Indonesia menjadi berubah pasca 1965.  Saskia menuturkan gerakan perempuan Indonesia menjadi sangat lemah. Padahal sebelumnya, gerakan perempuan Indonesia sangat dihormati di seluruh dunia. PPI telah berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memang tetap ada setelah 1965 dan bahkan sampai sekarang. Namun, menurut Saskia, mereka sama sekali tidak lagi membicarakan isu-isu sosial-politik perempuan.

Hal ini tidak lain akibat politik propaganda dari Soeharto. Gerakan-gerakan perempuan yang kritis waktu itu dicitrakan dengan kerendahan seksual, kejam, dan iblis yang jahat. Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) yang di masa Sukarno amat kritis, termasuk kepada diri Sukarno, dijinakkan. Gerwani, salah satu organisasi perempuan yang juga kritis waktu itu, dikeluarkan dari Kowani. Bahkan, mereka menjadi target penahanan dan pembunuhan. Padahal, menurut Saskia mereka sangat nasionalis.

Ketika itu, sebelum peristiwa 1965, perempuan-perempuan yang terlibat di dalam gerakan perempuan banyak yang menjadi guru. Pada hari libur,  perempuan yang kebetulan menjadi buruh, akan turun kepada masyarakat yang buta huruf. Memberi pelajaran membaca dengan tetap memasukkan kesadaran tentang politik.

Kapasitas menjadi yang utama. Kalau memang perempuan pintar, ia boleh menduduki jabatan di atas laki-laki. Mereka mengusung dan memperjuangkan isu-isu pendidikan, anti poligami, anti kekerasan rumah tangga, pembagian kerja dalam rumah tangga, upah perempuan, jaminan sosial, dan lain sebagaianya. Bahkan kursus memasak juga mereka lakukan.

“Mereka kasih tahu jika tempe bergizi, tapi juga ada muatan politik pangan. Memperluas pengetahuan politik pangan,” jelas Saskia.

Setelah Orde Baru (Orba) berkuasa semuanya berubah. Gerakan perempuan menjadi sangat lemah. Orba bahkan meniru model Fujinkai yang didirikan fasis Jepang. Yaitu kelompok perempuan setempat yang diketuai oleh istri pejabat tinggi setempat. Fujinkai oleh Orba diteruskan dalam bentuk Dharma Wanita dan PKK.  Meski begitu, Saskia, berharap generasi muda hari akan muncul dan mampu lepas dari Orde Baru.

 

 

 

1 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini