Gelombang Penolakan RUU Penyiaran

Akademikus, pegiat masyarakat sipil dan jurnalis menolak Rancangan Undang-undang Penyiaran (RUU Penyiaran). (Foto: AJI Malang).
Iklan terakota

Terakota.IDAkademikus, pegiat masyarakat sipil dan jurnalis menolak Rancangan Undang-undang Penyiaran (RUU Penyiaran). Sikap tersebut disampaikan dalam diskusi yang dilangsungkan di Kafe Pustaka Universitas Negeri Malang (UM) melibatkan akademikus, praktisi hukum, dan jurnalis pada Selasa 11 Juni 2024.

Diskusi kolaborasi bareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang dan Ilmu Komunikasi UM itu melibatkan mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi dan praktisi jurnalis. Menghadirkan pemantik dosen Ilmu Komunikasi UM Yuventia Prisca Diyanti, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang Daniel Alexander Siagian dan Ketua AJI Malang Benni Indo.

Dosen Ilmu Komunikasi UM Yuventia Prisca Diyanti menyoroti larangan penyiaran jurnalistik investigasi. Sehingga media siaran akan sebatas menyajikan karya jurnalistik reportase acara kepolisian. “Kita tahu kemampuan jurnalistik investigasi bahkan mendahului aparat. Nantinya bisa diblokir,” ujar Yuventia.

Hakikatnya, kata Yuvenia, media menyuarakan kepentingan publik. Keberadaan pers merupakan wujud demokrasi sehat. Media berperan sebagai pilar keempat demokrasi. Pers, katanya, juga memiliki peran mendidik nalar publik. “Media merepresentasi masyarakat, agar tidak terjadi abuse of power,” ujarnya.

Koordinator LBH Surabaya Pos Malang Daniel Alexander Siagian menyampaikan, RUU Penyiaran akan melemahkan masyarakat sipil untuk mendapatkan hak informasi. Khususnya untuk memperjuangkan kebenaran. “RUU Penyiaran menjadi produk  hukum yang tidak berperspektif hak asasi manusia,” kata Daniel.

Padahal karya jurnalistik selama ini membantu penegakan hukum dan HAM. Ia menyontohkan hasil investigasi jurnalistik dalam tragedi Kanjuruhan. Hasilnya, jauh melampaui penyelidiki aparat kepolisian. Bahkan menemukan fakta yang dinafikan aparat penyidik kepolisian.

“Dalam tragedi Kanjuruhan terjadi pelanggaran demokrasi yang didominasi aparat negara. Investigasi media menemukan fakta baru,” jelasnya.

Sementara Ketua AJI Malang Benni Indo mengutarakan sejumlah data kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis menjadi salah satu penyebab merosotnya indeks demokrasi Indonesia. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan posisi Indonesia terjun bebas dari 79 ke-87. Skor turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih rendah dibanding Papua Nugini dan Timor Leste.

“Indeks demokrasi Indonesia merosot,” ujarnya.  Sedangkan, sesuai draf RUU Penyiaran jika terjadi sengketa jurnalistik di media siaran akan ditangani Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sedangkan selama ini, sengketa jurnalistik diselesaikan di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers. Terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan sengketa pemberitaan.

RUU Penyiaran juga bakal menyasar para kreator konten, lantaran tak hanya menjangkau media siaran terestrial tapi juga platform media siaran digital. Sehingga, semua pihak bisa terkena. Benni mengajak bersama-sama masyarakat sipil, aktivis, akademisi, jurnalis dan publik menolak RUU Penyiaran.

“RUU Penyiaran berpotensi membungkam demokrasi,” ujarnya. Beberapa klausul dalam RUU Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Membatasi hak publik mendapatkan informasi yang benar.