Geliat Membersihkan Sampah di Malang

Terakota.id–Cekatan, Tri Luminanti warga Klojen Kota Malang memotong dan membentuk gelas plastik bekas minuman. Ia membentuknya menjadi bunga. Bunga-bunga hasil kreasi gelas plastik bekas dirangkai menjadi pakaian karnaval. Tak hanya gelas plastik, pecahan kaca dan kain perca juga dimanfaatkan agar pakaian terlihat eksotik dan glamor.

Tri merupakan salah satu desainer yang mengikuti Malang Flower Carnival (MFC), sebuah kompetisi desainer pakaian karnaval yang rutin diselenggarakan saban tahun. Kali ini memasuki tahun ke delapan. MFC bertema Pesona Bunga Nusantara, sebagian bahan baku kostum juga harus menggunakan baku bekas hasil daur ulang.

Ia mengumpulkan bekas gelas minuman plastik. Kostum didesain dan dikerjakan selama sebulan penuh. Bahkan, kadang harus lembur agar selesai saat pelaksaan kompetisi akhir pekan lalu. “Nyaris tak butuh biaya, cuma kain yang baru. Kalau kain bekas khawatir gatal di kulit,” katanya.

Kostum bernama The Sun Flower Princess, ini juga digunakan Tri Luminanti untuk berkampanye melakukan daur ulang bahan bekas. Lantaran selama ini banyak sampah plastik yang terbuang percuma menjadi sampah. Padahal bisa dimanfaatkan menjadi barang kerajinan dan karya seni yang memiliki nilai ekonomis.

“Banyak sampah, ayo mendaur ulang memanfaatkan barang yang dibuang,” ujarnya. Kostum yang didesain Tri diperagakan putrinya Manika Cahaya Salsabila, siswa SD Ahmad Yani Kota Malang.

Percaya diri, Manika berlenggak-lenggok bak model berjalan di Jalan Raya Ijen. Tabuhan perkusi mengiri setiap gerak para peserta Manika. Senyum tersunggih dari bibirnya, ia terlihat bak putri lengkap dengan tongkat seorang putri.

Sedangkan desainer dari Lembaga Kebudayaan Universitas Muhammadiyah Malang Belinda Dewi Regina lebih menonjolkan tradisi dan budaya Nusantara. Dua kostum yang didesain mereplikasi candi Kidal dan topeng Panji Asrama Bangun, salah satu karakter topeng budaya Panji. Candi Kidal memiliki relief kisah Garudeya atau Garuda, yang menginspirasi Sultan Hamid II membuat lambang Garuda Pancasila.

Belinda mengaku menghabiskan dana sebesar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta setiap kostum. Tak  banyak bahan baku daur ulang yang dipakai, sekitar 20 persen. Terdiri dari potongan kain perca, payet dan manik-manik. “Ini serpihan yang tak terpakai,” ujarnya.

Karnaval diselenggarakan di Jalan Ijen, Kota Malang sejauh 800 meter menjadi cat walk bagi peserta.  Sebanyak 150 desainer dengan 260 peserta mengenakan kostum warna-warni dengan hiasan bunga Nusantara. Selain dari Jawa Timur, peserta juga berasal dari Bali, Sulawesi, Kalimantan, Belanda, Jerman, Mali, Mesir dan Tijikastan.

Ketua MFC Agus Sunandar menuturkan mengangkat isu lingkungan dengan menggunakan bahan baku daur ulang. Tujuannya untuk kampanye persoalan sampah yang terus menjadi persoalan sepanjang masa. “Komponen daur ulang paling banyak busa, yakni limbah industri pabrik sepatu dan tas. Sekitar 30 persen bahan baku daur ulang,” katanya.

Volume Sampah di Malang 600 Ton Per Hari

Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan, Dinas Lingungan Hidup Kota Malang Rahmat Hidayat menjelaskan setiap hari volume sampah yang dihasilkan warga Malang mencapai 600 ton. Sebagian sampah dipilah, sebagian didaur ulang untuk kerajinan dan ditabung di Bank Sampah Malang (BSM).

Setiap hari 4-5 ton sampah per hari masuk BSM, dengan total omzet mencapai Rp 400 juta per bulan. Dengan total nasabah mencapai 30 ribu kelompok dan individu. Hasilnya sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) berkurang tinggal 450 ton.

Di TPS,  pemulung turut mengurangi volume sampah sehingga sekitar 420 ton sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Sampah terdiri dari 30 persen sampah organik, terbanyak sampah plastik, kemudian kertas dan logam.

Salah satu nasabah adalah siswa SMP Negeri 10 Kota Malang. Para siswa mengumpulkan, menimbang dan mencatat aneka sampah. Siswa kelas 8 Balqis Avissa menenteng dua tas kresek berisi aneka botol bekas. Sampah itu dikumpulkan dari teman sekelasnya.

Aneka kerajinan hasil daur ulang dari sampah plastik dan kertas karya siswa SMP Negeri 10 Kota Malang. (Terakota/Eko Widianto).

“Kertas koran dan barang tak terpakai, dikumpulkan dibawa ke sekolah buat ditimbang. Uang terkumpul untuk membeli peralatan kelas seperti sapu dan spidol,” katanya.

Telaten mereka mengumpulkan aneka sampah non organik. Sebagian digunakan untuk kerajinan tangan menjadi cindera mata seperti tempat tisu, tas dan vas bunga. Sisa potongan kerajinan dikumpulkan di Bank Sampah Sekolah.

Sebagai guru, Muhammad Syafi’i mengajarkan para siswa aneka kerajinan. Kadang secara bergantian para wali murid dan pelaku usaha daur ulang sampah mengajari mereka berkreasi. “Setiap kelas punya rekening sendiri, dikumpulkan digunakan untuk keperluan sendiri. Lingkungan kelas bersih,” ujarnya

Awalnya sampah plastik dan kertas menumpuk tak karuan. Sampah dibuang di tempat sampah dan dibakar. Sejak lima tahun lalu para siswa dan guru mengumpulkan sampah dan disetor ke Bank Sampah Malang.

Kini, lingkungan sekolah semakin asri, tak ada sampah berserakan. Taman ditanami aneka tanaman hias, puluhan jenis pepohonan rindang menaung halaman sekolah. Siswa menjadi nyaman belajar. Atas dedikasinya mengelola sampah, SMP Negeri 10 Malang diganjar Adiwiyata Mandiri.

Penegakan Hukum

Sementara di Kabupaten Malang volume sampah mencapai 3 ribu ton per hari. Kepala bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Renung Rubiyataji menjelaskan jika sebagian masyarakat di pedesaan mengelola sampah di rumah. Kabupaten Malang mengembangkan TPS Terpadu di delapan lokasi untuk mengelola sampah menjadi kompos, mendaur ulang dan mengumpulkan sampah non organik.

Sebagian masyarakat, katanya, telah mengubah perilaku membuang sampah sembarangan. Seperti warga Mulyoagung, Dau sebelumnya membuang sampah di Sungai Brantas. Kini, didirikan TPS Terpadu dengan mengelola sampah yang dihasilkan 12 ribu keluarga. Mempekerjakan sekitar 80 orang dari keluarga miskin. “Upahnya sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta,” ujarnya.

Sementara pengelolaan sampah di TPA Talangagung, Kabupaten Malang sejak 2009 menggunakan sistem controlled landfill. Meninggalkan pola open dumping yang hanya menumpuk sampah. Sekaligus memanfaatkan gas metana.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dodi Kris Pratmadi mengingatkan Pemerintah Daerah untuk meninggalkan teknik open dumping.

Kementerian, katanya, telah membangun sanitari landfill dengan infrasturtur yang benar. Namun, pengelolaan diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Sehingga pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sistem sanitari landfill.

Sampah menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Supit Urang Kota Malang. (Terakota/Eko Widianto).

“Sampah tak hanya dibuang, ditutup dilapisi tanah. Agar TPA tak bau, dan tak ada,” katanya. Selain itu, juga lebih sehat. Ia mengingatkan jika pemerintah daerah yang membandel akan dijatuhi sanksi. Termasuk bisa dituntut secara pidana, penegakan hukum dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatan (KLHK).

Sebanyak 520 pegiat lingkungan dan pengelolaan sampah dari 34 Provinsi menggelar Jambore Indonesia Besih dan Bebas Sampah di Malang akhir pekan lalu. Selama tiga hari, mereka membahas strategi dan gerakan bersama untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia.

Penanggungjawab Indonesia Bersih dan Bebas Sampah Bijaksana Junerosano menjelaskan Berdasarkan penelitian yang dilakukan budaya sadar pengelolaan sampah terbentuk karena faktor pendidikan dan penegakan hukum.

Sedangkan selama ini, Indonesia telah melakukan kampanye dan pendidikan. Seperti  pelatihan bagi pelajar untuk mendaur ulang sampah, memilah dan mengelola sampah.  Tetapi setelah keluar kelas ternyata lingkungan sekitar tak ideal, masih banyak orang buang sampah masih banyak. “Penegakan hokum tak pernah dilakukan,” katanya.

Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memuat sistem pengelolaan sampah. Termasuk mengatur peranan dan tanggungjawab mulai pemerintah, swasta dan masyarakat serta penegakan hukum.

Bagi pelanggar diancam hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda Rp 100 juta dan lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta. “Usia Undang Undang 10 tahun, implementasinya tak ada. Pemerintah harus melakukan penegakan hukum agar berwibawa,” ujarnya.

Gerakan ini, katanya, karena keresahan anak muda atas peringatan hari peduli sampah  21 Februari tiga tahun lalu. Lantaran hari peduli sampah hanya jadi kegiatan seremonial di lingkungan Pemerintah. Namun tak ada gerakan nyata di lapangan. Termasuk mengatur tata kelola sampah.

Peserta Jambore Indonesih Bersih dan Bebas Sampah 2018 membersihkan sampah di bataran sungai Brantas. (Terakota/Eko Widianto).

Padahal hari peduli sampah diperingati karena tragedi longsor sampah di TPA Leuwihgajah sebanyak 154 orang tewas terkubur sampah. Namun 13 tahun berlalu, katanya, pemerintah tak belajar dari kasus itu dengan mengubah pengelolaan sampah secara signifikan. Masih banyak pemerintah yang menggunakan sistem Sanitari Landfill.

Jambora telah mendata sekitar 9.500 komunitas yang peduli sampah. Mereka mebangun jejaring untuk terlibat dalam pengelolaan sampah bersama pemerintah. Targetnya diharapkan Indonesia bersih dan bebas sampah 2025. Mengakhiri jambore, mereka melakukan aksi kerja bakti membersihkan sampah di bantaran sungai. Terutama di perkampungan warna-warni, tridi dan kampung biru Arema.

1 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini